Blog Heru Sutadi

Tulisan tentang Potensi Jejaring Sosial dan "People Power"

2009-11-07T11:33:00.005+07:00

Tulisan saya tentang "Jejaring Sosial dan "People Power" (Kekuatan Rakyat) dimuat di Harian Kompas (Kamis, 5 November 2009). Beriktu tulisannya. Selamat membaca:

Jejaring Sosial dan Kekuatan Rakyat

Hingga kini lebih dari setengah juta pengguna jejaring sosial Facebook bergabung dalam ”Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto”.

Dukungan itu sebagai respons atas penahanan dua unsur pimpinan (nonaktif) KPK terkait kasus yang dinyatakan kepolisian sebagai ”penyalahgunaan wewenang”.

Gerakan yang melibatkan pengguna Facebook—facebookers—ini merupakan kali kedua setelah beberapa waktu lalu bergerak cepat dalam mendukung Prita Mulyasari, ibu rumah tangga yang ditahan karena berseteru dengan rumah sakit. Prita ditahan karena mengirim e-mail keluhan ke beberapa teman.

Peran internet

Julianne Schultz dalam Universal Suffrage? Technology and Democracy mengatakan, kemampuan adaptif teknologi memiliki kapasitas untuk memengaruhi kemampuan masyarakat berfungsi di sebuah masyarakat demokrasi. Itu sebabnya teknologi berpotensi memengaruhi hakikat demokrasi itu sendiri.

Dengan hadirnya internet, misalnya melalui mailing list, topik diskusi atau percakapan yang semula berkisar soal ilmu pengetahuan meluas. Informasi dari politik, teknik, hingga erotik hadir di sini. Wilayah publik menggantikan matriks demokrasi politik seperti di kafe, taman, sudut jalan, yang diistilahkan Jurgen Habermas sebagai ruang publik.

Dalam melihat emansipasi politik, penggunaan kata ”publik”, ”berbicara”, dan pertemuan ”tatap muka” cukup membingungkan dan kompleks. Selain hal itu hanya berupa ”kedipan elektronik”, juga karena piksel-piksel itu dikirim individu dari lokasi-lokasi berbeda, jauh, dan mungkin belum pernah bertemu. Namun, ruang publik, apalagi dengan Web 2.0, juga bisa diciptakan dan berlangsung melalui tampilan elektronik di layar monitor.

Di Indonesia, setelah lebih dari tiga dekade rezim Soeharto menikmati kontrol yang hampir mutlak atas ruang media, komunikasi dan informasi, internet menjadi alat penting mengakhiri era ini. Pelengseran rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto ke Orde Reformasi sedikit banyak juga dipengaruhi gelombang informasi lewat internet.

Peran internet sebagai media alternatif saat media dalam negeri dihantui ketakutan pascapemberedelan Tempo, Editor, dan DeTIK cukup signifikan. Beberapa situs, Apakabar, Indonews, Joyonews, Pijar Online dan Tempo Interaktif, memberi warna percepatan penyebaran informasi politik yang kontroversial dan kritis saat itu. Situs-situs itu lebih cepat menebar berita daripada media massa lain.

Jejaring sosial

Dalam setahun terakhir ini, peran jejaring sosial amat terasa. Banyak orang yang sudah lama tak bertemu dipertemukan melalui jejaring sosial seperti Facebook. Pertemuan yang semula bersifat online berlanjut ke ”kopi darat”. Beragam reuni digelar, dari teman kuliah hingga kawan sekolah. Di sini terlihat, pertemanan yang bersifat online bisa menjadi offline bilamana ada keterkaitan yang mengikat dalam pertemanan offline, misalnya teman sekolah, kawan di kampus, komunitas tertentu, maupun rekan kerja. Bentuk pertemanan tanpa latar belakang seperti itu tidak dapat dikategorikan pertemanan yang nyata.

Ketika banyak seruan melalui jejaring sosial mengenakan pita hitam sebagai ”kelanjutan” dukungan terhadap KPK, diakui atau tidak, seruan tidak banyak dilakukan. Sebab, bentuk persetujuan dukungan lewat jejaring sosial amat mudah. Terima notifikasi, lalu tinggal klik apakah kita setuju atau tidak gerakan itu. Berbeda dengan realitas. Pita harus dicari bahkan dibeli, untuk demo bersama tentu juga butuh dana, sehingga akhirnya hanya sebatas dukungan online saja.

Namun, bukan berarti jejaring sosial dapat diabaikan. Jika ada pihak yang pandai menggerakkan komunitas yang online menjadi offline, apalagi dengan mengusung isu satu ”musuh bersama”, bukan tidak mungkin jejaring sosial dapat menjadi kendaraan meraih simpati publik, yang meluas memicu kekuatan rakyat.

Karena itu, sebelum itu terjadi, galangan opini maupun isu yang mengemuka melalui jejaring sosial tetap perlu menjadi perhatian. Setidaknya, kalau tak menggerakkan rakyat ke jalan, demokrasi melalui ”kedipan layar elektronik” tetap lebih berbiaya murah dan potensi kerusakan yang dihasilkan tak semenakutkan jika ratusan ribu orang berkumpul untuk berdemo. Itu bisa dikatakan, kedewasaan demokrasi sebenarnya, berpendapat tanpa harus dengan kekerasan.

Perkembangan Industri Musik dan Rekaman

2009-11-01T22:48:00.001+07:00

*RBT Menyelamatkan

Industri musik rekaman pada awalnya bersifat analog. Yaitu, dengan ditemukannya phonograph oleh Thomas Edison, yang merekam gelombangan suara dapat bentuk lekukan di atas silinder yang berputar yang dilapisi kertas timah. Pada phonograph pertama, suara dikuatkan secara mekanik melalui terompet. Dalam perkembangannya, Emile Berliner kemudian menemukan gramophone. Kedua temuan tersebut dianggap sebagai awal industri rekaman.

Pengusaha Lippincott kemudian mulai mengoperasikan penny arcades, yang menggunakan koin untuk dapat memakai phonograph. Kemudian sebuah perusahaan,Victor Talking Machine, memperkenalkan Victrola untuk mendengarkan musik rekaman di rumah.

Perkembangan teknologi membawa industri rekaman dan musik membawa perubahan dalam hal media perekaman yang berimplikasi terhadap kualitas, kapasitas dan cara mendengarkan musik. Jika pada awalnya hanya satu atau dua lagu per sisi dengan kecepatan 78 rpm, kemudian dengan dengan kehadiran magnetik tape, lalu compact disc (CD), secara kualitas musik yang didengaran makin baik, kuantitas lagu yang dapat diperdengarkan juga meningkat, apalagi dengan kehadiran MP3, sehingga kini musik pun dapat didengarkan lewat internet.

Dalam industri rekaman, beberapa elemen yang mempunyai pengaruh signifikan adalah bakat, studio dan perusahaan perekaman serta distributor. Untuk talent, di dalamnya terdapat unsur penyanyi, pencipta lagu, manajer dan penata musik.
Beberapa dampak yang dibahas dalam bagian ini adalah kehadiran MTV yang dianggap sangat berpengaruh dalam industri musik dan rekaman. Video klip musik yang ditayangkan oleh MTV, menjadi barometer tangga lagu yang disiarkan radio dan televisi, sehingga membuat lagu tersebut makin populer dan orang diharapkan membeli kaset atau CD-nya.

Persoalan krusial yang menjadi ancaman terhadap industri musik dan rekaman adalah masalah pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Bukan saja dengan hadirnya kaset atau CD bajakan, namun dengan kehadiran internet penikmat musik dapat mendapatkan lagu yang dicari, mendengarkan atau menyimpannya secara mudah tanpa perlu mengeluarkan uang. Persoalan ini, secara hukum dan teknologi, hingga kini belum jelas bagaimana untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan royalti pendistribusiannya.

Industri Musik dan Rekaman Indonesia
Menurut catatan Bens Leo (Newsmusik, 04/2000), sejarah industri rekaman di Indonesia berawal dari dua tempat: Lokananta di Surakarta dan Irama di Menteng Jakarta. Lokananta adalah milik pemerintah, dan melahirkan lagu-lagu daerah. Sementara Irama, banyak melahirkan lagu-lagu hiburan. Nama-nama seperti Rachmat Kartolo, Nien Lesmana, sampai Patty Sisters pernah rekaman di sana, yang awalnya hanya sebuah studio kecil di sebuah garasi di Menteng, Jakarta Pusat. Peristiwa rekaman itu terjadi di ujung tahun 1950-an hingga memasuki tahun 1960-an.

Memasuki awal 1970-an, di daerah Bandengan Selatan Jakarta Kota, Dick Tamimi mendirikan studio rekaman Dimita. Studio rekaman ini juga menjadi pioner rekaman lagu-lagu pop, karena di tempat ini nama-nama tenar Koes Bersaudara, Panbers, Dara Puspita, Rasela, lahir. Keunikan Dimita, rekaman harus berhenti karena ada kereta api lewat. Pada saat itu, teknologi rekaman pun masih me- ngandalkan jumlah track yang kecil, 8 tracks. Karena terletak di pinggir rel kereta api, proses rekaman harus dilakukan begitu lama.

Setelah itu muncul raja studio rekaman Indonesia, dan kelak dianggap sebagai produser legendaris yang menguasai pangsa pasar terbesar di Indonesia, yakni Yamin yang memiliki studio rekaman Metropolitan, kini Musica Studio dan Eugene Timothy yang memiliki Remaco. Remaco pernah menjadi perusahaan rekaman ter besar di Indonesia, dengan akses kuat ke pergaulan di dunia rekaman Internasional. Di Remaco, lahir nama-nama besar Bimbo, D'Lloyds, The Mercy's dan kelak Koes Bersaudara yang pada tahun 1967 berubah nama menjadi Koes Plus pun pindah ke tempat ini.

Tatkala Remaco ambruk pada awal tahun 80-an dan Eugene tinggal mengandalkan sejumlah master rekaman yang masih dimilikinya, baik sejak di era rekaman piringan hitam maupun kaset rekaman, Musica ganti menunjukkan dominasinya. Dengan caranya sendiri, banyak sekali artis musisi yang mampu bertahan lama, dikontrak jangka panjang oleh Musica. Sebagai contoh adalah Chrisye, yang dimulai dari jaman album solo Sabda Alam (1978) sampai album Badai Pasti Berlalu (1999), direkam sebagian besar di Musica.

Dekade terakhir, industri musik dan rekaman Indonesia diwarnai kehadiran cabang BMG, Universal, EMI, Warner Music Indonesia dan Sony Entertainment, lima industri musik kelas dunia. Lima raksasa ini kira-kira mendapatkan 40-50 persen dari omzet industri rekaman Indonesia. Total omzet industri musik di Indonesia sekitar Rp 850-900 miliar per tahun dimana 40 persen untuk musik asing, yang royaltinya dikuasai kelima perusahaan tersebut. Sedang sisanya, sekitar 60 persen untuk musik Indonesia.

Ancaman terhadap industri musik dan rekaman di tanah air adalah persoalan pembajakan kaset dan CD yang meningkat tajam. Bahkan menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) beberapa waktu lalu, pembajakan itu mencapai hingga 500%. Sementara itu, dengan kehadiran internet dan teknologi MP3, kini lagu-lagu kesukaan kita dapat didapatkan dengan mudah dan murah. Bisa dibayangkan, dalam satu CD MP3 yang dapat dibeli dengan harga kurang dari Rp 10 ribu, ratusan lagu artis kesukaan dapat kita nikmati.

Ramainya pembajakan, menemukan solusinya dengan perkembangan industri telekomunikasi yang bergerak signifikan. Beberapa yang membuat industri musik dan rekaman tetap bergeliat di antaranya adalah ringtone dan, khususnya, ring back tone. Ini cukup menarik. Sebab RBT merupakan layanan yang diberikan pemakai ponsel untuk diberikan bagi lawan bicara yang ingin menghubunginya, dengan menggantikan bunyi yang sekadar " tut....tut...tut..." menjadi beragama lagu sesuai pilihan si empunya. Dengan harga berlangganan Rp. 5 ribu - Rp. 7 ribu per lagu per bulannya, bisa dibayangkan berapa duit yang berputar dari layanan ini. Beberapa waktu lalu, ketika lagu Mbah Surip " Tak Gendong" mewabah, disebut-sebut RBT dari lagu ini menghasilkan uang milyaran rupiah, meski yang didapat Alm. Mbah Surip 'cuma' sedikit. Tentu bukan cuma "Tak gendong" lagu-lagu yang masuk jajaran "Top 40", bahkan lagu religius yang dinyanyikan Oppick, seperti "Tombo Ati" atau yang berbau nasionalis seperti "Kebyar-Kebyar"-nya Gombloh, juga kebagian rejeki.

Ya, pengguna telepon seluler yang sekitar 160 juta orang tentu saja merupakan pasar yang 'manis'. Tak heran, jika disebut-sebut, industri musik dan rekaman cukup diuntungkan dari industri dan telekomunikasi--kalau tak mau dibilang berhutang budi. Apalagi, yang cukup menarik adalah, RBT tidak bisa dibajak, sehingga HAKI begitu dijunjung alam layanan ini. Meski, soal pembagian, mungkin masih belum ada keseimbangan, antara pihak-pihak yang terlibat.

Menuju Knowledge Based Society dengan TIK

2009-10-22T11:06:00.001+07:00

Tulisan ini sudah dimuat di Okezone.com (21/10/2009)

Peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan menjadi signifikan ke depannya seiring perubahan paradigma ekonomi, dari ekonomi industri ke arah ekonomi digital yang kreatif. Masyarakat yang tadinya pra-agraris, kemudian berubah agraris, meningkat lagi menjadi masyarakat industri, lalu kemudian menjadi masyarakat informasi dengan TIK sebagai dasar untuk menggerakan ekonomi bangsa dan menuju masyarakat berpengetahuan (knowledge based society).

Peran TIK akan menjadi demikian penting lagi dalam World Summit on Information Society (WSIS) telah disepakati bahwa di tahun 2015 separuh penduduk dunia diharapkan sudah terkoneksi ke internet. Di tingkat negara-negara APEC dan ASEAN bahkan disepakati dengan kewajiban broadband service obligation (BSO), sehingga seluruh desa yang diharapkan sudah mempunyai akses telepon di tahun 2010 ini, perlu ditingkatkan dengan terkoneksi ke internet berpita lebar (broadband).

Ada dua kunci utama dalam menghadapi information age. Pertama adalah visi dan misi pemerintah. Seperti Malaysia, di tahun 1991 Mahathir Mohamad mengemukakan visinya agar Malaysia menjadi satu negara maju dalam 29 tahun ke depan. Vision 2020, begitu disebutnya, merupakan agenda nasional pembangunan jangka panjang untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Malaysia. Tantangan terbesar yang harus dihadapi Malaysia untuk dapat menggapai mimpi kesuksesan di 2020 adalah perubahan masyarakat yang secara dramatis dari masyarakat agraris ke masyarakat informasi.

Strategi baru yang dijalankan Malaysia adalah meletakkan landasan menghadapi era digital itu dengan mengkreasikan Multimedia Super Corridor. Visi MSC adalah mengkreasikan lingkungan multimedia yang ideal untuk berbisnis yang dapat mentransformasikan dan mengantarkan negara jiran tersebut menuju masyarakat berpengetahuan di tahun 2020.

Kedua, komitmen dari pemerintah. Seperti yang dicontohkan Australia. Pemerintah di sana, sejak sejak Desember 1997, berkomitmen untuk mengembangkan layanan pemerintahan secara elektronik. Targetnya, semua layanan pemerintahan yang penting akan online pada Desember 2001. Berkat komitmen pemerintah yang kuat, target tersebut tercapai. Sehingga, target dilanjutkan, yaitu meningkatkan jenis layanan online dengan berfokus pada transaksi yang interaktif antara pemerintah, publik dan sektor bisnis. Di tahun 2002, apa yang dilakukan Australia, mendapat pengakuan. Menurut laporan United Nations on E-Government, Australia dinilai berhasil memimpin di wilayah Asia Pasifik dalam transisi menuju layanan pemerintahan secara elektronik. Secara global, Australia mendapat posisi di nomor dua, di bawah Amerika Serikat.

Dan ketiga, strategi. Ini terkait dengan apa yang menjadi visi dan bagaimana mencapai visi tersebut dengan memperhatikan kondisi terakhir mengenai TIK di Indonesia. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait dengan ICTnomic (ekonomi berbasis TIK). Yaitu, konektivitas dan infrastruktur, lingkungan bisnis, lingkungan sosial dan budaya serta visi dan kebijakan pemerintah.

Dalam hal konektivitas dan infrastuktur ada tiga tantangan, yaitu ketersediaan akses yang mengarah ke broadband, tarif yang terjangkau bagi masyarakat serta layanan yang berkualitas bagi semua. Dalam hal lingkungan bisnis, perlu dikedepankan pemanfaatan e-commerce, e-government, e-healt maupun e-education.

Terkait dengan sosial dan budaya, sumberdaya manusia Indonesia perlu mendapat literasi mengenai pemanfaatan TIK dan menggunakannya secara cerdas. Sulit rasanya bicara ICTnomic, jika edukasi masyarakat dan pengetahuan mengenai internet tidak cukup baik. Adopsi masyarakat dan sektor bisnis terhadap pemanfaatan TIK juga perlu dikedepankan sebab hal itu merupakan ukuran kesuksesan implementasi dari saluran digital untuk masyarakat dan kalangan bisnis. Yang saat ini belum tergarap secara maksimal adalah membuat dan mengembangkan konten lokal yang mencerdaskan, menarik dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Jika satu per satu tantangan tersebut dapat diselesaikan, termasuk menetapkan pentahapan dan prioritas-prioritasnya, yakinlah bahwa masyarakat berbasis pengetahuan akan terwujud, dan bukan tidak mungkin ekonomi akan kian membaik, yang muaranya adalah kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan TIK sebagai alatnya. Syukur-syukur jika Indonesia bisa menjadi satu kekuatan ekonomi baru, seperti yang diramalkan banyak analis-analis dunia. Semoga.

Trend Perkembangan Buku, Majalah dan Surat Kabar

2009-10-18T22:17:00.002+07:00

Untuk melihat trend perkembangan industri pers buku, majalah dan suratkabar, ada perkembangan lain yang perlu diperhatikan. Yaitu: teknologi dan ekonomi politik. Dari segi teknologi, trend perkembangan industri komunikasi meliputi (Alwi Dahlan, 1999):

1. Konvergensi Teknologi
Konvergensi dari komputer, telekomunikasi dan media masa membawa perubahan dengan hadirnya hadirnya kerajaan media, gaya hidup baru, tantangan berkarir, perubahan regulasi, isu-isu sosial dan kekuatan baru yang dinamis dalam masyarakat. Konvergensi teknologi itu juga membawa perubahan dalam pengertian proses komunikasi yang terkait dengan trend media saat ini.

Seperti, khalayak yang kian punya kekuatan sehingga pesan dibuat berdasarkan kemauan dari audiens dan tidak lagi sama untuk semua orang. Kemudian juga interaktivitas antara pengirim dan penerima komunikasi. Komunikasi kini dapat juga dilakukan secara simultan dimana khalayak menerima pesan pada saat yang sama atau asinkron dimana pesan tidak harus diterima pada saat yang ditentukan tetapi dapat diterima di lain waktu.

2. Digitalisasi
Perubahan semua bentuk informasi (teks, gambar, suara, data dan gerak) dari analog ke dalam format konversi yang dapat dibaca komputer. Digitalisasi memungkinkan kualitas pesan yang baik, pemakaian saluran yang sedikit sehingga dapat memuat banyak pesan serta pemakai dapat mengontrol pesan yang diinginkan.

3. Teknologi SeratOptik dan Laser
Perkembangan teknologi ini memungkinkan tersedianya lebar pita yang dapat membawa ratusan sinyal audio, video dan multimedia dengan kecepatan sangat tinggi.

4. Teknologi Jaringan
Teknologi jaringan dalam tingkatan lokal, lebar, metropolitan, nasional maupun global memungkinkan terbangunnya jaringan komunikasi yang menghubungkan setiap sudut bumi. Dengan hadirnya teknologi Laser dan serat optik, dimungkinkan pula komunikasi yang lebih cepat karena jarak tidak lagi menjadi hambatan dan juga kualitas yang makin baik.

Implikasi perkembangan teknologi ini bagi industri media massa depan, dapat dilihat bahwa teknologi membuat beberapa perubahan penting mengenai watak dan bentuk indutri media massa depan, yang antara lain:
a. Munculnya media konvergen. Media konvergen menggabungkan beberapa teknologi yang mampu menampilkan informasi dalam bermacam bentuk. Teknologi tidak lagi spesifik ntuk satu media tapi dapat bergabung untuk semua media.

b. Demassifikasi media. Peranan media komunikasi massa makin berkurang. Proses komunikasi tidak lagi diprakarsai oleh sumber atau media tapi oleh penerima komunikasi yang berinteraksi sesamanya dan dengan media. Saat ini sudah banyak bermunculan dan dimanfaatkan banyak orang jejaring sosial seperti Facebook, Twitter dll.

c. Divergensi media. Media menjadi pribadi, sesuai dengan kebutuhan informasi pribadi media melayani setiap pribadi dengan informasi yang bersifat spesialis.

d. Keterkaitan dan persaingan global. Sumber informasi dan media saling terkait dalam jaringan global, dengan interaksi tinggi. Persaingan antarmedia massa tradisional tidak hanya terbatas pada daerah atau negara tertentu, tapi bersifat global.

e. Kebutuhan informasi. Masyarakat pengguna multimedia membutuhkan keanekaragaman informasi yang sangat bervariasi dan kaya, yang hanya dapat dipenuhi oleh sumber atau penyedia yang juga beranekaragam dan sangat banyak jumlahnya.

f. Konglomerasi informasi. Pasar global yang luas dan terbuka, membukakan peluang bagi industri global yang juga berskala besar. Berkat modal besar dan teknologi yang tinggi, muncul konglomerasi industri global di bidang komunikasi, yang mengusai berbagai bidang, baik industri manufaktur (komputer, peralatan konsumen, sarana perkantoran, peralatan komunikasi) maupun industri pelayanan atau penyedia informasi. Konglomerasi ini dapat meliputi berbagai bidang yang luas antara lain industri penyedia isi, penyedia pelayanan (Dahlan, 1996)

Selain teknologi, yang mempengaruhi trend perkembangan industri media adalah ekonomi politik media. Hal-hal yang dilihat dalam ekonomi media adalah struktur industri, prilaku institusi media serta hubungan antara media dan khalayak. Beberapa hal yang menjadi perlu mendapat perhatian dalam melihat trend industri media di antaranya adalah produksi dan distribusi, monopoli media, hak atas kekayaan intelektual serta pasar yang berubah dari massa ke lebih segmentasi.

Hal lain yang tidak bisa diabaikan adalah segi politik. Dalam hal ini, yang lebih perlu mendapat perhatian adalah masalah kebebasan berpendapat dan penyensoran (sensorship).

Secara garis besar, trend perubahan teknologi, ekonomi dan politik, berimplikasi terhadap trend perkembangan industri majalah, buku dan suratkabar dalam hal produksi, distribusi, konsentrasi kepemilikan, pembajakan serta sensor.

Trend Perkembangan Buku
Ø Produksi: - komputerisasi
- meningkatnya jumlah buku yang diterbitkan
- hadirnya E-Books
- genre: beragam dan sulit dikarakteristikan
Ø Distribusi: toko buku, penerbit dan secara online.
Ø Ekonomi-politik: - adanya konsolidasi dan konsentrasi kepemilikan
- pembajakan buku
- kebebasan berbicara dan penyensoran.

Trend Perkembangan Majalah
Ø Produksi: - komputerisasi
- makin beragam namun segmented mengikuti usia, hobi
- hadirnya Web ‘zines’
- genre: investigasi, digest, majalah berita dan majalah bergambar
Ø Distribusi: eceran, langganan, online
Ø Ekonomi-politik: - adanya konsolidasi dan konsentrasi kepemilikan
- kebebasan berbicara dan sensor.

Trend Perkembangan Suratkabar
Ø Produksi: - komputerisasi
- cetak jarak jauh
- hadirnya edisi internet untuk suratkabar, lebih personal
Ø Distribusi: videoteks, online
Ø Ekonomi-Politik: - monopoli berita
- konsolidasi bersifat integrasi horisontal: menggabungkan surat kabar yang sudah ada dalam satu jaringan kepemilikan
- konsolidasi yang bersifat integrasi vertikal: menggabungkan suratkabar dengan media lain yang lebih besar dari grup utamanya, seperti menggabungkan kepemilikan jaringan suratkabar dengan radio, televisi dan lain-lain.
- Kebebasan berbicara dan penyensoran

Tinjauan di Indonesia:
Secara umum, trend perkembangan industri buku/majalah dan suratkabar global hampir sama dengan yang terjadi di Indonesia. Hanya saja, seperti dalam catatan Deddy N Hidayat (2000), perlu diperhatikan bahwa Indonesia di satu pihak merupakan bagian dari sistem kapitalisme global, namun di lain pihak struktur ekonomi politik Orde Baru yang berkuasa hingga 32 tahun mampu pula mengembangkan ciri-ciri yang spesifik.

Karakteristik yang menonjol itu adalah intervensi negara yang amat menonjol dalam ekonomi atau negara menjadi bagian integral dari perkembangan sistem kapitalis yang ada. Di sektor industri media cetak, sejumlah anggota keluarga mantan Presiden Soeharto serta pejabat menjadi patron atau pemilik saham di sejumlah media cetak.

Selain itu, seperti dijelaskan Jacob Utama (2001), pers dalam suatu negara akan selalu dipengaruhi oleh pikiran dasar dan orientasi pokok yang sedang berlaku dalam masyarakatnya. Pers Indonesia juga terbawa oleh orientasi pembangunan. Pers tidak hanya melaporkan pembangunan, namun juga diharapkan pendapat dan sumbangan pemikirannya tentang model pembangunan.

Sementara itu, Alwi Dahlan (1996) melihat bahwa industrialisasi komunikasi di Indonesia sebenarnya sudah terlambat datang. Tatkala media massa kita sedang mengalami proses industrialiasasi, media di negara industri justru mulai meninggalkan bentuknya yang sekarang dan menjalani peralihan ke arah dunia pasca industri di bidang informasi. Ketertinggalan satu tahap di belakang negara maju, jika di zaman yang lalu tidak menjadi masalah, tidak begitu dengan sekarang.

Kebutuhan yang didorong oleh arus globalisasi di bidang informasi menipiskan batas-batas sistem pers di masing-masing negara. Di bidang pers, revolusi komunikasi menghadirkan sistem cetak jarak jauh dan media massa internet. Akibat yang ditimbulkan fenomena komunikasi tersebut, antara lain adalah meningkatnya kecepatan arus dan volume pemberitaan di dalam masyarakat.

Media internet dapat menggabungkan kelebihan media cetak (ketahanan onformasi) dan elektronik (kecepatan menyampaikan isi berita dan penyajian yang terinci) sekaligus walau dalam skala yang sangat kecil dibanding media aslinya. Mengikuti tantangan zaman itulah, kemudian hadir pula versi online beberapa suratkabar seperti Media Indonesia, Kompas, Republika, Bisnis Indonesia, Sinar Harapan dan sebagainya; majalah Tempo, Gatra, Gamma, Femina, Kosmopolitan dan lain-lain untuk majalah online.

Beberapa catatan penting trend perkembangan industri buku, majalah dan suratkabar di Indonesia:

Trend Perkembangan Buku
ü Jumlah dan judul buku yang diterbitkan makin banyak karena kemudahan pengumpulan data, kebebasan berbicara, dan pasar yang beragam
ü Komputerisasi produksi, akan terkait dengan mutu cetakan, desain kulit muka dan sebagainya
ü Meski belum begitu banyak, fenomena E-Books juga terjadi
ü Tantangan ekonomis: pembajakan buku
ü Distribusi selain melalui toko buku, penerbit, juga online

Trend Perkembangan Majalah
Ø Ragam majalah makin banyak mengikuti usia, hobi, ketertarikan. Selain itu juga, hadir majalah asing versi Indonesia seperti Mens Health, Cosmopolitan.
Ø Pengumpulan dan penyebaran berita menjadi kian cepat dan akurat.
Ø Hadirnya Web ‘zines’, seperti Gatra.com, Gamma.com, Angkasa, Popular Online, juga termasuk Astaga.com, Indonews dan sebagainya.
Ø Pencabutan lembaga SIUPP membuat pers majalah tidak dihantui ketakutan pembreidelan

Trend Perkembangan Suratkabar
Ø Era reformasi dan meningkatnya kriminalitas, membuat hadirnya suratkabar-suratkabar baru berbau politik dan kriminal
Ø Sistem cetak jarak jauh juga sudah digunakan
Ø Hadirnya edisi internet untuk suratkabar, membuat kita bisa memilih berita sesuai dengan keinginan, lebih personal
Ø Pencabutan lembaga SIUPP membuat pers suratkabar tidak dihantui ketakutan pembreidelan
Ø Secara ekonomis, hadir konglomerat media, seperti Kompas Grup, Jawa Pos Grup, Pos Kota Grup.
Ø Tumbuhnya suratkabar komunitas (community newspaper) menyusul diberlakukannya otonomi daerah. Sebut saja Purwokerto yang memiliki Sudirman Pos, Bogor yang mempunyai Bogor Pos dan Radar Bogor, Brebes dengan Brebes Pos dan sebagainya. Ada pula koran yang berisfta iklan, seperti Bandung Advertiser dll.

DAFTAR PUSTAKA
Dahlan, M. Alwi. (1996). “Trend Industrialisasi Media Massa dan Multimedia”. Makalah diskusi panel Industri Media Massa dan Multimedia, ISKI.
Hidayat, Dedd N. (2000) “Pers dalam Kontradiksi Kapitalisme Orde Baru”, dalam “Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah hegemoni”. Deddy N. Hidayat dkk., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Muis, A. (1996). “Kontroversi Sekitar Kebebasan Pers: Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers”. Jakarta: Mario Grafika.
Nihayah, Khotimatun dkk. (1993). “Dunia Buku Indonesia”. Politeknik Universitas Indonesia Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan.
Soedarmanto, JB., Subagya, PD. (2002). “Pemasaran Buku di Indonesia”. Jakarta: Ikapi.
Straubhaar Joseph dan LaRose, Robert (2002). “Media Now: Communication Media in the Information Age”. Wadsworth.
Tanuwijaya, Hikmat S (2001). “Situs Berita, Media Informasi Nan Cepat”. PC Media, 27 Mei 2001.
Widyawati, Nina dkk. (2000). “Pers Daerah Menyongsong Otonomi dan Desentralisasi”. Jakarta: Puslibatang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
Winters Jeffry, A. (2000) “Dampak Politis dari Sumber dan Teknologi Informasi Baru di Indonesia”, dalam “Pers dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah hegemoni”. Deddy N. Hidayat dkk., Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Utama, Jacob. (2001) “Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat yang Tidak Tulus”. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Pendapat Mengenai Kasus Prita Mulyasari dan UU ITE

2009-10-14T14:57:00.003+07:00

Kasus Prita Mulyasari yang berselisih dengan RS Omni Internasional Tangerang menyedot perhatian banyak orang. Bukan cuma galangan dukungan pembebasan Prita yang ditahan di LP Tangerang yang dalam waktu singkat mencapai puluhan ribu orang melalui media jejaring sosial seperti Facebook, para calon presiden pun, dimana saat Prita ditahan kampanye Pilpres sedang berlangsung, berkomentar dan mendesak pembebasan Ibu dua anak itu. Dan akhirnya, genap tiga minggu ditahanan, Prita dibebaskan bisa pulang ke rumah dan berkumpul bersama keluarga.

Prita ditahan karena dianggap melanggar Pasal 310 KUHP jo Pasal 27 ayat 3 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Asal muasalnya, Prita mengirimkan keluhan mengenai pelayanan RS Omni Internasional yang menurutnya mengecewakan ke beberapa teman melalui media surat elektronik (E-Mail). Apa yang dikeluhkan Prita dan menyebar ke dunia maya dianggap pihak RS sebagai pencemaran nama baik.
* * *

Apa yang terjadi dengan Prita, perlu dibedakan secara tegas antara substansi keluhan dengan media. Hal ini agar tidak ada kesan, seolah-olah UU ITE menjadi ”biang kerok” penahanan Prita, sehingga harus direvisi. Padahal, sebagaimana diketahui, UU ITE sendiri telah mengalami pembahasan yang lama di DPR dan menyangkut Pasal 27 ayat 3, juga telah mendapat penetapan Mahkamah Konstitusi untuk tetap dimasukkan dalam UU ITE atas judicial review yang dilakukan masyarakat agar Pasal ini dicabut.

Dalam kasus Prita, yang perlu dikedepankan adalah substansi pengaduan Prita mengenai keluhan layanan RS. UU ITE hanya bicara mengenai medium, dimana apa yang dilakukan di dunia nyata, dapat pula diberikan sanksi jika itu terjadi di dunia maya. Sehingga, kasus di masa lalu seperti hacking, cracking, carding, penyebaran pornografi, judi, termasuk pencemaran nama baik melalui internet, yang selama ini banyak terjadi, ditangkap pelakunya, namun kemudian lolos ketika masuk ke pengadilan karena kepastian hukum mengenai kejahatan elektronik masih lemah atau bahkan belum ada.

Mengenai substansi, sejak berdirinya negara ini, UUD 1945 telah menjamin warga negara untuk menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, meski memang euphoria kebebasan berpendapat meledak sejak reformasi bergulir di tahun 1998. Ini bisa dilihat dari demontsrasi yang dilakukan masyarakat, hadir dan menjamurnya nya media cetak, buku, televisi dan tak ketinggalan juga media online.

Dengan hadirnya fasilitas blogging, tiap individu bebas menyuarakan pikiran, curahan hati maupun gugatan terhadap lingkungan sekeliling. Tambah lagi dengan adanya jejaring sosial, dalam kampanye legisltaif lalu tercatat, ada galangan dukungan untuk tidak memilih tokoh tertentu ”Say No to ....”, meski ada juga ”lawannya” yang membuat kelompok diskusi ”Say Yes to....”. Hal-hal seperti itu, berlanjut menjelang Pilpres mendatang.

Selain jaminan UUD 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8/1999 juga menjamin agar konsumen mendapatkan layanan yang berkualitas dari produsen. Sehingga, yang perlu dipertanyakan adalah, apakah RS Omni Internanasional, sebagai produsen, memang telah memberikan layanan berkualitas kepada Prita, sebagai konsumen. Inilah yang perlu diuji di pengadilan. Hanya saja, sesungguhnya, pihak RS dapat segera melakukan introspeksi. Sebab betatapun, konsumen adalah raja, yang keluhannya menjadi masukan bagi RS untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanannya.

Mengenai keluhan pengguna atau konsumen, sesungguhnya bukan hal yang baru. Di banyak mengenai, hampir tiap hari Rubrik Pembaca memuat keluhan masyarakat akan berbagai hal, dari layanan operator telekomunikasi, perbankan, perumahan sampai masalah layanan pemerintahan. Dan uniknya, proses menyampaikan keluhan dan menjawab keluhan terjadi. Setelah ada keluhan, pihak yang dikeluhkan biasanya menyampaikan hak menjawab keluhan, dan banyak yang berujung dengan kalimat, ”Keluhan sudah diselesaikan dengan baik.”
* * *

Adanya pemikiran yang menyatakan bahwa kasus Prita mencuat karena UU ITE, perlu dilihat dari dua kacamata, pertama, memang UU ITE memasukkan unsur pencemaran nama baik secara elektronik sehingga pencemaran nama baik yang dilakukan secara ”tradisional” juga dapat dibidik jika pencemaran nama baik dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, UU ITE hanyalah menjadi penguat agar apa pencemaran nama baik secara maya, juga dapat dibidik sama halnya pencemaran nama baik secara nyata.

Sebab, walaupun bagi sebagian kalangan kebutuhan akan UU yang mengatur informasi dan transaksi elektronik dirasa terlalu mewah dan tidak mempunyai dampak besar terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, namun sesungguhnya bangsa ini memerlukan kepastian hukum menyangkut hal-hal yang berbau elektronik, apalagi dengan berubahnya modus kejahatan yang tadinya bersifat offline (tradisional) menjadi online sebagai akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam catatan beberapa perusahaan keamanan teknologi informasi, posisi Indonesia di dunia hitam kejahatan cyber cukup disegani, dan bertengger dalam 10 besar internasional. Kejahatan internet yang marak di Indonesia meliputi penipuan kartu kredit, penipuan perbankan, defacing, cracking, transaksi seks, judi online dan terorisme dengan korban berasal selain dari negara-negara luar seperti AS, Inggris, Australia, Jerman, Korea serta Singapura, juga beberapa daerah di tanah air. Karena dicap sebagai sarang penjahat dunia maya, saat belum adanya UU ITE, orang Indonesia yang ingin berbelanja lewat internet sering tidak dipercaya lagi oleh merchant luar negeri, sehingga Indonesia dikhawatirkan tersingkir dari ekonomi digital yang mengglobal.

Untuk memerangi kejahatan internet yang telah, sedang dan akan muncul, itulah UU ITE lahir untuk kepastian hukum. RUU ITE sendiri telah menempuh waktu yang lama untuk dibawa ke parlemen dan dibahas. UU ini cukup lengkap dan dapat dijadikan payung karena beberapa hal yang terkait dengan kepastian hukum mengenai informasi elektronik telah diadopsi semisal perebutan nama domain, HAKI, perlindungan informasi pribadi, hacking, cracking, carding serta perdagangan password.

Satu hal pasti, UU ITE membutuhkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) mengenai seluk-beluk cybercrime, agar juga tidak salah dalam mengambil putusan, termasuk dalam kasus Prita. Tak ketinggalan, meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat untuk dapat menggunakan teknologi informasi secara bertanggung jawab dan cerdas. Pemikiran yang menyatakan bahwa kita bebas berbuat semaunya di dunia maya, harus dihilangkan karena sudah ada koridor hukum yang harus dipatuhi bersama. Berpendapat adalah hak, namun di sisi lain, berpendapat juga tetap harus menghargai dan memperhatikan hak dipunya orang lain.

Paradigma ICTnomic-ku Dimuat Koran Jakarta

2009-10-13T21:50:00.001+07:00

Tulisan mengenai aplikasi dan implikasi ICTnomic yang saya tulis hari ini (13/9/2009) dimuat di Koran Jakarta. Berikut isinya, bagi yang belum sempat baca korannya:

Ekonomi dunia sedang berubah. Basis ekonomi yang tadinya berdasar pada baja, kendaraan dan jalan raya, kini berubah jalur ke arah ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer dan jaringan. Transformasi tersebut, yang terjalin dengan transformasi lain, globalisasi, menciptakan paradigma baru ekonomi, pembangunan ekonomi berbasis information and communication technology (ICT)—ICTnomic. Perkembangan ini cukup menarik.

Di masa dulu, misalnya saja, saat Soeharto menjadi Presiden, berkembang konsep ekonomi ”Soehartonomic”, yang mengacu pada konsep pembangunan berdasar pemikiran Soeharto. Begitu juga dengan dengan istilah ”Habibienomic”, yang mengarah pada konsep pembangunan menurut Habibie. Dengan ICTnomic, konsep top down seperti itu bisa jadi tidak dikenal lagi. Sesuai dengan semangat kebebasan, demokrasi maupun perubahan, siapa pun bisa mengembangkan ekonomi, baik di tingkat negara maupun rumah tangga, dengan menggunakan ICT sebagai alat maupun sokoguru aktivitasnya.

Tokoh macam Bill Gates dengan Microsoft-nya, Marck Zuckerberg melalui Facebook, serta Google yang dikembangkan oleh Larry Page dan Sergey Brin maupun Yahoo! yang diciptakan oleh Jerry Yang dan David Filo, menjadi bukti bahwa ekonomi dapat berputar dan bergerak di luar kendali penguasa.
Sebenarnya, begitu banyak contoh lain, termasuk dari dalam negeri, bagaimana ICT (teknologi informasi dan komunikasi) kini telah membuat ekonomi seakan terpisah dari jalannya roda pemerintahan. Ini artinya, siapapun pemimpinnya, bisnis ICT akan tetap berjalan sesuai konsep dasar cyber dimana diibaratkan seekor tikus yang akan mencari jalan keluarnya sendiri dari labirin.

Peran ICT dalam pembangunan akan kian penting. Lihat saja, sektor ini telah menggerakan ekonomi secara masif—dari sekadar menjadi penjual voucher di gang-gang sempit, pemasar ponsel-ponsel baik lama maupun yang teranyar, hingga hadirnya begitu banyak operator dengan beragam lisensi, bahkan memberikan pemasukan bagi negara yang cukup signifikan dan cenderung meningkat tiap tahunnya, baik dalam bentuk pajak maupun pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Direktorat Jenderal Postel, Depkominfo, pada anggaran 2008, dari BHP frekuensi radio saja ditargetkan untuk dapat mencapai Rp. 4,61 trilyun, dan untuk 2009 ditargetkan untuk memperoleh Rp. 5,61 trilyun (Siaran Pers Ditjen Postel, 17 Juni 2009).

Dalam ICTnomic, ada beberapa perubahan maupun pergeseran yang perlu menjadi perhatian. Seperti disebutkan Don Tapscott dalam ”Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence”, pergeseran terjadi dari produksi yang berbasis “tenaga” (brawn) ke basis “otak” (brain) yaitu pengetahuan tentang pekerjaan dari para pekerjanya. Kini pengetahuan menjadi variabel kunci bagi perusahaan masa depan. Tingkat pengetahuan yang tinggi dari para pekerja akan membuat mereka menjadi kreatif dan inovatif dalam bekerja. Ini yang kemudian menjadi dasar dari ekonomi kreatif.

Kemudian, semua informasi tidak lagi ditampilkan secara apa adanya (sistem analog), tetapi dengan menggunakan simbol angka 0 dan 1. Dalam ekonomi baru, informasi dikemas dalam bentuk digital. Dengan teknologi digital, orang dapat melakukan pekerjaannya dengan banyak orang dari tempat yang berlainan, dalam waktu yang bersamaan tanpa harus bertemu secara langsung. Informasi dapat diakses lewat komputer—termasuk telepon seluler, baik dalam bentuk tulisan, audio maupun video.

Produk juga tidak lagi berbentuk fisik, tetapi virtual (maya/semu) termasuk juga aktivitas ekonomi yang dilakukan. Seperti virtual office, di mana para pekerja tidak lagi harus melakukan aktivitas di kantor. Bisnis perusahaan mendapatkan informasi tentang pasarnya dengan cepat karena mereka telah terhubung dengan jaringan internet yang memungkinkan akses informasi dengan cepat. Misalnya informasi tentang supplier, pesaing, konsumen dan lainnya. Sehingga, fungsi dari para perantara antara produsen dan konsumen akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan produsen melalui teknologi informasi, dapat langsung melakukan komunikasi dengan para konsumen.

ICTnomic juga bicara mengenai keterpaduan antara telekomunikasi, komputer dan media. Informasi dan transaksi bisnis dalam dilakukan melalui media eletronik dalam waktu yang sangat cepat, terus-menerus sehingga dibutuhkan informasi yang akurat dan cepat dalam hitungan detik. Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, membuat persaingan akan makin tajam dalam membuat produk yang sama atau bahkan lebih unggul. Di sinilah perlunya perhatian terhadap inovasi. Karena suatu produk baru akan segera menjadi ketinggalan jaman kalau tidak dilakukan inovasi terus-menerus, termasuk mensosialisasikannya secara luas.

Namun begitu, ICTnomic ternyata dapat juga menimbulkan kesenjangan yang mengarah pada perpecahan. Misalnya antara mereka yang mengusai teknologi dengan yang tidak; antara yang tahu dan yang tidak tahu; antara yang mempunyai kemampuan mengakses dan yang tidak, karena tidak semua orang sudah memasuki era informasi. Untuk kondisi Indonesia, empat tingkatan masyarakat dari pra-agraris, agraris, industri dan hingga masyarakat informasi, semua ada di sini. Empat tingkatan masyarakat—dari suku-suku yang ada di pedalaman dan tidak tersentuh kemajuan jaman termasuk barang-barang elektronik, hingga yang tiap saat aktif meng-update status melalui situs jejaring sosial—semuanya adalah kekayaan dan kenyataan negeri ini. Tugas besar kita semua adalah bagaimana mewujudkan “ICT Untuk Semua” sehingga tiap individu masyarakat dapat menjadi aset negara dan menjadi roda-roda penggerak ekonomi negara. Semoga.

Sejarah Film dan Perkembangan Film Indonesia

2009-10-11T23:01:00.001+07:00

Film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum dengan membayar berlangsung di Grand Cafe Boulevard de Capucines, Paris, Perancis pada 28 Desember 1895. Peristiwa ini sekaligus menandai lahirnya film dan bioskop di dunia. Karena lahir secara bersamaan inilah, maka saat awal-awal ini berbicara film artinya juga harus membicarakan bioskop. Meskipun usaha untuk membuat "citra bergerak" atau film ini sendiri sudah dimulai jauh sebelum tahun 1895, bahkan sejak tahun 130 masehi, namun dunia internasional mengakui bahwa peristiwa di Grand Cafe inilah yang menandai lahirnya film pertama di dunia.

Pelopornya adalah dua bersaudara Lumiere Louis (1864-1948) dan Auguste (1862-1954). Thomas A. Edison juga menyelenggarakan bioskop di New York pada 23 April 1896. Dan meskipun Max dan Emil Skladanowsky muncul lebih dulu di Berlin pada 1 November 1895, namun pertunjukan Lumiere bersaudara inilah yang diakui kalangan internasional. Kemudian film dan bioskop ini terselenggara pula di Inggris (Februari 1896), Uni Sovyet (Mei 1896), Jepang (1896-1897), Korea (1903) dan di Italia (1905).

Perubahan dalam industri perfilman, jelas nampak pada teknologi yang digunakan. Jika pada awalnya, film berupa gambar hitam putih, bisu dan sangat cepat, kemudian berkembang hingga sesuai dengan sistem pengelihatan mata kita, berwarna dan dengan segala macam efek-efek yang membuat film lebih dramatis dan terlihat lebih nyata.

Film kita tidak hanya dapat dinikmati di televisi, bioskop, namun juga dengan kehadiran VCD dan DVD, film dapat dinikmati pula di rumah dengan kualitas gambar yang baik, tata suara yang ditata rapi, yang diistilahkan dengan home theater. Dengan perkembangan internet, film juga dapat disaksikan lewat jaringan superhighway ini.

Isu yang cukup menarik dibicarakan mengenai industri film adalah persaingannya dengan televisi. Untuk menyaingi televisi, film diproduksi dengan layar lebih lebar, waktu putar lebih lama dan biaya yang lebih besar untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik. Menurut Jack Valenti, kekuatan unik yang dimiliki film, adalah: (1) Sebagai hasil produki sekelompok orang, yang berpengaruh terhadap hasil film; (2) Film mempunyai aliran-aliran yang menggambarkan segmentasi dari audiensnya. Seperti: drama, komedi, horor, fiksi ilmiah, action dan sebagainya. Bagi Amerika Serikat, meski film-film yang diproduksi berlatar belakang budaya sana, namun film-film tersebut merupakan ladang ekspor yang memberikan keuntungan cukup besar.

Hal lainnya adalah soal konglomerasi dalam industri ini, dimana konglomerat besar industri film dunia mempunyai kontrol terhadap pendistribusian film ke bioskop, video, stasiun Televisi kabel dan stasiun televisi sampai luar negeri. Hal tersebut berimplikasi yang membuat pemain baru tidak bisa masuk.

Hampir sama dengan industri musik dan rekaman, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual juga menghantui industri perfilman. Meski dalam setiap film produksi AS terhadap peringatan dari FBI, namun pembajakan film tetap saja tidak bisa diremehkan begitu saja.

Industri Film Indonesia
Bagaimana dengan industri film Indonesia? Topik lama ini sudah dua dekade lamanya menjadi bahan perbincangan kalangan film Indonesia. Film-film Indonesia selama dua dekade ini (1980-an dan 1990-an) terpuruk sangat dalam. Insan film Indonesia seperti tak bisa berkutik menghadapi arus film impor.

Masalah yang dihadapi harus diakui sangatlah kompleks. Mulai dari persoalan dana, SDM, hingga kebijakan pemerintah. Persoalan ini dari tahun ke tahun semakin melebarkan jarak antara film, bioskop dan penonton, tiga komponen yang seharusnya memiliki pemahaman yang sama terhadap sebuah industri film.

Di awal millenium baru ini tampaknya mulai ada gairah baru dalam industri film Indonesia. Karya-karya sineas seperti Garin Nugroho, Riri Reza, Rizal Mantovani, Jose Purnomo dan beberapa sineas lainnya seperti memberikan semangat baru pada industri film Indonesia. Kenyataan ini cukup memberi harapan, karena selain terjadi disaat bersamaan dengan bangkitnya film-film dari dunia ketiga, tak terasa bahwa industri perfilman sesungguhnya sudah seratus tahun dikenal di Indonesia.

Di Indonesia, film pertamakali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta). Pada masa itu film disebut “Gambar Idoep". Pertunjukkan film pertama digelar di Tanah Abang. Film adalah sebuah film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Pertunjukan pertama ini kurang sukses karena harga karcisnya dianggap terlalu mahal. Sehingga pada 1 Januari 1901, harga karcis dikurangi hingga 75% untuk merangsang minat penonton.

Film cerita pertama kali dikenal di Indonesia pada tahun 1905 yang diimpor dari Amerika. Film-film impor ini berubah judul ke dalam bahasa Melayu. Film cerita impor ini cukup laku di Indonesia. Jumlah penonton dan bioskop pun meningkat. Daya tarik tontonan baru ini ternyata mengagumkan. Film lokal pertama kali diproduksi pada tahun 1926. Sebuah film cerita yang masih bisu. Agak terlambat memang. Karena pada tahun tersebut, di belahan dunia yang lain, film-film bersuara sudah mulai diproduksi.

Film cerita lokal pertama yang berjudul Loetoeng Kasaroeng ini diproduksi oleh NV Java Film Company. Film lokal berikutnya adalah Eulis Atjih yang diproduksi oleh perusahaan yang sama. Setelah film kedua ini diproduksi, kemudian muncul perusahaan-perusahaan film lainnya seperti Halimun Film Bandung yang membuat Lily van Java dan Central Java Film Coy (Semarang) yang memproduksi Setangan Berlumur Darah.

Industri film lokal sendiri baru bisa membuat film bersuara pada tahun 1931. Film ini diproduksi oleh Tans Film Company bekerjasama dengan Kruegers Film Bedrif di Bandung dengan judul Atma de Vischer. Selama kurun waktu itu (1926-1931) sebanyak 21 judul film (bisu dan bersuara) diproduksi. Jumlah bioskop meningkat dengan pesat. Filmrueve (majalah film pada masa itu) pada tahun 1936 mencatat adanya 227 bioskop.

Untuk lebih mempopulerkan film Indonesia, Djamaludin Malik mendorong adanya Festival Film Indonesia (FFI) I pada tanggal 30 Maret-5 April 1955, setelah sebelumnya pada 30 Agustus 1954 terbentuk PPFI (Persatuan Perusahaan Film Indonesia). Film Jam Malam karya Usmar Ismail tampil sebagai film terbaik dalam festival ini. Film ini sekaligus terpilih mewakili Indonesia dalam Festival Film Asia II di Singapura. Film ini dianggap karya terbaik Usmar Ismail. Sebuah film yang menyampaikan kritik sosial yang sangat tajam mengenai para bekas pejuang setelah kemerdekaan.

Di tahun ‘80-an, produksi film lokal meningkat. Dari 604 di tahun ‘70-an menjadi 721 judul film. Jumlah aktor dan aktris pun meningkat pesat. Begitu pula penonton yang mendatangi bioskop. Tema-tema komedi, seks, seks horor dan musik mendominasi produksi film di tahun-tahun tsb. Sejumlah film dan bintang film mencatat sukses besar dalam meraih penonton. Warkop dan H. Rhoma Irama adalah dua nama yang selalu ditunggu oleh penonton. Film Catatan Si Boy dan Lupus bahkan dibuat beberapa kali karena sukses meraih untung dari jumlah penonton yang mencapai rekor tersendiri. Tapi yang paling monumental dalam hal jumlah penonton adalah film Pengkhianatan G-30S/PKI yang penontonnya (meskipun ada campur tangan pemerintah Orde Baru) sebanyak 699.282, masih sangat sulit untuk di tandingi oleh film-film lokal lainnya.

Kalau di awal munculnya bioskop, satu bioskop memiliki beberapa kelas penonton, tahun ‘80-an ini bioskopnya yang menjadi berkelas-kelas. Cinemascope kemudian lebih dikenal sebagai bioskop 21. Dengan kehadiran bisokop 21, film-film lokal mulai tergeser peredarannya di bioskop-bioskop kecil dan bioskop-bioskop pinggiran. Apalagi dengan tema film yang cenderung monoton dan cenderung dibuat hanya untuk mengejar keuntungan saja, tanpa mempertimbangkan mutu film tersebut.

Hal lain yang juga tak bisa dipungkiri turut berperan dalam terpuruknya film nasional ini adalah impor dan distribusi film yang diserahkan kepada pihak swasta. Bioskop 21 bahkan hanya memutar film-film produksi Hollywood saja, tidak mau memutar film-film lokal. Akibatnya, di akhir tahun ‘80-an, kondisi film nasional semakin parah dengan hadirnya stasiun-stasiun televisi swasta yang menghadirkan film-film impor dan sinema elektronik serta telenovela.

Meski dalam kondisi “sekarat”, beberapa karya seperti Cinta dalam Sepotong Roti, Daun di atas Bantal karya Garin Nugroho mampu memenangkan berbagai penghargaan di festival film internasional. Pertengahan ‘90-an, film-film nasional yang tengah menghadapi krisis ekonomi harus bersaing keras dengan maraknya sinetron di televisi-televisi swasta. Praktis semua aktor dan aktris panggung dan layar lebar beralih ke layar kaca. Apalagi dengan kehadiran Laser Disc, VCD dan DVD yang makin memudahkan masyarakat untuk menikmati film impor.

Namun di sisi lain, kehadiran kamera-kamera digital berdampak positif juga dalam dunia film Indonesia. Mulailah terbangun komunitas film-film independen. Film-film yang dibuat di luar aturan baku yang ada. Film-film mulai diproduksi dengan spirit militan. Meskipun banyak fillm yang kelihatan amatir namun terdapat juga film-film dengan kualitas sinematografi yang baik. Sayangnya film-film independen ini masih belum memiliki jaringan peredaran yang baik. Sehingga film-film ini hanya bisa dilihat secara terbatas dan di ajang festival saja.

Kini, film Indonesia telah mulai berderak kembali. Beberapa film bahkan booming dengan jumlah penonton yang sangat banyak. Sebut saja, Ada apa dengan Cinta, yang membangkitkan kembali industri film Indonesia. Beberapa film lain yang laris manis dan menggiring penonton ke bioskop seperti Petualangan Sherina, Jelangkung, Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Laskar Pelangi maupun Naga Bonar Jadi 2. Genre film juga kian variatif, meski tema-tema yang diusung terkadang latah, jika sedang ramai horor, banyak yang mengambil tema horor, begitu juga dengan tema-tema remaja/anak sekolah.

Dengan variasi yang diusung, itu memberikan kesempatan media film menjadi sarana pembelajaran dan motivator bagi masyarakat. Seperti film King, Garuda di Dadaku, serta Laskar Pelangi. Bahkan, Indonesia sudah memulai masuk ke industri animasi. Meski bukan pertama, dulu pernah ada animasi Huma, kini hadir film animasi Meraih Mimpi, yang direncanakan akan go international.

Bahan Bacaan

Mambor, Victor C. (2000). “Satu Abad “Gambar Idoep” di Indonesia”. Jakarta: Kunci Cultural Studies Center.
Straubhaar, Joseph dan LaRose, Robert (2002). “Media Now: Communication Media in the Information Age”. Wadsworth.

Mobile Money dan Tantangan Implementasi

2009-10-06T10:54:00.002+07:00

Tulisan saya kembali dimuat Harian Bisnis Indonesia hari ini Selasa, 6 Oktober 2009. Terima kasih Bisnis Indonesia. Berikut isi lengkap tulisan nya:

Mobile Money dan Tantangan Implementasi

Teknologi dan pengguna telepon bergerak berkembang dengan begitu cepat.
Untuk kondisi Indonesia saja, setelah era 2G dan 2,5G, kemudian hadir 3G, yang bahkan sekarang disebut-sebut sudah mencapai 3,9 G atau sebentar lagi memasuki era 4G, sebuah lompatan teknologi yang memungkinkan transfer data dilakukan secara cepat.

Dari sisi pengguna, Indonesia merupakan negara di kawasan Asean yang pertumbuhan pengguna telepon bergeraknya meningkat secara signifikan. Dalam catatan WCIS (World Cellular Information System) ataupun Informa Telecoms and Media, kontribusi Indonesia terhadap pengguna telepon bergerak di kawasan cukup tinggi, yaitu 35%. Angka ini di atas Vietnam yang 20%, bahkan Malaysia yang hanya 7% dan Singapura dengan kontribusi 2%.
Di tingkat dunia, pasar Indonesia juga dianggap cukup besar dan masuk dalam peringkat ketiga pada kuartal pertama tahun ini dengan 43,3, juta pengguna, di bawah India (127,8 juta) dan China (88,5 juta). Posisi Indonesia sebagai peringkat pertumbuhan ketiga di Asia Pasifik diprediksi terus terjadi hingga 2013. Termasuk 3G yang akan mencapai pengguna hingga 42%.

Perkembangan layanan telepon bergerak, bahkan sudah ke tingkat pita lebar (broadband) tentu perlu diimbangi dengan aplikasi ataupun konten yang menarik, mencerdaskan dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Sebab apabila itu tidak terjadi, dikhawatirkan industri ini hanya akan mendorong masyarakat menjadi konsumtif. Salah satu yang mungkin bisa dikembangkan adalah transaksi dagang secara bergerak atau lebih dikenal dengan istilah mobile commerce (M-Commerce).

Pengembangan terkini dari m-commerce cukup sukses di beberapa negara. Kecenderungan m-commerce yang awalnya hanya terbatas pada pembelian layanan konten telepon seluler seperti berita, cuaca, trafik lalu lintas, ringtone, wallpaper, musik, kemudian pembelian tiket bioskop, berkembang ke arah perbankan bergerak dan pembayaran mikro, yang kemudian mengarah ke uang bergerak (mobile money).

Layanan keuangan bergerak pertama kali diimplementasikan pada 2001 oleh Mobipay di Spanyol, sementara layanan perbankan bergerak telah diberikan bertahun-tahun di Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Eropa. Mobile money menjadi fokus perhatian karena fenomena ini sukses di beberapa negara berkembang seperti Kenya, Afrika Selatan dan Filipina. Di Kenya misalnya, layanan yang diberikan sejak Maret 2007, digunakan oleh separuh populasi di sana sebagai sarana utama pengiriman uang. Diprediksi hingga akhir 2013 lebih dari 424 juta pengguna telepon seluler akan mengirimkan uang ke pengguna ponsel lainnya dalam negara yang sama dan 73 juta akan mengirimkan uang ke negara lain.

Terkait dengan uang bergerak, ada tiga tipe utama layanan keuangan, yaitu pengiriman uang bergerak (mobile money transfer), perbankan bergerak (mobile banking) serta pembayaran bergerak (mobile payment). Layanan pengiriman uang bergerak memungkinkan mengirim atau menerima sejumlah uang antarpengguna ponsel. Layanan ini bisa berupa pengiriman domestik dan internasional.

Beberapa operator dalam negeri sudah mulai memberikan layanan ini. Untuk international remittance, yang menjadi target adalah para pekerja Indonesia yang sedang bekerja di negeri orang yang berkeinginan mentransfer uang untuk keluarga di kampung halaman. Negara yang jadi target adalah Malaysia, Hong Kong serta negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi.

Layanan perbankan bergerak di sini juga sudah beroperasi sejak bertahun-tahun lalu. Bahkan ini menjadi layanan pelengkap selain perbankan melalui Internet. Beberapa bank telah bekerja sama dengan operator untuk memasukkan layanannya sebagai layanan dasar setaraf dengan layanan ringtone, wallpaper ataupun layanan konten informasi dan hiburan lainnya.

Proses mengetahui adanya pengiriman uang tidak perlu dilakukan dengan mengunjungi bank bersangkutan atau Anjungan tunai mandiri, sebab informasi akan langsung dapat diterima melalui SMS yang dikirimkan pascatransaksi dilakukan.

Pembayaran bergerak juga mulai diberikan sejak 2 tahun lalu, dengan istilah e-wallet. Hanya saja saat itu masih ada keraguan soal layanan ini mengingat payung hukum yang melindungi transaksi elektronik masih lemah. Namun, dengan di sahkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), di mana transaksi elektronik secara tegas diatur dan ada payung hukum melindungi, maka keraguan berangsur berkurang.

Belum cukup
Hanya saja, dalam implementasi layanan uang bergerak secara umum, walau sudah ada UU ITE, hal itu dirasa belum cukup. Ada beberapa isu yang perlu dipertegas karena mungkin bisa menjadi hambatan upaya untuk mengurangi peredaran uang kartal di masyarakat.

Pertama adalah pembagian kewenangan antara operator dan lembaga keuangan seperti bank. Memang ada keinginan dari operator telekomunikasi untuk bisa menjadi bagian dari lembaga keuangan, tentu saja itu perlu dilihat bagaimana UU mengaturnya. Sebab, walaupun alat pembayaran yang sah adalah uang, di beberapa wilayah dan transaksi tertentu, pulsa telah juga dapat berubah fungsi sebagai alat pembayaran dan alat tukar.

Kedua adalah jaringan. Selain belum semua perbankan turut memanfaatkan pemberian layanan uang bergerak, belum semua operator juga tertarik memberikan layanan serupa. Jika sudah memberikan layanan, untuk menjangkau seluruh penduduk Indonesia, jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh penjuru tanah air diperlukan. Yang menarik, ada wilayah yang dengan susah payah coba dijangkau jaringan seluler, tetapi menara telekomunikasi yang ada kemudian 'ditebangi' pemerintah daerah setempat.

Hal krusial lainnya adalah keamanan (security). Masalah ini sering menjadi keraguan bagi konsumen untuk mempercayai layanan uang bergerak. Memang hal itu tidak terlepas dari budaya kita yang masih mempercayai cara-cara lama dalam berdagang ataupun melakukan transaksi keuangan, seperti membeli barang yang harus melihat wujud aslinya dibanding membeli secara maya lewat internet misalnya. Ini menjadi tugas bersama.

Tugas operator telekomunikasi menjamin jaringannya aman digunakan, lembaga keuangan menjamin transaksi berjalan sesuai kehendak konsumen dan ada perlindungan hukum memadai dari transaksi elektronik yang dilakukan sesuai amanat UU ITE.

Dan terakhir adalah soal edukasi dan sosialisasi. Tanpa hal itu, sulit rasanya layanan uang bergerak bisa dimanfaatkan masyarakat secara masif. Selain itu, masyarakat juga perlu diberdayakan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya dalam transaksi uang bergerak. Dengan adanya kepercayaan, dan keperluan kecepatan transaksi, maka layanan uang bergerak akan menjadi killer application untuk semua, guna memberikan layanan keuangan yang nyaman, mudah diakses dan terjangkau, baik pelanggan perbankan maupun di luar perbankan.

Selamat Hari Raya Idul Fitri

2009-09-17T21:35:00.004+07:00

Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1430 H
untuk saudara, sahabat, kolega, dan rekan-rekan sekalian

Mohon Maaf Lahir dan Batin

Heru Sutadi & Keluarga

TIK di Filipina: Presiden Turun Tangan Memimpin!

2009-09-12T23:01:00.005+07:00

Banyak orang Filipina, Filipinos begitu biasa disebut, yang malas berurusan dengan pemerintahnya. Bahkan, mereka cenderung frustasi dengan birokrasi yang ada sebab untuk satu urusan saja terkadang harus mendatangi banyak instansi karena setiap instansi memiliki fungsi yang berbeda. Tidak mengherankan jika dalam sebuah penelitian di tahun 2002, Filipina termasuk negara yang tergolong mempunyai birokrasi buruk.

Menurut studi PBB mengenai birokrasi di Filipina, birokrasi di sana dinyatakan bukan saja tidak efektif, tapi juga pemborosan. Dari penelitian, publik juga berpendapat bahwa birokrasi pemerintah Filipina dinilai tidak jujur, tidak netral dan tidak transparan. Senada denga itu, penelitian yang dilakukan untuk Bank Dunia juga menegaskan bahwa setelah kegagalan pemerintah dalam mengontrol inflasi, peringkat kedua yang paling membuat publik kecewa selama satu setengah dekade adalah persoalan korupsi.

Karena itu, pemerintah Filipina pun berinisiatif untuk membuat layanan pemerintahan lebih efektif, efisien dan mudah dijalani oleh konsumen. Namun tampaknya usaha yang dilakukan belumlah menampakkan hasil. Dengan pengalaman di berbagai belahan dunia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan baru pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, bebas KKN serta user friendly, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pun digunakan untuk memberikan layanan pemerintahan secara elektronik.

Inisiatif e-government di negara yang terkenal dengan kendaraan Jeepney-nya tersebut memberikan kontribusi pemberdayaan masyarakat melalui pemberian informasi tentang proses dan keputusan yang diambil pemerintah secara mudah didapatkan dan memungkinkan terjadinya penggunaan informasi secara bersama antarmasyarakat dan organisasi, dan antara warga negara dengan layanan publik. Masyarakat yang mendapat informasi dengan benar akan menjadikan akuntabilitas pemerintahan terjaga.

Sejak 1971
Jika berbicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi, sesungguhnya sejarah komputersasi di lingkungan pemerintah di negara dengan ibu kota Manila ini sudah sejak lama. Yaitu sejak 1971, ketika didirikan Pusat Komputer Nasional (National Computer Center).

Pada tahun 1978, NCC dirancang sebagai instansi utama di pemerintahan yang mempunyai tanggung jawab terhadap arah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan nasional dan merasionalisasi komputer di negara yang saat itu dipimpin oleh Ferdinand Marcos. Fungsi lain NCC adalah membantu secara teknis maupun profesional mengenai teknologi informasi dan komunikasi baik terhadap instansi pemerintah pusat maupun daerah, kalangan industri, usaha kecil dan menengah serta masyarakat biasa.

Pada tahun 1994, dibentuk National Information Technology council (NITC). NITC drancang sebagai badan yang mengeluarkan kebijakan mengenai teknologi informasi dan komunikasi di negara yang terletak di sebelah utara kepulauan Sulawesi tersebut.

Di tahun 1998, tepatnya 23 Februari, terjadi reorganisasi NITC, yaitu sebagai badan penasehat tertinggi dalam perencanaan dan kebijakan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Di tahun ini pula, pemerintah meluncurkan program IT21 sebagai agenda kerangka aksi menuju Abad ke-21 guna merencanakan program yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan agar dapat merangsang pertumbuhan ekonomi.

Masih di tahun yang sama, dibentuk pula Electronic Commerce Promotion Council (ECPC). ECPC bertugas untuk menemukenali kebutuhan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dalam apa yang disebut publicprivate partnerships (PPP) guna mempromosikan dan mengembangkan perdagangan secara elektronik di filipina.

Milestone yang cukup penting dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Filipina dan pemanfaatan e-government adalah disahkannya Undang-Undang tentang E-Commerce pada Juni 2000. UU tersebut menegaskan kebijakan pemerintah Filipina mengenai transaksi elektronik dan menyediakan payung hukum yang memungkinkan negara tersebut menyelenggarakan perdagangan secara elektronik. UU ini juga memberikan mandat pemerintahan online pada Juni 2002.

Aturan hukum mengenai e-commerce juga memberikan NCC peran dalam perencanaan kebijakan dan implementasi e-commerce. Departemen Perdagangan dan Industri ditentukan sebagai pimpinan lembaga kepemerintahan dalam mempromosikan dan membangunan e-commerce di sana.

Selain e-commerce, pada Juli 2000 disetujui pula Government Information Systems Plan (GISP) untuk diadopsi sebagai kerangka kerja dan panduan komputerisasi di seluruh pemerintahan.

Tujuan dari GISP adalah menciptakan sistem pengaturan yang memungkinkan layanan dan kebutuhan publik diantrakan dengan lebih cepat dan lebih baik, operasi pemerintahan yang transparan, meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi yang terkait dengan sektor publik, serta menjadikan partisipasi masyarakat Filipina yang proaktif dalam pengaturan.

GISP diimplementasikan dalam tiga fase. Fase pertama adalah persiapan lingkungan. Fase ini diperkirakan akan selesai dalam kurun waktu 5 tahun setelah rencana diadopsi (2005). Kedua, membangun infrastruktur informasi GISP. Dan ketiga, membuat bagaimana GISP berkelanjutan.

Presiden Memimpin
Pada bulan Juli itu juga, dibentuk Information Technology and Electronic Commerce Council (ITECC) sebagai hasil penggabungan NITC dan ECPC. Kantor ITECC di tempatkan di kantor Kepresidenan, dengan Sekretaris Departemen Perdagangan dan Industri sebagai Ketua. Dibentuknya ITECC merupakan kebutuhan dan berfokus pada formulasi dan implementasi kebijakan teknologi informasi dan komunikasi. ITECC juga didesain sebagai pusat pembuat kebijakan dan badan koordinasi implementasi GISP.

Pada tahun 2001, ITECC direorganisasi secara signifikan. Presiden menggantikan posisi Sekretaris Departemen Perdagangan dan Industri sebagai Ketua ITECC. Sekretaris Departemen Perdagangan dan Industri dan perwakilan sektor swasta keduanya diposisikan sebagai Wakil Ketua. ITECC mempunyai Komite E-Government yang bertugas menyiapkan pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik yang meliputi layanan lini depan, kesesuaian dengan UU E-Commerce dan pengembangan portal pemerintahan.

Kebijakan yang juga berubah adalah promosi ITECC dalam menggagas keberadaan Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi. Keberadaan departemen ini begitu penting dalam membangun dan mempromosikan kebijakan serta aturan hukum yang efektif dan efisien, yang akan mengantarkan Filipina ke garis depan informasi ekonomi global.

ITECC mengembangkan lima pilar dalam implementasinya: e-government, sumber daya manusia, pengembangan bisnis, lingkungan hukum dan kebijakan serta infrastruktur informasi. Untuk pilar e-government ada beberapa rekomendasi strategis yang dilakukan. Yaitu, mempermudah masyarakat melakukan bisnis; meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi layanan dasar pemerintahan; membuka pasar teknologi informasi dan komunikasi domestik dimana pemerintah sendiri pulalah yang menjadi konsumen terbesarnya; serta menyediakan lingkungan yang nyaman sehingga memungkinkan teknologi informasi dan komunikasi meningkat penggunaannya.

Dalam bidang sumber daya manusia, rekomendasi strategisnya meliputi: meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pendidika dasar; meningkatkan kualitas pengetahuan dan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi; mempercepat pembangunan yang terkait dengan pengetahuan maupun kemampuan mengenai teknologi informasi dan komunikasi; serta meningkatkan jumlah orang Filipina yang bekerja sebagai profesional teknologi informasi dan komunikasi di luar negeri.

Guna mengembangkan usaha, rekomendasi strategisnya adalah pemberian nama (brand) dan citra; memfokuskan diri pada pasar asing dimana Filipina cukup bertahan karena mempunyai keunggulan kompetitif, serta menggunakan pendekatan target-target lain dalam menjual dan menutup kesempatan untuk outsourcing.

Untuk lingkungan hukum dan kebijakan ITECC merekomendasikan bahwa perlu adanya rasionalisasi dengan pembentukan Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi; memperkuat soal hukum dan kebijakan untuk menjawab isu yang kritis terkait dengan munculnya teknologi-teknologi baru; serta menyediakan kerangka kerja pendukung untuk memastikan penegakan hukum, mempromosikan e-commerce dan memfasilitas investasi di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Sedangkan rekomendasi strategis untuk pilar infrastruktur informasi meliputi mengkonsolidasikan sumberdya TIK pemerintah agar dapat juga dibagikan ke seluruh kantor pemerintah; pengembangan universal service obligation (USO), memperbaharui standar layanan jaringan agar sesuai dengan standar internasional yang sudah diakui banyak negara; serta mengembangkan program keamanan teknologi informasi dna komunikasi.

Selain rekomendasi strategis, tiap pilar memiliki pula prioritas proyek yang akan dijalankan. Misalnya saja untuk e-government, prioritas utamanya adalah pembuatan portal pemerintahan, fasilitas yang memungkinkan publik dapat menelusuri proses yang sedang dijalankan pemerintah semisal perijinan maupun kebijakan yang akan diambil, memasyarakatkan penggunaan e-procurement untuk semua proses pembelian barang di pemerintahan, serta mengimplementasikan pusat e-government yang dikelola oleh swasta.

Untuk pengembangan sumber daya manusia, beberapa program yang dikedepankan adalah membuka e-learning center, menetapkan standar kualitas dan sertifikasi untuk individu yang memberikan layanan termasuk memungkinkan pemberian layanan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi, serta secara berkelanjutan mengadakan survei tentang kemampuan warga negara akan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam pengembangan bisnis, prioritas proyek meliputi peningkatan program komunikasi dan pemasaran, menyatukan seluruh potensi bisnis dalam satu portal, pengembangan usaha kecil dan menengah di bidang teknologi informasi dan komunikasi, program riset dan penelitian guna membuat dan pengembangan produk-produk teknologi informasi dan komunikasi, serta memberikan semacam sertifikasi untuk industri-industri yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu, untuk menciptakan lingkungan hukum dan kebijakan yang mendukung ICT, beberapa programnya adalah pembentukan Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi, ketentuan mengenai cybercrime dan keamanan internet, aturan yang memberikan perlindungan privasi dan proteksi data, serta mempersiapkan kebijakan dan payung hukum yang dapat menjawab tantangan konvergensi.

Adapun program yang terkait dengan infrastuktur informasi meliputi mengkonsolidasikan seluruh sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang ada di pemerintahan, membentuk pusat komunitas elektronik, memperbaharui standar layanan jaringan, serta program keamanan teknologi informasi dan komunikasi nasional.

Perubahan
Inisitiatif implementasi TIK di Filipina, nampaknya berada pada jalur yang benar dan mulai membuahkan hasil. Contoh paling nyata adalah dengan apa yang dilakukan National Bureau of Investigation (NBI).

Jika sebelum adanya e-government NBI menjadi obyek keluhan dimana dibutuhkan waktu tiga hari untuk proses clerance, dan pada waktu kapan pun akan ada 3 ribu warga negara yang mengantri untuk diproses, maka dengan implementasi e-government maka masyarakat dapat memperbaharui perijinan hanya dalam tempo lima menit. Selain itu, keuntungan yang lainnya adalah pendapatan meningkat menjadi dua kali, mengurangi pungli dan korupsi, meningkatkan layanan kepada masyarakat dan tidak terjadinya lagi kesesakan di Kantor NBI.

Perubahan lainya terjadi di Biro Pusat Statistik Nasional Filipina. Melalui layanan electronic-census pada situs www.e-census.com.ph, warga Filipina dapat mengajukan hal-hal yang dengan dokumen pendaftaran semisal sertifikat kelahiran, perkawinan maupun kematian, secara online. Dengan e-census diharapkan masyarakat yang dapat terlayani juga meningkat serta dapat mengantarkan layanan di manapun dan kapanpun masyarakat membutuhkan.

Layanan lainnya adalah Social Security system (SSN) yang bisa dijumpai pada alamat situs www.sss.com.ph . Pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi untuk SSS merupakan bentuk memberikan keadilan sosial dan proteksi yang amat berarti bagi masyarakat dan keluarganya dari kecacatan, sakit, kelahiran, usia senja maupun kematian, yang menyebabkan hilangnya pendapatan maupun persoalan dalam hal keuangan.

Dengan keberhasilan yang telah disebutkan, pemerintah Filipina ke depan berencana untuk mendorong legislasi e-government dan melembagakan pendanaan e-government sebagai sumber dana tahunan untuk program TIK di pemerintahan. Tak ketinggalan, juga mengkonfigurasi bisnis proses di pemerintahan yang nantinya semua akan berbasis pada penggunaan layanan pemerintahan secara elektronik.

*Pernah dimuat di Majalah E-Indonesia

12 Tema Ekonomi Baru

2009-09-05T11:00:00.003+07:00

Perkembangan dunia semakin dapat diterima sebagai perubahan dari ekonomi industrial yang berbasis pada baja, mobil dan jalan menuju ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer dan jaringan. Orang mulai membicarakan perubahan hubungan dalam ekonomi yang signifikan, sebagai perpindahan dari era agraris ke era industri. Tentu saja terjadi dinamika baru, aturan baru dan penggerak baru untuk sukses.

Ekonomi baru (new economy) adalah semua hal tentang persaingan ke depan, kapasitas untuk menciptakan produk dan jasa, dan kemampuan untuk mentransformasikan bisnis ke dalam entitas baru yang kemarin hanya merupakan imajinasi dan lusa kemudian sudah menjadi basi.

Menurut Don Tapscott dalam bukunya "Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence" ada 12 tema yang membedakan ekonomi baru dengan ekonomi lama yang akan mempengaruhi kesuksesan bisnis. Tema-tema tersebut adalah:

1. Knowledge (Ilmu Pengetahuan)
Dalam ekonomi baru, terjadi pergeseran dari produksi yang berbasis “tenaga” (brawn) ke basis “otak”(brain) yaitu pengetahuan tentang pekerjaan dari para pekerjanya. Kini pengetahuan menjadi variabel kunci bagi perusahaan masa depan. Tingkat pengetahuan yang tinggi dari para pekerja akan membuat mereka menjadi kreatif dan inovatif dalam bekerja.

2. Digitization (Digitalisasi)
Semua informasi tidak lagi ditampilkan secara apa adanya (sistem analog), tetapi dengan menggunakan simbol angka 0 dan 1 yang disebut bilangan biner. Dengan angka biner tersebut segala informasi dapat disimbolkan dari kombinasi 0 dan 1. Istilah yang digunakan untuk mengukur jumlah informasi yang dapat ditampung adalah “bit”.

Dalam ekonomi baru, informasi dikemas dalam bentuk digital yaitu bit tadi. Ketika informasi menjadi digital dan komunikasi yang dilakukan menggunakan jaringan digital juga, maka akan tercipta dunia baru yang terhubung. Semakin besar jumlah informasi yang dapat dipadatkan dan ditransmisikan secepat kecepatan cahaya dengan kualitas yang lebih baik dari sistem analog. Di samping itu juga dapat dikombinasikan, ditambah atau dikurangi; disimpan dan diambil lagi dengan cepat; semuanya dapat ditempatkan dalam bentuk kecil (saku).
Dengan teknologi digital, orang dapat melakukan pekerjaannya--dari rumah-- dengan banyak orang dari tempat yang berlainan, dalam waktu yang bersamaan tanpa harus bertemu secara langsung. Informasi dapat diakses lewat komputer baik dalam bentuk tulisan, audio maupun video.

3. Virtualization (Maya)
Dalam ekonomi baru, produk tidak lagi berbentuk fisik, tetapi virtual (maya/semu) termasuk juga aktivitas ekonomi yang dilakukan. Seperti virtual office, di mana para pekerja tidak lagi harus melakukan aktivitas di kantor.

4. Molecularization
Produksi tidak lagi dibuat secara massal, sama untuk semua orang, tetapi tersegmentasi bahkan masing-masing orang dapat dilayani secara individual.

5. Integration/Internetworking (Jaringan yang berhubungan)
Bisnis perusahaan mendapatkan informasi tentang pasarnya dengan cepat karena mereka telah terhubung dengan jaringan internet yang memungkinkan akses informasi dengan cepat. Misalnya informasi tentang supplier, pesaing, konsumen dll.

6. Disintermediation (Tanpa perantara)
Dalam ekonomi baru, fungsi dari para middleman (perantara) antara produsen dan konsumen akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan produsen melalui teknologi informasi, dapat langsung melakukan komunikasi dengan para konsumen.

7. Convergence (Keterpaduan)
Dominasi sektor ekonomi, dalam ekonomi baru adalah media baru, di mana terjadi konvergensi antara komputer, komunikasi dan bisnis industri

8. Innovation (Inovasi)
Ekonomi baru adalah ekonomi yang berbasis pada inovasi. Karena suatu produk baru akan segera menjadi ketinggalan jaman kalau perusahaan tidak melakukan inovasi terus-menerus. Hal ini disebabkan semakin cepatnya perkembangan teknologi informasi yang ada, sehingga dengan mudah para pesaing akan membuat produk yang sama atau bahkan lebih unggul.

9. Prosumption
Jarak antara produsen dan konsumen semakin hilang, karena konsumen dapat terlibat dalam proses produksi dengan pengetahuan , ide dan informasi yang mereka miliki sehingga menghasilkan produk yang spesifik, yang sesuai dengan pesanan mereka masing-masing.

10. Immediacy (Kesegeraaan)
Transaksi bisnis dalam dilakukan melalui media eletronik dalam waktu yang sangat cepat, terus-menerus sehingga dibutuhkan informasi yang akurat dan cepat dalam hitungan detik.

11. Globalization (mendunia)
Pengetahuan menjadi tanpa batas. Meskipun masing-masing orang dapat melakukan aktivitasnya di tingkat lokal, nasional maupun internasional, tapi mereka dapat saling terhubung. Ketergantungan antar negara semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan baru tidak lagi tergantung pada tempat dan waktu. Semua dapat dilakukan di manapun. Gejala mendunia ini dapat terjadi karena jaringan teknologi dengan sistem pengiriman yang mendukung operasi bisnis. Informasi dapat disimpan atau dikirmkan ke banyak orang dalam waktu yang bersamaan

12. Discordance (Perpecahan)
Kecanggihan teknologi informasi ternyata dapat juga menimbulkan kesenjangan yang mengarah pada perpecahan. Misalnya antara mereka yang mengusai teknologi dengan yang tidak; antara yang tahu dan yang tidak tahu; antara yang mempunyai kemampuan mengakses dan yang tidak, karena tidak semua orang/negara/perusahaan sudah memasuki era teknologi informasi.

Komitmen Pemerintah! Demikian Kunci Pengembangan TIK di Australia

2009-08-31T21:52:00.004+07:00

Kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di suatu negara adalah komitmen pemerintahannya. Seperti yang dicontohkan Australia. Pemerintah di sana, sejak sejak Desember 1997, berkomitmen untuk mengembangkan layanan pemerintahan secara elektronik. Targetnya, semua layanan pemerintahan yang penting akan online pada Desember 2001.

Dengan komitmen yang kuat, Perdana Menteri Australia John Howard saat Kongres Dunia mengenai Teknologi Informasi yang digelar di Adelaide pada Februari 2002, mengumumkan bahwa pemerintahannya telah berhasil mencapai target tersebut. Namun, itupun belum cukup.

John Howard kemudian juga mengungkapkan fase berikutnya dari keberhasilan yang dicapai tersebut, yaitu meningkatkan jenis layanan online dengan berfokus pada transaksi yang interaktif antara pemerintah, publik dan sektor bisnis, yang dalam hal ini untuk usaha kecil dan menengah (UKM) agar pengeluaran dan kompleksitas adminitrasi dapat diminimalisasi.

Era baru layanan pemerintahan secara elektronik, juga membuat pemerintah mengubah desain layanan ke depan untuk seluruh wilayah Australia dengan mengubah struktur birokrasi dari birokrasi industri ke birokrasi informasi. Perubahan tersebut dapat terjadi jika ada kolaborasi di antara pihak pemerintah dalam mengantarkan layanan virtual dan terintegrasi itu mengubah paradigma layanan pemerintahan tradisional untuk menyesuaikan dengan kebutuhan warga negara. Termasuk di dalamnya adalah merestrukturisasi proses tradisional, menyesuaikan investasi teknologi dengan perubahan tersebut serta memanej proyek untuk memastikan pengembalian investasi.

Di tahun 2002, apa yang dilakukan negara bernama formal Commenwealt of Australia ini, mendapat pengakuan. Menurut laporan United Nations on E-Government, negara yang terbentuk sejak 1901 ini dinilai berhasil memimpin di wilayah Asia Pasifik dalam transisi menuju layanan pemerintahan secara elektronik. Secara global, Australia mendapat posisi di nomor dua, di bawah Amerika Serikat. Peringkat tersebut didasarkan pada beberapa kriteria penilian seperti kecanggihan layanan online, penetrasi internet dan kehadiran situs-situs pemerintahan.

Namun begitu, pekerjaan belum bisa dianggap selesai. Seperti dinyatakan Management Advisory Committee of the Australian Public Service , yang perlu dilakukan berikutnya adalah meningkatkan jumlah pelanggan yang menggunakan e-government. Termasuk dalam proyek tersebut adalah bagaimana mempromosikan layanan yang terintegrasi itu melewati batas-batas yurisdiksi, dan membantu untuk membagi pengetahuan dan pengalaman lintas pemerintahan commenwealth dan negara bagian.

Strategi

Pemerintah berpenduduk lebih dari 20 juta ini menyusun government online strategy sebagai kerangka kerja antardepartemen dan berbagai pihak untuk mencocokan komitmen mengenai layanan apa saja yang akan ditempatkan secara online. Untuk membantu menentukan target yang akan dicapai, dilakukan empat survei, sehingga didapat data semua referensi pengembangan e-government.

Yang menjadi kunci utama strategi dari layanan pemerintahan secara online adalah bagaimana membuat pengguna percaya terhadap layanan tersebut mengingat identitas pribadi terlibat dalam transaksi elektronik, yang mungkin saja dapat digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan yang merugikan. Dalam kerangka kerja, masalah kepercayaan dan keamanan menjadi concern pemerintah untuk memproteksi identitas pengguna layanan elektronik.

Seperti yang dilakukan Australian Taxation Office (ATO). ATO terdepan dalam pengembangan dan implementasi layanan tradisional yang membutuhkan tingkat keamanan data yang tinggi, serta memungkinkan klien mereka untuk mengakses informasi sepanjang hari. Layanan ATO di antaranya adalah e-tax. Lewat fasilitas e-tax, masyarakat yang berkepentingan dengan masalah pajak mendapatkan layanan pajak secara elektronik dengan menggunakan teknologi termutakhir dalam enkripsi dan sertifikat digital untuk menjamin keamanan dan keotentikan informasi yang dikirimkan ke ATO.

Dengan e-tax, kantor pajak sendiri dapat memproses hampir seratus persen persoalan pajak dalam waktu 14 hari dengan 80 persen di antaranya kurang dari 10 hari. Berdasar survei secara online, para pengguna layanan elektronik kian meningkat dari tahun ke tahun dan hampir semua warga menggunakan layanan pajak elektronik ini dengan jam tersibuk untuk mendownload dan memasukkan informasi berkisar pada jam 18.00-22.00, jam di mana kantor-kantor pajak yang ‘real’ sudah tutup.

Yang tidak dilupakan dalam strategi pengembangan e-government adalah masalah akses bagi orang-orang yang cacat dan mempunyai koneksi internet berkecepatan rendah. Dengan berfokus pada customer, untuk pengguna yang berbeda disediakan portal yang berbeda. Portal yang digunakan sebagai gerbang dan sembilan portal lainnya diperkenalkan pada September 2000.

Portal-portal itu meliputi: komunitas (

http://www.community.gov.au/), keluarga (http://www.families.gov.au), regional Australian (http://www.regionalaustralia. gov.au/), pemuda (http://www.youth.gov.au/), pertanian (http://www.agriculture. gov.au/), budaya dan rekreasi (http://www.cultureandrecreation.gov.au/), pendidikan (http://www.education.gov.au/), Industri dan ilmu pengetahuan (http://www.scienceandindustry.gov.au/) serta pekerjaan (http://www.workplace.gov.au/). Portal lainnya hadir di tahun 2002 (htpp://www.australia.gov.au).

Ke depannya, publik juga dapat mengakses layanan pemerintahan tanpa perlu tahu departemen mana yang menyediakan layanan tersebut. Seperti diujicobakan Trial of Innovative Government Electronic Regional Services (TIGERS) yang menghabiskan 10 juta dolar Australia untuk mengintegrasikan layanan pemerintahan secara elektronik yang melibatkan seluruh bagian pemerintah, dengan fokus mengantarkan layanan untuk regional dan komunitas pedesaan.

Infrastruktur dan Investasi

Pembangunan untuk mengintegrasikan layanan pemerintahan yang menembus batas-batas departemen tersebut membutuhkan standardisasi dan interoperabilitas. Kebutuhan tersebut membuat seluruh pihak perlu mempertimbangkan kembali mengenai investasi teknologi informasi untuk memastikan investasi yang dikeluarkan dapat dialamatkan untuk memenuhi kebutuhan layanan yang dimaksud.

Untuk memfasilitasi hal itu, Management Advisory Committee, menyetujui untuk membentuk sub komite Information Technology Architecture and Governnance (ITAG). ITAG membuat kerangka kerja untuk menjadi rujukan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi berikut investasinya. Kerangka kerja teknologi informasi dan komunikasi dikeluarkan pada Oktober 2002, dengan judul “Australian Government Use of Information and Communications Technology: A New Governance and Investment Framework.”

Obyektif dari kerangka kerja tersebut di antaranya adalah memfasilitasi secara makro terhadap pendekatan teknologi informasi dan komunikasi, meski tiap pihak akan bertanggung jawab terhadap penyusunan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi masing-masing. Kemudian, selain mempromosikan kolaborasi yang lebih dekat antarpihak dalam implementasi teknologi informasi dan komunikasi, pada fase berikutnya, juga mendukung pendekatan koperatif dalam menentukan standar, investasi, keamanan, privasi maupun penggunaan infrastruktur secara bersama.

Kolaborasi yang dimaksud dalam menginetgrasikan layanan, misalnya dilakukan Australian Quarantine Service dengan Australian Customs Service dalam hal persetujuan eksport. Kemudian juga antara Departemen Keluarga dan Masyarakat, berasosiasi dengan UKM di Australia, menggunakan sistem teknonologi yang membantu para staf untuk membuat kebijakan terkait dengan kesejahteraan keluarga.

Sebagai bagaian dari reformasi pemerintahan melalui paket Australian Working Together, dibangun pula hubungan yang lebih baik antardepartemen dan berbagai pihak dengan menggunakan solusi inovatif dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setelah jalinan antardepartemen cukup baik, pendekatan menyeluruh terhadap kebutuhan warga negara pun dilakukan. Sehingga, layanan terhadap masyarakat makin berkembang, hasil yang dihargai serta terjadinya efisiensi secara umum dari sistem sosial secara keseluruhan.

Saat ini, ada sekitar dua ribu layanan dan informasi yang tersedia secara online, dengan mayoritas dapat mendukung transaksi online juga. Adapun mayoritas pengguna layanan e-government di Negari Kangguru tersebut berasal dari kalangan bisnis dan kemudian warga negara Australia. Australia sendiri terdiri dari enam negara bagian yang meliputi: New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria dan Western Australia. Sementara itu ada 10 teritori Australia di luar batas negara-negara bagian tersebut. Dari 10, dua merupakan terirori otonomi yaitu The Australian Capital Territory dan The Northern Territory.

Kemajuan Substansial

Pemerintah Australia membuat kemajuan yang substansial dalam pengimplementasian e-government, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Pemerintah commonwealth, negara bagian dan teritori mempromosikan pendekatan terkoordinasi dalam e-procurement untuk memastikan penyedia barang dan jasa dengan pemerintah berdagang dengan cara yang konsisten satu sama lain. Kerangka kerja mengenai e-procurement telah diperkenalkan sejak Agustus 2001 untuk memastikan pemasok dan pemerintah mendapat keuntungan penuh dari investasi dalam e-commerce.

Dalam membantu sektor UKM, diluncurkan pula program bantuan dengan dana senilai 3,25 juta dolar Australia untuk membantu UKM dalam penggunaan elektronik dalam mencari pasar, perbaikan sistem keuangan serta membantu menyediakan informasi kepada UKM mengenai informasi khusus yang dibutuhkan. Tak ketinggalan, menyediakan panduan dan alat serta membantu mengadopsi sistem e-procurement yang jelas berbeda dengan sistem berdagang secara tradisional.

Yang cukup berkembang juga adalah penyediaan layanan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Penempatannya, yang menyediakan cara efektif serta efisien untuk para pencari kerja menemukan pekerjaan secara online. Database lowongan kerja secara nasional berisi semua lowongan kerja yang ada disemua jaringan layanan kerja di Australia, iklan lowongan kerja di koran-koran nasional, lowongan kerja yang tercantum di gazette layanan publik, serta lowongan yang berasal dari lembaga layanan recruitment dan konsultasi kerja. Jutaan lowongan kerja telah dihasil jobsearch dengan sekitar satu juta halaman situs yang bisa diakses.

Tak ketinggalan, Australia juga membangun jaringan pengetahuan dengan pembelajaran secara elektronik (e-learning). Education Network Australia ini dapat dilihat pada situs EdNa Online, The Learning Federation, serta My future. Dengan e-learning, maka cara-cara belajar tradisional yang harus hadir ke sekolah, bisa digantikan dengan komputer. Kurikulum bisa didapat secara online, pendekatan yang digunakan adalah “learning object” sehingga memungkinkan antara siswa dan ‘guru’ dapat ditentukan dan materi pelajaran juga dapat digunakan berulang-ulang. Dan yang bisa diabaikan, sistem ini juga tidak menghilangkan sifat interaktif.

*Pernah dimuat di Majalah E-Indonesia

Komunikasi dalam Konflik

2009-08-25T22:19:00.001+07:00

Frost dan Wilmot (1978) mendefinisikan konflik sebagai perjuangan—perbedaan di antara pihak-pihak yang dinyatakan, dikenali dan dialami—yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung, yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalan yang langka dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Bila anggota-anggota suatu kelompok mempunyai tujuan bersama, kecil kemungkinan konflik akan berkembang.

Konflik baru terjadi ketika atau setelah perbedaan-perbedaan tersebut dikomunikasikan. Konflik sendiri bisa dinyatakan dengan cara-cara berbeda, seperti gerakan nonverbal yang halus, pertengkaran habis-habisan, dari sarkasme yang halus, hingga kecaman verbal terbuka.

Charles Watkins (1974) menawarkan analisis tentang kondisi-kondisi esensial dari konflik, yang membentuk sebuah definisi operasional. Di antaranya: konflik muncul akibat adanya sasaran yang sama-sama dikehendaki tapi sama-sama tidak bisa dicapai, konflik menuntut setidaknya dua pihak yang mampu menjatuhkan sanksi terhadap satu sama lain serta konflik akan berakhir hanya bila setiap pihak merasa puas telah ‘menang’ atau ‘kalah’. Keuntungan definisi Watkins ini adalah hal ini meliputi kemungkinan komunikasi.

Konflik Pribadi dan Organisasi
Gaya konflik merupakan kombinasi dari banyak kepentingan untuk mencapai tujuan. Kepentingan-kepentingan dapat digambarkan dengan dua sumbu yang berjalan, dari kepentingan tingkat rendah menuju kepentingan tingkat tinggi. Sel-sel yang dihasilkan dengan campuran kepentingan untuk mencapai tujuan tertentu, menggambarkan gaya yang dimiliki seseorang dalam menangani konflik.

Menurut Hall (1969), Blake dan Mouton (1980) serta Kilmann dan Thomas (1975), dalam konflik pribadi terlibat beberapa pihak yang disebutnya sebagai pesaing, kolaborator, pendamai, akomodator dan penghindar. Pesaing adalah mereka yang mengejar kepentingan sendiri dengan cara agak kejam dan umumnya mengorbankan anggota-anggota kelompok lain. Kolaborator atau pencegah masalah adalah mereka yang berusaha menciptakan situasi yang memungkinkan tujuan semua kelompok dapat tercapai, dengan mencari solusi masalah.

Kemudian pendamai adalah mereka yang memiliki asumsi bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu pertentangan mampu menerima kekalahan dan berusaha membantu menemukan suatu posisi yang pas. Akomodator adalah mereka yang kurang tegas, namun cukup kooperatif yang mengabaikan kepentingannya sendiri demi kepentingan orang lain. Sedang penghindar atau penurut impersonal adalah mereka yang cenderung memang konflik tidak produktif dan sedikit menghukum, sehingga mereka berusaha menjauhi situasi yang tidak nyaman dengan menolak untuk terlibat.

Konflik antarkelompok dinyatakan dengan cara yang sama seperti pada pertentangan antarpribadi. Menurut Coffey dan kawan-kawan (1975) Ada tujuh tahapan yang menandai siklus konflik antar kelompok. Pertama, keraguan dan kecurigaan mulai mengemuka dan iklim mulai menurun. Kedua, persepsi atas kelompok luar terkena distorsi atau terpolarisasi dengan komentar verbal yang memisahkan kelompok yang “baik” dari kelompok yang “buruk”.

Ketiga, keterpaduan atau perasaan yang terkait seperti keramahan, ketertarikan, keakraban dan kepentingan dalam tiap kelompok meningkat. Keempat, kepatuhan pada norma kelompok meningkat dalam setiap kelompok. Kelima, kelompok mempersiapkan diri mereka menghadapi kepemimpinan dan pengarahan yang lebih otoriter. Keenam, prilaku yang bermusuhan, kurang komunikatif, dan tanda-tanda lain pada hubungan antarkelompok menjadi tampak. Dan ketujuh, pemisahan yang lengkap diharapkan oleh kedua pihak dan setiap bentuk usaha kerjasama yang positif menjadi terhenti.

Dalam organisasi, kelompok melakukan kontak dengan dan interaksi dengan kelompok lain dalam beberapa cara. Ketika terjadi interaksi kelompok, konflik mungkin tidak dapat dihindari. Menurut Nielsen (1972), konflik bisa muncul karena perbedaan karakteristik personal, perbedaan interpretasi, perbedaan persepsi dan pengalaman serta kompetisi untuk mendapatkan sumber-sumber organisasi yang langka.

Haiman (1951) membagi konflik organisasi dalam dua bagian: intrinsik dan Ekstrinsik. Konflik intrinsic merupakan konflik yang berhubungan dengan pemaknaan, bukti, alasan dan nilai. Sedang konflik ekstrinsik berkait dengan kebutuhan individu, perasaan, maksud dan pembelaan diri.

Sajak Kemerdekaan untuk Sahabat

2009-08-15T22:59:00.001+07:00

Sahabat,
masih ingat kah engkau
hari ketujuh belas bulan agustus
Soekarno-Hatta atas nama rakyat memproklamsikan Kemerdekaan
ya, peristiwa itu sudah sekian tahun berlalu
tapi tanpa itu, tak ada negeri indah bernama Indonesia
pasang surut, susah senang, mengiringi kehidupan bumi pertiwi

Sahabat,
perjalanan dan kerja belum ini selesai
kemajuan memang terasa, tapi itu belum apa-apa
puluhan juta rakyat masih terjerat kemiskinan
puluhan juta rakyat belum mendapat pekerjaan
jalan-jalan rusak masih berserakan
listrik-listrik masih padam secara bergiliran
sementara negara-negara lain berlari makin kencang
yang mungkin meninggalkan kita di belakang

Sahabat,
ingatkah engkau
Kemerdekaan ini bukanlah hadiah dari penjajah
Kemerdekaan diperjuangkan dengan segenap raga, darah, jiwa
sampai Soekarno-Hatta berdiri di depan sebuah rumah di Pegangsaan Timur
memproklamasikan Kemerdekaan dan mengibarkan Dwi Warna

Sahabat,
sekian tahun sudah berlalu
tak ada lagi Soekarno, tak ada Hatta, tak ada Bapak bangsa
tapi semangat, cita-cita, harus terus dipelihara
sebab perjalanan belum selesai
kesejahteraan masih harus diperjuangkan
kecerdasan masih harus kita kejar
kemandirian jangan cuma diwacanakan
kesehatan bukan cuma untuk bangsawan
hutan-hutan harus terus dilestarikan
Negara Kesatuan tetap harus dikedepankan

Sahabat,
negara demokrasi akan kita masuki
demonstrasi sudah seperti nasi
kampanye digelar di sana sini
Presiden dan DPR pun bisa berganti-ganti
korupsi sedang dibasmi
membuat petinggi negeri masuk bui

Sahabat,
pancaroba sedang sama-sama kita alami
perubahan ada di sana sini
semoga semua bukan sekadar basa-basi
agar kemerdakaan ini menjadi lebih berarti
Bagi Mu Negeri
Jiwa Raga kami.

(Heru Sutadi – 2009)

Rendra, Sajak Sebatang Lisong dan Kemerdekaan

2009-08-07T15:06:00.005+07:00

Menjelang Hari Kemerdekaan RI ke-64, Budayawan WS Rendra berpulang menghadap Sang Khalik. Duka cita yang mendalam pastinya. Dan tentu, bukan tanpa sebab, saya mencoba menghubungkan antara WS Rendra dengan Kemerdekaan. Sebab, si ”Burung Merak” ini merupakan tokoh yang begitu mengkritisi arti kemerdekaan.

Beruntunglah, Indonesia mempunyai manusia seperti Rendra, yang tetap kritis, tak lekang karena zaman dan perebutan kekuasaan. Bahkan, saat Soeharto berkuasa, yang segala macam kebebasan dalam kondisi terkekang, Rendra mampu dan berani bersuara lewat puisi-puisinya. Bukan Cuma pandai kritik dan memahami persoalan sosial, budaya, dan politik kekinian, Rendra cukup disegani kemampuannya berseni, yang bukan Cuma di dalam negeri, tapi juga di mancanegera.

Salah satu puisi yang saya suka adalah ”Sajak Sebatang Lisong”. Saya mendengar Rendra membacakan puisi ini ketika memperingati 50 tahun Indonesia Merdeka di Taman Ismail Marzuki 14 tahun lalu.

Foto: Wikipedia

Sajak Sebatang Lisong

menghisap sebatang lisong
melihat Indonesia Raya
mendengar 130 juta rakyat
dan di langit
dua tiga cukung mengangkang
berak di atas kepala mereka
matahari terbit
fajar tiba
dan aku melihat delapan juta kanak - kanak
tanpa pendidikan
aku bertanya
tetapi pertanyaan - pertanyaanku
membentur meja kekuasaan yang macet
dan papantulis - papantulis para pendidik
yang terlepas dari persoalan kehidupan
delapan juta kanak - kanak
menghadapi satu jalan panjang
tanpa pilihan
tanpa pepohonan
tanpa dangau persinggahan
tanpa ada bayangan ujungnya
……………………..
menghisap udara
yang disemprot deodorant
aku melihat sarjana - sarjana menganggur
berpeluh di jalan raya
aku melihat wanita bunting
antri uang pensiunan
dan di langit
para teknokrat berkata :
bahwa bangsa kita adalah malas
bahwa bangsa mesti dibangun
mesti di up-grade
disesuaikan dengan teknologi yang diimpor
gunung - gunung menjulang
langit pesta warna di dalam senjakala
dan aku melihat
protes - protes yang terpendam
terhimpit di bawah tilam
aku bertanya
tetapi pertanyaanku
membentur jidat penyair - penyair salon
yang bersajak tentang anggur dan rembulan
sementara ketidak adilan terjadi disampingnya
dan delapan juta kanak - kanak tanpa pendidikan
termangu - mangu di kaki dewi kesenian
bunga - bunga bangsa tahun depan
berkunang - kunang pandang matanya
di bawah iklan berlampu neon
berjuta - juta harapan ibu dan bapak
menjadi gemalau suara yang kacau
menjadi karang di bawah muka samodra
……………………………
kita mesti berhenti membeli rumus - rumus asing
diktat - diktat hanya boleh memberi metode
tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan
kita mesti keluar ke jalan raya
keluar ke desa - desa
mencatat sendiri semua gejala
dan menghayati persoalan yang nyata
inilah sajakku
pamplet masa darurat
apakah artinya kesenian
bila terpisah dari derita lingkungan
apakah artinya berpikir
bila terpisah dari masalah kehidupan

Puisi ini sangat tepat didengungkan terus, termasuk jelang Hari Kmerdekaan ke-64 ini. 64 tahun lalu, soekarno-Hatta, atas nama Bangsa Indonesia, memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang direbut dengan segala pengorbanan, air mata, darah dan nyawa. Perjalanan Bangsa Indonesia membawa kita hingga sekarang, ke sini.

Satu pertanyaan mendasar yang perlu diajukan kita semua, sudahkah negara ini benar-benar merdeka? Tentu pertanyaan yang tidak sulit dijawab, ketika kemiskinan masih merajalela, kebodohan makin meluas karena biaya pendidikan yang kian mahal, kesehatan yang juga masih menjadi barang mewah, harga barang-barang melambung tinggi tanpa kendali. Memang, jalan-jalan seperti di Jakarta menjadi kian macet, PLN sering mati, jumlah selebriti meningkat bahkan sulit membedakan antara selebriti dan politisi, selebriti jadi politisi dan politisi jadi selebriti.

Namun, bukan kemajuan dan kemerdekaan yang terjadi. Kemajuan pasti ada, tapi macet di Jakarta, bukanlah kemerdekaan mengingat social cost dari bermacet-macet ria juga menjadi pemborosan nasional. Macet lebih merupakan kesalahan manajemen transportasi, mengurangi kapasitas jalan untuk busway, bukan dengan menambah kapasitas dengan infrastuktur baru. PLN memang sering mati, bukan berarti orang makin maju, membutuhkan energi lebih banyak untuk nge-charge ponsel, magic jar, maupun menyalakan komputer. Kenyataan itu tidak terbantah sebenarnya, tapi kebijakan energi nasional yang tidak jelas. Mendapatkan energi merupakan hak warga negara dan kewajiban negara untuk menyediakannya.

Dengan jumlah penduduk yang kian banyak, alat-alat baru yang berbasis listrik, otomatis membutuhkan pasokan energi lebih banyak.Jumlah selebriti meningkat juga bukan kemajuan sebenarnya, termasuk lahirnya politisi-politisi baru dari selebriti, maupun politisi jadi selebriti. Menjadi politisi dan selebriti sekarang ini lebih menjanjikan dibanding pekerjaan lainnya. Begitu banyak sarjana kita mengangur karena tak ada lapangan kerja.

Sehingga, cara cepat hidup ‘lumayan’—kalau tak mau dibilang mewah, menjadi selebriti dan politisi merupakan pilihan yang utama bagi banyak orang. Lihat saja, banyak acara-acara TV menawarkan cara cepat jadi selebriti. Pemilu membuat orang berbondong menjadi politisi. Politisi banyak yang berlaih jadi selebriti.

Pemilu baru saja usai, Pilpres pun sudah digelar. Pertanyaannya, akan kah Indonesia menjadi lebih baik? Tiap individu mendapat perhatian karena merupakan aset bangsa, dan bukan angka-angka statistik yang dibutuhkan ketika Pemilu maupun Pilpres saja?

Selamat meresapinya, dan dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA. Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami.

Blog Nordin M. Top dan Pemanfaatan TI dalam Terorisme

2009-08-04T11:37:00.003+07:00

Di tengah perkembangan pasca peledakan bom JW Marriott dan Ritz Carlton, satu kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Tanjim Al Qo'idah Indonesia mengaku bertanggung jawab atas ledakan bom itu. Pernyataan mereka beredar luas di internet. Salah satu situs yang memuat statement kelompok yang dipimpin Abu Mu'awwidz Nur Din bin Muhammad Top adalah http://mediaislam-bushro.blogspot.com. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah itu benar pernyataan Noordin? Sebab, selama ini, dalam aksi terorisme di Indonesia, tidak pernah ada pihak yang merasa bertanggung jawab, dan mengaku peledakan itu adalah ulah mereka, yang disebut sebagai teroris.

Terkait dengan hal itu, ada beberapa catatan yang bisa dikemukakan:

1. Salah satu kunci dari penelusuran terorisme adalah melalui teknologi informasi. Di era informasi seperti sekarang ini, jangan lah pernah dipikir bahwa kejahatan terorisme akan tetap menggunakan media tradisional saja, dengan sel-sel yang rapi, namun juga menggunakan kemajuan teknologi informasi. Beberapa kasus yang pernah mengemuka adalah penggunaan laptop oleh Imam Samudra, ini yang dilakukan beberapa teroris yang ditelusuri di beberapa negara seperti Inggris.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam terorisme bukan hal baru. Sebelumnya, dengan hadirnya situs propraganda anshar.net untuk memasyarakatkan apa yang mereka sebut dengan Jihad. Selain situs anshar.net, dibeli juga domain anshar.org dan anshar.info oleh orang yang sama, yang dalam ini menamakan dirinya Maz Fiderman. Menurut catatan Network Solution, anshar.net sudah terdaftar sejak 2001. Dengan administrative contact adalah Gede Batang dan menggunakan alamat di Ambon, Maluku. Ada kemungkinan situs ini sudah lama berfungsi dan dijadikan media berkomunikasi dan propaganda para teroris. Situs Anshar.net jelas situs tersebut dapat dikategorikan sebagai situs perluasan paham teroris dengan mengatasnamakan jihad. Jika melihat isi situs, yang menarik adalah tercantumnya nama Mukhlas, pelaku bom Bali I, sebagai Syaikh Mukhlas atau Ustadz Mukhlas yang aslinya bernama Ali Ghufran Al-Tanjuluni hafidzahullah memberikan wasiat kepada semua kaum muslimin.

3. Terkait dengan Blog Noordin M. Top, apalagi melihat isi dari situs tersebut dengan beberapa sasaran yang diinginkan, yang meliputi:

a. Sebagai Qishoh (pembalasan yang setimpal) atas perbuatan yang dilakukan oleh Amerika dan antek-anteknya terhadap saudara kami kaum muslimin dan mujahidin di penjuru dunia

b. Menghancurkan kekuatan mereka di negeri ini, yang mana mereka adalan pencuri dan perampok barang-barang berharga kaum muslimin di negeri ini

c. Mengeluarkan mereka dari negeri-negeri kaum muslimin. Terutama dari negeri Indonesia

d. Menjadi pelajaran buat ummat Islam akan hakikat Wala' (Loyalitas) dan Baro' (Permusuhan), terkhusus menghadapi datangnya Klub Bola MANCESTER UNITED (MU) ke Hotel tersebut. Para pemain itu terdiri dari para salibis. Maka tidak pantas ummat ini memberikan Wala'nya dan penghormatannya kepada musuh-musuh Allah ini

e. Amaliyat Istisyhadiyah ini sebagai penyejuk dan obat hati buat kaum muslimin yang terdholimi dan tersiksa di seluruh penjuru dunia

Yang terakhir ….. bahwasanya Amaliyat Jihadiyah ini akan menjadi pendorong semangat untuk ummat ini dan untuk menghidupkan kewajiban Jihad yang menjadi satu-satunya jalan untuk menegakkan Khilafah Rosyidah yang telah lalu, bi idznillah.

Baiknya, blog tersebut jangan dianggap angin lalu. Sebab, dari substansi komunikasi ada hubungan antara yang disampaikan dengan kejadian yang ada, termasuk kedatangan di ”Setan Merah” Klub sepak bol Manchester United.

Dari fenomena yang ada dua hal yang bisa ditarik, pertama, adalah bahwa terorisme telah menggunakan media baru seperti internet untuk berkomunikasi, baik sesama teroris maupun untuk mencari pengikut. Kedua, dengan sifat internet yang global dan canggih, para pelaku terorisme nampaknya mempunyai latar belakang pendidikan dan pemanfaatan internet yang cukup bagus serta bersifat lintas negara.

Walaupun kelihatannya, audiens yang ingin diajak berkomunikasi adalah komunitas berbahasa Indonesia dan Melayu, namun bisa jadi situs ini dikendalikan dari luar negeri. Pemanfaatan Blog merupakan metode baru, dimana berbeda dengan situs dengan domain tertentu yang lebih mudah ditelusuri, blog punya tingkat kesulitan cyber forensic yang lebih tinggi, apalagi dengan sifat internet yang anonimous. Memang bisa saja, itu bukan Noordin, tapi bukan berarti tak terkait dengan ”sekrup” peledakan Marriot dan Ritz.

Belajar Mengembangkan ICT dari Thailand dengan "E-Thailand"

2009-07-29T06:56:00.002+07:00

Pemerintah Thailand begitu memahami bagaimana pentingnya teknologi komunikasi dan informasi sebagai elemen kunci untuk mendukung administrasi dan layanan publik pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Thailand. Karena itu, sejalan dengan restrukturisasi administrasi pemerintahan pada Oktober 2002, dibentuklah Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi (Ministry of Information and Communication Technology , MICT) dengan mandat untuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi di negara berjulukan Gajah Putih tersebut. MICT bertanggung jawab dalam memformulasikan implementasi strategis dan rencana aksi mengenai teknologi informasi dan komunikasi berdasar Kebijakan Teknologi Informasi (IT 2010) dan ICT Master Plan (2002-2006).

Visi dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Negara Kerajaan Konstitusional ini adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan ekonomi dan sosial serta meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Thailand berdasar konsep masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society). Dalam pelaksanaannya, teknologi informasi dan komunikasi menjadi kunci pengembangan “E-Thailand” yang meliputi e-government, e-industry, e-commerce, e-education dan e-society.

One Stop Service
Sasaran yang ingin dicapai pemerintah Thailand dalam pengembangan layanan pemerintahan secara elektronik adalah memfungsikan teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani administrasi pemerintahan dan menyediakan layanan publik dengan tujuan yang lebih besar adalah menyehatkan jalannya roda kehidupan berbangsa. Beberapa inisiatif dalam implementasi e-government telah dilakukan.
Misalnya dengan meluncurkan portal untuk mengakselerasikan pembangunan e-government serta sebagai alat untuk pertukaran informasi dan transaksi antara lembaga pemerintah yang dapat disebut juga sebagai pintu gerbang one stop service ke pemerintahan.

Untuk memenuhi layanan portal tersebut, seluruh lembaga pemerintahan dari tingkat kementerian serta departemen, butuh mengembangkan dengan apa yang dinamakan MOC (Ministerial Operation Center) dan DOC (Departmental Operation Center) untuk menyediakan data dan informasi baik yang terkait maupun tidak dengan situs portal nasional. Data dan informasi tersebut dapat diintegrasikan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan layanan publik yang sesuai. Layanan ini lengkap tercapai pada tahun 2004, sehingga dapat dikatakan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sebagai bagian dari inisiatif e-government, pemerintah Thailand meluncurkan e-procurement untuk pengadaan barang di pemerintah. Dengan cara itu, pemerintah mengklaim bahwa lebih dari 15% yang dapat diirit dibanding pengadaan barang dengan cara konvensional. Selain menghemat, e-procurement ternyata juga mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Hal lain yang juga dikembangkan terkait dengan implementasi e-government adalah proyek Smart ID Card yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Kerjaan ini dikerjasamakan antara Departemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Departemen Dalam Negeri Thailand. Kartu pintar tersebut akan menjadi mekanisme utama dalam mempromosikan e-government yang mana dapat digunakan sebagai identifikasi pribadi serta untuk berurusan baik itu dengan pemerintah, swasta dan sektor publik.

Jika ditarik jauh ke belakang, perjuangan Thailand untuk memperbaiki sektor teknologi komunikasi dan informasi serta industri perangkat lunak (software), dimulai sejak 1986 dengan berdirinya National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC, www.nectec.or.th). NECTEC mempunyai misi untuk mentransfer teknologi ke seluruh pelosok Thailand. Di tahun 1987, NECTEC berinisiatif untuk membangun jaringan antaruniversitas.

Untuk mengembangkan NECTEC, pada tahun 1991, pemerintah Thailand juga mereorganisasi National Science and Technology Development Agency (NSTDA, www.nstda.or.th). Tujuannya jelas, yaitu agar membuat kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta lebih mudah dan efektif. Di tahun 1992, NSTDA membuat Komite Teknologi Informasi Nasional yang bertugas menyusun Kebijakan Teknologi Informasi Nasional, yaitu IT 2000 (kebijakan jangka pendek dari 1997 hingga 2001) serta IT 2010 (kebijakan jangka panjang dari 2001 menuju 2009).

Thailand pertama kali mengkomersialisasikan internet pada tahun 1994 sebagai hasil proposal yang disampaikan NECTEC ke Otoritas Komunikasi Thailand (Communications Authority Thaland, CAT) dan Telephone Organization of Thailand (TOT). Di tahun yang sama, dibukalah posisi CIO (chief information officer) di semua organisasi pemerintah serta diberikannya pendidikan dan latihan teknologi informasi untuk semua pegawai pemerintah.

Rencana NECTEC untuk memulai Thailand software park disetujui kabinet pada tahun 1997. Dua tahun kemudian, software park beroperasi di atas tanah tiga ribu meter persegi. Perkembangan software park begitu pesat, hanya dalam kurun waktu empat tahun, ada sekitar 50 perusahaan yang tumbuh, dimana 17 perusahaan mempunyai jaringan bisnis internasional, dengan pendapatan sekitar 10 juta dolar AS per tahun sebagai pemasukan bagi ekonomi domestik.

Pada tahun 2002, pemerintah Thailand mengumumkan adanya kebijakan baru di sektor teknologi informasi dan komunikasi, yaitu berdirinya MICT. Ada lima sasaran yang harus dicapai Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu: e-government, e-commerce, e-industry, e-education dan e-society.

Dengan melancarkan begitu banyak kebijakan dan strategi baru, tidaklah mengherankan jika pertumbuhan teknologi informasi Thailand meningkat sebesar 11,8% atau senilai dengan 86 juta Baht (2,2 milyar dolar AS) di tahun 2003. Pertumbuhan itu, dalam catatan IDC, dinilai lebih tinggi dari Indonesia Malaysia dan Singapura. Diprediksi, pada tahun 2008 pertumbuhan akan berada di atas 16% atau di atas sekitar 36,5 milyar dolar AS, angka yang mendekati 30% dari total pengeluaran sektor teknologi informasi.

Selain software park di Propinsi Nonthaburi, Phuket kemudian juga ditetapkan sebagai wilayah untuk pengembangan software. Untuk membantu pengembangan, Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi memberi kemudahan bagi para pakar teknologi informasi dan komunikasi untuk mendapatkan visa dan ijin kerja hanya dalam tempo satu hari. Terkait dengan itu, untuk membantu pelatihan-pelatihan teknologi informasi dibentuklan Phuket Learning Consortium.

Jika di tahun 2004 baru ada 200 perusahaan TI di Phuket, target akan didapatnya 160 juta Bath pada tahun 2009 diperkirakan akan tercapai. Dan jika sebelumnya Phuket hanya memproduksi perangkat seperti bluetooth dan pealatan kedokteran, di tahun 2007 mendatang diharapkan akan ada 600 pekerja TI untuk empat area: pengembang software, animasi dan multimedia, handphone dan aplikasi permainan. Selain Phuket, industri TI juga diperluas hingga ke propinsi tetangga, yaitu Phang Nga dan Krabi.

Sistem Informasi Geografis
Saat ini, Geographic Information System (GIS) mempunyai peranan yang cukup penting dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan seperti halnya pembangunan ekonomi dan sosial. Tak mengherankan, jika Thailand sudah menggunakan GIS tersebut sejak satu dekade lalu. Hanya saja, dalam pemanfaatan tersebut, kerangka kerja dan kebijakan yang menyeluruh belumlah ada. Beberapa lembaga, sebagian besar dari sektor publik, mengembangkan GIS dengan caranya sendiri-sendiri. Konsekuensinya, muncul masalah duplikasi koleksi dan produksi data, kurangnya koordinasi, ketidaklengkapan data, termasuk juga pengeluaran yang menjadi tidak efisien.

Dengan kebijakan e-government untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung administrasi dan layanan publik, maka hal itu berimbas secara langsung terhadap pengembangan GIS sebagai sumber data dan informasi geospatial. Sehingga, beberapa aspek perlu diperbesar dan diperkuat. Termasuk di dalamnya adalah koordinasi yang makin baik serta kerja sama antar lembaga-lembaga yang berkompeten, pembangunan kapasitas nasional dan sumber daya manusia. Tak ketinggalan adalah partisipasi sektro swasta di semua tingkatan aktivitas, semisal penelitian dan pengembangan, produksi dan layanan.
Elemen penting dalam mengintegrasikan Gis dengan e-government adalah memantapkan National Spatial Data Infrastructure (NSDI). Program NSDI yang cukup menarik adalah merestrukturisasi GIS untuk menggapai apa yang disebut pembangunan brkelanjutan. NSDI dapat dilihat sebagai kombinasi antara teknologi, kebijakan dan kebutuhan masyarakat untuk mempromosikan pembagian data geospasial pada semua tingkatan pemerintahan, sektor swasta, lembaga-lembaga non-profit serta komunitas akademis.

Dalam pembangunan NSDI di Thailand, diadopsi standar algoritma yang sama dengan yang digunakan di seluruh dunia, yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: kerangka kerja secara kelembagaan, standar teknis, set data dasar geografis serta adanya clearing house untuk data spasial dimaksud. Tujuan dari kerangka kerja kelembagaan adalah untuk memantapkan kebijakan nasional mengenai GIS dan meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar semua stakeholder.

Karenanya tidak aneh jika anggota komite dari Komite Nasional untuk Geo-Informasi melibatkan beberapa lembaga terkait dengan GIS, para pakar dan perwakilan masyarakat akademis.

Untuk standar teknis, fokusnya adalah membuat standar umum sehingga kualitas data, pengiriman dan pembagian data serta adanya interoperability data. Sebagai prioritas standar pengembangan meliputi metadata, sistem identifikasi dan klasifikasi, produksi dan skala peta, kualitas data dan format pengiriman data. Metadata pertama dari salah satu negara yang tidak pernah merasakan penjajahan saat perang dunia ini diluncurkan ke publik pada Mei 2002.

Adapun mengenai set data dasar geografis hasil yang dicapai adalah mendefinisikan dan memproduksi set data yang akan diberlakukan secara umum. Data akan didefinisikan satu sama lain berdasar skala dan isi.

Sedangkan clearing house untuk spasial data adalah dimaksudkan untuk menyediakan layanan geo spasial yang bersifat serba ada. Layanan yang ada diberikan termasuk pencarian data, distribusi dan penggunaan data bersama serta integrasi data. Untuk itu maka portal geo-spasial juga dibuat sebagai pintu gerbang dan titik distribusi pemanfaatan yang lebih optimal akan teknologi informasi dan komunikasi di negara yang dulu bernama Siam tersebut.

Sasaran IT 2010
Ada tiga sasaran khusus dari kebijakan IT 2010 berdasar indikator teknologi dan soasial. Pertama adalah meningkatnya status Thailand dari “dynamic adopter group”, klasifikasi yang diberikan UNDP saat ini dalam technological achievement index, ke “potential leader group”. Satu lompatan yang tentunya membutuhkan usaha dan kerja yang cukup keras.

Kedua adalah meningkatkan proporsi pekerja terdidik dari 12% pada tahun 2001 menjadi 30% di tahun 2010. Selain meningkatkan knowledge worker, ketiga, diharapkan terjadi peningkatan pula di industri yang berbasis pengetahuan (knowledge-based industry). Sasaran-sasaran tersebut disetujui oleh NITC sebagai Kerangka Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Thailand dan juga mendapat persetujuan juga dari kabinet. Pekerjaan besar masterplan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, dengan e-soceity, e-education, e-government, e-commerce dan e-industri, sesungguhnya barulah apa yang disebut sebagai e-Thailand version 2.0. Sehingga, tentunya, versi berikut dari e-Thailand akan mempunyai target yang lebih besar lagi.

Bagaimana dengan Indonesia?

*Pernah dimuat di Majalah E-Indonesia.

Belajar Mengembangkan ICT Broadband dari Taiwan

2009-07-16T13:33:00.002+07:00

Republik China atau yang lebih dikenal dengan Taiwan, tidak main-main dengan pemanfaatan teknologi informasi bagi rakyatnya. Bahkan bukan hanya sekadar memanfaatkan, Taiwan berusaha menjadi produsen perangkat yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Taiwan sudah bersiap mengekspor perangkat WiMax yang mereka produksi secara ‘rumahan’.

Perangkat-perangkat yang telah hasilkan industri Taiwan pun beragam. Dari perangkat BTS, antena, maupun customer premises equipment (CPE)-nya pun telah siap beraksi untuk memberikan. Untuk memberi keyakinan pengunjung, demo pun digelar. Beragam aplikasi digelar, termasuk demo kesehatan secara elektronik (e-health), proses download muapun upload, yang semuanya begitu mengasyikan karena proses tukar- menukar data dan akses internetnya begitu cepat. Wusss…wusss….

M-Taiwan
Apa yang dilakukan negeri yang berawal dari Pulau Formosa ini, adalah merupakan pemanasan dari program M (mobile)-Taiwan, yang diharapkan dapat selesai 2008 mendatang. M-Taiwan ini juga merupakan pijakan lanjut dari apa yang telah dicapai Taiwan selama ini yang dikenal sebagai penyuplai beragam produk TIK dari semikonduktor, komputer, produk elektronik dan jaringan. Taiwan berambisi menjadi pembuat produk TIK yang paling ngetop untuk industri Wi-Fi, dimana saat ini sudah mencapai 90% dari pasar dunia. Dan pemerintah di sana, mengidentifikasikan produk generasi berikutnya yang harus dihasilkan Taiwan adalah WiMAX.

Penetapan itu didasarkan pada cetak biru WiMAX yang dibuat The Science & Technology Group (STAG) of Executive Yuan tahun 2005 yang menyatakan bahwa WiMAX akan menjadi fokus industri TIK masa depan bagi Taiwan dan teknologi tersebut akan digunakan untuk mengantarkan apa yang disebut M-Learning, M-Life dan M-Service dalam program M-Taiwan.

M-Taiwan merupakan langkah lanjut kesuksesan Taiwan menggelar E-Taiwan. Program M-Taiwan cukup singkat untuk segera direalisasi, enam tahun, karena hal itu merupakan tantangan dari Rencana Pembangunan Nasional Taiwan yang disampaikan tahun 2002. Sehingga, diharapkan 2008, program M-Taiwan telah berjalan dan sukses. Untuk itu, tentu saja, tidak sedikit uang yang digelontorkan. Pemerintah Taiwan mengalokasikan dana 42 juta dolar AS untuk tahun 2005, dan 70 juta dolar AS untuk tahun 2006, sebagai kick-off program tersebut.

Program M-Taiwan begitu penting dan merupakan ekosistem untuk membangun supply, demand dan infrastruktur industri. Untuk menciptakan lingkungan yang dibutuhkan dalam rangka tercapainya program tersebut, pemerintah telah pula menyiapkan regulasi dan kebijakan kerangka kerja, standardisasi aplikasi teknologi, menyediakan bantuan dana serta membuka spektrum frekuensi yang sesuai. Lingkungan yang ditata pemerintah diharapkan dapat mendukung sekitar 8 juta pengguna broadband nirkabel pada tahun 2008.

Satu dari beberapa tujuan utama dari program M-Taiwan adalah untuk memperkuat infrastruktur dan layanan TIK Taiwan untuk menyediakan lingkungan akses broadband nirkabel kelas dunia untuk pengguna internet. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mendukung seluruh entitas lokal untuk berkolaborasi dengan perusahaan internasional, yang bukan saja menangani proyek di dalam negeri, tapi juga secara agresif ikut serta dalam mencari kesempatan berbisnis secara global.

Namun secara spesifik, ada empat tujuan M-Taiwan. Pertama adalah memperluas infrastruktur guna menurnagi kesenjangan digital. Kedua, meningkatkan kapabilitas perangkat TIK. Ketiga, menciptakan industri layanan mobile data. Dan keempat, membangun lingkungan industri mobile yang kompetitif.

Program M-Taiwan akan menciptakan beberapa kota dimana seluruh kota dipenuhi dengan jaringan broadband nirkabel untuk menyediakan layanan bergerak yang terintegrasi. Untuk ke arah sana, ada beberapa strategi yang kedepankan. Di antaranya adalah membentuk ekosistem WiMAX yang lengkap, yang meliputi chipset, CPE, base station, elemen jairngan, sistem integrasi, aplikasi dan operasional komersial. Kemudian, membangun beberapa aplikasi yang berbeda, mendesain pasangan jairngan WiMAX/WiFi untuk memperkuat industri WiFi di Taiwan.

Strategi lainnya adalah turun tangannya pemerintah mensponsori penelitian dan pengembangan core technologies agar proyek WiMAX dapat diakselerasikan, serta berpatisipasi dalam penetapan standar internasional dan berkolaborasi dengan organisasi maupun pemain industri internasional untuk mempercepat pengembangan produk, fabrikasi dan penciptaan pasar. Untuk menjamin kemampuan interoperabilitas antarjaringan yang ditelurkan beragam proyek di bawah bendera M-Taiwan, pemerintah membiayai terbentuknya M-Taiwan Support Center untuk tes operabilitas dan pintu masuk bagi produk-produk sebelum digabungkan dengan jaringan M-Taiwan.

Seperti halnya ekosistem lain, ekosistem WiMA—di negara yang tetap dianggap sebagai oleh Republik Rakyat China dan banyak negara lain sebagai bukan negara karena kebijakan “Satu China”—meliputi juga demand, supply dan infrastruktur. Untuk menciptakan ekosistem yang sehat, lingkungan yang kompetitif dibutuhkan untuk mengendalikan rantai nilai industri skala besar.

Program M-Taiwan merupakan jawaban dari kebutuhan baik sektor publik maupun swasta agar terpenuhi kapasitas yang dibutuhkan dalam ekosistem. Sektor publik utamanya berfokus pada layanan pemerintahan atau disebut M-Service, dan segmen pendidikan atau M-Learning. Pemerintah Taiwan secara aktif mendukung inisiatif M-Service dengan berpartisipasi dalam demo aplikasi WiMAX seperti layanan lalu lintas, kesehatan maupun keamanan. Inisiatif M-Learning meliputi pembelajaran jarak jauh dan keamanan kampus.

Adapun inisiatif lain M-Life yang terkait dengan sektor publik seperti mempromosikan ide untuk perluasan wilayah penetrasi broadband dan aplikasi kreatif seperti hiburan, perbankan ataupun hal-hal yang terkait dengan jual beli. Pemerintah juga membantu investasi awal dan sumberdaya terkait dalam pengembangan konten dan layanan untuk telepon bergerak.

Infrastruktur
Infrastruktur yang memadai merupakan hal krusial dalam ekosistem. Untuk mengembangkan cakupan layanan dengan menggunakan teknologi nirkabel semisal WiMAX, yang paling esensial adalah spektrum frekuensi yang didedikasikan untuk implementasinya. Pemerintah Taiwan mengumumkan pada 13 Februari 2007 lalu bahwa mereka adakan mengadopsi dua tahap pembukaan spektrum untuk layanan akses broadband nirkabel.

Dalam fase pertama, ada tiga lisensi regional untuk masing-masing wilayah di Taiwan bagian Selatan dan Taiwan bagian Utara yang akan dikeluarkan sebelum Juni 2007. Lisensi tersebut akan berlaku untuk masa enam tahun dan dapat diperpanjang satu kali. Adapun lebar pita yang ditawarkan untuk masing-masing lisensi adalah 30 MHz pada band 2.5-2.69 GHz.

Untuk lisensi nasional, akan dikeluarkan setelah Juni 2009 dan akan berlaku untuk waktu 10 tahun. Lisensi akan diberikan melakukan lelang terbuka dimana pemenangnya didasarkan pada calon operator yang dapat memberikan persentase dari revenue terbesar kepada pemerintah sebagai bayaran untuk lisensi. Lisensi itu juga disebut-sebut menawarkan rentang frekuensi yang cukup bagus untuk proyek M-Taiwan dan operasi komersialnya karena secara karakteristik fisik spektrum tersebut memang didedikasikan untuk teknologi broadband wireless access termasuk jaringan mobile WiMAX.

Dalam rangka melakukan pengujian layanan aplikasi WiMAX dan verifikasi teknologi, pemerintah menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pengembangan kota-kota menjadi mobile, termasuk Taipei dan Taichung, serta beberapa wilayah lain untuk layanan khusus dan mengurangi kesenjangan digital. Hingga saat ini, ada sekitar 20-an proyek M-Taiwan diluncurkan di seluruh kepulauan tersebut.

Total dana yang dibutuhkan untuk M-Taiwan adalah 212 juta dolar AS. Program tersebut diharapkan dapat menstimulasi industri Taiwan untuk berinvestasi hingga 630 juta dolar AS untuk infrastruktur jaringan WiMAX. Yang menarik, semua operator telekomunikasi ‘tradisional’ dari penyelenggara telepon tetap, operator telepon bergerak, operator PHS serta operator baru lain yang bergerak di industri jasa telekomunikasi, terlibat dalam membangun jaringan WiMAX di Taiwan.

Pilot Project
Jika di tahun 2005, hanya sekitar 23 proposal yang masuk, dimana 10 untuk M-Service serta M-Life, dan sisanya mengenai pembangunan infrastruktur WiMAX di berbagai kota, di tahun 2006 ada sekitar 33 proposal yang diterima. Dan M-Taiwan pun berkembang ke arah penciptaan aplikasi dan membangun infrastruktur yang luas. Dari 33 proposal, 12 proposal dibiayai termasuk 9 untuk infrastruktur dan 3 untuk poyek aplikasi.

Operator PHS satu-satunya di Taiwan, Fitel, merupakan pemain yang cukup agresif untuk program tersebut yang dengan mencapai angka 39% dari pembangunan WiMAX dalam program M-Taiwan. Kemudian diikuti oleh operator WSIP, Tatung sebesar 18% dan operator telepon bergerak FET yang berada pada angak 17%. Sementara operator lain semisal Chunghwa Telecom, APBT dan VIBO Telcom berbagi di sisa kontribusi 25% keterlibatan dalam M-Taiwan.

Untuk proyek Fitel, direncanakan mengintegrasikan layanan PHS dengan jaringan mobile WiMAX dan menjanjikan setidaknya 50% perangkat yang digunakannya merupakan produk lokal. Jaringan WiMAX Fitel utamanya akan melayani Kota Taipei dengan total jumlah BTS mencapai 430. Diperkirakan dengan jumlah BTS itu, 80% populasi Taiwan bagian Utara akan dapat terlayani. Fitel juga mengakselerasikan penelitian dan pengembangannya untuk handset WiMAX/GSM dual mode menggunakan telepon dual mode yang sudah ada yaitu PHS/GSM.

Sementara Tatung, sebagai satu di antara penyuplai 3G terpenting di Taiwan, akan meluncurkan WiMAX pada 2008. Adapun layanan yang akan disediakan meliputi VoIP, portal situs bergerak, E-Map dan sistem pemposisian bergerak, e-bisnis bergerak maupun blog multimedia bergerak. Tatung akan bekerja sama dengan VIBO Telecom dna diharapkan dapat melayani 85% populasi wilayah Kaoshiung, Taiwan bagian Selatan.

Sedangkan FET, sebagai operator ‘tradisional’ 2G/3G sangat optimis bahwa WiMAX memberikan kesempatan bisnis aplikasi yang cukup bagus, sehingga berencana akan menggelar jaringan pada 2007-2008. FET akan melayani wilayah Bancaiao dan Jhonghe di Taiwan bagian Utara, dengan estimasi cakupannya di atas 80%. FET berencana juga menyediakan layanan kesehatan bergerak jarak jauh dan mengembangkan sistem transportasi dengan menggunakan jaringan WiMAX. FET juga tertarik menyediakan akses broadband nirkabel di atas kereta api yang juga akan dibangun koneksi ke bandara domestik dan internasional di Taipei.

Semua langkah itu, bagi pemerintah Taiwan merupakah awal untuk merealisasikan potensi dari dunia nirkable. Dengan inisiatif M-Taiwan, negara tersebut mengharapkan dapat menstimulasi peningkatan standar kehidupan, cara yang mungkin nampak seperti fiksi ilmiah hingga sekarang.

Kenapa SBY-Boediono Bisa "Menang"?

2009-07-09T23:52:00.001+07:00

Meski hasil Pemilu secara resmi masih menunggu penghitungan manual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), quick count yang dalam Pilpres relatif lebih valid dibanding Pilleg, menunjukkan bahwa SBY-Boediono memimpin (baca: memenangi) Pilpres 2009, bahkan hanya melalui satu putaran.

Yang mungkin bisa dianalisis adalah mengapa SBY-Boediono "menang"? Strategi apa yang membuat perolehan suara SBY-Boediono mengungguli pasangan Megawati-Prabowo maupun JK-Wiranto? Ada beberapa catatan yang bisa dikemukakan:

1. Faktor penentu tetap adalah figur SBY. Walaupun disebut-sebut dan sering dicap peragu, sosok SBY yang tenang, begitu juga Boediono, menjadi faktor orang memilih pasangan ini. Dengan postur tinggi besar, bahasa tertata dan sistematis, menjadikan SBY masih menjadi idola Indonesia untuk hingga 5 tahun ke depan.

2. Ketenangan dan tetap menjaga emosi juga menjadikan SBY menjadi pilihan. Bayangkan, dalam ”Debat Pilpres Final” secara hitung-hitungan politik, JK sebenarnya JK di atas angin, karena begitu banyak ”sentilan” JK yang diarahkan ke SBY. Namun tentu ini berbanding terbalik dengan apa yang diperoleh JK-Wiranto. Sehingga, dari pendapat masyarakat pasca penyontrengan yang direkan bebrapa televisi, dapat disimpulkan bahwa tipe SBY masih lebih disukai dibandingkan calon lainnya. Kuncinya ternyata, sebagai Bapak bangsa, rakyat Indonesia masih menginginkan presiden yang tenang, jaga emosi dan perasaan orang lain. Mungkin saja, dengan begitu, rakyat merasa bahwa perasaan mereka juga tetap akan diperhatikan, negara dalam keadaan tenang dan walaupun di bawah tekanan, tetap tenang. Sebab jika presidennya grasa-grusu, bagaimana dengan rakyat dan nasib bangsanya, mungkin begitu yang ada dipikiran mereka.

3. Slogan: ”Lanjutkan”. Slogan ini lebih sederhana dan jelas maksudnya. Jika terpilih, dan diharapkan rakyat memilihnya untuk melanjutkan kursi kepresidenan, maka program-program yang sudah dijalankan selama ini, akan dilanjutkan. Tentu berbeda dengan slogan ”Membangun Ekonomi Kerakyatan”, yang masih agak diawang-awang dan belum tentu dapat dikerjakan, apalagi wong cilik sendiri banyak yang merasa ditinggalkan ketika Megawati berkuasa. Begitu juga dengan ”Lebih Cepat Lebih Baik”. Selama ini publik kadung dicekoki ”Biar Lambat Asal selamat”, selain dalam kehidupan, dalam spanduk-spanduk di jalan raya, ”Ngebut Berarti Benjut”, ”Jangan Negbut, Keluarga Menunggu di Rumah”, membuat slogan tersebut menjadi kontradiktif, sebab yang normatif adalah Lebih Tepat, Lebih Baik.

4. Rekam Jejak. Meski tidak ada yang sempurna, pasangan SBY-Boediono dirasa lebih baik dibanding pasangan lainnya, yang masih diselimuti beragam kasus-kasus kontroversial semisal masalah pelangggaran HAM, menjual aset-aset negara maupun konflik kepentingan akan bisnis keluarga,

5. Dukungan partai politik. Secara hitung-hitungan matematis, dengan dukungan 23 parpol, tentu potensi menang sudah di tangan. Namun, bilamana mesin parpol tidak bisa jalan, SBY-Boediono sendiri sudah menyiapkan tim-tim yang seabrek jumlahnya.

6. Iklan. Sebenanrya, seluruh kandidat mencoba membuat iklan yang menggugah hati masyarakat. Mega-Prabowo dengan keberpihakan pada petani, nelayan, dan mengkritisi hasil kerja SBY seperti dalam kasus Sekolah Gratis, JK-Wiranto dengan lagu ”Tombo Ati”, SBY-Boediono mencuri perhatian dengan mengusung lagu ”Indo Mie”. Sebagai makanan rakyat, sangat jarang jika ada di antara kita yang tidak pernah makan Indo Mie (bukan iklan nih...), sehingga ujung nya mudah ditebak, ”Indo Mie selera ku” yang diganti ”SBY Presiden ku”. Tapi iklan lainnya yang menarik adalah ”Dari raykat untuk Rakyat” yang tentunya mencoba menegaskan bahwa mereka adalah rakyat biasa yang akan mengabdi pada rakyat, secara halus ini jawaban kepada kandidat yang lain, yang orang tuanya adalah Proklamator, pengusaha terkenal serta Begawan Ekonomi.

Walau begitu, bukan berarti tidak ada faktor negatif yang sempat dianggap dapat menggembosi SBY-Boediono, seperti pernyata beberapa anggota Tim Kampanye yang mengutak-atik masalah SARA, adanya Kampanye Negatif mengenai Istri Cawapres Boediono, termasuk soal sihir yang diungkap sendiri oleh SBY. Meksi di kahir cerita, SBY-Boediono tetap menang, tapi faktor tersebut juga tidak bisa diabaikan begitu saja, dan bisa jadi bahan pelajaran kandidat Capres/Cawapres ke depan untuk memilih Tim Kampanye yang tetap tenang, santun serta tetap diperlukan Tim yang cerdasr, terutama mengerti dalam hal komunikasi politik.

Ada tambahan lain?

Final Debat Capres: Debat Terjadi, Tapi Tidak Substantif

2009-07-02T22:36:00.001+07:00

Babak final (jadi seperti pertandingan olah raga) Debat Capres digelar Kamis malam ini, 2 Juli 2009. Ini merupakan debat terakhir dari serangkaian Debat Capres dan Cawapres yang digelar dalam putaran pertama Pemilu kali ini. Sebagaimana diketahui, calon presiden harus menjalani tiga kali debat, dan calon wakil presiden harus menjalani dua kali debat.

Debat kali dimoderatori Prof. Dr. Pratikno, Dekan Fisipol UGM. Adapun topik yang diangkat adalah NKRI, Demokrasi dan Otonomi Daerah. Moderator, dibanding moderator Capres sebelumnya Aviliani, dirasa kurang memainkan peran dengan maksimal, seperti terlihat moderator harus bolak-balik melihat catatan pertanyaan dan run down acara. Dalam debat cawapres sebelumnya, yang dipandu Dr. Dr. Fahmi Idris, kelemahan juga ada di moderator yang masih grogi membawa acara demikian penting.

Sebagaimana sebutan ”Final” selain debat ini merupakan debat terakhir, debat dan terjadinya perbedaan pendapat antarcapres terjadi. Bahkan saling”tonjok” pun terjadi, memang bukan secara fisik tapi secara omongan. Yang diserang tentu saja presiden incumbent, dan uniknya yang menyerang adalah wakil presiden incumbent. Hanya saja, dari ”tonjok-tonkokan” yang dilontarkan, tak ada hal yang substansial menyangkut topik yang diangkat. Sebab, JK mempersoalkan iklan ”Satu Putaran” yang ramai menghiasai layar kaca, serta isu rasialis terkait dengan ucapan seorang anggota tim kampanye kandidat presiden lainnya yang mengatakan suku tertentu, yang sebenarnya juga merupakan suku anggota tim kampanye tersebut, belum waktunya menjadi presiden. Disebut tidak substantif karena soal ”satu putaran” tidak ada urusannya dengan topik yang diangkat dan pernyataan yang disebut rasialis bisa diselesaikan secara adat, karena antara yang diomongkan dengan yang dibicarakan berasal dari suku yang sama. Sama saja, ornag Indonesia berpendapat soal Indonesia, yang tentunya juga akan bisa berpendapat positif, dan tak dipungkiri juga mungkin akan berpendapat negatif. Kasus Indonesia yang berhasrat jadi tuan rumah Piala Dunia Sepakbola 2022 misalnya. Tentu ada pro dan kontra.

Dalam debat kali ini, JK memang terlihat begitu agresif. Ya meskipun incumbent capres, JK tetap penantang menjadi presiden, dibanding SBY yang masih sebagai presiden, sehingga SBY terlihat lebih banyak bertahan. Secara kasat mata, memang terjadi perubahan mimik dan gesture (gerak-gerik) SBY, ketika JK mengungkapkan soal iklan dan pernyataan tim SBY yang dinilai rasialis.

Yang unik adalah Mega. Mega seperti terpisahdi tengah perdebatan antara SBY dan JK. Dalam menjawab, Mega sayang sekali kurang memperhatikan waktu sehingga ketika waktu jawab sudah habis, Mega belum selesai bicara, yang menyebabkan moderator berulang kali meminta maaf untuk menegaskan waktu yang diberikan sudah habis.

Gaya SBY dalam menjawab. Tenang dan dalam. Meski memang, emosional SBY terusik dengan ”serangan” JK. Dan JK, seperti berada di atas angin, mengeluarkan ”serangan-serangan”. Meski untuk sebagian kalangan ”serangan-serangan” dirasa perlu dan menarik, namun perlu diingat, mengingat SBY dan JK sampai saat ini masih merupakan ”Dwi-Tunggal”, ”serangan” yang dilakukan bisa saja dinilai tidak elok karena toh sebenarnya antara SBY-JK adalah ibarat dua sisi mata uang. Hanya sangat disayangkan, SBY seharusnya juga bisa menunjukkan kemampuannya menyerang, karena tentu saja lawan-lawannya juga bukan tidak punya kekurangan.

Yang menarik adalah sebelum acara berakhir, bahkan sebenarnya sudah berakhir namun masih ada waktu tersisa. Pertanyaan yang dilontarkan adalah apa yang akan dilakukan Capres jika tidak terpilih jadi capres? Jawaban-jawaban cukup membuat suasana menjadi segar. Namun itu pelru dibuktikan saat hasil Pilpres 8 Juli mendatang diumumkan. Sebab, dari gelagatnya, apa yang terjadi di Jawa Timur, permintaan adanya pilpres ulang, tidak menerima hasil pilpres, bisa saja terjadi. Indikasi jelas, masalah DPT akan terus menjadi beban dan penyulut capres untuk tidak menerima hasil Pilpres. Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi, dan semua capres mengucapkan dan merayakan kemenangan capres terpilih, serta mendukungnya di kemudian hari, demi Indonesia yang lebih maju, mandiri, sehat dan cerdas.

Debat Capres Putaran Kedua

2009-06-25T23:44:00.002+07:00

*JK Berubah, SBY Tetap Tenang, Mega Harus Berubah

Debat Calon Presiden untuk Pemilu 8 Juli mendatang kembali digelar. Dibanding Debat Capres yang pertama, Debat Capres kali ini terasa lebih hidup. Mungkin didukung oleh moderator Aviliani yang secara lugas dan tanpa beban melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada para kandidat, serta mungkin para kandidat sudah mulai terbiasa dengan kebiasaan debat, dan tentunya termasuk kebebasan yang diberikan jika para kandidat ingin berjalan-jalan di panggung (tidak diam di tempat saja) saat menjawab pertanyaan.

Yang cukup mencolok berubah adalah JK dimana JK kembali menjadi dirinya sendiri. Setelah dalam debat pertama yang nampaknya JK berada di bawah bayang-bayang SBY, yang secara psikologis masih bermitra sebagai Wakil Presiden, dengan batik panjang yang dikenakannya, JK berubah menjadi lebih percaya diri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan tangkas.

Sementara itu, SBY tetap tenang seperti biasa, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan hati-hati. Namun begitu, ketika ada sentilan-sentilan dari kandidat lain, SBY juga tidak kalah sigap membalas sentilan-sentilan, sehingga membuat ebat menjadi lebih hidup. Namun memang, saling sentil yang terjadi belum mengarah pada posisi menjelek-jelekan atau bahkan saling menjatuhkan.

Yang nampaknya tidak berubah adalah Megawati. Mega mungkin nampaknya perlu lebih bersemangat dalam menjawab pertanyaan, konsisten dan lebih melihat ke depan. Sebab, dalam beberapa kali menjawab, Mega selalu kembali ke belakang (flash back) tentang apa yang sudah dilakukannya dulu sewaktu menjadi Presiden. Tanpa cara pandang yang lebih luas, keluar dari kungkungan apa yang dilakukan pada masa lalu (terlebih apresiasi prestasi terhadap Mega tidak begitu baik, terbukti Mega kalah dalam Pipres 2004), membuat Mega yang dulu akan sama dengan Mega sekarang, yang muaranya akan kalah lagi dalam Pilpres mendatang. Memang Mega sempat mengemukakan bahwa JK pernah menjadi ”pembantunya” (baca: Menko Kesra-nya), namun arah pembicaraanya ke mana tidak secara jelas disampaikan.

Secara keseluruhan, Debat Capres kali ini lebih baik, namun memang tetap harus dicoba untuk menggunakan sistem panelis, sehingga proses elaborasi dan variasi pertanyaan juga akan lebih berwarna. Yang juga belum berubah adalah debat yang sering terpotong oleh iklan-iklan. Sehingga yang terjadi seperti parade iklan yang diselingi debat. Iklan sesungguhnya bisa disampaikan di saat pembuka dan penutup saja.

Catatan Kecil Debat Cawapres

2009-06-23T23:48:00.002+07:00

Setelah beberapa hari lalu digelar Debat Capres untuk Pemilihan Presiden Putaran I 8 Juli mendatang, malam ini giliran para pendamping, calon wakil presiden, yang dipertemukan dalam Debat Cawapres. Hadir tiga kandidat cawapres : Prabowo Subianto, Boediono dan Wiranto. Acara dimoderatori oleh Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta Komaruddin Hidayat. Entah bagaimana, Komaruddin sebelumnya juga adalah Rektor Universitas Paramadina, sama seperti moderator Debat Capres yang lalu, Anis Baswedan.

Debat ini cukup menarik, mengingat selamat ini Cawapres selalu digandengkan dengan Capres, atau diistilahkan dengan satu paket, sehingga jarang cawapres diuji kemampuan dalam menjawab masalah-masalah bangsa, kemampuan berbicara, dan segala macam kemampuan lainnya, secara sendiri.

Terlepas apakah Debat Cawapres ini akan mempengaruhi pilihan rakyat dalam Pilpres nanti atau tidak, mengingat figur Capres yang tentu akan lebih kuat, ada beberapa catatan yang bisa diambil dari komunikasi politik yang disampaikan maupun terlihat dari para kandidat Cawapres:

1. Penampilan. Penampilan ketiga kandidat cawapres hampir senada, dengan peci hitam. Entah, apakah memang untuk mencerminkan citra seorang muslim atau seperti apa, sesungguhnya yang perlu diingat adalah jika sebagai aksesoris, tidak semua orang cocok dan pas menggunakan peci. Prabowo dan Boediono memakai batik, sementara Wiranto memakai baju kemeja panjang. Catatan yang menarik, batik yang dipakai Prabowo sudah terlalu sering dipakai sehingga hal itu bisa diterjemahkan bahwa Prabowo ingin menunjukkan continuity (ini biasa dilakukan agar rakyat/publik selalu ingat dirinya dalam ”bentuk” yang sama di berbagai forum, atau Prabowo tidak punya corak batik lainnya, tentu hanya Prabowo yang bisa menjawab. Jika di Amerika Serikat Clinton sebelum jadi Presiden dipermak agar tampak lebih tua dengan mengecat rambutnya jadi putih, para cawapres nampaknya perlu mempermak dirinya agar tampak lebih segar dan muda, sebab betapapun mayoritas pemilih Pemilu tetaplah orang-orang/generasi muda.

2. Secara materi, pertanyaan dalam topik ”Membangun Jati Diri Bangsa” merupakan topik yang terbuka sehingga tiap Cawapres bisa menerjemahkan menurut pengalaman masing-masing. Sehingga, beda saat debat Capres, walalupun Boediono sebagai orang pemerintahan, tidak langsung itu berarti Boediono diuntungkan, apalagi Prabowo maupun Wiranto merupakan orang dengan didikan militer kental, sehingga topik ini hanya merupakan pengejawantahan sikap dan pengalaman yang didapat selama ini, bahkan bisa jadi memeprtegas iklan-iklan kampanye mereka, seperti iklan Prabowo yang mengusung masalah utang, kemiskinan, kemandirian bangsa bahkan menjadi ”Macan Asia”.

3. Isi dan Cara Menjawab Pertanyaan. Dari cara menjawab, Wiranto terkesan mengusai panggung dan lebih santai, bahkan diselingi dengan menyanyi. Boediono secara makro mengetahui persoalan yang diajukan, namun memang terlihat beberapa hal berada di luar kemampuannya menjawab, sehingga yang terjawab adalah hal-hal yang normatif saja. Pembawaan Boediono yang begitu tenang dan kalem, memang tidak bisa diharapkan Boediono akan bicara meledak-ledak. Namun, jawaban Boediono yang terlalu berhati-hati juga sangat kentara seklai, sehingga terasa tidak lepas. Mungkin jika topiknya soal ekonomi Boediono akan bicara hal-hal yang lebih dalam dan strategis, daripada seperti saat ini yang hanya kulit-kulit luar-nya saja. Prabowo tampil dengan semangat, namun nampaknya kurang “galak” dan ”menggebu-gebu” seperti yang disuarakannya dalam iklan-iklan kampanye-nya.

4. Konsistensi Program. Semua kandidat sangat konsisten menonjolkan dan mengkomunikasikan pesan/motto kampanyenya dalam Debat Cawapres ini. Namun mungkin yang terjadi, agak sulit juga menghubungkan isu-isu yang diharus ditanggapi Cawapres dengan motto kampanye nya, kecuali saat prolog dan epilog saja.

Adapun secara umum, ada beberapa catatan mengenai debat Cawapres ini:

1. Posisi moderator agak sedikit tidak sentral, berbeda saat Debat Cpares sebelumnya, sehingga bintangnya tetap adalah para kandidat Cawapres. Namun begitu, tetap perlu dipertimbangkan bahwa baiknya menggunakan sistem panelis, sehingga nilai ke-”bintang”-an capres/cawapres tetap bersinar, sebab perhatian publik akan ke capres bukan moderator tunggal karena sistem panelis.

2. Acara Debat Cawapres ini terasa hilang ruh-nya saat harus terpotong dengan iklan-iklan, sehingga yang terjadi seperti parade iklan yang diselingi Debat Cawapres. Baiknya, iklan disajikan di awal dan akhir debat saja, sementara acaranya Debat nya sendiri harus lah utuh sebagai satu kesatuan, sebagaimana debat sesungguhnya yang terjadi bisa off air. Ini cukup serius.

3. Meski hampir sama dengan saat Debat Capres, debat yang sesungguhnya belum terjadi, meski ini yang dikatakan tim kampanye para Capres/Cawapres sebagai debat ala Timur. Perbedaan pendapat sudah mulai dimunculkan, meski itu kurang tajam. Agar tajam, sesungguhnya moderator bisa masuk untuk lebih mendalam pendapat dan memperdebatkannya dengan pendapat kandidat lainnya. Yang justru ramai adalah tayangan seperti di TVOne, dimana terjadi perdebatan di antara Tim Kampanye pasangan Capres/Cawapres, plus dengan para pengamat politik—yang nampaknya juga “fans” bahkan nampak sekali jadi “pembela” pasangan Capres/Cawapres. Untuk kasus ini, saya iseng-iseng bertanya ke putri saya, suka yang mana acara debatnya, eh benar, dia pilih perdebatan yang terjadi antara Tim Kampanye pasangan Capres/Cawapres, plus dengan para pengamat politik. “Lebih hidup dan tidak bikin boring,” katanya hehe anak kecil saja tahu ya... (herusutadi@hotmail.com)

Komunikasi Politik dan Catatan Kritis Debat Calon Presiden

2009-06-18T23:35:00.002+07:00

Malam ini (18/62009), digelar acara Debat Capres untuk Pemilihan Presiden Putaran I 8 Juli mendatang. Dalam acara yang disiarkan secara langsung beberapa stasiun televisi, hadir kandidat presiden: Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Debab Capres dimoderatori oleh Anis Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, dengan pembawa acara adalah Helmi Yahya.

Debat Capres ini tentu amat sangat berpengaruh terhadap publik dalam menentukan pilihan pada Pilpres mendatang. Dan tentunya, dapat dianalisis secara komunikasi politik. Selain analisis komunikasi politik ketiganya, ada beberapa catatan kritis mengenai debat ini.

Analisis Komunikasi Politik
Debat capres merupakan bagian dari pemasaran politik, sehingga momentum ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menggaet pembeli (baca: pemilih). Satu hal terpenting dalam pemasaran politik yang dapat dipakai politisi untuk mengendalikan opini publik adalah citra mengenai dirinya. Dalam era televisi dimana kesempatan menyampaikan pendapat dalam hitungan detik, masyarakat menilai politisi dalam waktu yang singkat sehingga kesan yang tertinggal dalam benak pemirsa lebih penting daripada pesan.

Citra merk untuk sebuah produk mewakili semua persepsi tentang merk dan dibentuk berdasar informasi yang dimiliki konsumen tentang merk tersebut termasuk juga pengalaman pribadi yang berkait dengan merk tersebut. Citra dari merk juga diasosiasikan dengan perusahaan penjualnya. Perubahan karakteristik fisik dari merk dapat mengubah citra umum tentang produk.

Sama dengan citra merk, citra politik tidak dapat dipisahkan dari obyek politik yang mempengaruhi perasaan orang dan sikap tentang politisi. Dalam politik, citra diciptakan melalui impresi visual yang dikomunikasikan lewat tampilan fisik politisi, kemunculan di media, pengalaman serta rekornya sebagai pemimpin politik yang semua informasi tersebut terintegrasikan ke dalam pemikiran rakyat. Citra dari kandidat juga dipengaruhi oleh seberapa besar dukungan rakyat dalam negara kepadanya.

Agar sukses dalam memasarkan produk atau politisi, citra yang jelas harus disampaikan dalam pesan tunggal yang menggambarkan produk atau sifat utama dari politisi. Pesan juga harus disampaikan secara berbeda sehingga tidak membingungkan dengan pesan yang sama dari kompetitor lain. Agar efektif, citra harus dikomunikasikan secara konsisten pada setiap pesan.

Dari Debat Capres ini, beberapa analisis yang dapat saya kemukakan:
1. Secara materi, pertanyaan dalam topik ”Tata Pemerintahan dan Penegakan Supremasi Hukum” tentu incumbent, yaitu SBY dan JK cukup diuntungkan mengingat keduanya paham dan sangat tahu isu-isu dan perkembangan terakhir mengenai topik yang dimaksud, sehingga angka dan data bisa disajikan dengan baik. Mega, karena sudah meninggalkan kursi kepresiden sejak 2004, hanya bisa mengungkap apa yang telah dikerjakannya di masa lalu.

2. Penampilan. Penampilan SBY cukup sederhana dan gagah, sementara Mega cukup memberikan gambaran seorang calon Ibu bangsa, dengan pakaian cukup baik berwarna cerah. Sementara mungkin JK perlu melakukan perbaikan mengingat pakaiannya—jas—hari ini kurang begitu pas di badan, dan ini agak aneh padahal JK biasanya menggunakan pakaian ”biasa” (bukan jas), sehingga terlihat JK agak kurang sederhana—meski jas yang dipakainya tanpa dasi.

3. Isi dan Cara Menjawab Pertanyaan. Cara menjawab ketiganya, secara umum bersifat normatif, dan lebih banyak saling mendukung, tak ada perbedaan tajam ketiganya. Mega lebih hal-hal bersifat praktis, demikian juga JK, sementara SBY lebih bersifat makro dan strategis. Diakui atau tidak, jawaban SBY lebih taktis dibanding Megadan JK, namun untuk kesederhanaan isi jawaban, apa yang disampaikan Mega lebih sederhana, mudah dicerna, meski tingkat analisis Mega dalam menjawab juga tidak dalam. JK sendiri dalam debat capres ini kurang memberikan jawaban taktis dan bebas seperti selama ini jika tampil sendiri. Posisinya tampil bersama dengan SBY, yang presiden, nampaknya mempengaruhi psikologis JK.

4. Konsistensi Program. SBY dan JK terus mengkomunikasikan pesan/motto kampanyenya dalam Debat Capres ini. SBY berulang kali mengemukakan kata ”lanjutkan” dan JK juga memberikan catatan penutup ”Lebih Cepat, Lebih Baik”. Mega dalam hal ini agak kurang menonjolkan slogan yang selama ini diusungnya, ”Membangun Ekonomi Kerakyatan”, atau mungkin karena topiknya bukan ekonomi, sehingga persoalan ekonomi kerakyatan belum terlalu dielaborasi oleh Mega.

Catatan Kritis Debat Capres
Beberapa catatan kritis yang dapat saya berikan:

1. Posisi ketiga capres dibanding posisi Anis Baswedan sebagai moderator, terasa yang menjadi ”bintang” adalah Anis. Sebab, selain memoderatori acara, Anis seperti dosen penguji tunggal yang menguji tiga mahasiswa sekaligus. Ke depan, perlu dipertimbangkan menggunakan sistem panelis, sehingga nilai ke-”bintang”-an capres/cawapres tetap bersinar, sebab perhatian publik akan ke capres bukan moderator tunggal karena sistem panelis.

2. Sesuai dengan namanya Debat Capres, acara ini tidak memunculkan perdebatan sesungguhnya, karena ketika ada satu isu, yang harusnya diharapkan adanya perbedaan pandangan, namun ternyata hampir senada—kalau tak mau dibilang sama, termasuk juga Megawati yang meng-klaim sebagai oposisi pemerintah, yang mana SBY dan JK dalam posisi hingga kini masih sebagai orang pemerintahan. Harusnya dilemparkan isu-isu terkini yang memang terdapat pro dan kontra antara mereka, dan dalam bentuk pertanyaan yang tajam bukan normatif. Misalnya: ”Menurut Bapak/Ibu Capres, siapakah yang paling berperan dalam perdamaian Aceh”, atau ”Apa peran Bapak/Ibu Capres dalam swasembada pangan”, sebab klaim-klaim sepihak itulah yang perlu didengar masyarakat, siapa sebenarnya yang bekerja dan punya ide-ide brilian.

3. Hendaknya acara Debat Capres tidak dicampurkan dengan budaya massa--politainment, yang kerap diselingi iklan, sehingga terasa iklan lebih mendominasi acara dibanding debat itu sendiri, dan juga rasa serta fokus debat, yang tensinya bisa kian meningkat kehangatannya, namun karena diselingi iklan jadi dingin kembali.

Belajar ICT dari India

2009-06-13T23:34:00.002+07:00

Sebagai Katalis Transformasi dan Tempat Complain

Berbicara mengenai India, memang sungguh menarik. Pasalnya, meski kemiskinan masih merajalela di mana-mana karena jumlah penduduknya yang besar, namun dalam hal potensi sektor teknologi informasi, India termasuk negara yang kuat. Sebab seperti diketahui, selain terkenal dengan Taj Mahal-nya, India juga dikenal sebagai negara pengembangan perangkat lunak (software) dan sumber daya manusia asal India dipakai bahkan menduduki posisi kunci di perusahaan-perusahaan terdepan di dunia yang berbisnis di sektor teknologi informasi.

Dengan modal itu, tak mengherankan jika India menunjukkan kecenderungan pemanfaatan e-government yang meningkat secara signifikan, sedikitnya 15 persen per tahun. Karenanya, ada nada optimis bahwa India akan menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam hal pemanfaatan e-government. Hal itu telah dimulainya di tingkat regional.

Orang Muda dan Terdidik
Berdasar penelitian yang dilakukan market information group, TNS, yang menarik dari penggunaan e-government di India adalah penggunanya yang mayoritas berusia 35-44 tahun (46%) dan 25-34 tahun (45%). Termasuk 35% berusia di bawah 25 tahun. Sehingga, walaupun pada kenyataannya e-government dimanfaatkan untuk segala usia, namun yang terbanyak adalah orang muda.

Dari penelitian yang sama didapat pula bahwa pengguna internet pada rentang usia 25-34 dan 35-44 itulah yang lebih banyak memanfaatkan segala jenis layanan e-government yang disediakan dibanding rentang usia lainnya. Dan pengguna layanan e-government berjenis kelamin pria lebih banyak dibanding perempuan. Sedang berdasar jenjang pendidikan, mayoritas yang memanfaatkan e-government adalah orang-orang terdidik, dimana pengguna tertinggi berlatar belakang pendidikan tinggi dan pascasarjana.

Adapun jika melihat jenis pemanfaatannya, di India para pengguna mengakses layanan pemerintahan secara elektronik dengan berbagai keperluan. Di antaranya adalah untuk mencari informasi dan downloading. Pencarian informasi di sini termasuk mendapatkan informasi dari situs-situs pemerintahan dan hasil cetakan formulir yang dipunyai kemudian mengirimkannya lewat pos maupun mesin faksimili. Penggunaan lainnya adalah memberikan informasi pribadi maupun keluarga untuk disampaikan ke pemerintah seperti formulir pajak yang sudah diisi, aplikasi layanan-layanan maupun perubahan alamat.

Kemudian, e-government juga untuk dimanfaatkan untuk membayar tagihan-tagihan yang terkait dengan pemerintahan serta melibatkan penggunaan kartu kredit atau rekening bank semisal untuk membayar surat ijin mengemudi, pembayaran sampah maupun pelanggaran lalu lintas. Tak ketinggalan, e-government juga digunakan masyarakat di sana untuk mengekspresikan serta berpartisipasi dalam konsultasi antara komunitas dengan pemerintah.

Transformasi dan Complain

Di India, e-government berperan sebagai katalis transformasi di India. Hal itu bisa dilihat di Kerala, kota kecil di Barat Daya India, yang berdiri pada tahun 1956. Pemerintah Daerah Kerala dan Pemerintah Pusat begitu mendukung Kerala dengan teknologi, finansial, struktur bisnis model dan proses reengineering untuk mengimplementasikan proyek-proyek e-government yang spesifik.

Jadilah Kerala kini menikmati teledensitas telepon yang paling tinggi di India. Semua sentral telepon telah berganti dari analog ke digital. Kerala juga mempunyai dua gerbang kabel bawah laut dengan kapasitas bandwidth 10 giga bits per detik, yang menangani sekitar 70 persen dari trafik komunikasi data nasional. Kerala juga berhasil mengatasi kegagapan masyarakat akan teknologi informasi dan menelurkan sekitar 4000 insinyur tiap tahunnya.

Dengan menyiapkan masyarakat, prioritas dan sumberdaya yang ada, serta kemauan politik, e-government di Kerala dapat mempromosikan pembanguan ekonomi dan good governance untuk membantu warga dan kalangan bisnis menemukan kesempatan-kesempatan baru. E-government merupakan katalis transformasi dari birokrasi era industri ke era informasi.

Bayangkan, tanpa e-government, maka banyak proses bisnis membutuhkan jalan berliku dan dilakukan secara manual. Tak heran, dengan cara seperti itu, dibutuhkan waktu 1-10 tahun untuk mendapatkan persetujuan. Tentu saja, jika hal itu didiamkan berlarut-larut, maka Kerala akan ditinggal para investor yang lebih memilih lingkungan bisnis yang lebih atraktif dan efisien dalam pengurusan perijinan dan segala macamnya. Sebab dalam ekonomi global, pemerintah lokal dan nasional secara aktif berkompetisi untuk mendapatkan investasi, pekerjaan dan juga pajak.

Peran strategis lain dari pengembangan e-government di India adalah untuk transparansi dan melawan korupsi. Untuk peran tersebut, implementasi bukti nyata dapat dilihat dengan apa yang terjadi di Karnataka dan Gujarat yang masing-masing mengimplementasikan komputerisasi data pertanahan dan komputerasi pos-pos pengecekan.

Dengan proyek berlabel “Bhoomi” sebagai layanan online data pertanahan di Karnataka memperlihatkan bagaimana database pemerintahan begitu terbuka yang memungkinkan pemberdayaan warga masyarakat dari keputusan yang sewenang-wenang. Di Karnataka, ada sekitar 20 juta data yang dimiliki 6,7 juta petani yang telah terkomputeriasi.

Sebelumnya, petani harus mencari akuntan pedesaan yang sulit ditemui karena tugasnya yang terus berkelilin dari satu desa ke desa lain, untuk mendapatkan salinan dokumen yang dibutuhkan untuk banyak keperluan semisal pinjaman bank. Seitdaknya, dibutuhkan waktu 3-30 hari untuk mendapatkan dokumen tersebut dengan biaya 100-2000 Rupee, tergantung kepentingan dokumen bagi petani dan ukuran tanah. Sementara untuk perubahan data dibutuhkan waktu 1-2 tahun memperbaharui dokumen yang dimaksud.

Melalui proyek Bhoomi, kopi salinan dari dokumen bisa didapatkan secara online dengan memasukkan nama pemilik atau nomor persil pada kios-kios komputer di 180 kantor badan pertanahan dengan biaya hanya 15 Rupee. Para petani juga dapat melihat aplikasi mutasi tanah melalui komputer layar sentuh yang tersedia. Selain itu, secara bertahap, database pertanahan juga mulai di-upload sehingga dapat dilihat melalui situs internet.

Dari evaluasi yang dilakukan tim independen, didapat hasil bahwa program Bhoomi telah meningkatkan layanan pemerintahan dan menekan korupsi. Selama periode 12 bulan, 5,5 juta petani telah membayar 15 Rupee sehingga menjadi pemasukan bagi negara sekitar 82,5 juta Rupee atau sekitar Rp. 15 miliar.

Gujarat juga merasakan manfaat pengembangan e-government dengan menghadirkan komputerisasi di sepuluh pos pengecekan antarkota menuju Kota Gujarat. Tujuan pengecekan adalah menginspeksi beban muatan truk-truk yang masuk dan validitas dokumen. Jika dibandingkan, dengan sistem manual hanya didapatkan dua persen truk yang diketahui kelebihan muatan, namun dengan komputerisasi termasuk menggunakan jembatan timbang elektronik, 100 % truk-truk yang kelebihan dapat dikenai penalti.

Dengan mengurangi korupsi di jembatan timbang tersebut, denda yang didapat pun secara signifikan meningkat. Selama tiga tahun uang denda yang didapat hingga mencapai 50 juta Dolar Amerika Serikat. Hanya saja, sayangnya, kemudian pimpinan proyek ini dipindahkan, dan operator swasta yang menjalankan sistem tersebut angkat kaki karena tidak diperpanjangnya kontrak akibat perselisihan pembayaran. Dan karena korupsi tidak secara murni hanya menyangkut administrasi dan satu sisi saja, pendapatan memang tetap pada angka 50 juta dolar Amerika Serikat, namun angka itu didapat saat sistem tidak bekerja. Disebut-sebut sesungguhnya angka itu hanyalah 10% dari denda yang berhasil dikumpulkan.

E-government di India juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat complain jika ada sesuatu yang tidak disukai masyarakat terhadap pemerintah. Bahkan dibuatkan situs khusus untuk itu complaints.mdconline.gov.id yang diluncurkan Maret lalu. Aplikasi yang dibangun Banglore-based eGovernments Foundation didesain untuk untuk menerima keluhan dari warga masyarakat pada beberapa layanan yang disediakan Municipal Corporation of Delhi (MDC), dan juga menelusuri bagaimana pelayan publik merespons keluhan yang disampaikan.

Rencana 5 Tahun

Dalam pengembangan ICT, Pemerintah India mempunyai rencana besar dengan menyiapkan rencana pembangunan lima tahun (2002-2005). Termasuk dalam rencana tersebut adalah membangun portal sebagai one stop destination untuk akses informasi publik dan membuat database warga negara dan menerbitkan smart card, yang memungkinkan berfungsi sebagai kartu multifungsi: untuk membayar tagihan, pemilu elektronik dan pembuatan ataupun perpanjangan passport. Dana yang dialokasikan untuk proyek database itu sendiri mencapai 130 juta Dolar Amerika Serikat.

Namun begitu, konsep-konsep tersebut sebagian kecil sudah terealisasikan. Seperti di Kota Andra Pradesh, sebelah Selatan India, yang telah berubah menjadi zona high-tech. Pemerintah Daerah di sana selama tiga tahun menyiap infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan untuk kemudian membangun “i-community”. Dengan memberikan layanan pemerintahan secara elektronik seperti pembayaran tagihan, registrasi kelahiran dan kematian, koneksi ke sekolah lokal maupun rumah sakit, termasuk juga layanan kesehatan dan pertanian.

Hanya saja, mengingat sumber daya manusia yang berlebih di India, banyak pekerja yang memprotes keberadaan proyek i-community ini. Karenanya, konsep yang dikembangkan di Andra Pradesh terlihat akan sulit untuk bisa dijadikan percontohan di daerah-daerah lain. Apalagi, pada kenyataannya, banyak pegawai negara yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakan komputer atau mengaksesnya.

Persoalan di Andra Pradesh, di atasi Kota Banglore dengan menempatkan komputer di tiap departemen, membuat situs untuk tiap distrik dan melatih para pegawai negara di sana agar bisa menggunakan teknologi informasi. Selain itu, dibangun pula 225 pusat pelatihan di seluruh kota untuk mengedukasi pelajar, perempuan dan keluarga dengan pendapat rendah tentang manfaat teknologi informasi. Rencana berikutnya adalah menyiapkan 7.500 kios informasi di seluruh penjuru wilayah.

Dalam pengembangan infrastruktur, yang menarik adalah India mungkin berbeda dengan negara-negara lain seperti Indonesia yang jaga image untuk tidak bekerja sama dengan vendor-vendor tertentu, India bekerja sama dengan beberapa vendor. Misalnya saja IBM yang membangun e-government center di Gurgaon. Pusat e-government menawarkan teknologi, dukungan dan infrastruktur untuk membantu pemerintah dan provider layanan untuk mendesain, membangun dan melakukan pengujian konsep aplikasi layanan pemerintahan secara elektronik di sana.Bahkan IBM menghadirkan e-district pertama di India, yaitu di distrik Tiruvar di Tamil Nadu.

Begitu juga dengan Oracle yang terlibat dalam proyek e-government di 28 kota di India. Beberapa proyek yang sukses dengan memanfaatkan teknologi Oracle di antaranya adalah eSeva di Andhra Pradesh yang menydiakan layanan pemerintah ke warga masyarakat hingga mencapai sejuta transaksi per bulannya, kemudian juga pada Jawatan Kereta Api India yang menangani 75 ribu pemesanan tiap bulannya untuk 74 kota. Oracle juga meluncurkan E-Governance Center of Excellence, yang akan menyediakan platform untuk membangun model aplikasi e-governance.

Tak ketinggalan adalah perusahaan dunia, Microsoft. Dalam kunjungan ke India tahun 2002, Bill Gates menyatakan bahwa perusahaannya akan menginvestasikan 400 juta Dolar Amerika Serikat di India yang dalam tiga tahun akan ditingkatkan. Investasi itu akan digunakan untuk pendidikan, kerja sama, inovasi teknologi dan ekspansi Microsoft Development Center, setelah dibangun di Kanada. Jadilah kini India sebagai salah satu dari Microsoft center yang ada di dunia. Hal yang sama, untuk mebangun Microsoft center, sempat ditawarkan Indonesia saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Bill Gates di Amerika Serikat bulan Mei lalu.

Namun hingga kini belum jelas bagaimana kelanjutan ajakan Indonesia itu. Apalagi hal itu tentu akan menjadi kontradiksi, sebab di lain pihak pemerintah sendiri begitu menggembar-gemborkan untuk menggunakan produk open source dengan program bertajuk Indonesia Go Open Source (IGOS), sehingga penggiat IGOS pun berkeberatan dengan keinginan pemerintah bekerja sama dengan Microsoft. Belajar dari India, dengan sumberdaya teknologi informasi yang pada kenyataannya jauh lebih baik daripada Indonesia, agaknya bantuan, kerja sama maupun investasi, selama itu menguntungkan untuk kemajuan bangsa, bermanfaat dalam mengembangkan sumber daya manusia, perlu mendapat pertimbangan tersendiri.

Pernah dimuat di Majalah E-Indonesia.

Dampak Media pada Individu

2009-06-07T23:14:00.003+07:00

Ada tiga bagian besar yang dikedepankan dalam pembahasan mengenai media individu. Yaitu, teori efek media, penelitian media media dan efek media yang berupa prilaku antisosial maupun prososial.

Teori Efek Media
Beberapa teori mengenai konsekuensi penggunaan media terhadap individu:
¨ Teori Peluru atau Teori Hypodermic. Media amat sangat berpengaruh dan dampaknya cepat seperti peluru atau jarum suntik hypodermic.

¨ Multistep Flow. Efek media tidak secara langsung terjadi, namun melalui pengaruh persoanl opinion leader. Pemimpin opini itu sendiri lebih banyak dipengaruhi elit media daripada saluran media massa sehari-hari.

¨ Efek Terbatas. Efek media terbatas karena khalayak dapat memilih pesan yang diinginkan.

¨ Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory). Teori ini menjelaskan bahwa pemirsa meniru apa yang mereka lihat di media sebagai proses observational learning.

¨ Teori Kultivasi. Teori ini berpendapat bahwa terpaan media massa menanamkan pandangan tentang dunia yang secara konsisten menghadirkan “kenyataan”.

¨ Priming. Teori ini menyatakan bahwa stimulasi gambaran media berhubungan dengan apa yang dipikirkan khalayak.

Penelitian Efek Media
Efek media berubah baik dalam kognisi, sikap, emosi atau prilaku sebagai hasil dari terpaan media massa. Ada bermacam metode penelitian untuk mempelajari hal tersebut, yang tiap jenis penelitian mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beberapa penelitian efek media tersebut meliputi:

Ø Pendekatan Deduktif. Pendekatan ini berdasarkan hukum sebab akibat. Efek media diprediksikan berdasar teori yang ada dan prediksi tersebut diuji secara observasi sistematis. Terpaan media massa biasanya dilihat sebagai “sebab” atau variabel bebas. Terpaan terhadap isi media dilihat sebagai “akibat”, yang bisa berupa prilaku antisosial maupun prososial, yang disebut varibel dependent.

Ø Pendekatan Induktif. Lewat pendekatan ini, observasi dilakukan lebih dulu baru kemudian melahirkan teori. Pendekatan ini melihat bahwa media, budaya dan masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak ada aliran satu arah dari sebab ke akibat. Karena bersikap kritis terhadap media, sering juga pendekatan ini disebut dengan teori kritis.

Ø Metode Kualitatif vs. Kuantitatif. Metode kualitatif dipakai seperti dalam studi simbol dalam isi media. Sedang kuantitatif dipakai untuk menghitung temuan dan menganalisa dengan statistik hubungan antara variabel bebas dan variabel dependent.

Ø Analisis Isi. Analisis isi mengkuantifikasikan isi media. Analisis isi dapat menggambarkan secara detil isi media dan mengidentifikasikan kecenderungan isi pada waktu tertentu. Hanya saja, analisis isi tidak bisa dipakai untuk menyimpulkan media efek karena khalayak sering memahami media secara berbeda dengan peneliti.

Ø Penelitian Eksperimental. Studi penelitian eksperimental terhadap efek media mengontrol kondisi yang diteliti secara cermat. Subyek eksperimen harus secara acak dibagi dalam kelompok untuk meminimalisasi dampak perbedaan individu di antara subyek, jika tidak hasilnya hanya akan menggambarkan karakter subyek dan bukan efek dari isi media.

Ø Penelitian Survei. Studi ini lebih umum daripada penelitian eksperimental akrena yang dijadikan sampel mewakili populasi yang lebih luas. Penelitian ini bisa menghasilkan temuan yang ambivalen dengan sebab dan akibat. Seperti, dimungkinkan misalnya seorang anak yang agresif senang bermain video games yang berisi kekerasan, atau kekerasan itulah yang justru menyebabkan bermain video games. Atau dimungkinkan, antara prilaku kekerasan dan penggunaan video games disebabkan oleh faktor ketiga, seperti longgarnya pengawasan orang tua.

Ø Penelitian Etnografi. Merupakan adaptasi dari teknik yang digunakan para antropolog untuk melihat budaya secara keseluruhan. Karenanya, etnografi merupakan cara alami untuk melihat dampak dari komunikasi media. Etnografi menempatkan media dalam konteks luas dari kehidupan dan budaya pengguna media. Meski terkadang menggunakan kueioner, etnografi sering dilihat sebagai alternatif penelitian survei. Survei memungkinkan untuk membandingkan banyak orang sesuai pertanyaan standar.

Efek Media
A. Prilaku Antisosial
Yang dimaksud dengan prilaku antisosial adalah bertentangan dengan norma-norma sosial yang ada. Termasuk di dalamnya pelanggaran hukum seperti pembunuhan, perkosaan ataupun narkotika. Para peneliti memberikan perhatian lebih pada tayangan kekerasan di televisi, namun begitu ada beberapa kategori efek media yang juga patut diberi perhatian, termasuk kecurigaan sosial, prilaku seksual dan penyalahgunaan obat-obatan.

a. Violence (Kekerasan). Efek kekerasan di televisi pada anak menjadi perhatian utama penelitian. Hal itu karena anak-anak mempunyai masalah dalam membedakan antara “dunia nyata” dan dunia lewat layar kaca. Anak-anak juga banyak menghabiskan waktu di depan televisi tanpa supervisi orang tua. Tak ketinggalan, anak-anak akan meniru kekerasan yang ditontonnya.

b. Prejudice (kecurigan). Media mempromosikan masalah seks, rasis dan hal intolerance lainnya. Media juga mendukung hadirnya stereotype, membuat generalisasi tentang sekelompok orang berdasar informasi yang terbatas. Stereotip media ini berpengaruh terhadap seluruh kelompok dalam masyarakat.

c. Prilaku Seksual. Hadirnya materi pornografi lewat majalah, video maupun internet menghadirkan kecenderungan baru efek seks dalam media: perkosaan dan pelecehan seksual.

d. Penyalahgunaan Narkoba. Tayangan mengenai rokok, minuman keras dan pemakaian narkoba ternyata meningkatkan konsumsi terhadap hal tersebut. Sehingga, ditengarai ada hubungan antara terpaan mengenai rokok, minuman keras dan pemakaian narkoba pada anak-anak dan remaja dengan konsumsi produk-produk tersebut.

e. Efek Media Komputer. Meluasnya pemakaian komputer dan internet menyebabkan beberapa dampak yang khusus pula. Seperti: kecanduan, depresi, prilaku antisosial dan computerphobia atau cyberphobia.

B. Prilaku Prososial
Berlawanan dengan antisosial, yang dimaksud dengan prilaku prososial adalah prilaku yang memiliki nilai-nilai positif yang ingin ditingkatakan pada anak-anak dan masyarakat, seperti kerja sama, berbagi, toleran, cinta kasih, penghormatan, penggunaan kontrasepsi, meningkatkan kemampuan membaca dan sebagainya.
Promosi prilaku prososial dilakukan melalui: kampanye informasi, pendidikan nonformal, mewaspadai efek iklan serta efek komunikasi politik.

DAFTAR PUSTAKA
Joseph Straubhaar dan LaRose, Robert. Media Now: Communication Media in the Information Age. Wadsworth, 2002.