The SaTaS Connection

Sejarah Singkat Kecamatan Tahuna

2008-08-22T11:55:00.004+08:00

Kami mendapatkan kiriman istimewa dari Saudara Hanny Dumalang berupa naskah yang berjudul Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Tahuna. Naskah tersebut ditulis oleh Bapak A.J.Th. Makaminan, Camat Tahuna pada tahun 1978. Naskah singkat ini kami pandang penting karena mencakup sejarah Tahuna sejak Raja I Tahuna, Ansaawuw Alias Tatehewoba (1580 – 1625) sampai masa pemerintahan Bapak A.J.Th. Makaminan sebagai Camat Tahuna tahun 1978.

Kami publikasikan melalui Website ini seutuhnya berdasarkan tulisan Beliau yang asli. Kami kutipkan sebagian dari kata pengantar dalam naskah tersebut:

"Seperti dimaklumi bersama bahwa hingga saat ini, belum ada suatu literatur khusus yang memuat catatan atau data historis tentang Sejarah terbentuknya Wilayah Kecamatan Tahuna.

Dan apabila suatu saat ada pihak yang memerlukannya, maka tentunya Instansi pertama dan terutama yang akan didatangi, adalah Pemerintah Wilayah Kecamatan Tahuna.

Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut, pada akhirnya mendorong kami untuk mulai menghimpun data dan fakta yang relevan bagi upaya penyusunan sebuah brosur sederhana yang mampu mengungkap catatan atau data historis dimaksud.

Sebab alangkah janggalnya apabila Pemerintah Wilayah Kecamatan Tahuna tidak dapat memenuhi permintaan Pemerintah Tingkat Atas maupun pihak lain yang memerlukan atau datang memintakan data tentang Sejarah terbentuknya wilayah Kecamatan Tahuna itu sendiri.

Itulah sebabnya, walaupun diliputi keterbatasan waktu, tenaga dan dana kami telah berusaha menerbitkan brosur ini yang diberi Judul Sejarah Singkat Terbentuknya Wilayah Kecamatan Tahuna."

The SaTaS Connection memutuskan untuk mempublikasikan naskah ini untuk khalayak umum untuk memenuhi amanah seperti yang dipaparkan sendiri di atas oleh yang bersangkutan. Hak Cipta naskah ini adalah atas nama Bapak A.J. Th. Makaminang.

Naskah Sejarah Singkat Kecamatan Tahuna selengkapnya dapat di-download disini.

Berburu laut dalam puisi

2008-07-29T08:40:00.010+08:00

[Tulisan sumbangan]

Sapardi Djoko Damono

“Nenek moyangku orang pelaut.”

/i/

Puisi Indonesia modern ternyata tidak banyak mengandung laut. Diksinya dipenuhi dengan bukit, lembah, sungai, langit, awan, dan berbagai jenis flora yang tumbuh di dataran luas dan lereng-lereng gunung negeri ini. Lagu anak-anak yang larik pertamanya dikutip di awal karangan ini tampaknya diciptakan untuk mengingatkan kita bahwa dahulu nenek moyang kita adalah pelaut yang dengan gagah berani menerjang ombak, melintasi pulau demi pulau sehingga menciptakan pepatah – yang oleh Kenneth Burke disebut equipment for living – “sekali mengayuh dayung, dua tiga pulau terlampaui.” Tentu mereka mengayuh dayung di laut, tidak di sungai. Din negeri yang terdiri atas puluhan ribu pulau ini, laut berfungsi sebagai pemisah sekaligus penghubung masyarakat-masyarakat yang tinggal di sana. Kita terpisahkann oleh laut sehingga masing-masing memiliki ruang bebas untuk mengembangkan kebudayaan dan karenanya kita, lebih dari bangsa lain, menjadi bhineka. Namun, ke-bhineka-an itu sekaligus juga tunggal karena laut menyediakan dirinya untuk diarungi, dijadikan sarana transportasi. Lebih dari itu, laut adalah ladang yang tak perlu digarap bagi nelayan.

Dalam kitab klasik dan dongeng yang diciptakan nenek moyang kita, laut pernah menjadi alasan untuk hidup. Kisah-kisah kepahlawanan Hang Tuah, petualangan Malin Kundang, dan sejumlah kisah tentang perompak lanun membuktikan bahwa kita memang pernah dihidupi dan menghidupkan laut. Tidak hanya dalam karya yang berifat rekaan, dalam kenyataan pun nenek moyang kita pernah menjelajah pulau-pulau sampai Madagsakar dan Semenanjung Harapan; mereka juga pernah berdagang teripang yang dipanen dari perairan Australia Utara untuk dibawa ke Cina; mereka juga pernah saling mengirimkan armada laut dari Ternate ke Jawa – dan mereka juga menciptakan semboyan jalesveva jayamahe ‘di laut kita jaya’ yang kemudian diabadikan oleh Angkatan Laut kita. Tetapi tampaknya semua itu sudah menjadi sejarah; ketika mencari laut dalam puisi modern kita, saya sempat bertanya, “Di mana gerangan laut seperti yang kita temui dalam kehidupan perompak dan pahlawan zaman lampau itu?” Laut, seperti halnya langit, memang sangat sering muncul, tidak sebagai penghayatan tetapi ‘sekadar’ sebagai latar, atau agak lebih jauh lagi sebagai citraan, atau paling-paling sebagai lambang.

Baca selengkapnya: Berburu laut dalam puisi (Sapardi Djoko Damono)

PEREMPUAN BUKAN TAWANAN POLITIK - Interpretasi Kisah Putri Maemuna Kerajaan Tabukan

2008-07-29T08:25:00.005+08:00

oleh: Pitres Sombowadile

MEMILIH calon pasangan hidup bukan sekadar soal hidup. Namun, perkara hidup-mati. Ini bukan perkara enteng, apalagi sepele. Karena, perkawinan ibarat membuat peta nasib ke masa depan. Makanya, calon pendamping ke dalam mahligai perkawinan harus diseleksi cermat dan seksama. Soalnya banyak bukti, suami dan istri dalam perkawinan bisa jadi berkat atau kutuk bagi pasangannya. Perkawinan bisa jadi tapak awal ke arah Eden. Namun, jika salah pilih pasangan malah menuju azab sengsara. Bahkan pusara.

Sialnya, bagaimana memilih pasangan yang dapat mendatangkan berkat, sejauh ini, tidak jelas. Demikian pula, bagaimana membaca tanda-tanda pasangan pembawa kutuk. Tak jarang, apa yang kadung diyakini sebagai berkat, ternyata kutuk jua. Apa daya, surga telah jadi bubur. Maksudnya, bubur lava neraka.

Mengantisipasi ketidakpastian itu, di kurun modern penentuan pilihan pasangan ke tahap perkawinan galib diserahkan sebagai wilayah pilihan pihak-pihak yang akan kawin. Ini kebijaksanaan khas zaman modern. Karena memang, jelas keduanya, baik calon pengantin laki maupun yang perempuan jualah yang akan menjalani dan mengalami langsung segenap detak-detik takdir langsung perkawinan itu.

Bagi perempuan modern kini, biasanya, pilihan itu dominan akan didasarkan pada kualitas relasi batin dengan calon suaminya. Relasi itulah yang lazim disebut, cinta. Yaitu, paduan unik jatuh hat, simpati dan empati.

Dalam rumusan lain, di masa modern soal memilih pasangan adalah hak calon pengantin. Hak itu muncul sebagai dampak kebebasan manusia. Sedang cinta tak lain adalah anak kandung kebebasan itu. L’amour est l’enfant de liberté, kata orang Perancis.

Sayangnya kebebasan cinta sebagai hak perempuan merdeka itu tidak dinikmati Maemunah, puteri raja Tabukan nan cantik jelita di abad ke-17. Puteri Maemuna tidak diberi kesempatan menentukan lelaki idaman pendamping hidupnya. Karena dia semata harus tunduk saja pada putusan final ayahnya, Raja Gagudha (garuda) atau dikenal sebagai Raja Udha.

Bagi kita di abad ke-21 kini, nasib Maemuna empat abad lalu itu tak jauh dari takdir perangkap perkawinan yang menjerat seorang tokoh perempuan mulia Indonesia -- yang demikian mentereng disebut oleh W.R. Supratman, Dr. Hurustiati Subandtio dan Pramoedya Ananta Toer sebagai pendekar wanita Indonesia -- yaitu Raden Ajeng Kartini. Puteri Jawa flamboyan dan intelek yang hidup di akhir paruh abad ke- 19. Kartini juga masuk ke lembaga perkawinan atas pilihan orang lain, ayahnya: Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Ario Sosroninggrat.

Jelaslah dulukala memang pilihan kawin, apalagi bagi perempuan, dianggap wilayah otoritas orang lain, yaitu orangtua dan terutama kaum lelaki. Apalagi bagi seorang penguasa semacam Raja Udha di Tabukan. Para raja zaman itu lazim berpikir bahkan putrinya adalah teritori kekuasaannya. Perempuan harus takluk.

Namun apakah Maemunah sekadar berserah pada lilitan nasib diri dan takdir zaman itu? Itu yang jadi pokok berita dan cerita masa lalu ini.

KISAH KEDATANGAN SULTAN SIBORI

Terkisah pada pertengahan 1675 berkunjunglah Sultan Sibori dari Ternate ke istana Kerajaan Tabukan di pesisir Utara pulau Sangihe. Dari laut pasir putih pantai Sahabe depan karatung2 raja Tabukan berkilau diterpa sinar matahari pagi. Puluhan perahu kora-kora Maluku dan beberapa kapal dengan logo besar VOC serta bendera Belanda berkibar di tiang utama muncul di perairan Utara pulau Sangihe.

Istana Tabukan terlihat dari laut. Berdiri di perkampungan Sahabe. Bangunan istana itu berupa rumah panggung besar dengan sebuah tangga depan. Anak tangganya sembilan. Tiang besar penopang rumah panggung itu juga berjumlah sembilan. Istana itu khusus dibuat menampung ratusan orang pada bangsal utamanya. Di belakang istana itulah terlihat pemandangan gunungapi Posong alias Awu Sangihe.

Baca selengkapnya: PEREMPUAN BUKAN TAWANAN POLITIK - Interpretasi Kisah Putri Maemuna Kerajaan Tabukan

Sekilas Kerajaan Siau dan Raja Jacob Ponto

2008-07-29T07:01:00.007+08:00

oleh: Pitres Sombowadile

KERAJAAN Siau adalah salah satu kerajaan nusantara yang pernah eksis selama lebih 4 abad, yaitu sejak pembentukannya di tahun 1510. Masa akhirnya dapat diajukan pada tahun 1956, yaitu setelah penguasa kerajaan ke-25, yaitu Presiden Pengganti Raja Siau Ch. David, mangkat.

Pusat kerajaan ini berada terletak di pulau Siau (02^o45’ 00’’ LU dan 125^o 23’ 59’’ BT) yang kini di wilayah Kabupaten Sitaro. Tepatnya merupakan salah satu kabupaten di perbatasan Utara Indonesia di Laut Sulawesi ke wilayah laut Filipina. Pulau ini hanya berukuran luas tak lebih 100 Km2.

Namun dalam kiprahnya kerajaan ini pernah mencakup daerah-daerah di bagian selatan Sangihe, pulau Kabaruan (Talaud), pulau Tagulandang, pulau-pulau teluk Manado dan wilayah pesisir jazirah Sulawesi Utara (Minahasa Utara), serta ke wilayah kerajaan Bolangitan atau Kaidipang (Bolaang Mongondow Utara) bahkan berekspansi armada lautnya sampai ke Leok Buol dan Makassar. Kerajaan ini dalam berbagai catatan Belanda dan sejarahwan lokal di Manado, H.M. Taulu, pernah mengusir armada Kerajaan Makassar yang menduduki wilayah Bolaang Mongondow. Tidak terhitung juga menghalau para armada perompak asal Mindanao^¹.

Meskipun wilayahnya kecil dan tidak dikenal banyak orang Indonesia tetapi kerajaan ini pernah memegang peran di bagian Utara dan Timur Indonesia. Hubert Jacobs, S.J. yang terkenal dengan rangkuman serial sejarah wilayah Indonesia Timur Documenta Maluciensis, pernah juga membahas kerajaan ini. Jacobs memulai tulisannya dengan uraian mengutip perkataan seorang filsuf, ‘’kadang-kadang barang terkecil merupakan yang paling sulit direngkuh’’. Begitu analogi Jacobs atas kerajaaan kecil Siau ini di tulisannya.^² Mungkin karena Belanda pernah kesulitan hendak mencaploknya karena kerajaan ini dilindungi Spanyol yang berpusat di Manila (Filipina).

Baca selengkapnya : Sekilas Kerajaan Siau dan Raja Jacob Ponto

Masyarakat perbatasan Sangihe tak pernah nikmati subsidi BBM

2008-07-19T01:34:00.000+08:00

DEMONTRASI protes kenaikan harga BBM masih mungkin terus berlangsung di Jakarta. Tetapi, masyarakat di pulau-pulau perbatasan Indonesia-Filipina sekadar geram saja melihatnya di televisi. Sayang mereka tidak tahu bagaimana cara mengorganisir demo protes BBM yang khas di pulau mereka di Marore, Matutuang, Kawio dan Kawaluso. ‘’Padahal justru selang dua puluh tahun mereka praktis tidak menikmati minyak tanah murah dan mudah didapat,’’ ujar Pitres Sombowadile pengamat perbatasan Indonesia-Filipina di sela-sela diskusi ‘’Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro: Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Pembatasan’’ yang ditulisnya bersama dengan Winsulangi Salindeho yang kini bupati Kabupaten Sangihe.

Masyarakat perbatasan di pulau-pulau terdepan itu, khususnya di pulau Marore, pernah mengungkap keluh kesah soal BBM itu ke pemerintah daerah. Termasuk meminta tolong berbagai pejabat, ke gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundajang saat perkunjungan resmi ke pulau tapal batas itu. Tapi, perbaikan belum menampak jua di lapangan. Upaya pemerintah kabupaten Sangihe meminta agen penyaluran minyak tanah menyediakan perahu khusus untuk melayani pulau-pulau kini terkendala oleh tingginya biaya penyediaan perahu dan operasionalnya.

Baca selengkapnya di Berita Satas . . .

Kronologis perjuangan Talaud: selayang pandang

2008-07-17T03:32:00.000+08:00

Oleh : Bpk. Drs Yos Marthinu

PRAKATA
Terbentuknya kabupaten Talaud, merupakan klimaks dari suatu rangkaian panjang proses perjuangan selama setengah abad dari putra-putri terbaik Porodisa Talaud. Proses inipun merupakan kelanjutan dari perjuangan generasi-genegrasi sebelumnya, demi mempertahankan dan menegakan kedaulatan wilayah terhadap rongrongan dari luar.

Perjuangan ini diilhami oleh ungkapan bahwa Kepulauan Talaud merupakan “Udha Makatraya” atau “Payung Utara” bagi kerajaan Majapahit (1290 – 1520) dalam buku Atlas Sejarah, karangan Moh. Yamin, SH. Ungkapan ini memberikan inspirasi bagi perjuangan Talaud untuk menjadikan Talaud sebagai “Payung Utara” Republik Indonesia dalam status daerah otonomi Tingkat II atau Kabupaten.

Baca selengkapnya di The SaTaS Connection News

News Flash: Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Pembatasan

2008-07-13T07:05:00.000+08:00

Telah terbit buku tulisan dari Winsulangi Salindeho dan Pitres Sombowadile: Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Pembatasan. Nukilan 2 bab pertama dari buku tersebut kami muat seutuhnya dalam Blog ini.

Bab pertama Kawasan Sangihe-Talaud-SiTaRo kami anggap penting untuk dinukilkan disini karena memberi gambaran umum tentang kawasan tersebut dan permasalahannya.

Bab kedua Nusa Utara Kancah Bangsa-bangsa kami nukilkan juga sebagai pengantar pemahaman sejarah kawasan SaTaS.

Untuk pembaca yang ingin menikmati isi buku tersebut sepenuhnya, buku tersebut dapat diperoleh di Toko Buku Gramedia terdekat.

Kawasan Sangihe-Talaud-SiTaRo

2008-07-13T06:16:00.000+08:00

KAWASAN¹Sangihe-Talaud-Sitaro adalah sebutan untuk bentangan laut dengan ratusan pulau yang terletak di ujung paling Utara Indonesia. Di atas peta, kawasan ini terbagi dalam dua kepulauan, yaitu: Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud. Keduanya terhampar di Laut Sulawesi yang berbatasan langsung ke negara tetangga Filipina.

Dan, sejak pertengahan tahun 2007, secara administratif kawasan ini terbagi ke dalam tiga daerah otonom, yaitu: Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Kepulauan Sitaro. Nama kabupaten terakhir sahajanya tidak merujuk pada sebuah nama peta (toponim), namun akronim pulau-pulau utama pembentuknya: Siau, Tagulandang dan Biaro.

Ketiga kabupaten ini masuk dalam lingkup Provinsi Sulawesi Utara, dengan ibukotanya masing-masing: Tahuna² (Sangihe), Melonguane (Talaud) dan Ondong (Sitaro).

Jumlah pulau di kawasan ini kini ‘tak kurang dari’ 168 buah^.Ada alasannya, mengapa perlu menaruh frase ‘tak-kurang-dari’’ pada kalimat tadi. Soalnya, jumlah pulau kawasan ini menurut kajian berbagai dokumen dari waktu ke waktu ternyata angkanya silih berganti. Itu membuat , setiap angka yang diacu pada kini pantas diragukan: jangan-jangan kemudian hari berubah drastis.

Angka 168 sekadar patokan saja. Angka ini adalah hasil identifikasi dan verifikasi pulau penetapan pulau-pulau Se Provinsi Sulawesi Utara 27 Juni 2007. Sebelum angka ini, berbagai laporan media massa, ulasan buku dan dokumen resmi pemerintah kadung membeber jumlah lebih kecil.Misalnya, dalam tulisan tentang peri kejayaan Kerajaan Siau pada kurun Portugis-Spanyol di kawasan SaTaS (1563-1677), menyebut jumlah total pulau adalah 73 buah³ Sedang, dokumen bangsa penjajah sesudahnya, yakni selang masa administrasi pemerintahan Hindia Belanda tepatnya pada tarikh 1912⁴, diperikan jumlah yang hanya 66 pulau saja. Lantas pada lampiran Kamus Bahasa Belanda-Sangihe karangan misionaris K.G.F. Steller dan W.E. Abersold disebutkan sejumlah 56 buah. Untung kemudian naik jadi 70 pulau dalam buku misionaris lain, Daniel Brilman, pada tahun 1938.

Uraian kembang-kempis angka itu juga terjadi pasca masa kemerdekaan. Media massa kurun 1970-1980, terutama di Sulawesi Utara, populer menjuluki kawasan ini sebagai ‘Kawasan 77 Pulau⁵ Namun,taklama sesudahnya, diralat menjadi ‘Kawasan 99 pulau⁶. Kemudian cukup lama jumlah standar yang dipakai adalah 124 pulau, yaitu hingga tahun 2003.

Sesudah ditetapkan 124 pulau, pasang-surut jumlah itu masih terus berlanjut. Pada awal 2007 (5 tahun pasca pemekaran pemerintahan lokal gelombang pertama) pihak-pihak berkompeten di Kabupaten Talaud menyatakan memiliki 18 pulau. Sedangkan, Kabupaten Sangihe mengklem — sebelum pemekaran gelombang kedua yang menghasilkan Kabupaten Sitaro — punya koleksi 112 pulau. Artinya, jika dijumlahkan Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro (SaTaS)⁷memiliki 130 pulau.

Tapi, sebuah terbitan Bank Dunia,⁸ yang membahas tentang Talaud malah mencantumkan Kabupaten Talaud mempunyai 20 pulau, yang artinya, serta merta jumlah total pulau di kawasan ini berkembang ke jumlah, 132 pulau.

Jelaslah, atas dasar beberan data jumlah pulau itu, terbukti bahwa dalam kurun lama jumlah total pulau kawasan SaTaS mengalami pasang-surut. Kuat diduga hal itu terjadi, karena memang sebelum tahun 2003 persepsi dan definisi ‘pulau’ tidak pernah ‘ditala senada’ di antara semua pihak pemerintah yang berkompeten.

Untunglah, fenomena macam ini bukan semata terjadi di tingkat lokal, namun juga tingkat nasional. Karena, jumlah pulau negara Indonesia pun dari waktu ke waktu kembang-kempis. Awalnya, dari patokan 13.667 pulau, dan sesudahnya ditolok pada angka 17.508 pulau. Entahlah ke depan hari, akan berapa? Yang jelas pada akhir tahun 2002 sudah berkurang dua pulau (Ligitan dan Sipadan).

ATOL DAN PULAU GUNUNGAPI

Pasang-surut jumlah pulau tadi bisa pula terjadi sebagai akibat pertumbuhan dan penyusutan pulau secara riil. Ini pantas dikemukakan, karena kawasan SaTaS punya karakteristik geologis khas. Pertama, kawasan ini punya banyak gugusan karang (atoll) di dasar laut. Kedua, di kawasan ini terdapat banyak gunungapi termasuk di gunungapi bawah laut. Ketiga, tepat di kerak bumi kawasan ini terjadi proses subduksi (perbenturan) lempeng-lempeng tektonik, yaitu:lempeng Pasifik, Filipina, Australia dengan patahan serta busur lokalnya.⁹ Tiga fenomena alam ini, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sangat potensial mencipta pertambahan dan penyusutan jumlah pulau.

Khusus untuk atoll, secara tradisional orang-orang kawasan SaTaS punya pemahaman tradisional bahwa bentuk muka bumi ini (apa yang lazim disebut sebagai ‘napo’¹⁰ akan perlahan bergerak naik ke atas permukaan laut. Pengetahuan lokal tentang hakikat pulau karang terkukuhkan lewat beberapa hasil penelitian Peter Bellwood. Memang professor arkeologi terkenal ini pernah membuat riset sejarah alam dan jejak-jejak kehidupan prasejarah di beberapa spot kawasan SaTaS, secara khusus di Talaud tahun 1975. Dari telisikan atas gua Liang Tuwo Manee di Talaud, Bellwood mengurai gua ini sebagai ‘’...rock shelter in an uplifted coastal block of coral limestone...” (gua perlindungan kapling batuan karang yang terangkat ke atas)¹¹. Kutipan kecil dari laporan studinya itu seolah meneguhkan pengetahuan tradisional masyarakat SaTaS ihwal eksistensi salah satu asal pulau, yaitu batuan karang.

Kecepatan pertumbuhan karang ke permukaan laut sangat tergantung berbagai proses kimiawi dan fisis nan rumit. Yang jelas setelah bertumbuh lewati titik surut laut terendah, beting karang itu akan disebut low tide elevation. Dan, jika melewati titik pasang air laut tertinggi, yang artinya karang itu sudah permanen terlihat di permukaan laut, maka akan layak disebut sebagai ‘pulau’. Karena sesuai UNCLOS 1982 (United Nations Convention on The Law of The Sea) yaitu pada pasal 121 ayat 1 diuraikan definisi ‘pulau’ sebagai, ‘’...luasan tanah yang secara alamiah terbentuk, dikelilingi air, yang berada di atas permukaan air pada pasang tinggi...”¹²

Contoh cuatan terumbu karang kawasan SaTaS yang telah mapan disebut sebagai pulau definitif adalah ‘Pasige’, alias Passighi atau juga Passiak. Ini pulau karang yang terletak tak jauh dari pulau gunung api Ruang (714 m dpl) dan pulau Tagulandang. Dokumen Mededelingen van Het Bureau Voor De Bestuurszaken Der Buitenbezittingen Aflering II tahun 1912, (selanjutnya dalam buku ini disingkat saja menjadi Mededeelingen 1912), mendeskripsikan Pasige sebagai ‘’6.5 K.M ten westen van Tahoelandang ligt het lage en vlakke eilandje Pasige, dat in zekeren zin als een atol te beschouwen is. Hier word veel visch en ook tripang gevangen. Het einlandje is onbewoond”. Atau ‘’terletak 6,5 Km di arah Barat pulau Tagulandang terletak pulau kecil rendah dan datar, yang dipastikan sebagai atol. Di sini disebut banyak ditangkap ikan dan teripang. Pulau ini tidak dihuni.’’

Kecepatan pertumbuhan pulau karang bisa melebihi laju pergeseran patahan bumi. Artinya bisa melebihi 5-7 cm/tahun. Laju pergeseran lempeng tektonik memang relevan untuk dijadikan acuan, karena memang nun jauh di bawah wilayah laut dan daratan SaTaS menurut para ahli sedang terjadi pergerakan tektonik piringan Sangihe (Sangihe plate) yang sangat intensif.

Piringan lokal itu menurut kajian para ahli sedang bergerak perlahan ke Timur, sembari menindih piringan lainnya. Adapun, piringan Halmahera (Halmahera plate), yang ‘menderita’ tertindih itu, sebaliknya bergeser perlahan ke arah Barat. Proses tumbukan kedua piring itu, di antaranya, melahirkan kemunculan gunungapi di sekitarnya. Dan, memang kenyataaannya kawasan SaTaS dan Maluku Utara bertabur masing-masing 5 gunungapi aktif. Bahkan sebuah survei kelautan LIPI Juni 2001 yang mempergunakan kapal riset canggih Baruna Jaya VIII yang memuat para peneliti dari berbagai negara ditemukan rangkaian 15 gunungapi di bawah laut di Kawasan SaTaS. ¹³ Jumlah ini jelas mencolok. Karena, lazimnya, yang disebut paling banter dua saja. Satu di antaranya yang dinamakan Mahangetang (Banua Wuhu), yaitu gunungapi bawah laut, yang menjadi salah satu objek wisata selam. Gunungapi bawahkaut ini dulu diurai dalam beberapa laporan zaman Belanda pernah nongol sampai setinggi 12 meter di atas permukaan laut. Hal itu jelas dulu memenuhi syarat disebut sebagai ‘pulau sesuai kriteria UNCLOS 1982. Sayang, kemudian tudung atas pulau gunungapi itu lenyap saat terjadi letusan. Artinya, pulau itu hilang.

Patut diimbuhkan di sini, terkait rentetan gunungapi bawah laut itu para peneliti di Baruna VIII tadi juga menguak potensi besar deposit logam ekonomis, yaitu emas, perak, tembaga, seng dan timbal, di sekitarnya.

Yang jelas sebagaimana halnya pergerakan napo ke permukaan laut, gunungapi bawah laut juga bergerak perlahan dan kelak akan menyembul ke permukaan. Yang karena itu ‘berhak’ menyandang predikat ‘pulau baru’.

Di samping tipe pulau karang, banyak pulau kawasan SaTaS merupakan pulau tipe gunungapi (vulkanik). Contohnya adalah pulau gunungapi Ruang. Secara luas pulau gunungapi ini dicatat para pelaut pengembara Eropa yang tiba di tempat ini pada kurun abad ke-18. Penduduk lokal Tagulandang menceritakan pada mereka mulanya gunungapi ini hanya pulau karang saja. Namun di tengahnya kemudian muncul lekukan besar yang selanjutnya ‘bertumbuh’ menjadi gunungapi.

Keberadaan Ruang sebagai gunungapi muncul dalam laporan seorang pengembara bangsa Perancis Gemello Carreri dalam bukunya Vogage Nutour du Monde (Perjalanan Mengelilingi Bumi) yang terbit di Paris 1719. Menurut buku itu, sudah sejak abad ke-17 Ruang merupakan gunungapi aktif.

Contoh lain lagi adalah pulau Siau. Pulau ini nyaris selalu diidentikkan dengan gunungapi pada puncaknya yang setinggi 1.784 m di atas permukaan laut itu. Gunungapi Karangetang, demikian namanya. Gunungapi ini tercatat merupakan salah satu gunungapi paling aktif di dunia. Api di puncaknya terus menyala. Pada malam saat cuaca cerah akan tampak seolah kembang api abadi di angkasa. Karenanya, sejak lama menjadi patokan pelayaran, terutama di malam hari.

Dari pulau Siau ke Utara ada contoh pulau vulkanik lain, yaitu pulau Sangihe Besar. Di pulau ini ‘bertahta’ gunungapi Awu (1.320 m). Gunungapi ini dulu disebut Awu Sangihe atau di zaman kolonial Belanda pernah dikenal sebagai Aschberg. Letusan gunung api ini tercatat termasuk kelompok yang paling berbahaya di Indonesia selain Gunung Kelud di pulau Jawa¹⁴.

Dalam catatan orang lokal gunung ini sangat mengerikan rekornya. Berkali letusannya mampu memporanda beberapa kerajaan. Akibat letusannya pernah sebagian kerajaan Kendahe (Maselihe) hancur lebur dan lenyap tenggelam ke laut. Ibukota kerajaan dan penduduk yang tersisa harus dipindahkan, sedang raja yang gugur diganti saudaranya yang dipanggil pulang dari Mindanao (Filipina).

Awu, kelakarnya pantas disebut gunung api yang ‘’membubarkan dan melahirkan knegara/kerajaan” dalam hikayat raja-raja pulau Sangihe. Sama dengan simpulan Carl Bern Kaehlig et.al yang memberi judul buku mereka tentang gunung-gunung api Indonesia sebagai, ‘’Indonesian Volcanoes: The Creator, The Destroyer” (Gunungapi Indonesia: Sang Pencipta, Sang Pemusnah).

Ada juga pulau yang bila dibedah jati-geologisnya dulunya adalah gabungan ciri-ciri vulkanik dan napo. Karakelang di Talaud mungkin pantas dimasukkan ke sini. Karena, pesisir Timur pulau terbesar kawasan SaTaS ini adalah batuan ultramafik yang membentuk Gunung Piapi. Tanah sekitar gunung ini dilaporkan mengandung magnesium, kalsium dan nikel yang tinggi. Di sini tahun 1991 ditemukan tumbuhan akumulator nikel Rinorea sp.¹⁵. Namun, justru tepat di tengah pulau ini yaitu di Beo terdapat batugamping koral, yang tak lain adalah ciri napo. Di irisan tanah ini ditemukan hewan bercangkang moluska.

Karena berbagai fenomena tektonik dan geologisnya, kawasan SaTaS masuk kategori wilayah yang sedang bertumbuh dan bersifat tidak stabil. Karena itu, soal jumlah pulau di kawasan ini patutnya tidaklah dipegang fanatik. Tentu ini tidak hendak menafikan pekerjaan pendataan jumlah pulau dalam kerangka menjaga bentangan kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia. Malah hendak ditegaskan agar setiap gerak pertumbuhan napo dan pertumbuhan gunungapi kawasan harus dilacak. Perhatian itu akan mengantisipasi ‘hilangnya’ bahkan ‘mencuatnya’ pulau sebagai akibat peristiwa tektonik.

Dari kepentingan geostrategi Indonesia, jumlah pulau Indonesia di kawasan perbatasan tidak boleh berkurang. Apalagi untuk pulau-pulau terdepan yang menjadi acuan garis pangkal wilayah teritorial laut dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seperti pulau Miangas (dengan gugusan kepulauan Nanusa di Kabupaten Talaud); pulau Marore (dengan ‘gerombolnya’ di Kabupaten Sangihe) serta pulau Makalehi (dekat pulau Siau di Kabupaten Sitaro) yang pernah disebut Maquillere oleh F. Valentijn (terletak dekat pulau Siau di Kabupaten Sitaro).

ANCAMAN PULAU TAK DIHUNI

Dari jumlah 168 jumlah pulau tahun 2007 ternyata diungkapkan ada 123 pulau masuk kategori ‘tidak berpenghuni’. Yaitu, 79 berada di Kabupaten Sangihe, 9 di Kepulauan Talaud dan 35 di Kabupaten Sitaro. Bahkan, banyak belum punya nama resmi. Kenyataan ini jelas penting disikapi. Bukan lagi pada tataran geologi, namun geografi. Karena fakta ini jelas akan berpengaruh pada aspek geosekuriti Indonesia.

Terkait pulau-pulau tak bernama itu, Indonesia sepantasnya risau akan manuver pihak asing yang potensial memanfaatkannya, misalnya dijadikan tempat singgah dalam operasi penangkapan ikan. Dan nanti pada rentang waktu tertentu pihak itu bisa mengklem kepemilikan atasnya. Yaitu, atas alasan telah menyelenggarakan kedaulatannya secara efektif dan damai di situ. Ini pengalaman buruk Indonesia dengan kasus Sipadan dan Ligitan. Kerisauan semacam itu ‘meletup’ dalam buku O.C. Kaligis, ‘Sengketa Sipadan dan Ligitan, Mengapa Kita Kalah’¹⁶.

Namun, membahas soal pulau tak bernama di wilayah Sangihe-Talaud-Sitaro, mohon pembaca tak keliru memahami seolah pulau-pulau di perbatasan Utara itu tidak diberi nama orang-orang lokal. Tidak. Tidak begitu.

Karena, orang Sangihe dan Talaud hakikinya telaten memberi nama-nama patokan geografis (toponim). Bukan saja untuk pulau-pulau dalam lingkungan kehidupannya, namun juga semua napo tempat penangkapan ikan¹⁷. Bahkan juga memberi nama untuk ‘kapling’ wilayah ulayatnya di laut dengan berpatokan pada titik fixed dan titik imajiner di darat atau benda langit.

Masyarakat Sangihe-Talaud-Sitaro adalah satu dari antara bangsa pelaut handal yang menurut kajian A.B. Lapian mampu mengembangkan budaya maritim yang tinggi. Di antaranya, dibuktikan dengan perbendaharaan jenis-jenis perahunya yang sampai 18 bentuk. Juga mengenal penanggalan bulan (lunar-calendar ), dengan 28 nama hari berbeda.

Karena itu, terasumsikan, penguasaan tempat-tempat di laut pasti cermat dilakukan. Terutama oleh masyarakat di desa-desa pesisir. Memang galib dalam konsep wilayah pantai orang SaTaS, semua pulau kecil, napo-napo maupun perairan laut sekitar pemukiman merupakan bagian utuh desa.

Penguasaan ruang ini dapat ditemui di pulau-pulau Nanusa (Talaud); juga di pulau-pulau kecil antara pulau Siau dan pulau Sangihe Besar. Pun pada beberapa desa di daratan pulau Sangihe Besar. Malah acap terjadi, sebuah pulau atau wilayah laut diklem oleh dua atau tiga kampung bersama-sama. Karena itu, konflik klem sumberdaya pesisir bisa meledak dan merebak. Itu sudah terjadi beberapa kali, misalnya antara penduduk pulau Para dan pulau Mahangetang. Jadi, perlu ditandaskan soal pulau-pulau belum bernama itu, yang dimaksud adalah belum adanya nama-nama peta atau nama kartografi resmi .

Ungtunglah terkait penamaan pulau-pulau itu, Departemen Dalam Negeri Indonesia telah mengirimkan edaran agar daerah-daerah kepulauan dapat memasukkan nama lokal pulau-pulau wilayahnya sebagai input nama peta resmi. Itu dilakukan sejak tahun 2003. Tahun ini memang dikenang sebagai tahun ‘kelam’ Indonesia kalah terhadap Malaysia dalam sengketa kepemilikan pulau Ligitan dan Sipadan di pengadilan International Court of Justice (ICJ), Jenewa, Swiss. Akhirnya, pada medio 2007 proses penamaan kartografi pulau-pulau Indonesia, termasuk pulau-pulau kawasan SaTaS, sudah tuntas dilakukan. Nama-nama pulau itu akan dikirim ke PBB bersama ribuan pulau Indonesia lain.

Berkaitan dengan posisi strategis pulau-pulau Kawasan SaTaS bagi Indonesia, almarhum John Rahasia, pejuang dan cendekiawan penggagas konsep Tagaroa, pernah berkelakar mengatakan, ‘’Bagi Indonesia bahkan pulau-pulau di Sangihe-Talaud-Sitaro lebih penting dibanding pulau Sulawesi dan Jawa,” ungkapnya.

Dia sengaja memancing orang bertanya. Dan, jika ditanya kenapa? Menurutnya, karena sudah kelaziman orang menyebut cakupan wilayah Indonesia secara praktis dalam formula geografis, ‘Dari Sabang sampai Merauke dan dari pulau Rote ke pulau Miangas’. Artinya, kalau empat titik patokan ini berubah, otomatis Indonesia berubah. Sebaliknya kalau pulau-pulau di dalamnya yang hilang, formula wilayah Indonesia akan tetap sama.

Jelas itu kelakar semata, namun menegaskan nilai penting kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro (SaTaS) dalam kesatuan wilayah Indonesia.

KEPENDUDUKAN

Di luar pulau tidak berpenghuni, 45 pulau lainnya sudah ditempati penduduk Sangihe-Talaud-Sitaro. Yaitu, 26 di Sangihe, 7 di Talaud dan 12 di Sitaro. Di antaranya, enam pulau utama, yaitu dengan luas antara 100 – 1000 Km2.¹⁸ Keenam pulau itu adalah Karakelang, Salibabu, Kabaruan, Sangihe Besar, Siau dan Taguladang.

Dari enam pulau berpenghuni itu, jika disusun peringkatan luasan daratnya, pulau Karakelang mempunyai daratan terluas, yaitu 1000,17 Km2. Tak heran pulau ini berjuluk ‘tanalawo’ atau ‘tanah besar. Dulu istilah ini pernah diberikan pada pulau Sangihe Besar. Untung kemudian peneliti dan penulis Alex Ulaen mengkoreksi salah kaprah ini.

Menyusul berada di peringkat dua adalah pulau Sangihe Besar (736,72 Km2). Sebelumnya, pulau ini dikira yang terbesar oleh jurutulis ekspedisi Ferdinand Magellan, Antonio Pigafetta dan misionaris D. Brilman. Bahkan dokumen Mededelingen 1912 memberinya julukan Tana Lawo. Namun sejak dulu pula, pulau Sangihe mendapat julukan ‘tampungan lawo’ atau ‘penampung besar’. Julukan terakhir ini awalnya identik dengan nama ‘kedatuan’ awal pulau Sangihe. Kini julukan ini pas dilabelkan pada pulau ini, karena memang punya ‘muatan’ penduduk yang jauh lebih besar dibanding 5 pulau utama SaTaS lainnya.

Sekadar memberi gambaran ihwal daya tampung penduduk pulau-pulau itu, Tabel 1.1. memberikan perian data penduduk awal yang diolah dari buku Viersen berjudul ‘’Karesidenan Manado” (1903). Angka-angkanya dibulatkan Viersen.

Khusus untuk Talaud diberi tanda asterik (*) karena memang pada uraian soal jumlah penduduk Talaud tidak diberikan Viersen, namun pada bagian lain dia sempat menyebut angka itu. Kemungkinan angka itu perkiraan Viersen semata.¹⁹

Dalam tulisannya itu, Viersen mengurai jumlah penduduk Sangihe-Talaud-Sitaro awal abad ke 20 (1903) adalah 114.000 bumiputra yang terbagi 90.000 jiwa di Sangihe dan 24.000 jiwa Talaud. Sedang golongan kulit putih, masing-masing 50 dan Cina 600 jiwa.

Dengan menghitung seksama angka-angka penduduk pulau-pulau pada Tabel 1.1. dapat diperoleh selisih sekitar 18.000 jiwa. Apakah itu jumlah penduduk di pulau-pulau kecil? Entahlah, tetapi rasanya jumlah itu terlalu banyak.

Angka jumlah penduduk yang lebih sahih nanti terperikan dalam buku misionaris Daniel Brilman Onze Zendingvelden: De Zending op de Sangi en Talaud Einlanden²⁰ (Ladang Pekabaran Injil: Kabar Injil di Kepulauan Sangi dan Talaud). Buku yang ditulis 1938 ini mengutip data jumlah penduduk hasil sensus Hindia Belanda tahun 1930. (Lihat datanya pada Tabel 1.2).

Sebagai bandingan diberikan pertumbuhan penduduk SaTaS pasca kemerdekaan Indonesia. Tabel 1.3. merincikan pertumbuhan penduduk pada beberapa tahun yang dikutip dari buku ‘’Nusa Utara dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan” karangan Alex Ulaen. Dari Tabel 1.3. itu terpapar pertumbuhan penduduk per dekade sejak tahun 1971 yang menunjukkan trend pertumbuhan yang sangat kecil, bahkan pada kasus pulau Siau terjadi pertumbuhan negatif. Penduduk pulau ini memang banyak yang hengkang ke beberapa daerah daratan pulau Sulawesi dan daerah lain Indonesia. Itu mungkin dapat menerangkan kenapa terjadi fenomena pertumbuhan negatif itu.

PEMERINTAHAN DULU KALA

Dari perspektif dinamika kependudukan, Tampungan Lawo atau Sangihe Besar pantas dicatat. Karena di pulau inilah sebagai akibat dinamika politik, sosial dan budaya penduduknya diduga sejak abad 15 muncul pemerintahan lokal/tradisional . Pertama kali, dibuktikan lewat catatan jurutulis Magellan tahun 1421, Antonio Pigaffeta. Di Sangihe, Pigafetta mencatat ada empat raja. Dua di Siau dan satu di Tagulandang. Tapi sumber sejarah tiga abad sesudahnya, hasil tulisan F. Valentijn yang datang ke Sangihe awal abad ke-18, menyebut awalnya hanya dua saja kerajaan di Sangihe, yaitu Tabukan dan Kalongan. Menurutnya, nanti kira-kira tahun 1670 muncul sembilan kerajaan di Sangihe, yaitu: Kerajaan Kendahe , Kerajaan Taruna, Kerajaan Kolongan, Kerajaan Manganitu, Kerajaan Kauhis, Kerajaan Limau, Kerajaan Tabukan, Kerajaan Sawang (Saban) dan Kerajaan Tamako.

Namun, kemudian kerajaan yang terakhir (Tamako) menjadi bagian Siau. Sementara, Raja Limau ditumpas pasukan kiriman Padtbrugge. Kerajaan ini hancur lebur. Dan, Sawang bergabung dengan Kerajaan Taruna dan Kerajaan Kolongan. Sedangkan Kauhis bergabung dengan Manganitu.

Pada tahun 1898 Kerajaan Kendahe dan Kerajaan Taruna digabung menjadi satu. Di dua wilayah inilah tahun 1919 Raja Soleman Ponto memerintah dengan pusatnya di Kota Tahuna kini. Artinya, pada tahun 1900-an tersisa empat kerajaan saja: Tabukan, Manganitu, Siau dan Kendahe-Taruna.

Terkait dengan hubungan keluar, dua kerajaan awal, Tabukan dan Kendahe di Sangihe Besar, kental mendapat pengaruh sistem kekuasaan di Sulu dan Mindanao (Filipina). Meski kalau ditelaah seksama semua silsilah raja-raja Sangihe-Talaud, Siau, Bawontehu (Manado) dan para keturunan Mokoduluduk lain praktis semua terkait kawin-mawin dengan para penguasa di Mindanao.

Sebuah karya sastra lisan (bansil) wilayah Tabukan membeberkan nama-nama kerajaan (yang diberi garis bawah) sekaligus raja-rajanya (ditebalkan hurufnya) yang pernah dikenal masyarakat Sangihe. Kutipan dari karya sastra khas bansil ini ditampilkan dalam ejaan asli van Ophuisen. Kata ’Soe‘ (atau dibaca ‘su’) berarti ‘di’. Kata, ‘’I” sebagai kata penunjuk orang. Taoe atau tau artinya orang atau anak.

‘’Soe Manaro i Laloda, Soe Wenang i Donangbala,

Soe Tahoelandang i Pako, Madolokang i Tamoengkoe.

Soe Siaoew i Mohonise, soe Pehe i Winsoelangi

Soe Tamako i Kakalang,

Soe Manganitu i Tolo, Mahoeboengan i Tompolioe,

Soe Tahoena i Woentoeang, Malahasang i Poeloentoembage,

Soe Kalongan i Tatehe taoe maka Tehe woba,

Soe Kendahe i Hioeng, Malinkaheng i Wagania,

Soe Talawide i Poeko, taoe Pepoekoliwoetang,

Soe Sawang i Rodoti, Welengang i Pontolawokang,

Soe Sahabe i Matali , Sohowang i Pangaloreloe

Soe Tawoekang i Hama, Rimpoelaeng i Woeateng

Soe Loemaoege i Taboei, Kaloesada i Ratoengboba

Soe Koema i Kolowoba

Soe Koeloehe i Makakoeheting soe Pako Woelele

Soe Manaloe i Loemampoe Tonggentoelang i Megenoe

Soe Moade I Kansile Manoewo I Ongkedio’’²¹

Sebelum disebut sebagai raja, pemimpin komunal mendapat gelar ‘datu’. Alex Ulaen menyebutkan dalam beberapa bukunya, kedatuan merupakan awal dari sistem kepemimpinan komunal (proto pemerintahan). Sistem ini pantas diduga sebagai pengaruh Islam yang tersebar dari Malaka (Melayu). Di Sangihe salah satu titik masuk Islam adalah dari Utara, yaitu Sulu dan Mindanao. Di Filipina, misalnya, Syarif Kabungsuan atau Syarif Muhammad, sang pembawa Islam di Sulu sekaligus dikenal sebagai pembentuk sistem kedatuan pertama di Maguindano Mindanao. Kata ‘datu’ merupakan kata Melayu lama. Islam awal dari wilayah Mindanao terkait dengan jaringan Persia.

Kerajaan Tabukan disebut merupakan kerajaan tertua di abad ke-15 di Sangihe dan Talaud.²² Meski menurut sebuah kajian yang diterbitkan Kyoto University,²³ sebelum itu sudah muncul beberapa kedatuan, baik di bawah pimpinan datu dan pemimpin yang bergelar kulano.

Sebelum kemunculan kedatuan di Tabukan, kajian Alex Ulaen et al menyebut kiprah awal Bowontehu yang terkait dengan tokoh sentral Mocoduludugh (Mokoduludut).²⁴ Wilayahnya meliputi pulau-pulau sekitar teluk Manado, pesisir Utara pantai Sulawesi Utara. Molibagu, Bentenan dan wilayah Ratahan.

Dalam catatan beberapa dokumen, rombongan pimpinan Mokoduludugh melakukan perjalanan dari Molibagu dan mengelilingi tempat-tempat di Bolaang Mongondow, Minahasa, lantas ke pulau Lembeh, dan kembali ke daerah sekitar kaki gunung api Lokon.

Kemudian rombongan itu mendiami tempat yang diberi nama Bentenan, dan akhirnya ke pulau Manaro (Manado Tua). Tempat akhir ini sering dikaitkan sebagai lokasi Kerajaan Bowontehu sampai pasca kedatangan pihak Portugis.

Seorang tokoh bernama Lokongbanua II, yang juga keturunan Mokodulut, tercatat pergi dari Bawontehu ke pulau Siau dan mendirikan Kerajaan Siau. H.B. Elias menyebut tahun pendiriannya adalah 1510. Kerajaan ini berpusat di kediaman Lokongbanua II di Kakutungan

Kerajaan Tabukan yang disebut merupakan bentuk kerajaan awal di kawasan SaTaS sering dikaitkan dengan kiprah dua tokoh, pertama Gumansalangi. Sedang, tokoh legendaris kedua bernama Makaampo Wawengehe.

Gumansalangi disebut sebagai tokoh yang mendirikan kedatuan Tampungan Lawo atau Tabukan antara tahun 1300-1350 yang wilayahnya meliputi Sangihe dan wilayah Filipina Selatan. Tokoh ini dikisahkan asalinya adalah pangeran dari seorang sultan di Mindanao Selatan.

Menurut cerita, pangeran Gumansalangi dihukum ayahnya dan dibuang dalam hutan. Di situ malah dia bertemu Sangiangasa atau Kondawulaeng, seorang puteri kayangan yang lantas jadi istrinya. Keduanya menunaikan hukuman dibuang dengan menaiki kendaraan gaib, seekor ular besar, ke tempat yang akan ditandakan dengan deru guntur dan kilatan petir silih berganti.

Setelah singgah di beberapa tempat di antaranya pulau dan gunung bagian Selatan SaTaS, yang disebut adalah Tagulandang dan Siau, akhirnya keduanya tiba di puncak gunung Sahendarumang.

Ketika berada di atas gunung Sahendaruman (di pulau Sangihe) keduanya mendengar guruh-gemuruh guntur dan singsing menyingsing petir. Itu adalah pertanda yang diberikan ayah Gumansalangi bahwa mereka sudah tiba di tujuan. Keduanya pun lantas turun ke pemukiman penduduk dan di sana Gumansalangi dijuluki sebagai Medellu (guntur) sedang Sangiangasa sebagai Sangiangkila (Puteri Kilat).

Datu Gumansalangi mempunyai dua anak, Melintangnusa dan Melikunusa. Melikunusa berlayar ke Selatan dan tiba di Mongondow. Dia mengawini Monongsangiang, putri Mongondow. Dan wafat di sana. Sebaliknya, Melintangnusa menggantikan ayahnya sebagai datu kedua (1350-1400). Dia banyak kali berkunjung ke Filipina Selatan dan bahkan meninggal di sana.

Kedatuan ini sepeninggal Gumansalangi dibagi menjadi dua, yaitu: Kedatuan Sahabe di bagian Utara dan Kedatuan Salurang di Selatan.

Tokoh kedua yang juga penting berkaitan dengan Tabukan adalah Makaampo Wawengehe. Penguasa kelahiran Rainis, Talaud, yang pada masa kanak-kanak ditinggal mati ayahnya. Dia kemudian diasuh di rumah dua pamannya di Salurang (Sangihe). Makaampo pada saat dewasa menyatukan kembali kedatuan Salurang dan Sahabe dan memerintah di sini antara 1530-1575. Daerahnya meliputi: Sahabe, Tabukan, Lapango, Kuma, Kuluhe, Manalu dan Salurang. Kerajaan ini masih eksis saat kedatangan bangsa-bangsa Barat (Portugis, Spanyol, Belanda) meski sudah diperintah generasi raja berikutnya.

Jika dicermati besaran wilayah kerajaan-kerajaan yang disebut-sebut tadi, jelas wilayahnya tidak seberapa luasnya. Misalnya, bila dibanding dengan wilayah kerajaan-kerajan kontinental atau kerajaan maritim besar. Namun realitas ini tidak sedikitpun meri-saukan Nico Makahanap^25,, peminat sejarah dan budaya SaTaS. Dia menyatakan, ‘’dibanding dengan kerajaan-kerajaan Eropa sezamannya yang kini masih bisa dilihat sisanya, seperti Liechten-stein, Monaco, Andora dan San Marino, wilayah kerajaan-kerajaan di Sangihe-Talaud jelas jauh lebih besar.”

Kerajaan-kerajaan di pulau Sangihe hingga permulaan abad ke-20 tercatat mencakup wila-yah pulau-pulau Talaud. Tidak terkecuali daratan besar tanalawo. pulau Karakelang, pernah terbagi menjadi bagian wilayah dari kerajaan Tabukan, kerajaan Manganitu, kerajaan Kendahe-Taruna, kerajaan Siau dan kerajaan Tagulandang.²⁶

Tercatat pula ada kerajaan yang ‘wilayahnya’ sampai ke bagian-bagian negara Filipina kini. Kendahe misalnya disebut-sebut dalam beberapa situs di Mindanao sebgai candahar mempunyai wilayah ke Mindanao. Kerajaan ini mula-mula merupakan bagian dari kerajaan Mindanau Tubis.

Adapun wilayah Kerajaan Kendahe setelah pisah dari Tubis meliputi Bahu, Talawid, Kendahe, Kolongan, Batuwukala dan pulau-pulau sekitarnya termasuk Kawio, Lipang, Miangas sampai sebagian Mindanau Selatan. Bagian yang di Mindanao merujuk pada data Valentijn adalah Coelamang, Daboe (Davao), Ijong, Maleyo, Catil dan Leheyne,

Meski demikian, penting digarisbawahi pada waktu lalu konsep kekuasaan tidaklah total dipahami sebagai kekuasaan kewilayahan dalam pemahaman kini.Kala itu, kekuasaan dominan terkait dengan kemampuan membentuk kekuatan bersenjata yang mobile demi merebut kendali atas perdagangan tenaga kerja budak dan monopoli atas produk-produk dagang lain²⁷. Sedang, kekuasaan menurut Evelyn Tan Cullamar dalam tulisannya ‘’Migration Across Sulawesi Sea” dibangun atas relasi orang atau tokoh lain. Aliansi politik dibangun dominan dengan kawin-mawin di antara para elit pemimpin.

Dalam sistem pemerintahan Kerajaan Tabukan, menurut dokumen dari Kerajaan Tabukan tahun 1927, jabatan setingkat di bawah raja adalah, jogugu. Sedang, di tingkat kampung ada pemimpin yang disebut kapitalaung (di Sangihe) atau apitalau (di Talaud) dan kapitalau (di Sitaro).

Menurut J. Makasangkil, kata capita atau kepala dalam bahasa Spanyol dan Porto, di kawasan SaTaS diartikan sebagai jabatan pemimpin orang banyak (lawo) atau pemimpin untuk sebuah ikatan (lawung= ikatan) atau lau (himpunan berbagai campuran). Jabatan ini diberikan pada pemuka yang karena kecakapannya mampu mengikat atau mempersatukan masyarakat sebagai satu kesatuan hukum; memelihara keutuhan serta adat.

Di bawah kapitalaung ada hukum mayor dan hukum. Di kampung juga ada jabatan yang menangani urusan pengadilan, yaitu disebut kapitan bisara, yaitu jaksa. Kewajibannya adalah menyampaikan dakwaan dan membawa terdakwa ke hadapan majelis pengadilan.

Untuk urusan mengadili dipilih seorang hukum mayor yang dilantik menjadi hulu hakim majelis, sedang raja, jogugu, kapitanglaung,hukum mayor serta hukum berlaku sebagai anggota majelis. Kemudian hari dokumen Belanda Mededelingen 1912 membeberkan kuasa pengadilan dipegang semata oleh raja dan penguasa kolonial.

Adapula jabatan yang secara khusus mengelola pelabuhan. Bergelar syahbandare. Pejabat ini mengatur lalu lintas masuk keluar kapal. Termasuk, menjemput tamu sekaligus menghadapi segala bahaya yang masuk via pelabuhan.

Jabatan syahbandar ini, pertama, pantas diduga merupakan pengaruh sistem pengelolaan pelabuhan yang diadopsi dari kerajaan-kerajaan Islam-Melayu, semacam Malaka yang memang paling terkenal dan menjadi patron perdagangan Nusantara sebelum kedatangan Portugis. Kata ini bisa saja diserap via Ternate di Tabukan.Pemakaian kata itu merupakan bukti kuat pengaruh jaringan dagang ke Malaka. Sebuah konferensi internasional memperingati 500 tahun hubungan historis Indonesia-Portugis pada tahun 2000 pernah menampilkan paper Uka Tjandrasasmita yang detil membedah ihwal perdagangan di pelabuhan-pelabuhan penting sebelum kedatangan Portugis di Goa (1498) dan Malaka (1511). Di dalam tulisan berjudul ’The Indonesian Harbour Cities and the Coming of the Portuguese” konsep syahbandar Malaka sempat diungkap.

Di samping jabatan penguasa pelabuhan itu, kerajaan juga mempunyai bala tentara yang biasanya dikepalai pangeran dan diberi gelar mayore labo atau mayor besar. Di bawahnya ada mayore (mayor), kapita (kapten), lutunani (letnan), ondore adidang (ajudan), aliparese (pembawa bendera), sariang mayore (sersan mayor), sariang dan kaparale (kopral).

Khusus dalam istana Tabukan ada jabatan kapitaratu (kepala rumah tangga istana) dan keneke (juru rasa makanan). Juga ada barisan dayang-dayang yang disebut gunde yang dikepalai pangantaseng. Sedang di tingkat kampung, ada jabatan hakim pemisah, mantri polisi, pemungut cukai, mandor jalan, mantri kerajaan dan ibu-bapa bagi rakyat.²⁸

Sedang di Kerajaan Siau ditemui struktur dan susunan (hirarki) pemerintahan yang secara garis besar serupa dengan yang di Tabukan. Kecuali, sejak tahun 1592, sekembali dari pengungsian di Ternate serta demi menghindari terulangnya serangan pasukan Mindanao sebelumnya, Raja Winsulangi melakukan reformasi pemerintahan.

H.B. Elias, ‘’Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia di Siau” mengurai langkah-langkah reformasi itu:Pertama, raja Winsulangi membentuk sebuah dewan pemerintahan tertinggi dengan nama Komolang Bubatong Datu (Majelis Kerajaan Siau). Anggotanya terdiri dari keluarga raja dan bangsawan namun juga keterwakilan tokoh-tokoh masyarakat terkemuka. Dewan dipimpin oleh Presiden Raja yang terus berhubungan dengan Raja dalam pemerintahan hari ke hari. Dewan ini berkewenangan bersidang menentukan dan mengangkat raja. Pada kasus Raja tidak ada dalam jangka lama atau berhalangan, dewan dapat mengambil inisiatif mengangkat Presiden Pengganti Raja. Ini hanya berlaku dalam keadaan genting dan jarang terjadi.

Dewan itu jelaslah menjadi sarana bagi rakyat untuk ikut serta dalam berbagai urusan pemerintahan. Memang Don Jeronimo Winsulangi berniat agar pemerintahan Siau jangan jadi despot dan penguasa tunggal. Karena dewan ini H.B. Elias menyatakan sifat kerajaan sudah konstitusionale monarchi meski sebenarnya itu akibat kebijakan pemerintahan Portugis.

Kedua, setelah berkonsultasi dengan orang-orang Spanyol raja membentuk pertahanan kerajaan, yaitu angkatan perang darat dan laut. Angkatan darat terdiri dari pasukan kompania, upase dan alabadiri. Kompania adalah tentara biasa, sedangkan upase adalah pengawal raja dan labadiri tentara pengawal istana. Pangkat-pangkatnya sama dengan yang ditemukan di Tabukan, dengan bahasa Porto atau Spanyol.

Sedang angkatan lautnya terdiri dari armada perahu perang bininta, konteng dan kora-kora.Angkatan laut dipimpin seorang laksamana, yang saat itu dijabat Laksamana Hengkeng u Naung yang terkenal karena penjelajahannya dari Filipina hingga Leok Buol dengan beberapa daerah tundukan dan wilayah sahabat. Bahkan pernah mengusir pasukan armada Makassar dari Bolaang Mongondow seperti pernah ditulis beberapa penulis Eopa dan H.M. Taulu. Tak heran H.B.Elias dalam bukunya juga menyebut Siau imperium dalam format kecil.

Ketiga, Raja menciptakan panji-panji atau bendera kerajaan. Warnanya secara khusus diturunkan dari dua warna tradisional dalam ritual Siau pada dewa laut (Mawendo) dan darat (Aditinggi), yaitu masing-masing warna merah dan putih. Dua warna ini bagi masyarakat Siau bersifat sakral.

Mungkin, karena itu perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mengusung simbol merah putih Indonesia dengan cepat dan konsisten direspon pejuang-pejuang Indonesia asal Siau yang menjadi partner Soekarno di PNI semacam G.E. Dauhan dan diteruskan para tokoh lain sesudahnya semacam Esly Salekede.

Panji-panji kerajaan Siau ciptaan Winsulangi itu, tampil dalam tiga ukuran dan bentuk. Semuanya disebut sebagai seka-saka. Bendera itu berwarna merah yang dikelilingi bis putih. Bendera ini dipakai terus sampai zaman Belanda. Karena bendera ini, suatu ketika Raja Jacob Ponto dibuang Belanda ke Cirebon. Maklum raja ini tidak mau menurunkan bendera berukuran 80x80 cm di depan istananya. Setelah itu pembuangannya, Belanda sama sekali melarang pengibaran bendera sejensi itu di Siau.

Meski demikian, angkatan perang Siau terus memakainya. Terbukti saat Raja L.N. Kansil yang berangkat ke Tahuna pada tahun 1923 untuk menghadiri perayaan jubelium perak (25 tahun) pemerintahan Ratu Wilhemina. Raja ini memakai bendera itu di perahu kora-koranya dan dengan megah memasuki pelabuhan Tahuna serta disambut secara resmi kala acara itu.

Keempat, urusan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada Jogugu, yang ketika itu dijabat D’Arras (Darras) yang juga adalah ketua presidenti raja. Perpaduan D’Arras dengan Hengkeng U Naung (atau Hengkengnaung) menghasilkan perluasan wilayah Siau dan penumpasan bajak-bajak laut Mindanao di Laut Sulawesi.

Kelima, supaya mendapat kemajuan yang cepat maka para putera kerajaan (Pangeran Batahi) disekolahkan di universitas di Manila di intramuros.

Adapun struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan di kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro secara umum dirangkum Steller dalam De Sangi Archipel dengan susunan meliputi jabatan-jabatan:

- Raja

Dibantu Bobato (rijksgroten) atau pembesar istana atau Dewan Raja atau

Presidenti Raja.

- Jogugu

- Presidenti Jogugu (tidak selalu ada)

- Kapten Laut

- Mayore Labo

- Hukum Mayore

- Sadaha Negeri

- Kapitan Bisara

- Sengaji

- Kumelaha

- Sawohi

- Sahbandar

- Marinyo Bisara

- Marinyo Bala

- Marinyo

Sekilas praktik pemerintahannya tidak mengacu pemisahan cabang-cabang kekuasaan atau trias politica, namun mencampurkan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Meskipun demikian mulai ada pelibatan rakyat dalam kontrol kekuasaan yaitu dalam badan atau dewan raja yang memberi masukan bahkan mengontrol raja. Kontrol itu sangat disadari di Siau sejak Raja Winsulangi. Bahkan di Kerajaan Kendahe pernah pemilihan Raja Makaado (1773-1792) dilakukan lewat pemilihan langsung dan demokratis oleh rakyat.

Negara juga diperlengkapi aparatus militer detil, yaitu angkatan darat dan laut. Dua angkatan ini jelas terkait dengan kebutuhan keamanan dan pertahanan dari berbagai ancaman zaman itu , sekaligus menjadi bukti orientasi maritim kala itu.

PEMERINTAHAN MODERN

Sekian lama dalam kurun pemerintahan kolonial Belanda, kepulauan Sangihe dan kepulauan Talaud tergabung dalam satu administrasi pemerintahan. Yaitu, sejak perjanjian 1677 sampai pasca bubarnya VOC tahun 1800 kawasan ini berada di bawah kesultanan Ternate. Namun kekuasaan tidak efektif diselenggarakan dan raja-raja lokal-lah yang justru berkuasa.

Kemudian pada tahun 1825 kawasan SaTaS masuk dalam wilayah Karesidenan Manado, meski masih dalam lingkungan gubernemen Ternate. Nantilah pada tahun 1859 keresidenan Manado dipisahkan dari administrasi gubernur Maluku. Di dalam struktur baru pemerintahan ini Sangihe-Talaud-Sitaro menjadi satu afdeeling yang dibagi ke dalam dua onderafdeeling, yaitu: Siau-Tagulandang dan Talaud.

Brilman mencatat tahun 1882 seorang kontrolir pernah ditempatkan di Tabukan. Namun tahun 1903 pemerintahan atas pulau-pulau kawasan ini diserahkan kepada seorang asisten residen. Dan nanti tahun 1911 seluruh kawasan ini dibagi dalam dua onderafdeling, yaitu untuk wilayah Sangihe dan Talaud.

Secara khusus di Talaud kontrak ditandatangani raja-raja Sangihe November 1899 dengan Residen Manado E.J. Jelesma yang disahkan Surat Keputusan gubernemen 1 April 1902. Kontrak itu menguatkan wilayah-wilayah tradisional jogugu Talaud, yaitu Lirung, Moronge, Salibabu, Kiama, Beo, Essang, Banada, Amat dan Rainis, termasuk daerah Raja Tabukan. Ini ditandatangani Jellesma dengan Raja Tabukan David Sarapil.

Terkait dengan itu pantas disebutkan terjadi pembangkangan Raja Manee dan dilanjutkan Raja Larenggam. Keduanya merasa dirinya adalah raja , namun dalam kebijakan Belanda dipandang sebagai kejoguguan Tabukan semata. Raja Larenggam mempertahankan harga dirinya sebagai seorang raja independen dengan mengorbankan nyawanya. Sementara itu, pulau-pulau Nanusa, termasuk Miangas, dimasukkan daerah Kerajaan Taruna sebagaimana kontrak dengan Salmon Dumalang, Raja Taruna, 22 November 1899. Adapun daerah Tarun dan Niampak adalah daerah Kerajaan Manganitu yang dikukuhkan kontrak dengan Raja Mocodompis pada 22 November 1899. Lantas kontrak 25 November 1899 dengan Raja Siau Manalong Dulang Kansil mengatur Kabaruan dan Taduwale termasuk daerah Siau. Dan, akhirnya, kontrak dengan Raja Tagulandang, Salmon Bawole, Pulutan dan Daran terhitung daerah Tagulandang.

Tahun 1911 pemerintah Hindia Belanda menerapkan dua onderafdeeling di kawasan SaTaS, yaitu onderafdeling Sangihe dan onderafdeling Talaud. Keputusan itu merupakan permintaan para jogugu dan presiden jogugu di Talaud yang disetujui Residen Manado Ph. J. van Marle. Kemudian dikukuhkan besluit gubernemen nomor 11, tanggal 13 April 1911.

Sebagai tindak lanjutnya ditempatkan seorang controleur di Lirung. Sejak itu wilayah Talaud sebagai wilayah raja-raja Sangihe terputus.

Tulisan Elly E. Lasut, ‘Meniti Ombak, Menantang Bayu’ (2007) menyebut empat tahun sesudahnya, yaitu pada 18 Februari 1915, Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan keputusan nomor 18 yang intinya menetapkan kepulauan Talaud menjadi Kerajaan Talaud. Dengan kuasa pemerintahan, pada awalnya, berada di bawah raad van jogugus (Dewan Jogugu-Jogugu) serta dipandu controleur Belanda.

Pemerintahan Dewan Jogugu ini berakhir tahun 1921 dengan diangkatnya J.S. Tamawiwij (sebelumnya Jogugu Karakelang Utara di Beo) menjadi Raja Talaud tanggal 31 Agustus 1921. Menurut Max Maanema jabatan Raja Talaud itu masih terus diakui beberapa waktu setelah kemerdekaan. Tahun 1954, misalnya, gubernur Sulawesi Lanto Daeng Pasewang saat datang ke Lirung masih diterima oleh Raja Binilang.

Hikayat raja-raja Sangihe yang sebagian sudah disebut terlalu panjang untuk diurai detil keseluruhannya dalam tulisan ini. Para peminat bisa mengacu pada hasil-hasil penelitian yang pernah dikumpulkan peneliti dari Kyoto University, Mindanao University dan Universitas Sam Ratulangi.

Pemerintahan selama masa pendudukan Jepang tidak juga diurai di sini, karena masanya yang singkat. Yang sekadar pantas diurai di sini adalah nama jabatan raja diganti jabatan yang disebut syunco, sedang jogugu diganti gunco. Dalam masa ini beberapa raja dipancung Jepang karena melawan penguasa Timur Raya itu. Di antaranya, Christian Ponto yang menolak membayar pajak ke Jepang. Raja ini merasa aneh Jepang sebagai pendatang malah memintanya membayar pajak.

Pasca kemerdekaan Indonesia yaitu pada masa pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) SaTaS masuk ke wilayah Negara Indonesia Timur. Kala itu diperintah kepala distrik, yaitu W. Sarapil, namun yang kemudian digantikan oleh B.J. Medellu sebagai kepala distrik 1949-1950, berhubung Sarapil terpilih sebagai senator pemerintah Negara Indonesia Timur. Yang harus ditegaskan bahwa meski sudah ada kepala distrik, namun kekuasaan raja-raja terus difungsikan pada posisinya. Kepala distrik itu sekadar berfungsi layaknya controleur semata.

Sejak dekade 1950-an kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro ini secara administratif terhimpun dalam satu daerah otonom. Kemudian sebagaimana diatur Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi menjadi kabupaten hingga 2002. Pasca bergulirnya reformasi, sejak 2002 kawasan SaTaS ini resmi dibagi dua, dan pada tahun 2007 malah menjadi tiga daerah administratif otonom setara dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Utara.

TELAAH NAMA

Nama Sangihe diucapkan sebagai ‘Sangihe’ pada naskah lama Viersen. Namun disebut ‘Sangi’, pada tulisan Graafland dan ulasan sejarahwan F.S. Watuseke. Kemudian disebut ‘Sangihe’ pasca Indonesia merdeka dan ‘Sangil’ di Filipina.

Nama-nama itu sebenarnya sama saja. Sekadar berbeda karena penyesuaian pengucapannya dari waktu ke waktu. Dapat diajukan di sini kata awalnya adalah ‘sangi’ yang diucapkan ‘sangih’. Namun karena ciri kata-kata bahasa Sangihe digolongkan sebagai vokalis, yaitu kata-kata akan diberi bunyi hidup di belakangnya. Kecuali pada bunyi ‘n’ yang malah dibunyikan menjadi ‘ng’.Maka, kata ‘sangih’ berubah jadi ‘sangihe’.

Kebetulan banyak kata berakhiran ‘he’ cenderung dibaca bunyi ‘r’ (contohnya Kendahe, dibaca ‘ken-dar’ dan Batulewehe dibaca ba-tu-le-wer, juga dalam dokumen lama terdapat nama tempat Kuluhe, yaitu ku-lur). Maka Sangihe pun dibaca ‘Sa-ngir’.

Soalnya, bagaimana harus menerangkan mengapa kelompok Sangihe di Filipina yang 5 abad meninggalkan pulau Sangihe dan menyebut diri mereka sebagai orang ‘Sangil’?.

Sekali lagi pendekatan fonologi dipakai untuk memecahkan pertanyaan ini. Menurut Kenneth Marryott, ahli bahasa Sangihe di Summer Institute yang mendirikan pusat bahasa Sangihe di General Santos Filipina, salah satu keunikan bunyi bahasa Sangihe adalah dimiliki dua bunyi ‘l”. Yang pertama, adalah bunyi ’l’ biasa seperti pada kata Sangihe pulu (gila). Dalam bahasa Indonesia misalnya pada kata ‘sepuluh’.

Yang kedua adalah bunyi retrofleks yang diucapkan mirip bunyi ‘r’ dan ‘l’ yang diucapkan bersama-sama seperti pada kata ‘pulu’ yang lain yang dibaca ‘pu u’ yang berarti ‘gagang pisau’ atau ‘getah’. Ini sudah cukup untuk menerangkan bagaimana bunyi ‘sa-ngir’ berubah menjadi ‘sa-ngil’ di Filipina.

Kata asal ‘Sangi’ atau ‘’Sangih” tadi berarti ‘tangis’. Beberapa penulis Eropa menguraikan nama itu dihubungkan dengan musibah ‘banjir besar’ di kawasan ini. Pantas diduga yang dimaksud adalah bencana tsunami karena pergerakan tektonik dan tenggelamlah sebagian daratan penghubung pulau Sulawesi dan Mindanao yang pernah diurai beberapa geolog, di antaranya, yang pernah dikutip dalam tulisan Nico Makahanap²⁹.

Cerita menyebutkan sesudah proses tenggelamnya daratan SaTaS yang tinggal hanyalah puncak gunung-gunungnya yang kini dikenal sebagai pulau-pulau Sangihe dan Talaud.³⁰ Terkait dengan tenggelamnya sebagian daratan, Riedel dan Steller mengumpulkan banyak cerita rakyat di Minahasa dan Sangihe-Talaud-Sitaro yang berisi kisah soal semacam itu.

Dugaan tenggelamnya pulau atau daratan disamping merupakan analisis tektonik dan geologis semacam yang dapat dilihat pada uraian beberapa tulisan John Katili, namun rujukan lain yang bisa diacu, yaitu kisah lisan kejadian-kejadian serupa yang pernah terjadi di wilayah SaTaS, yaitu kejadian tenggelamnya Maselihe (ibukota kerajaan Kendar) di Timur pulau Sangihe. Kejadian dasyat itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Sjam Sjah Alam (Syamsu Alam atau juga Samansialang) tahun 1711.

Sedang, cerita lain datang dari kalangan puak Bantik yang kini tersebar di berbagai tempat di daratan Sulawesi Utara. Yaitu, kisah tenggelamnya pulau Bantik Panamburan yang pantas diduga berada tepat di daerah terjadinya subduksi ujung piringan Sangihe dan Halmahera yang dekat Talaud kini.

Karena pulau yang tenggelam itu, puak Bantik tersebar di berbagai penjuru jazirah Sulawesi. Yang paling dekat berada di beberapa desa Bantik di Beo (Talaud). Desa-desa Bantik sejenis dapat pula ditemui di wilayah Bolaang Mongondow, Minahasa Utara dan terutama paling banyak di dalam Kota Manado.

Alkisah pasca kejadian itu, diceritakan penduduk yang selamat dari musibah alam itu terlibat dalam perkabungan dengan raungan dan lengkingan tangis (sangih dan sumangih). Akhirnya peristiwa itu menghasilkan nama khas kelompok orang hingga kini.³¹

Meski diyakini nama Sangihe sudah lama dipakai, namun kata asal nama ‘Sangihe’ secara tertulis pertama ditemukan dalam laporan ekspedisi pelayaran laut Magelhaan dalam ruas perjalanan Matan-Tidore 23 April dan 8 November 1521. Yaitu kata ‘Sanguin’ sebagai nama pulau. Sebagaimana catatan Antonio Pigaffeta³².

Namun sebelum petualangan samudera bangsa-bangsa Barat itu, pelaut-pelaut handal Cina sudah mencatatkan nama-nama pulau kawasan ini dalam peta panduan perjalanan laut. Contohnya, dilakukan jurutulis Laksamana Cheng Ho (Zheng He), bernama Ma Huan (1421) dalam karyanya Ying-yai Sheng Lan atau ‘’Survei Menyeluruh Pesisir Samudera” (1433).

Gavin Menzies (2005) menuduh peta-peta acuan para pelayar besar Barat semacam Diaz, Columbus, Magellan, dan Tasman mungkin adalah jiplakan Portugis atas peta Cina. Dia menduga penjiplakan itu merupakan hasil kerja kelompok ahli yang dikumpulkan Henry Sang Navigator. Tokoh ini dalam sejarah Eropa terkenal karena mengumpulkan berbagai ahli (perbintangan, perkapalan, ilmu bumi dan ahli peta) untuk mendukung rencana ambisiusnya mencari wilayah-wilayah baru yang menjanjikan kekayaan melimpah.

Menzies berani menggugat pihak Barat bukanlah pihak yang menemukan berbagai dunia baru, semacam Benua Amerika dan Australia termasuk Antartika, karena wilayah-wilayah itu sudah ditemukan jauh kala para pelaut ulung Cina, khususnya pada zaman Dinasti Tang dan Ming, lebih khusus lagi pada dinasti Ming zaman kaisar Zhu Di.³³

TALAUD DAN PERDEBATAN MAJAPAHIT

Sedang kata ‘Talaud’ disebut-sebut diturunkan dari kata ‘malaude’ yang berarti ‘tak jauh dari laut’. Kata ini muncul secara `tertulis pertama dalam catatan ekspedisi Loyasa 1537, yaitu kata ‘Talao’. Sebelumnya pada catatan Pigaffeta yang muncul adalah nama-nama pulau di Talaud. Begitupun pada catatan Ma Huan.

Dulu nama lain Talaud yang disebut-sebut adalah talloda atau , taroda, atau talauda^34. Karena kata terakhir ini maka dihubungkan Muhammad Yamin dengan kata uda dalam naskah sastra kakawin Mpu Prapanca Nagara Kertagama yang diterjemahkan awalnya oleh Pigeaud.

Namun dalam beberapa kajian terbaru oleh Sollewijn Gelpke dan Christian Pelras penafsiran uda makadraya semacam itu harus buyar. Buku kajian pemerintahan Majapahit penulis Indonesia paling mutakhir pun tidak memasukkan Talaud dalam cakupan wilayah dudukan Majapahit.³⁵

Meski demikian, kehadiran gong atau bonang berpencu serupa yang dipakai sebagai alat musik di Sangihe dan Talaud pantas dikaji dan diberi penjelasan. Karena gong-gong berpencu semacam itu dilaporkan di Kalimantan resmi sebagai bukti fisik kekuasaan Majapahit.

Di Sangihe gong semacam itu dalam catatan Brilman pada abad ke-19 sampai 1930-an masih dimainkan. Biasanya digabungkan membentuk sebuah orkestrasi gong kecil dan besar yang dipadu dengan tetabuhan tambur menjadi orkestrasi yang lazim disebut sebagai kulintang.

Berikut gambarang Brilman tentang kulintang gong itu dalam bukunya yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh GMIST Kabar Baik Di Bibir Pasifik: ‘’Dalam lapangan terbuka yang besar dikelilingi oleh pagar penonton yang banyak, beberapa peserta mengambil tempat duduk di tanah dengan beberapa alat musik pukul. Sebuah gong besar dengan garis tengah kira-kira 70 centimeter digantung di sekitar tempat itu dan tiga buah gong yang lebih kecil dengan garis tengah sekitar dua puluh lima centimeter, semuanya berbeda nadanya, dengan lubangnya menghadap ke bawah, ditempatkan di atas tali-tali yang direntangkan pada suatu bingkai, beberapa centimeter di atas tanah.

Selanjutnya ada beberapa genderang, baik yang berbentuk tabung maupun kerucut, keduanya dibentangkan kulit kambing yang kering. Pemain ketiga gong yang memimpin keseluruhannya dan sesuai dengan irama yang diberikannya, maka gong besar, kerapkali berselang dua detik memperdengarkan nada berat oleh pukulan kayu yang terbungkus. Pukulan genderang yang cepat, namun disesuaikan dengan irama gong kecil, sehingga keseluruhannya mengikuti irama tertentu.”

Orkestrasi ini ditemui di wilayah kawasan SaTaS, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara (Bentenan) maupun Mindanao (Filipina). Kulintang ini mesti dibedakan dengan alat musik dengan nama sama namun yang terbuat dari kayu. Konon kolintang kayu ini sekadar pengganti alat musik orgel gereja yang rusak di Tomohon. Meski, dalam catatan hal itu dihubungkan sebagai hasil modifikasi seniman, Nelwan Katuuk tahun 1940-an.³⁶

Gong itu merupakan barang pergaulan dan persembahan para elit. Khusus gong berpencu dipercaya terkait dengan perjalanan elit di armada Majapahit.³⁷ Sedang gong tidak berpencu berasal dari Cina.

Salah satu bukti tertulis tentang pemberian gong³⁸ di antara para raja zaman dahulu tercantum jelas pada perjanjian 8 November 1677 antara raja-raja Ternate, Siau, Bolaang, dan Kaidipang pasca pengeroyokan kerajaan Siau yang dipandu Kompeni Belanda.³⁹

Apakah alat musik gong itu di SaTaS masuk lewat Filipina yang mendapatkannya dari pulau sekitar semacam Sumatera dan Borneo atau dari negara-negara sahabat Majapahit di daratan Asia? Ataukah malah masuk ke SaTaS dan Filipina via Ternate yang merupakan wilayah dudukan Majapahit? Semua perlu dikuak .

Buku ini cenderung menduga-nya masuk dari Ternate. Karena alat musik itu merupakan bagian dari perlengkapan aba-aba komando para pendayung kapal kora-kora dulu.⁴⁰

Terlepas dari kaitannya dengan Majapahit, di kawasan SaTaS kehadiran orang Jawa (Islam) sekurangnya bisa ditunjuk ke tahun 1679 saat pasukan Jawa bergabung dengan pasukan Kerajaan Limau melawan aksi pemusnahan tanaman rempah di pulau Sangihe (cengkih dan pala). Mereka datang via Ternate.

Ada juga nama julukan lain bagi Talaud, yaitu Porodisa. Kata ini sering dikaitkan dengan kata paraiso (Spanyol) yang berarti sorga. Namun pada catatan lain nama itu merupakan bahasa sasahara, yaitu bahasa perlambangan khusus dipakai di laut serta untuk ekspresi sastra orang Sangihe-Talaud-Sitaro.

Raymond Tingginehe punya uraian lain soal nama julukan itu . Menurutnya, porodisa bukan kata serapan asing tapi kata asli Talaud semata, poro artinya ‘’pancung atau potong” dan dissa artinya ‘’hantam dan hancurkan”. Menurutnya, kata itu adalah kata komando saat perlawanan memerangi bajak laut Mindanao. Sedang pada bagian lain Tingginehe juga menyebut kata itu pernah menjadi nama seorang raja di kepulauan Talaud.⁴¹

Nilai penting Talaud di kawasan SaTaS adalah pengungkapan hasil kajian Peter Bellwood tentang kebudayaan Talaud zaman prasejarah 6000 tahun lalu.Manusia pertama kawasan SaTaS dalam kajian Bellwod terbukti berada di Talaud 6000 tahun lalu. Itu berdasarkan penggalian bukti-bukti fisik gerabah dan berbagai perhiasan serta alat batu lain di Liang Tuwo Manee, pulau Karakelang. Namun kajian arkeologi lain yang dilakukan oleh Daud Tanudirjo yang lebih Mutakhir (1995) menancapkan patok waktu yang jauh lebih ke belakang dari kajian Bellwood, yaitu 30.000 -21.000 tahun lalu.⁴²

Kelompok manusia awal itu dapat diduga merupakan gelombang awal manusia yang datang dari daratan Mindanao, Filipina. Karena demikianlah rute perjalanan manusia awal Asia dari Cina bagian Selatan ke Indonesia. Lantas menyebar ke Melanesia, Polinesia dan Mikronesia yang pernah diurai banyak ahli, di antaranya Peter Bellwood dan John Suggs.

Talaud juga menjadi titik penting perkembangan kebudayaan logam Nusantara 1000 - 100 tahun sebelum Masehi. Tepatnya berlokasi di Liang Buidane, pulau Salibabu. Di tempat ini selain ditemukan bentuk-bentuk tembikar khas budaya Buidane, yang menjadi penanda kebudayaan Talaud selama satu millenium sebelum masehi. Di tempat ini dibuat cetakan-cetakan logam di antaranya pembuatan kapak. Jadi tidak benar simpulan catatan Sydney Hickson bahwa kebudayaan SaTaS seolah melompat ke kebudayaan kayu.

Selain uraian asal nama tadi, secara etimologis masih ada lagi dua kata asal nama Sangihe-Talaud itu. Yaitu, kata Sangihe disebut-sebut diturunkan dari penggalan kata sang dan ihe yang artinya sama dengan ‘Sang Air’. Sedang kata ‘Talaud’ dari Tau dan Laude mempunyai arti pelaut atau navigator.⁴³ Meski demikian tidak ada rincian sejauh ini apakah ada hubungan antara Talaud dengan suku-suku laut atau sea gypsies di Mindanao semacam Orang Laut, Orang Sama, Orang Rawa, Bajaus, Lutaos dan Samal.

Namun demikian, ada peneliti yang menghubungkan kata Sangihe dengan kata Belanda zanger(penyanyi). Memang benar orang-orang Sangihe dikenal suka nyanyi dan kaya akan berbagai ragam musik vokal, tapi penghubungan arti nama dengan kata Belanda itu jelas mengada-ada, karena entitas Sangihe-Talaud-Sitaro sudah lama ada jauh sebelum kedatangan Belanda. Bahkan kehadirannya dipatok sejak zaman pra-sejarah 30.000-21.000 tahun lalu.

Adapun soal nama Siau akan disinggung pada posting Nusa Utara Kancah Bangsa-bangsa.

Catatan Kaki:

¹Kawasan diartikan sebagai batasan ruang yang terdiri dari beberapa daerah yang secara administratif otonom namun dalam rangka strategi pembangunan dirangkum dalam satu platform karena kesamaan ciri kewilayahan serta kepentingan pembangunan .

² Kata nama tempat (toponim) Tahuna dipakai untuk merujuk pada nama Kota Bandar yang adalah ibukota Kabupaten Sangihe, sedang kata Taruna untuk nama kerajaan

³ Jacobs, Hubert, 1992, The Insular Kingdom of Siau Under Portuguese and Spanish Impact, 16 and 17 Centuries, Regions and Regional Development in The Malay-Indonesia World, 6 European Colloquim On Indonesian and Malay Studies (ECIMS), Otto Harrassowitz, Wiesbaden.

⁴De Zelfbestuurende Landschappen Tahoelandang, Siaoe, Taboekan (Ten Rechte Tawoekan), Kandhar-Taroena (Ten Rechte Kendahe-Tahoena) En Manganitoe”, Mededelingen, 1912.

⁵ Kajian atas data berita media dan laporan kurun 1980-an.

⁶Kajian laporan media dan berbagai laporan dekade 1990-an.

⁷Tiga unit administrasi setingkat kabupaten ini di buku ini disingkat jadi SaTaS. Kata yang dibaca dari depan dan belakang tetap demikian bunyinya. Dua huruf ‘a’ sekadar pembentuk bunyi semata, dan yang utama adalah STS (Sangihe, Talaud dan Sitaro atau sebaliknya). Ketiganya harus diberi huruf kapital, artinya sama-sama setara dipentingkan.

⁸ Teguh, Herman, et.al, Juli 2006, ’Pulau Karakelang Surga Kecil Keanekaragaman Hayati Talaud”, Bird Life Indonesia.

⁹Dibahas nanti pada bab enam

¹⁰ Kata ‘Napo’ adalah dangkalan pada area laut tertentu yang terjadi akibat munculnya hamparan karang di dasar laut. Bandingkan, Kamus Sangirees-Nederlands Woordenboek K.G.F. Steller dan W.E. Aebersold: ‘’Napo: Ondiepte (de rotsbodem of ‘n rif)”.

¹¹ Bellwood, Peter, 1976, Archeological Research in Minahasa and The Talaud Islands, Northeastern Indonesia, Asian Perspective, XIX (2)

^12.Hengkin, Louis, Richard Crawford Pugh, Oscar Schachter dan Hans Smit, 1993, International Law Cases and Materials, West Publishing Co., Minnesota.

¹³ Indroyono Soesilo dan Budiman, 2002, Iptek Untuk Laut Indonesia, LISPI; Jakarta dan laporan Earth Watch CSIRO.

¹⁴ Berita Berkala Vulkanologi Edisi Khusus No. 187 Tahun 1992, Direktorat Vulkanologi Departemen Pertambangan dan Energi.

¹⁵ Teguh, op. cit.

¹⁷ Ulaen,Alex,2003, Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga Ke Daerah Perbatasan, Sinar Harapan; Akamichi, Tomoya dan Eddy Mantjoro, 1996, Sea Tenure and Its Transformation in the Sangihe Island of North Sulawesi, Indonesia: The Seke Purse-Seine Fishery, SENRI Ethnological Studies 42. Thufail, Fadjar Ibnu, 1997, Negotiating Tradition The Cultural Politics of Seke Fishing In Sangihe, Indonesia, Thesis, University Of New Jersey.

¹⁶ Kaligis, O.C., 2003, Sengketa Sipadan Ligitan Mengapa Kita Kalah, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.

¹⁸ Kriteria luasan <>2dalam pemahaman Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan digolongkan pulau kecil. Artinya, semua pulau di wilayah SaTal masuk kategori pulau kecil.

¹⁹ Data jumlah penduduk yang lebih awal untuk pulau-pulau tertentu bisa ditemukan, misalnya uraiannya untuk pulau Siau dalam dokumen Jesuit sebagaimana diurai Hubert Jacobs di abad 17 antara 3 hingga 7 ribu, masing pertumbuhannya tahun 1588, 2.400; tahun 1612, 3000; tahun 1631, 7000, tahun 1645, 3.000 dan tahun 1676 5.500 jiwa.

²⁰ Diterjemahkan tim GMIST menjadi Kabar Baik Di Bibir Pasifik, GMIST-Sinar Harapan, Jakarta, 2000

²¹Paparang, Sem Dalope, 1927, Peri hal Kampongwezen dan Kampongbestuur dehoeloe dan sekarang dalam keradjaan Tabukan.

²² Paparang, ibid.

²³ Hayase, Shinzo, Dominggo Non dan Alex Ulaen, 1998, Silsilas/Tarsilas (Genealogies) and Historical Narratives In Sarangani Bay and Davao Gulf Regions, South Mindanao, Philippines, And Sangihe Talaud Islands, North Sulawesi, Indonesia, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Kyoto.

²⁴Mokoduludugh juga disebut-sebut sebagai para pemimpin pemukim awal wilayah Bolaang Mongondow, lihat Dunnebier, W, 1984, Raja-Raja Bolaang Mongondow, Intan Press, Surabaya.

²⁵Makahanap, Nico R, 1985, Mengenal Kepulauan Sangihe-Talaud, Yayasan Pelestarian Budaya Sangihe-Talaud, Jakarta.

²⁶ Lihat peta dalam ‘’Mededelingen Van Het Bureau Voor De Bestuurzaken Der Buitenbezittingen van het Departement van Binnenlandsch-Bestuur”, 1912.

²⁷ Andaya, Barbara Watson, 1993, Cash cropping and Upstream-Downstream Tensions: The Case of Jambi in The Seventeenth and Eighteenth Centuries. Dalam ‘’The Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power and Belief, Anthony Reid (ed). Cornell University Press, Ithaca and London.

²⁸. Paparang, op. cit

²⁹ Makahanap, op. cit

³⁰.Makahanap ibid, yang mengutip Encyclopaedia van Nederlandsch oost-Indie, Nyhoff/Brull, Leiden Den Haag 1917.

³¹Graafland, N, 1991, Minahasa Negeri, Rakyat dan Budayanya, Grafiti untuk Yayasan Parahita, Jakarta, 1991. Ini adalah terjemahan kedua yang pernah dipublikasikan atas karya asli berbahasa Belanda ‘’De Minahasa: Haar verleden en haar tegenwoordige toestand’’, M.Wyt& Zonen, Roterdam, 1869

³² Ulaen, op cit

³³ Menzies, Galvin, 2007, ’1421 Saat China Menemukan Dunia’, Alvabet, Jakarta.

³⁴Snelddon, J.N., 1984, ‘ Proto- Sangiric and The Sangiric Languages’’, The Australian National University.

^35. Kawuryan, Megandaru W., 2006, Tata Pemerintahan Negara Kertagama Kraton Majapahit, Panji Pustaka, Jakarta.

³⁶ Wenas, Jessy, 2007, Sejarah & Kebudayaan Minahasa, Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, Jakarta.

^37. Bramantyo, Triyono ‘’Diseminasi Musik Barat di Timur’’, Yayasan Untuk Indonesia, Yogyakarta, 2004 yang mengutip Hood Mantle ‘’Indonesia (Bagian I No. 1-4)’’ dalam The Grove Dictionary of Music and Musicians, Stanley Sadie (ed) Vol 9 Macmillan PublisherLtd, London.

³⁸ Speelbekkens. Stapel, F.W, 1955, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum, Martinus Nijhoff.

³⁹. Stapel, Ibid

⁴⁰ Alwi, Des, 2005, Sejarah Maluku: Banda Naira, Ternate, Tidore dan Ambon, Dian Rakyat, Jakarta.

⁴¹ Tingginehe, Raymond R., et al, 1987, Sastra Lisan Talaud, Laporan Hasil Proyek Penelitian Bahasa Dan Sastra, Manado.

^42.Laporan Penelitian Arkeologi Nomor 18 Tahun 2006, Jurnal Hasil Kajian Balai Arkeologi Manado.

⁴³Hayase, et. al, op.cit

Nusa Utara Kancah Bangsa-bangsa

2008-07-13T06:04:00.000+08:00

KAWASAN Sangihe-Talaud-Sitaro di masa kolonial Belanda lazim disebut sebagai ‘noorder-einlanden’. Harafiahnya berarti, pulau-pulau lebih Utara namun lebih populer diterjemahkan sebagai ‘Nusa Utara’.

Kutipan dari buku Viersen dalam bahasa Melayu berjudul ‘’Karesidenan Manado” (1903) dipilih berikut ini untuk memberi kesaksian soal itu: ‘’Adapon maka poelau-poelau Sangir dan Talaoet doedoek pada pihak Timoer laoet Minahasa. Masa keperintahan Kompeni Hindia Nederland maka poelau-poelau itoe diseboet: Poelau-poelau yang doedoeknja lebih ke Utara.”

Istilah noorder-einlanden atau Nusa Utara itu kini (2007) jelas sudah terhitung berusia 340 tahun. Awal kemunculannya terkait dengan perjalanan Gubernur Maluku Robertus Padtbrugge 16 Agustus hingga 25 Desember 1677, sebagaimana laporan, ‘Het Journaal van Padtbrugge’s Reis naar Noord-Celebes en de Noorder-eilanden’ (Jurnal Perjalanan Padtbrugge Ke Sulawesi Utara dan Pulau-pulau Lebih Utara). Perjalanan pejabat kompeni ini jelas bukan perjalanan dinas biasa. Karena perjalanan paduka ini membawa armada perang lengkap. Artinya, terselip dalamnya persiapan perang atau sekurangnya niat dan agenda kekerasan tertentu.

Perjalanan Padtbrugge ke Nusa Utara secara khusus mengandung maksud membuat para penguasa Nusa Utara mensinkronkan diri dengan: (1). Kepentingan geopolitik Belanda, dan (2). Kepentingan ekonomi monopoli dagang rempah-rempah kompeni Belanda.

Dari perspektif sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia, dan seterusnya ke masa Indonesia merdeka, perjalanan itu sangat penting, karena adalah awal konsolidasi wilayah yang nanti dimanfaatkan sebagai ruang penunjang kepentingan ekonomi rempah VOC di Maluku. Sesudah itu, sejarah mengisahkan wilayah itu dialihkan jadi wilayah politik dan administrasi negara Hindia Belanda. Bahkan, kemudian, jadi patok paling Utara bagi wilayah kedaulatan negara Indonesia hingga kini.

HUBUNGAN BANGSA-BANGSA EROPA

Dari perspektif kepentingan ekonomi kompeni Belanda abad ke-17, kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro (SaTaS) atau Nusa Utara jelaslah penting. Bahkanpantas disebut strategis dalam konteks kepentingan geopolitik-ekonomi Belanda kala itu.

Karena, Nusa Utara berada tepat di ujung wilayah dudukan VOC. Dan posisi itu menjadi lebih penting, karena area Utara ini berbatasan ke wilayah dudukan bangsa Spanyol. Bangsa Iberia ini di abad ke-16 hingga 17 merupakan seteru berat Belanda.

Jauh sebelum Belanda berlayar ke Nusantara bangsa Spanyol tercatat sudah mapan bercokol di Filipina, yaitu sejak rintisan oleh Ferdinand Magellan, Lopez de Villalobos dan Lopez de Legazpi pada awal hingga medio abad ke-16. Atau terhitung satu abad sebelum Padtbrugge diangkat menjabat Gubernur VOC di Maluku.

Selang kurun abad ke-17, Portugis, Spanyol, Inggris dan Belanda adalah para penguasa Eropa yang terlibat persaingan memperebutkan daerah-daerah Nusantara. Terutama, ingin menguasai wilayah-wilayah strategis perdagangan seperti: Wilayah Laut Sulu-Sulawesi, Wilayah Laut Maluku dan Wilayah Laut Banda. Tentu ada kota-kota pelabuhan dagang lain yang juga penting dan sebelum kedatangan Portugis dikuasai oleh penguasa lokal seperti Malaka, Banten, Sunda Kalapa, Tuban, Cirebon, namun tak berlebihan di tiga hamparan laut di atas itu terdapat pulau-pulau impian dengan aneka potensi komoditas rempah-rempah yang merupakan produk paling penting bagi para penjelajah dan penjajah Eropa itu.

Takdiran zaman itu siapa yang berdagang rempah-rempah otomatis akan meretas kekayaan dan kejayaan. Apalagi kalau mampu memonopoli komoditas langka yang sangat dibutuhkan Eropa itu.

Kebudayaan Cina, Persia dan Arab jauh hari sebelumnya sudah mengajarkan orang Eropa akan nilai penting rempah-rempah sebagai obat manjur dan resep bagi makanan dan kosmetik. Tak heran, rempah-rempah dapat mencapai nilai setara dengan harga emas kala itu.

Nah, para penjelajah asal daratan Eropa itu berada di rel motif ingin merengkuh kekayaan material itu. Mereka terdorong menguasai wilayah-wilayah laut, pulau dan kota penting dengan sekuat tenaga. Mereka mengarahkan segenap akal bulus dan naluri muslihat untuk tujuan ini.

Pantas diceritakan, jauh hari sebelum kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara sudah tercipta jalur niaga laut insuler Asia. Bahkan sebelum itu, pergerakan barang dan budak belian sudah terjadi intens. Dalam pemahaman bangsa-bangsa penakluk Eropa itu pun, lintasan niaga itu mesti juga ‘diamankan’, terutama ‘dibersihkan’ dari berbagai tindak bajak laut; aksi rompak laut perusahaan negara tertentu;⁴⁴ serta mengantisipasi manuver musuh yang sewaktu-waktu menyerang daerah dudukan

Penting dinukilkan di sini, detil motif hubungan yang terkembang antara dua aktor penguasa kolonial asal Eropa, yakni bangsa Spanyol dan Belanda. Kedua pihak ini, tercatat sejak medio abad ke-16 hingga medio abad ke-17 adalah dua bangsa yang bermusuhan. Di daratan Eropa, bangsa Belanda mengangkat senjata (sejak 1568) hendak membebaskan negerinya dari kungkungan penjajahan Spanyol.

Dalam latar permusuhan keduanya, secara tidak terduga Raja Spanyol Philip II pada tahun 1580 berhasil merebut kursi tahta dan menjadi pewaris mahkota Raja Portugis. Fakta ini sontak membuat Spanyol dan Portugis melebur jadi satu kebijakan. Memang tidak terhindarkan, maklumlah pemimpin paling ujung kerucut dua negara itu bertemu pada satu pribadi yang sama. Dua mahkota di satu kepala.

Akibatnya, kebijakan negara Portugis dipandu harus harmonis dengan kebijakan negara Spanyol . Terutama untuk kebijakan luar negerinya, Portugis harus mencontek kebijakan Spanyol. Yang secara operasional berarti, semua musuh Spanyol serta merta harus menjadi musuh Portugis. Karena itu, berbagai hubungan dagang Portugis dengan Belanda ikut terkena dampaknya. Meski Belanda sudah puluhan tahun menjadi mitra dagang rempah-rempah Portugis ke pasar Eropa, namun hal itu harus dihentikan. Belanda harus disisihkan karena merupakan musuh Spanyol. Portugis pun akhirnya melarang kapal-kapal Belanda berdagang rempah-rempah di pelabuhan utama Portugal di Eropa, Lisabon.

Tekanan dua bangsa Iberia itu tak nyana malah memicu Belanda mengambil prakarsa melakukan pelayaran sendiri langsung ke pulau-pulau rempah di Nusantara. Dan sebagaimana uraian pelajaran sejarah, Belanda mampu membuktikan diri sebagai pesaing utama Portugis dan Spanyol. Bahkan sesudah itu (1602-1799) Belanda berhasil membangun korporasi dagang terbesar, VOC.

Akhirnya, tahun 1605 Belanda mampu mengusir ‘bekas partner dagang lamanya’, Portugis, dari pulau-pulau Maluku. Belanda lantas mengikat persahabatan dengan Kerajaan Ternate (1607), untuk melawan Spanyol/Portugis di Tidore dan berhasil merebut benteng dua bangsa Iberia itu di Tidore.

Perseteruan bangsa-bangsa Eropa di benua mereka tidak terhindarkan ikut terbawa ke wilayah rambahan mereka di Asia. Secara khusus, di Nusantara, persaingan itu mewujud jadi kompetisi licik perdagangan rempah-rempah dan persaingan licin perebutan teritori-teritori strategis.

Bahkan kobar persaingan itu terjadi turut ‘diminyaki’ persaingan misi keagamaan. Spanyol dan Portugis adalah penguasa dengan latar Katolik, sedang Belanda (di samping Inggris, Jerman dan Swiss) adalah wilayah basis gerakan reformasi Protestan Eropa. Gerakan reformasi dalam tubuh gereja di Eropa berhasil membuka alasan baru pertarungan bangsa-bangsa Eropa. Yakni, antara pihak yang pro-reformasi gereja melawan bangsa-bangsa Katolik dengan barisan militan kontra-reformasinya.

Pertentangan di aras agama ini pun menjadi satu alasan pertentangan bangsa-bangsa Eropa di wilayah rambahan barudi Nusantara Indonesia dan scara khusus di area lokal Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Nusa Utara.

Motif persaingan agama menjadi lebih rumit lagi karena di daerah-daerah Nusantara pun sudah masuk agama samawi yang lain, yaitu Islam. Agama ini di Indonesia Timur, yakni ke Ternate dan Tidore, masuk lewat jalur siar Islam dari pulau Jawa dan gencar disebarkan ke wilayah-wilayah dekatnya.

Di kawasan SaTaS yang tidak mendapat pengaruh Hindu-Budha, agama Islam dimasukkan lewat pedagang dan elit kesultanan di Maluku Utara. Di Ternate, misalnya, Islam masuk sejak 1480. Khusus untuk kawasan SaTaS juga terdapat jalur Islam lain, yaitu lewat Sulu dan Mindanao, Filipina Selatan.

Dalam hubungan dengan Islam itu perlu dijelaskan bahwa dua bangsa Eropa penjelajah dunia Baru, yaitu Spanyol dan Portugis adalah dua bangsa Eropa yang baru saja merdeka dari kungkungan penjajahan selama 8 abad oleh bangsa-bangsa Islam Moor, Berber dan Arab dari Afrika Utara.

Ensiklopedi Encarta, menyebutkan motif ekspansi Spanyol keluar tanah airnya salah satunya karena hendak mengamankan wilayah-wilayah tetangga dari serangan bangsa-bangsa muslim Afrika Utara. Dengan ekspansi itu aktivitas kapal-kapal Kastilia (Spanyol) dan perdagangan di laut Mediterania dapat dilindungi. Spanyol juga mendukung eksplorasi ke daerah-daerah jauh demi menyebarkan agama Katolik.

Bagi Spanyol, pemeluk Islam secara historis merupakan lawannya. Ada kebencian di hati para reconguista (penjelajah dan penakluk Spanyol) terhadap Islam. Bagi mereka orang-orang muslim bagi orang Spanyol disebut sebagai kaum Moro. Nama itu diambil dari nama bangsa (Moor) penjajah Spanyol yang berasal dari Afrika Utara. Dalam beberapa literatur Belanda yang membahas Sangihe dan Talaud, kata Moro ini juga dapat ditemui, yaitu khusus untuk menyebut penduduk yang beragama Islam.

Meski demikian untuk soal motif, para reconguista Spanyol dan bangsa penjelajah dan penjajah lain jelas tidak datang sekadar didorong motif tunggal agama, namun motif lain yaitu dagang dan perburuan kekayaan.

Motif agama juga menjadi salah satu spirit orang-orang Portugis dalam penjelajahan lintas lautan ke negeri-negeri baru. Orang-orang Portugis dicatat sejarah punya kerinduan untuk melakukan kontak dengan kelompok Kristen Nestorian (di India diinjili oleh murid Yesus, Thomas). Namun motif ini sekadar satu dari tiga daya motivasi kiprah dan sepak terjang Portugis. Para penjelaja Portugis merumuskan misi bercula tiga mereka, yaitu feitoria, fortaleza dan igreja (perdagangan, dominasi militer dan agama Kristen Katolik). Kata igreja itu kemudian diserap menjadi kata ‘gereja’ dalam bahasa Indonesia.

Tiga cula kebijakan sejenis itu dalam masa Belanda dirangkumkan sebagai regeering, handel en zending namun secara internasional kini lebih populer disebut sebagai: gold, glory and gospel (emas, kejayaan dan Injil).

Pengalaman Spanyol dan Portugis dengan bekas penguasa Islam mereka di Eropa menjadi halangan psikologis bagi mereka untuk dekat dan rekat komunitas Islam secara kukuh dan langgeng.

Tak heran Portugis dan Spanyol terlibat berbagai pertentangan dengan kekuatan Islam di beberapa tempat. Spanyol di Filipina, misalnya, terlibat perang panjang berabad-abad dengan bangsa-bangsa muslim pribumi, Moro, di Mindanao. Portugis juga akhirnya berbenturan secara terbuka dengan pasukan gabungan Kesultanan Ternate yang dihimpun Sultan Baabullah yang dendam karena ayahnya Sultan Hairun dibunuh Portugis di sekitar benteng Gamalama tahun 1570. Sebelum itu 60 tahun sebelumnya, Portugis sudah menyerang Kesultanan Malaka (1511).

Jelaslah pada saat Padtbrugge melakukan perjalanannya ke Sulawesi Utara dan Nusa Utara tahun 1677 persaingan multimotif bangsa-bangsa penjelajah asal Eropa di wilayah Utara Nusantara sudah terjadi demikian intens , paling kurang sudah berlangsung selama satu abad.

Di Kawasan SaTaS, sebelum Padtbrugge dilantik gubernur, tahun 1607 dan 1614 kompeni Belanda dan Ternate pernah bersatupadu menyerang Siau dan Sangihe (Kolongan) bahkan pernah Belanda menempatkan satu pasukan kecil di pulau Siau. Namun sesudahnya, Belanda memutuskan mundur ke Maluku yang menjadi daerah fokus kepentingan ekonominya.

Saat perjalanan Padtbrugge dilakukan tahun 1677, kerajaan Siau praktis sudah sebuah kerajaan Katolik. Di pulau ini, baik raja dan rakyat, menurut laporan penginjilan para paderi, sudah dibaptis dan mereka dilaporkan mapan menjalankan ibadah dan ajaran Katolik.Termasuk membangun tempat ibadah dan sekolah.

Pekerjaan misi Katolik di Siau ditapaki pertama lewat upaya padri Portugis Diego de Magelhaes yang membaptis Raja Siau, Posumah dan menyandang nama kristiani Don Jeronimo (atau Hieronimo dan Hironimus) di wilayah kerajaan Bawontehu, yaitu tepatnya terjadi di Manaro, yaitu di sungai besar di wilayah Singkil kini.

Kepergian misi Magelhaes ke Sulawesi Utara 1563 itu terdorong untuk mendahului misi Sultan Khairun yang telah memerintahkan anaknya, Baabullah, membawa Islam ke pulau-pulau Sangihe-Talaud. Kedatangan misi itu, dalam kajian dokumen-dokumen sejarah gereja yang dihimpun J. Makasangkil, terkait dengan permintaan perlindungan Bawontehu dan Siau ke penguasa Portugis di Ternate.

Menurut catatan H.B. Elias pada masa sebelum Magelhaes, yakni di tahun 1516, di pulau Siau pernah singgah kapal Portugis yang penumpangnya sempat singgah dan menggelar ibadah paskah di Passeng (nama tempat ini diambil dari ibadah itu). Ibadah itu bukan saja diperkenankan oleh Raja Siau Pertama, Lokongbanua II, namun juga ikut dihadirinya. Sayang acuan ini kurang populer meski dokumen Katolik juga mengkonfirmasikan hal itu.

Peristiwa pembaptisan massal 1.500 orang di Manado tahun 1563 itu kemudian diikuti aktivitas misi Katolik lanjutan, berupa pembaptisan di kerajaan Kolongan (di Barat pulau Sangihe Besar). Kemudian merambah ke beberapa wilayah Selatan Sangihe Besar. Juga ke wilayah-wilayah yang punya hubungan darah dan pemerintahan dengan Siau semacam Kaidipang, Buol, Banggai, dan komunitas Siau di pesisir Minahasa.

Pekerjaan misi dengan tekun dilakukan para paderi Portugis dan Spanyol, di antaranya oleh Mascarenhas, Coenraads dan Pereira yang datang dari Maluku (Ternate dan Tidore) dan sesudahnya langsung dtangani oleh pusat misi Katolik yang berada di Manila.

Ketika Siau diserang Belanda-Ternate (1614), Raja Siau Winsulangi dicatat sedang menangani pemberontakan di Tagulandang. Demi mendengar Siau telah diduduki Belanda, dia memutuskan menyingkir ke Manila bersama anaknya, Batahi. Pengungsian itu dilakukan karena dia punya hubungan yang kental dengan Spanyol di sana.

Raja Winsulangi pulang kembali ke Siau tahun 1624, saat itu dia merebut kerajaannya dengan dukungan Spanyol. Dalam dokumen Belanda dia sekadar mengambilnya kembali, karena Belanda menyatakan mereka memutuskan meninggalkan pulau itu atas alasan perhitungan untung-rugi. Kala itu memang semua perkebunan dipusatkan di Maluku. Perkebunan pala Siau yang sangat menyolok kini praktis belum ada, maklumlah karena perkebunan pala besar-besaran di Siau nanti dimulai pada masa kekuasaan President Raja Siau Lemuel David tahun 1890.

Tentara Spanyol bertahan di Siau di bentengnya, yaitu Santa Rosa di Ulu (Timur Siau) dan Gurita di Ondong (Barat Siau). Hubungan penguasa Siau dengan Spanyol, yang sama-sama Katolik, terbangun sangat baik. Terbukti dari fasilitasi yang diberikan pihak Spanyol, yaitu kesempatan pendidikan bagi para pangeran Siau. Mereka dikirim ke sekolah Katolik di Maluku, atau ke pendidikan tinggi Jesuit dalam benteng Intramuros Manila.

Fasilitasi semacam itu juga tersedia bagi penguasa Kolongan-Tahuna dan Manganitu. Misalnya, pernah dikecap oleh Tatandan (Raja Tahuna) yang bersekolah ke Universitas Santo Thomas. Salah satu universitas tertua Asia Tenggara di Filipina. Raja Siau Winsulangi sendiri dalam masa pengungsian di Manila di samping menyekolahkan Batahi di Intramuros juga tercatat pernah menyertai gubernador Spanyol di Manila melakukan perjalanan ke Malaka. Dan pada April 1617 dia terlibat dalam pertempuran di teluk Manila saat membela Spanyol mengalahkan armada Belanda pimpinan Laksamana Jan Dircks Lam.

ALASAN PENUNDUKAN SIAU

Bagi kompeni Belanda (VOC), segenap perkembangan Kerajaan Siau selalu diberi perhatian. Karena, kerajaan pribumi ini punya kiblat kekuasaan dan agama ke Spanyol di Manila, Filipina. Hubungan itu resmi dimulai oleh Raja Siau Winsulangi yang mengikat perjanjian dengan Gobernador Spanyol Asia di Manila, Gomez Perez Dasmarinas, 16 Agustus 1593.

Raja Siau progresif ini memang khusus mengunjungi Manila ditemani padri Siau Pater Pareira. Juga turut diantar-dampingi oleh Pater Antonio Marta, yaitu pimpinan misi Katolik di Ternate. Tokoh ini dalam buku Des Alwi disebut sebagai perwira ahli strategi militer Portugis yang sudah menjadi rohaniwan dan juga penulis. Ketika itu, tercatat lobi para rohaniwan sangat kuat ke pemerintah. Buku Des Alwi mencatat mereka praktis lebih berkuasa dibanding audienca (Dewan Pejabat).

Raja Winsulangi mengangkat sumpah pada Raja Spanyol ke raja Spanyol via gobernador untuk 5 butir kesepakatan:

1. Raja Siau akan menawarkan sebuah parang dan perisai hadiah kepada vasalnya.

2. Ia (Raja Siau) akan mengakui para Imam untuk mewartakan Injil.

3. Ia (Raja Siau) tidak akan membangun benteng tanpa ijin. Gubernur boleh membangun lebih dari satu benteng atas ijinnya.

4. Seandainya terjadi perang di daerah Maluku, maka raja akan memberi pelayanan dan bantuan bagi yang mulia Spanyol yang dipertuannya sebagaimana kewajiban vassal.

5. Sebagai imbalannya ia (Raja Siau) memohon bantuan sebagai berikut:, bahwa

seandainya terjadi serangan oleh orang-orang Ternate dan musuh-musuh lainnya maka ia berhak memperoleh perlindungan dan bantuan dari Spanyol. Bahwa yang dipertuan Raja Spanyol akan menanamkan modal sekali lagi bagi raja Siau dan para penggantinya di pulau Siau termasuk Tagulandang dan Sangi Selatan.⁴⁵

Karena pakta pertahanan bersama ini bagi Belanda, Kerajaan Siau adalah potensi ancaman. Siau adalah musuh, karena merupakan daerah lindungan Spanyol, seteru berat Belanda di Eropa.

Meski dari nilai penting ekonomi Siau kalah dibanding Maluku, namun karena posisinya yang di pinggir wilayah proteksi produksi rempah-rempah di Maluku, Siau dipersepsikan sebagai ancaman serius. Yaitu, berpotensi merusak sistem ekonomi kompeni Belanda yang diberlakukan di Maluku. Perkebunan rempah-rempah di wilayah Siau, jika dibiarkan produksinya jelas akan mengganggu kebijakan kebijakan pembatasan produksi rempah-rempah yang ketat diciptakan Belanda.

Dalam kebijakan khas VOC itu, Belanda hanya mengizinkan rempah-rempah diproduksi di pulau-pulau tertentu. Misalnya, wilayah khusus cengkeh dibatasi di sekitar Ambon, di Hitu, Leitimor dan Oeliassers. Di ketiga tempat itu tercatat pernah disalurkan 1.200.000 bibit cengkih oleh Laksamana Arnold de Vlaming. Selain di tempat-tempat ini, semua tanaman cengkih harus dimusnahkan. Kompeni Belanda menetapkan itu dengan perjanjian yang diikat dengan Sultan Mandarsyah 31 Januari 1652.

Gubernur de Vlaming ini dikenal sebagai tokoh militer Belanda penegak aturan proteksi, yaitu melindungi penanaman di pulau-pulau yang sudah ditetapkan sebagai wilayah atau zona produksi. Sedang, di luar zona proteksi itu, dia dikenal sebagai pemusnah kelas wahid.

Untuk memastikan pembatasan produksi itu efektif, pasukan Belanda secara berkala melakukan perjalanan laut mengelilingi pulau-pulau. Pada saat itulah, dilakukan pemusnahan tanaman rempah di pulau-pulau di luar zona produksi, baik di Maluku maupun wilayah sekitarnya. Ini yang dikenal sebagai hongi tochten atau pelayaran hongi.

Gubernur Laksamana De Vlaming itu merupakan salah satu tokoh penting dalam kebijakan monopoli rempah VOC di Maluku. Meski dia bukan yang memprakarsai pelayaran itu, juga bukan yang mencetuskan kebijakan ini, namun dia adalah pelaksana pelayaran hongi yang dinilai mencapai titik efisiensi nyaris sempurna.

Yang dimaksud, adalah kekejamannya. Yaitu tak segan memusnahkan tanaman, dan secara keji membunuh penduduk serta tanpa pertimbangan perikemanusiaan. Konon rekor kekejamannya, dalam membantai, mengosongkan pulau, merusak pemukiman dan perkebunan penduduk setara dengan capaian sang tokoh idolanya, Jan Pieterzoon Coen.

Ciri kekerasan dalam pelayaran hongi sudah terwujud sejak tahun 1618, yaitu saat dilaksanakannya pelayaran hongi oleh gubernur Arnold de Vlaming dengan pasukannya ke Huamual. Di wilayah ini memang produksi cengkih masih berlangsung, meski jelas tempat ini tidak masuk dalam zona produksi. Hasil rempah itu diperdagangkan secara gelap ke bangsa Eropa, di antaranya ke tempat-tempat seperti Makassar.

Kenyataan di Huamual itu jelas potensial merusak seluruh sistem monopoli yang sedang giat diterapkan di Maluku. Karena itu, para prajurit kompeni dalam ekspedisi hongi di tempat itu, sebagaimana catatan Des Alwi, menghalau penduduk desa dengan kejam, merusak dan membakar bangunan serta menghancurkan semua ladang cengkeh yang ada dekat desa. Dalam pelayaran ini gubernur Arnold de Vlaming memilih jalan lewat pantai Huamual dan Hitu. Dia mendarat di sana-sini sekadar untuk menakut-nakuti orang desa. Membabat. Membakar atau mencabuti pohon-pohon cengkeh.

Serangan ala Huamual ini menjadi model pelaksanaan kebijakan pelayaran hongi sesudahnya. Pada masa damai hongi biasanya dilakukan paling kurang setahun sekali. Sekadar peringatan. Pelayaran itu bisa melibatkan 50 sampai 100 kora-kora yang masing-masing berisi 100 penumpang yang terdiri dari para pejabat Belanda dan Ambon, pasukan VOC serta para pendayung. Artinya, total orang yang terlibat dalam arak-arakan pelayaran hongi ini adalah antara 5.000-10.000 orang.

Kedatangan pelayaran ini di pantai serta merta meramaikan desa pesisir. Perahu kora-kora hongi menjadi pameran kemewahan dan parade kekuatan yang mempesonakan. Bunyi genderang dan gong menyemarakkan gerakan seirama para pendayung perahu. Begitu pun hiasan perahu berupa bendera dan umbul-umbul bak hiasan yang tergantung berkibar-kibar ditiup angin.

Tak pelak, pada saat damai kunjungan hongi itu membuat orang akan keluar rumah menyambut. Namun, pada masa penyerangan mampu membuat orang lari terbirit-birit bersembunyi ke hutan di gunung-gunung.⁴⁶

Dalam statistik kompeni Belanda pelayaran hongi mencapai hasil mencengangkan dalam urusan merusak tanaman. Misalnya di pulau Makian, Moti, Weda, Maba dan Ternate selang setahun, yaitu dari tanggal 10 Desember 1728 - 17 Desember 1729 berhasil dibabat 96.000 pohon. Kemudian dari 14 Juli 1731 - 27 Juli 1732 dibabat 117000 pohon cengkeh dan pala.

Nah dalam skenario hongi itu, perkebunan-perkebunan rempah di pulau Siau jelas tidak dapat disentuh. Karena, wilayah ini adalah enclave milik Spanyol. Karenanya, pihak Belanda geram saat mendengar pihak Spanyol memutuskan membuka perkebunan cengkih besar-besaran di Siau tahun 1661. Siau memang subur seperti halnya pulau-pulau di Banda. Tanah pulau ini terus menerus diperkaya bahan vulkanik gunungapi Karangetang.

Jelas niat Spanyol di pulau Siau itu menjadi potensi ancaman dan sirine bahaya bagi kebijakan pembatasan produksi dan monopoli produksi rempah-rempah kompeni. Belanda segera membuat kalkulasi cengkih yang potensial ditanam Spanyol di Siau. Sebagai bandingannya, sebuah ekspedisi 1651 ke pulau vassal Ternate, yaitu pulau Tagulandang (luas: 4.925 ha) yang terletak sangat dekat dengan pulau Siau ditemukan 102 pohon cengkih yang sudah berbuah, serta 4.050 pohon belum berbuah. Kemudian Belanda memperkirakan jumlah cengkeh yang bisa ditanam Spanyol di Siau melebihi patokan di Tagulandang itu. Maklum Siau memang dua kali lebih luas dari Tagulandang (9.750 ha) dan punya tanah vulkanik yang sangat subur.

Atas hitungan potensi ancaman ini, muncul niat Padtbrugge sejak dia dilantik gubernur Maluku 1677 untuk segera menundukkan Siau. Dia akan menempuh berbagai cara untuk mencapainya.

Dua tahun sebelumnya, 1675, Kaitjil Sibori naik tahta sebagai Sultan Ternate. Tepatnya, kompeni Belanda-lah yang khusus menjadikannya sultan. Kala itu Kaitjil Sibori itu terkenal dengan julukannya sebagai Raja Amsterdam (Koning van Amsterdam). Julukan itu terkait dengan gaya hidupnya yang sangat kebarat-baratan.

Sultan yang satu ini merasa dirinya Belanda tulen. Bukan semata penampilannya yang mentereng dilengkapi segenap pernak-pernik fashion, dengan gelang perhiasan emas dan permata mencolok, namun terlebih perilakunya yang suka minuman keras.

Buku Des Alwi menceritakan pernah sultan ini dipergoki seorang ulama sedang makan daging babi yang jelas-jelas haram baginya. Juga minum anggur dengan para petinggi VOC. Dia meminta pihak Belanda berbohong ke ulama itu bahwa yang dimakannya adalah daging sapi Westafen nan lezat itu. Sedang, anggur di minumnya sekadar demi menghangatkan tubuh.

Meski demikian, yang mencolok dari sultan yang satu ini adalah masalah-masalah berkaitan dengan perempuan, yaitu kehidupan dengan istri-istrinya. Wataknya tidak stabil, malas dan senang memanjakan diri dan dikuasai nafsu dan suka bertualang yang melibatkan kekerasan. Francis Valentijn menyebutnya ‘’tidak manusiawi dan seenaknya” sebagaimana laporan orang-orang yang dekat dengannya. Di mata para bawahannya dia dicap kejam, curang, namun sekaligus selalu sial.

Cerita konspirasi unik Belanda-Sultan Ternate Sibori untuk menundukkan Kerajaan Siau akan diuraikan di bawah, namun penting diurai duluan analisis persaingan politik dua musuh bebuyutan Belanda dan Spanyol di kawasan Sangihe dan Talaud, secara khusus di kerajaan Siau.

Spanyol adalah penjaga kekuasaan raja-raja Siau. Meski seluruh Maluku, termasuk Ternate sudah diduduki Belanda terakhir menduduki benteng Gammalamma tahun 1663. Pangkalan utama bangsa Spanyol di Asia berada di Filipina. Bahkan nama Filipina sendiri diberi oleh penjelajah Spanyol Lopez de Villalobos tahun 1524, Isla la Filipinas, atau pulaunya Phillip, Sang Raja Spanyol kala itu.

Terhitung sejak 1565 Cebu diduduki permanen oleh Spanyol yang dipimpin Lopez de Legazpi. Kemudian tahun 1571, Spanyol berhasil mengalahkan penguasa muslim Luzon, Rajah Soliman. Legazpi, sang komandan, akhirnya menjatuhkan pilihan Kota Manila sebagai ibukota koloni Spanyol di Asia, karena pelabuhannya yang sangat ideal.

Memang energi Spanyol lebih banyak difokuskan untuk menguasai dan mempertahankan Filipina. Spanyol misalnya di wilayah Selatan Filipina membangun benteng pertahanan di Zamboanga (1635). Benteng ini penting demi mengontrol perlintasan perdagangan laut dari Maluku sampai tahun terakhir Spanyol di Ternate (1663).

Sedang di etape lintasan lain, yaitu di Kerajaan Siau, Spanyol punya benteng pertahanan. Pulau Siau diperlakukan sebagai pelabuhan penghubung dalam alur pelayaran Manila ke Maluku dan sebaliknya.

Pasca 1663 Spanyol punya target di Filipina yang terus diburu, yaitu tekadnya menguasai bangsa-bangsa pribumi di Mindanao dan pulau-pulau Selatan Filipina. Karena itulah terjadi perang Spanyol dengan orang-orang Moro, Mindanao. Sayang perang Moro 333 tahun di Filipina Selatan, tidak menghasilkan penguasaan efektif pihak Spanyol atas teritori Filipina di Selatan.

Meski pihak Spanyol sudah mapan di Filipina, para penguasanya menaruh perhatian besar pada segenap sepak terjang Belanda sebagai ancaman riil kekuasaannya.

Berbeda dengan Spanyol, Belanda justru makin kuat kedudukannya di Utara Indonesia. Khusus di Maluku (1663) dan Sulawesi Utara (1664) Belanda memperkuat benteng pertahanan kayu yang dibangun Simon Cox di pantai Manado agar berfungsi sebagai benteng yang kokoh dan dilengkapi empat bastion serta meriam besar. Benteng ini diberi nama Fort Amsterdam (1666).

Benteng itu diceritakan dibangun pasca Belanda ‘mengusir’ Spanyol dari Minahasa. Meski sebenarnya dalam beberapa dokumen⁴⁷, pihak Spanyol menyatakan bukanlah tentara Belanda yang menghalau mereka keluar, namun pemberontakan 10.000 rakyat pribumi Minahasa.

SIASAT PADTBRUGGE

Perang di Eropa dan persaingan kekuasaan Belanda dan Spanyol di Nusantara, akhirnya mereda setelah kedua bangsa yang bermusuhan ini sepakat menandatangani Perjanjian Damai Munster (Vrede De Munster) tahun 1648. Lewat perjanjian ini, Spanyol mengakui Negara Persatuan Belanda menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Perjanjian itu turut menentukan batas-batas di wilayah jajahan seberang lautan. Khusus untuk Laut Sulawesi, menurut A.B. Lapian, bagian Utara menjadi wilayah Spanyol dengan pusatnya di Manila, sedang bagian Selatan milik Belanda dengan pusat Ternate.

Perjanjian itu resminya menjadi titik akhir perang 80 tahun. Belanda dan Spanyol sepakat tidak akan menyerang daerah dudukan masing-masing dan berpuas diri saja pada wilayah kota dan benteng yang dimiliki masing-masing sebelum perjanjian dibuat. Ini yang disebut prinsip uti possidentis. Karena prinsip itu, kedua bangsa itu sepantasnya tidak saling merampas wilayah dan benteng serta menundukkan raja-raja sekutu masing-masing.

Terkait perjanjian damai yang dibuat di Eropa itu, pantas ditambahkan apa yang diungkap Alex Ulaen tentang sebuah perjanjian lokal penguasa Belanda dan Spanyol yang juga melibatkan Raja Siau. Pada tahun 1672 Cornellis Francx gubernur VOC di Ternate (1672-1674) bertemu Kapten Andres Serrano (Spanyol) dari benteng Santa Rosa dan Raja Siau Batahi yang disaksikan pater Francisco Meijdes. Pertemuan di benteng Fort Amsterdam Manado ini menyepakati Perjanjian Damai 13 Juli 1673.

Inti isi perjanjian itu sinkron dengan Perjanjian Munster 1648 di Eropa, yaitu pihak-pihak bersepakat tidak akan saling menyerang dalam keadaan apa pun. Perjanjian ini penting bagi keamanan lokal. Terutama menjadi jaminan bagi Kerajaan Siau.

Balik ke cerita safari Padtbrugge ke Nusa Utara, mesti dipahami perjalanan itu dilakukan dalam konteks pasca perjanjian Munster 1648. Termasuk juga perjanjian damai lokal di benteng Fort Amsterdam 1673. Para penguasa kerajaan Belanda di Eropa jelas sangat berniat patuh pada perjanjian itu. Namun, Padtbrugge sang gubernur VOC di Maluku ingin memastikan Siau tidak akan jadi ganjalan bagi sistem monopoli perdagangan rempah VOC Belanda.

Monopoli rempah Belanda di Maluku jelas berpotensi terganggu oleh posisi Kerajaan Siau yang berada di sekitarnya. Kerajaan sekutu Spanyol di Laut Sulawesi itu akan jadi kerikil tajam dalam sepatu Padtbrugge. Karena itu gubernur VOC di Maluku ini sangat keukeuh menundukkannya ke dalam wilayah kekuasaan Belanda.

Tentu Padtbrugge sadar dia tidak bisa gegabah menyerang Siau. Karena bisa saja itu merusak kesepakatan Perjanjian Damai Munster 1648. Pernah tuan-tuan komisaris VOC di negeri Belanda, yang lazim disebut Heeren XVII, sebelumnya mengirim surat tertanggal 15 Mei 1671, yang intinya memberi peluang kompeni Belanda di Maluku merebut Siau. Namun, surat itu meminta agar ‘’menempatkan Siau dengan cara yang setepat-tepatnya di bawah perlindungan kita”⁴⁸.

Surat itu diduga direspon dengan nada sedemikian itu karena para tuan pemegang saham VOC di negeri Belanda mendapat masukan dari Hindia Belanda tentang tentang sepak terjang Spanyol yang disebut akan membuka perkebunan cengkih besar-besaran di Siau. Juga informasi ihwal perilaku orang-orang Spanyol dari benteng di Siau yang menjarah kelapa di perkebunan-perkebunan di wilayah pulau Sangihe yang telah membuat kompeni rugi hingga 2.500 tempayan minyak.

Dan terutama pasokan info bahwa anggota Jesuit Spanyol bernama Francisco Miendes bersama-sama dengan kawan-kawanya dan 50 orang Filipina akan mendirikan sebuah benteng di Siau.

Isi butir berita terakhir ini pantas diduga informasi sesat, karena Spanyol sudah lama memiliki benteng Santa Rosa di Ulu Lento dan Gurita di Ondong. Apalagi anggota Jesuit yang dituduh itu tak lain adalah rohaniwan Katolik yang dua tahun sesudah surat itu justru terlibat dalam penandatanganan perjanjian damai di benteng Fort Amsterdam Manado antara gubernur VOC Maluku Franck dengan Kapten Serrano dan Raja Siau Batahi.

KISAH CINTA BATAHI DAN MAIMUNA

Padtbrugge akhirnya dengan cerdik menemukan siasat bagaimana harus menundukkan Siau sekaligus memenuhi anjuran Heeren XVII itu .

Dia membujuk partner kekuasaannya, Sultan Ternate Kaitjil Sibori, agar bersedia menyerang Siau. Gubernur juga berupaya mempengaruhi dewan kerajaan Ternate agar mengobarkan perang melawan Siau. Jelaslah itu demi kepentingan Belanda. Dan, Padtbrugge sendiri bersedia memegang kendali penyerangan. Yang disebut H.B. Elias sebagai panglima.⁴⁹

Sebelum perjalanan Padtbrugge 1677 itu, pada tahun 1675 Sultan Kaitjil Sibori melaksanakan kunjungan ke wilayah-wilayah vassal-nya di Nusa Utara, Tagulandang dan Sangihe (Tabukan). Perjalanannya itu disokong Belanda. Dalam perkunjungannya itu, sultan menghabiskan waktu empat bulan mengunjungi kerajaan-kerajaan Nusa Utara. Dia disambut meriah di Kerajaan Tagulandang, Tahuna dan Tabukan.

Tagulandang alias Pagensara memang merupakan pulau Nusa Utara terdekat dari Ternate. Kerajaan ini sudah lama merupakan partner Ternate. Islam tercatat masuk Tagulandang dari Ternate. Kerajaan ini bahkan pernah bersama dengan Ternate, Tidore dan Sulu diminta oleh Laksamana Cornelis Speelman mengirimkan perahu dan tentara untuk penyerangan bersama Gowa Juni 1667.

Sejak perjanjian kontrak Belanda dan Ternate 6 Mei 1607 yang kemudian diperkuat Frans Wittert pada Juli 1609, Sangihe dan Pagensara (Tagulandang) disebut sebagai milik Sultan Ternate. Dan dengan merujuk laporan R. de Klerk, J.F. van Mijlendonk dan W.A. Alting ‘’Compagnies regt op de grote Oost”. Menurut laporan itu dalam perjanjian VOC dan Ternate tertulis, ‘’Raja Ternate menyerahkan kekuasaannya kepada orang-orang Belanda dan mengakui mereka sebagai pelindung.”

Di Tagulandang sebagaimana uraian Alex Ulaen yang mengutip Leonard Y. Andaya, Sultan Ternate Sibori yang berkunjung diberi berbagai benda tanda persahabatan seperti porselen, 2 sisir, sebuah musket dan seorang budak.

Adapun kerajaan Limau menyerahkan sebuah ikat pinggang, tembakau, 24 piring porselen besar dan sebuah lantaka kecil, budak perempuan dan sirih pinang. Tabukan memberikan 24 piring porselen dan dua bilah keris emas.Dan sebagai imbalan Ternate memberi kain India dan gelar raja pada beberapa pemimpin tradisional.

Adapun Raja Bataha Santiago di Kerajaan Manganitu yang sudah memeluk agama Katolik dan disebut-sebut sudah terpelajar karena mengecap pendidikan Jesuit di Filipina tidak mau tunduk pada kepentingan Sibori dan Belanda. Malang baginya, karena sikapnya itu dia digantung di tanjung Tahuna oleh Sultan Sibori yang tegas didukung Belanda.

Nasib yang sama dialami Raja Kolongan tahun 1675 saat kunjungan Sultan Ternate itu. Raja ini dibunuh dengan dua orang saudaranya dan 40 orang lainnya. Raja Kolongan itu tetap memihak kerajaan Spanyol sebagai seorang Katolik. Kurang lebih 800 keluarga Kolongan terpaksa melarikan diri dan mengungsi ke ujung Selatan pulau Sangihe yang masuk wilayah kerajaan Siau. Di situ mereka mendirikan kapela untuk misa yang dilayani pater Hieronymus Zebreros SJ.

Pada tahun 1676 untuk perayaan paskah pater Immanuel Espanjol SJ membaptis sebagian besar anak-anak pengungsi dan sejumlah orang dewasa. Di antaranya, seorang saudara Raja Kolongan yang dibunuh Ternate. Setahun sesudahnya, yaitu sebelum penyerangan Siau, Espanjol masih membaptis 770 orang di situ.⁵⁰

Dalam perjalanan tahun 675 itu, Sultan Sibori tidak mengunjungi Siau. Dia tahu wilayah itu merupakan dudukan Spanyol yang dilindungi Manila. Namun tak lama sesudahnya Belanda mendesaknya menyerang Siau. Belanda tentu tidak perlu membeber ihwal halangan yang dihadapinya terkait Perjanjian Munster 1648 di Eropa.

Muslihat Belanda mengompori Sultan Kaitjil Sibori adalah masalah pribadinya, yaitu terkait dengan istrinya Maimuna, puteri Kerajaan Tabukan di pulau Sangihe. Raja Siau Batahi dicap oleh Padtbrugge telah lancang karena merebut dan kawin dengan Maimuna, putri jelita itu. Padahal, sang puteri sudah sah dinikahkan jadi istri Sultan Sibori oleh Raja Tabukan Udha. Persisnya itu terjadi saat Sibori melakukan kunjungan ke Tabukan 1675.

Makahanap, dengan mengutip catatan W.Ph. Coolhas dalam ‘’De Generale Missiven der V.O.C. Vol. IV (1675-1685)’”, menguraikan ‘’dua tahun sebelum perjalanan Padtbrugge atau saat Sibori alias Koning van Amsterdam naik tahta, sang sultan mengatakan apabila ayahnya adalah separuh Belanda, maka dirinya sepenuhnya Belanda. Kepada Belanda Sibori minta diberikan pengawal terdiri dari seorang sersan, seorang kopral, dan 10 orang prajurit semuanya berkebangsaan Belanda. Ia pergi ke Sangihe tahun 1675 untuk nikah dengan puteri Maimuna dari Tabukan dengan naik kapal Belanda yang khusus disediakan untuknya.”

Dalam buku H.B. Elias dan kisah-kisah lisan di Tabukan dan Siau setelah memboyong Puteri Maimunah ke Ternate, Sang Sultan tidak ‘tidur dengannya‘ malah Maimuna hengkang dijemput kakaknya, Dalero, yang khusus datang menjemputnya di Ternate.

Saat kedatangannya dalam tradisi lisan syair Sasambo disebut terjadi peristiwa tembok istana Ternate roboh. Konon itu terjadi karena kekuatan magis Dalero. Bunyi syair sasambo untuk peristiwa itu adalah:‘’Bansengi Dalero, bukung kota nambo”, (Sorak Dalero, Penjuru Kota Gugur).

Yang jelas Sultan Sibori dalam catatan Des Alwi adalah pribadi yang bermasalah terkait dengan perempuan di haremnya. Urusan rumah tangganya menjadi topik gosip hangat masyarakat. Dia misalnya, pernah memaksa diri menikahi seorang janda Cina di Ternate. Perempuan itu memang dikisahkan punya daya tarik sangat menggoda ,sehingga Sibori tega menggorok leher suaminya. Juga membenamkan ibu mertuanya ke dalam bak mandi hingga tewas, agar sang sultan dapat menikahinya.

Sebelum kejadian tragis itu, masih juga ditulis Des Alwi, istri Sultan Puteri Rooze dari Makassar disebut melarikan dirinya kembali karena takut melihat perilaku sultan. Dari beberan profil Sibori ini dapatlah dimengerti mengapa Puteri Maimuna pun tak tahan bertahan di kedaton Ternate dan ingin pulang ke Tabukan. Hal ini sudah diramalkan Dalero sebelum Maimuna berangkat ke Ternate.

Alkisah, saat berlayar pulang menuju Tabukan itu rombongan Puteri Maimuna singgah di Siau. Tak dinyana, di sana justru Raja Siau jatuh cinta pada Maimuna. Raja ini kebetulan baru saja ditinggal mati istrinya Ratu Dona Anastasia Tatunguan. Ratu yang dalam catatan para paderi disebut sebagai ‘’pribadi yang menjalani hidup yang sangat taat dan kematian layaknya santa itu”.

Gayung cinta Raja Siau Batahi pun bersambut, karena Maimuna ternyata juga jatuh hati pada Batahi. Seorang raja gagah dan perangai yang terpelajar karena alumnus kolese Jesuit St. Joseph Intramorus, Manila. Dan demi memendekkan kisah, setelah Maimuna kembali ke Tabukan, Batahi dengan segala daya ‘menjemputnya’ di Tabukan dan mengawininya di Siau.

Sultan Kaitjil demi mendengar kisah itu di Ternate sontak marah besar. Dia terlecehkan. Belanda langsung menyatakan Raja Siau Batahi itu pantas diberi ganjaran. Karena sakit hati itu, Sultan Sibori tak lagi waspada membaca muslihat Belanda yang gencar ditabur Padtbrugge. Sultan sontak bersedia memerangi Siau.

Sesudah sebuah rapat pengaturan strategi penyerangan di Fort Amsterdam Manado yang dipimpin langsung Padrbrugge ribuan prajurit pasukan berangkat dan tiba keesokan harinya parkir di Tagulandang dan sesudah semua rombongan tentara penyerang terkumpul mereka berangkat menuju Siau.

Terjadilah apa yang kemudian dicatat sejarah sebagai penyerangan ke Siau. Pulau Siau diserang Belanda dengan ‘meminjam tangan’ Sultan Ternate. Pasukan Belanda dalam catatan Elias membantu dengan gempuran meriam dari kapal Belanda ke benteng-benteng pertahanan Spanyol.

Pasukan kerajaan-kerajaan vasal Ternate digerakkan untuk menggempur Siau, yaitu dari Tabukan, Bolaang, Tagulandang dan Tahuna. Juga termasuk dari Kerajaan Bolang Itang yang dalam catatan H.B. Elias dan Hubert Jacobs merupakan wilayah sahabat Siau, baik sebelum masa Spanyol maupun kurun Portugis-Spanyol. Kerajaan Bolang Itang (Kaidipang) sebelumnya itu sudah duluan ditundukkan Padtbrugge dan Sultan Sibori yaitu sebelum keduanya menggelar rapat persiapan penyerangan Siau di benteng Fort Amsterdam, Manado.

Padtbrugge dan Sultan Sibori jelas tidak sulit menundukkan Siau yang sekadar diperkuat seorang Kapten dengan 17 tentara Spanyol dalam benteng Santa Rosa. H.B. Elias juga sempat menyebut penyerangan dilakukan ke benteng Gurita dengan meriam dari kapal Belanda. Dibutuhkan hanya dua hari dan akhirnya Raja Siau Batahi menghentikan peperangan dan dengan cerdik menyatakan penyerangan itu khususnya untuk mengusir tentara Spanyol.

PERJANJIAN-PERJANJIAN PADTBRUGGE

Sesudah perang justru pihak VOC Belanda-lah tampil menandatangani perjanjian (9 November 1677) dengan raja Batahi. Sedang sehari sebelumnya, Sultan Sibori dan penguasa lain sekadar mengikat perjanjian pampasan perang (8 November 1677) dengan Raja Batahi.

Sultan Ternate sangat mungkin menyerahkan Siau ke kompeni sebagaimana butir perjanjian Sultan Ternate dan Belanda pada kasus pendudukan wilayah secara bersama, rakyat yang Kristen menjadi raihan Belanda. Sebaliknya, yang muslim bagian Ternate.

Setelah keberhasilan penundukkan Siau, kepentingan kompeni Belanda leluasa dilaksanakan. Padtbrugge mulai memainkan jurus-jurus diplomasi. Dia membuat butir-butir perjanjian yang harus ditandatangani Raja Tabukan, Raja Taruna, Raja Manganitu, Raja Tagulandang dan Raja Siau.

Perjanjian dengan Kerajaan Siau lebih panjang, yakni 16 pasal, dibanding kerajaan-kerajaan Tabukan, Tahuna, dan Tagulandang yang hanya 13 pasal. Semua perjanjian secara garis besar berisi kewajiban mengakui VOC sebagai satu-satunya kekuasaan yang dipatuhi; pengambilan hak atas tanah oleh pihak VOC; pengaturan kerajaan di bawah kendali VOC; dan keharusan memeluk agama Kristen Protestan serta janji memperlakukan setiap musuh VOC sebagai musuh kerajaan. Sedang sahabat VOC adalah sahabat kerajaan.

Padtbrugge pasca penundukan memperlakukan Raja Batahi dengan hormat. Dalam catatan H.B. Elias disebut Padtbrugge sempat tinggal seminggu di Siau dan kelihatan intens bercakap dengan Raja Batahi, meski sayang Elias tidak tahu persis apa isi percakapannya. Meski pada bagian lain bukunya, Elias menyebut terjadi negosiasi soal isi perjanjian. Batahi memang segera memposisikan penyerangan ke pulau Siau semata untuk mengusir Spanyol sebagaimana dapat disimpulkan dari butir-butir perjanjian.

Buku Brilman berhasil membeber detil penting peristiwa pasca penyerangan. Di antaranya, penyerahan benteng Santa Rosa Spanyol yang direbut Sultan Ternate kepada Padtbrugge. Serta merta pula gubernur VOC Maluku ini menyerahkannya kembali pada Raja Batahi untuk diurus atas nama kompeni. Tapi sebelumnya, nama benteng itu diganti jadi benteng Maetsuyker, sesuai nama gubernur jenderal di Batavia kala itu.Padtbrugge juga menyatakan kesediaan pihaknya mengangkut tentara Spanyol dan para misionaris Katolik ke Manila, via Ternate. Memang harus lewat Ternate agar nampak jelas siapa pihak yang menundukkan Siau.

Yang menarik dalam perjanjian dengan Raja Siau Batahi, sebagaimana diulas Brilman, Padtbrugge meminta dimasukkan pasal tambahan, yang pantas dilihat sebagai upayanya untuk menyembunyikan fakta-fakta penyerangan yang sebenarnya. Mungkin ini yang menghabiskan waktunya lebih seminggu di Siau 1 - 9 November 1677. Karena memang Raja Fransiscus Saverius Batahi adalah pribadi dengan latar belakang pendidikan tinggi . Artinya, tidak bisa dikelabuinya sebagaimana praktik para pejabat Belanda kala itu. Batahi jelas tahu harga dirinya, beberapa tahun sebelumnya dia tercatat pernah mengantar pulang pendeta Montanus ke Ternate. Montanus sengaja melakukan kunjungan ke Siau untuk melihat peluang penginjilan pihak Belanda. Di Ternate kedatangan Raja Batahi disambut tembakan penghormatan meriam benteng Belanda.

Balik ke soal pembuatan perjanjian pasca penyerangan Siau, Padtbugge memang harus melakukan pemutarbalikkan kenyataan di atas kertas perjanjian itu. Yaitu, demi mengantisipasi masalah yang mungkin timbul antara Belanda dan Spanyol di Eropa. Belanda bisa saja dituduh sengaja melanggar butir-butir uti possidentis Perjanjian Damai Munster 1648.

Pada perjanjian itu Padtbrugge minta Siau setuju dengan pasalnya,

‘’Karena kapten Spanyol dan orang-orang Roma Katolik menurut kepentingan dan kemauan mereka sendiri mungkin akan memutarbalikkan secara licik berbagai hal yang telah terjadi di sini pada waktu keberangkatan mereka dan tidak akan menceritakannya menurut yang sebenarnya di Eropa, seperti yang sudah mereka mulakan, begitulah pengertian raja Siau dan semua pembesar kerajaannya, dan telah menghendaki, bahwa akan ada suatu bagian yang menyatakan kebenaran, bahwa berkali-kali gubernur telah mengajak orang Spanyol pada suatu perjanjian persahabatan; tetapi karena sebaliknya kapten Spanyol memberi perintah kepada mereka untuk membunuh orang yang diharapkan akan diberikan kapten tersebut. Raja dan para pembesar kerajaannya juga mengakui bahwa gubernur dengan kapalnya selalu tidak memihak sama sekali, tidak mempedulikan sesuatu, sehingga tidak ada lain dari orang Ternate dan sekutu-sekutunya yang ikut dalam pertentangan itu; bahwa juga raja dan pembesar kerajaannya telah mencari perlindungan dari Yang Mulia Kompeni dan bahwa mereka telah menolak orang Spanyol dan pater-pater, mengusir mereka, karena mereka telah begitu tidak setia dan tanpa alasan yang kuat menyerahkan, meninggalkan dan mengkhianati mereka. Sekalipun gubernur Padtbrugge selalu ‘dengan kapalnya tidak memihak sama sekali’, ‘tidak mempedulikan sesuatu dalam kegiatan perang untuk merebut Siau’, namun sekarang sudah berada di tangan kompeni, jadi ia harus bertindak untuk mengaturnya demi kepentingan atasannya.”⁵¹

Secara khusus Padtbrugge juga merasa perlu memasukkan ketentuan yang berikut dalam perjanjiannya: ‘’Raja dan pembesar-pembesarnya berjanji segera sesudah penandatanganan perjanjian ini, menunjuk segala pohon cengkih, baik yang di pulau Siau maupun di pulau-pulau sekitarnya, dan di tempat mana pun pohon-pohon itu ditemukan, agar semua dimusnahkan dan ditebang habis dan tidak pernah boleh lagi ditanam, tetapi semua yang ditemukan lagi pada masa mendatang akan dirusakkan dan dimusnahkan.”⁵²

Isi beberapa perjanjian dengan para Raja Nusa Utara jelas menguntungkan kompeni Belanda. Ringkasnya yang diperoleh kompeni yaitu:

(1).Mendapatkan pengakuan ketertundukan raja-raja ke kekuasaan kompeni Belanda secara tertulis yang hendak dipakai sebagai bukti dan pegangan internasional, terutama berhadapan dengan pihak pesaing, Spanyol. Ini mengingat kedua bangsa asing ini terikat Perjanjian Munster 1648 untuk tidak saling mengganggu wilayah dudukan masing-masing.

(2).Mendapatkan jaminan raja-raja dalam menjaga kepentingan monopoli perdagangan rempah VOC di wilayahnya, secara khusus tunduk pada kebijaksanaan untuk memberangus tanaman penghasil rempah seperti cengkih dan pala di luar wilayah Maluku; dan

(3).Mendapatkan jaminan ideologis di Utara itu, yaitu meminta raja-raja wilayah Sangihe dan Talaud terutama Raja Siau untuk menjamin penyebaran agama resmi Kristen Gereformeed sebagaimana yang diajarkan gereja Belanda sesuai dengan keputusan sidang sinode yang diadakan di Dorcrecht tahun 1619.

Bahkan perjanjian Padtbrugge yang diikat dengan Raja Tabukan Fransisco Macaampo dan Raja Tahuna nantinya berguna bagi pihak Belanda saat menghadapi sidang gugatan arbitrasi internasional perebutan kepemilikan pulau Miangas melawan Amerika Serikat yang mengambilalih kekuasaan Spanyol di Filipina. (lihat detil uraiannya pada bab 7). Yang patut diungkap lagi adalah apa yang dilakukan pihak kompeni Belanda terhadap rombongan orang (tentara dan misionaris) yang dijanjikan Padtbrugge akan dikembalikan pihak Belanda ke negara asal atau gereja pengutusnya.

Penulis sejarah gereja Katolik di Indonesia, Dr. Musken, memberi beberan nasib para pater yang diserahkan ke Ternate pasca kejatuhan benteng Santa Rosa, Siau. Ternyata, tiga pater ditahan hingga satu setengah tahun di Ternate. Nanti setelah gubernur Spanyol di Filipina bertanya langsung ke pemerintah Belanda di Batavia barulah mereka dikirim. Bukan ke Manila, tapi ke Batavia 15 Oktober 1679 dengan para pengikut mereka (tentara Spanyol). Keseluruhan rombongan adalah 21 orang.

Di kota pelabuhan Sunda Kalapa ketiga misionaris ini mendapat kesempatan memberikan pelayanan bagi orang-orang Katolik, yaitu para pedagang, matros-matros dan sebagainya.

Akhirnya, “Tanggal 6 Juni 1680 pater Zebreros diperbolehkan berangkat sama-sama dengan empat pembantunya ke Macao. Tanggal 10 Juli 1680 pater Espanol dan pater Turcotti pun meninggalkan Betawi juga dan bertolak ke tempat jajahan Portugis itu pula, yang terletak di pantai Selatan Tiongkok,” begitu tulis Muskens.

Yang patut jadi pertanyaan besar hingga kini adalah kenapa pihak Spanyol tidak membantu Raja Siau sebagaimana perjanjian yang diikat dengan Dasmarinas, tahun 1593. Padahal, raja-raja Siau sejak Winsulangi dan Batahi punya hubungan kental dengan para petinggi Spanyol di Manila termasuk dengan para paderi Katolik. Winsulangi aktif membantu Spanyol baik pada perang di Manila maupun membantu Spanyol saat merebut Ternate kembali tahun 1606.

Tercatat beberapa kali Raja Batahi pernah berupaya menggalang dukungan memadai militer Spanyol saat membaca gelagat Belanda. Batahi sadar kerajaannya adalah target Belanda.

Atas realitas itu, Nico Makahanap, dalam tulisannya menuduh bangsa Spanyol ragu-ragu dan setengah hati. Makahanap menghubungkan tuduhannya itu dengan sikap Spanyol yang meninggalkan benteng Ternate tahun 1663 dan Belanda mendudukinya tanpa pertempuran.

Akibat sikap Spanyol itu, para raja Nusa Utara, di antaranya Raja Tahuna Tatandang yang bahkan pernah belajar di Universitas Santo Thomas Manila, juga Raja Tabukan Gaghuda (Uda atau Yudha) serta Raja Tagulandang Bawias merasa sangat kecewa dan memutuskan serta merta beralih mendekati VOC.

Tahun 1672 (5 tahun sebelum penundukan Siau dalam perjalanan Padtbrugge) sikap setengah hati itu, menurut Makahanap, sudah mulai kelihatan. Karena, saat Raja Batahi memang meminta bantuan, namun yang diberikan pihak Spanyol kepada Raja Batahi hanyalah satu pasukan di bawah pimpinan seorang kapten dan 14 anak buah. Mereka jelas tidak akan berkutik melawan hampir 2000 pasukan Sultan Sibori dan Padtbrugge.

Mungkin keengganan membantu Siau itu dapat diterangkan karena Spanyol sedang mengkonsentrasikan kekuasaannya ke Filipina. Alasan lain mungkin karena Spanyol terlalu yakin Belanda akan taat pada perjanjian Munster 1648. Keyakinan ini pantas dipakai untuk memberi penjelasan mengapa juga tahun 1663 Benteng Gammalamma Ternate diduduki Belanda.

Yang dapat disimpulkan penundukan Siau melenyapkan kerja misi Katolik lebih satu abad. Meski demikian, Katolik tetap diakui tulus bahkan oleh gereja-gereja Protestan sekalipun (yaitu agama dominan yang dianut masyarakat Sangihe-Talaud-Sitaro kini) sebagai pembawa awal kabar baik Injil di Nusa Utara.

Bukan sebuah kebetulan pendeta Brilman dalam bukunya 1938 memberi bahasan agak panjang tentang penundukan Siau terutama ihwal muslihat Padtbrugge. Sikap Brilman, yang diambilnya dalam penulisan soal Padtbrugge dan Siau pantas diduga merupakan pengakuan dan hormatnya atas jasa Katolik. Perkembangan gereja-gereja protestan di Nusa Utara jelas tidak bisa terlepas kerja penginjilan awal pihak Katolik.

Siau kini menjadi wilayah dengan jumlah penduduk protestan yang pada abad ke -19 dibina telaten oleh misionaris F. Keling dan Grohe. Adapun kerajaan Kaidipang dan Bolang Itang yang sangat dekat dengan kerajaan Siau, serta pernah jadi wilayah misi Katolik kemudian jadi wilayah syiar Islam yang gencar oleh Kerajaan Ternate dan sesudahnya oleh penyebar Islam asal Gorontalo. Kini penduduk di Kaidipang dan Bolang Itang dominan muslim, yaitu di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kini.

Meski demikian hubungan kekeluargaan Siau dan Bolang Itang (Kaidipang) terus berlangsung melampau batas-batas dan prasangka agama. Kawin-mawin berlangsung. Di antaranya, antara tiga puteri kerajaan Siau dengan tiga raja ( Tabukan, Kendahe-Taruna dan Kaidipang).Yang mencolok juga, sesudahnya tercatat pernah dua kali Dewan Kerajaan Siau mengambil raja dari Bolangitang untuk naik tahta di Siau.

Hal lain yang menarik disimak adalah apa yang terjadi pada hubungan Sultan Sibori dan Padtbrugge. Sultan Sibori pasca aksi penyerangannya hanya menerima beberapa pemberian terkait perjanjian 8 November 1677 yang dikutip dari Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum CCCXCIII. Molukken-Siauw (Siaoe) yang dihimpun F.W. Stapel.

Raja Siau sesuai perjanjian itu diharuskan memberikan kepada Sultan Ternate:

- 500 keping porselin

- 50 sabel

- 50 gong

- 50 musket

- 50 kati emas

- 50 budak lelaki

- 1 kora-kora yang membawa semua barang di atas

- ditambah satu lantaka atau meriam kecil.

Pihak kompeni memang secara khusus tidak menyebut memberi hadiah khusus atas jasa sultan. Namun, sultan ternate sejak masa Sultan Mandarsyah diberi tunjangan pribadi 12.000 dan tunjangan kerajaan lainnya oleh VOC dengan tugas utama mengamankan kebijakan monopoli cengkih VOC di Maluku. Tugas itu terutama terkait dengan keharusan memusnahkan tanaman rempah cengkih di wilayahnya.

Namun hubungan Sibori dan Padtbrugge pada catatan sejarah yang lain memburuk setelah sultan sadar dia telah dimanfaatkan Padtbrugge. Dua tahun setelah penundukan Siau Sibori menyatakan tidak ingin lagi melihat muka Padtbrugge di Ternate. Dia melawan Belanda.

Des Alwi menulis kejadian sesudahnya yang menggambarkan hubungan keduanya. Yaitu suatu ketika sultan mengundang gubernur dalam jamuan makan di istananya.

‘’Ketika Sultan mengusulkan bersulang bagi Kerajaan Oranje dan meminta gubernur untuk memerintahkan sepuluh pengawal bersenjatanya keluar dan menembakkan senjata sebagai penghormatan, gubernur pun menolak memberi perintah. Ia (gubernur) merasa pasti sesuai dengan pengakuannya kemudian, bahwa bunyi tembakan itu merupakan isyarat bagi pasukan sultan untuk masuk ke istana dan membunuh orang-orang Eropa dalam pesta itu. Gubernur memberi isyarat dengan kedipan mata kepada istrinya. Wanita itu segera meraih puterinya yang merangkul ibunya seolah-olah kesakitan lalu berpura-pura pingsan sehingga harus dibawa menyingkir dari meja. semua orang Belanda dalam pesta itupun segera keluar dari istana dan kembali ke benteng..”

Hari berikut sesudah kejadian itu, pecahlah pemberontakan yang digerakkan Sultan Sibori. Di istana beberapa serdadu Belanda dibunuh dan sultan menyingkir ke Jailolo bersama istri-istri, anak-anak dan beberapa pengawal. Beberapa pembesar istana malah meminta perlindungan di benteng dan menceritakan rencana sultan.

Sibori akhirnya dapat ditangkap setelah dia ditinggalkan para pengawalnya. Dia dikirim Padtbrugge ke Batavia untuk bertemu Gubernur Jenderal VOC. Di Batavia Sibori dilucuti kekuasaannya dan sekadar diposisikan sebagai raja simbolis. Karena memang semua tindak-tanduknya diawasi Dewan Kerajaan yang dipilih gubernur sendiri.

Gubernur jenderal juga menyatakan dia tidak mau lagi mendengar kericuhan rumah tangga sultan dengan para istrinya, serta mengurangi dukungan keuangan baginya menjadi 2.000 rijkdaalders dari 12.000 rijksdaalders per tahun.

BATAS-BATAS DI UTARA

Perjalanan Padtbrugge di wilayah Utara pulau Sulawesi dan Kawasan SaTaS tahun 1677 mesti disebut berhasil menghimpun dan menetapkan ruang ekonomi VOC. Dalam beberapa dokumen perjanjian para raja Nusa Utara sudah mengakui mereka sekadar penggarap (leenmanen) dari tanah pihak VOC.

Sangat menyedihkan penduduk sesuai perjanjian raja harus melenyapkan tanaman cengkih dan pala mereka tanpa ganti rugi. Padahal Sultan Ternate Mandasyah tahun 1667 mendapatkan tunjangan VOC sebesar 16.000 gulden setahun untuk perannya meniadakan tanaman cengkih di wilayahnya. Jumlah ini masih ditambah 1.500 gulden untuk dibagikan pada berbagai anggota istana. Di samping itu, Sultan Ternate, Sultan Tidore juga menerima 6.000 gulden, Sultan Bacan 1.750 gulden, Sultan Makian 5.000 gulden, Sultan Motir 375 gulden.

Akibat pemusnahan tanaman rempah tanpa kompensasi itu, perekonomian rakyat pulau Sangihe Besar rusak berat. Maka perlawanan pun muncul tahun 1679 di Sawang dan Limau. Pasukan kompeni turun tangan seperti saat mereka menumpas perlawanan rakyat di Maluku.

Di Sawang perkebunan dan pemukiman rakyat dihancurkan. Menurut catatan Coolhaas, di Sawang rumah-rumah penduduk diratakan dengan tanah, sedang pemimpinnya, Datunseke, ditangkap dan dikirim ke Batavia untuk selanjutnya dibuang ke Srilangka.

Limau yang merupakan pendukung Ternate juga memberontak yang segera diatasi Padtbrugge, namun tidak berhasil. Sebulan sesudahnya barulah dengan pasukan yang lebih besar kompeni menyerang. Limau ditundukkan, meski pasukan Sangihe dibantu tentara Jawa dan meladeni Belanda dalam perang terbuka. Menurut catatan Coolhaas, rakyat Limau, baik laki-laki dan perempuan dibunuh seluruhnya.

Sesudah perjalanan Padtbrugge, wilayah kekuasaan VOC di Utara Nusantara kala itu menjadi jelas, yaitu delimitasinya ke wilayah Spanyol di seberang pulau-pulau Sangihe-Talaud -Sitaro.

Pantas dikemukakan bahwa pihak Spanyol masih terus mempersoalkan pengambilalihan Siau itu. Peringatan ihwal pengambilalihan pernah dilayangkan Raja Muda Spanyol A. de Vargas Furtado. Protesnya disampaikan lewat dutabesar Spanyol di Amsterdam, namun ternyata tidak membuahkan hasil.

Nusa Utara yang merupakan wilayah dinamis sudah masuk dalam rengkuhan. Menjadi pentas bagi kepentingan VOC. Nusa Utara jadi tapal batas wilayah VOC, Di sebelah Selatan pulau Sulawesi pada dekade sebelumnya Belanda sudah menundukkan Gowa dan membuatnya menandatangani perjanjian Bongaya. Apalagi, di bagian Timur, di Maluku secara khusus Ternate, sudah bersahabat kental.

Wilayah-wilayah VOC di Nusa Utara pasca penyerangan Siau dapat diklasifikasikan menjadi,

Pertama, wilayah di Laut Sulawesi yang sudah diduduki sebelum Perjanjian Munster 1648. Sebagian di antaranya adalah wilayah Kesultanan Ternate yang diserahkan pada VOC dalam hal ini Laksamana Matelief de Jonge, 26 Mei 1607.

Di wilayah ini pihak VOC belum menyelenggarakan kekuasaan (ekonomi) secara efektif dan terus menerus.

Pada saat naik tahta Sultan Sibori melakukan perjalanan memastikan kekuasaan efektif VOC di Nusa Utara. Secara tegas dia mengikat kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya sudah dikontrakkan dengan VOC Belanda tahun 1607, di antaranya Tabukan dan Tagulandang. Juga memberi daerah baru Tahuna dan Manganitu.

Kerajaan-kerajaan itu secara resmi langsung mengikat perjanjian hukum (lange contract) dengan VOC tanggal 3 November 1677 saat masa perjalanan Padtbrugge.

Kedua, wilayah hasil muslihat penundukan Padtbrugge tahun 1677 bekerjasama dengan Sultan Ternate serta penguasa-penguasa lain yang diajak Ternate dan VOC, yaitu wilayah Kerajaan Siau. Perjanjian hukumnya langsung dikukuhkan Perjanjian Panjang (lange contract) 9 November 1677. Wilayah Siau pantas disebut meluas tak sekadar di pulau Siau namun juga pesisir Minahasa Utara dan di wilayah Singkil Manado. Beberapa tempat lain yang juga merupakan wilayah sahabat Siau adalah Kaidipang, Bolang Itang, dan Buol-Tolitoli serta bagian Selatan pulau Sangihe Besar, misalnya Tamako.

Ketiga, beberapa wilayah yang sudah masuk wilayah kontrak VOC namun karena membangkang harus ditundukkan agar rela menjalankan kebijaksanaan monopoli rempah, yaitu rela memusnahkan tanaman rempah, semacam di Sawang dan Limau. Dengan langkah penumpasan wilayah-wilayah ini baru efektif jadi wilayah kuasa VOC.

Adapun wilayah di pulau Sangihe Besar yang memelihara hubungan kuat dengan penguasa-penguasa pribumi di Filipina Selatan, misalnya Kerajaan Kendahe diikat perjanjian persahabatan.

Belanda mengikat kontrak persahabatan dengan Kendahe lewat Raja Wuisang (Wuysang atau Buisang) dengan memberikan sebuah piring perak pengakuan kekuasaan ‘’Aan Zyne Hoogheid Buisan En Koning Van Kendhar” (Yang Mulia Buisan Raja Kendahe). Jadi bukan penundukkan.

Pasca perjalanan Padtbrugge tidak ada lagi penaklukan untuk pertambahan wilayah VOC lebih ke Utara lagi. Meski dalam catatan dokumen Belanda pernah pada tanggal 10 September 1688 Raja Kendar Wuisang menyerahkan ke VOC haknya atas wilayah Filipina Selatan sebagaimana terekam dalam Corpus Diplomaticum Neerlando Indicum IX Molukken-Mindanao.

Penyerahan itu untuk sementara dapat disimpulkan tidak ditindaklanjuti dengan pendudukan oleh Belanda secara efektif, karena itu tidak ada lagi pertambahan wilayah kolonial Belanda lebih ke Utara, dari pulau Miangas dan Marore, pasca penaklukan 1677 dan persahabatan dengan Kerajaan Kendahe tahun 1688. Yang jelas pada waktu itu (1677) Spanyol juga belum berhasil menundukkan daerah-daerah Moro (Mindanao dan Sulu) dalam kekuasaannya secara efektif. Adapun sesudah pembubaran VOC bubar tahun 1799 semua wilayah ekonominya dilanjutkan menjadi wilayah negara Hindia Belanda. Dalam masa inipun juga tidak terjadi pertambahan wilayah lebih ke Utara. Kecuali penegasan kepemilikan pulau Palmas pada tahun 1928 lewat putusan sengketa hukum Hindia Belanda versus Amerika Serikat di Permanent Court of Arbitration.

Wilayah itu tidak berubah hingga kini dan menjadi bagian kesatuan wilayah Indonesia.

LANDSTREEK VAN MANADO

Dampak lain perjalanan Padtbrugge adalah dipandunya kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro berkiblat ke wilayah daratan Sulawesi Utara, secara khusus ke Manado. Ini terfasilitasi lewat penataan berbagai struktur pemerintahan kolonial Belanda.

Misalnya, pada tahun 1825 kawasan ini dimasukkan sebagai wilayah Residen Manado dalam gubernemen Maluku. Akhirnya, malah tahun 1859 kawasan Nusa Utara masuk ke dalam wilayah Residensi Manado yang tegas terpisah dari Ternate.

Di luar urusan pemerintahan, kiblat pendidikan juga dirubah ke Manado. Sebelumnya, orientasi pendidikan Sangihe-Siau adalah ke Ternate dan Manila (Spanyol) yang dirintis para raja: Raja Siau Winsulangi, Raja Manganitu Tolo dan Raja Tahuna Tatehe. Pun demikian orientasi agama Kristen Protestan beralih ke pusat-pusat misi Belanda di daratan Sulawesi via Manado.

Perdagangan dan hubungan kekerabatan juga beralih ke Manado. Pula kegiatan perdagangan yang dulu dilakukan dalam arus utama perdagangan (mainstream), kini sebagai wilayah perbatasan dibuat berciri pinggiran (periphery). Semua jalur perdagangan ke wilayah Spanyol dan Ternate resmi terhenti dan dialihkan ke Manado. Bahkan hubungan dengan Ternate praktis berhenti.

Kini, pasca masa kemerdekaan Indonesia, kegiatan rakyat berdagang ke negara Filipina dicap penyelundupan. Perdagangan perbatasan meski secara retoris diberi kesempatan, tetapi dibebani berbagai pembatasan, yaitu baik volume dan nilai yang dapat diperdagangkan serta batasan arealnya.

Untuk menunjang arah trend ke Manado itu, sejak abad ke-17, kapal uap pemerintah kolonial Belanda di abad ke-19 menyusun rute-rute pelayaran penumpang dan barang mendukung penguasaan teritorial itu. Khusus untuk wilayah Sulawesi Utara, pelayaran di Kawasan Sangihe-Talaud-Sitaro diorientasikan ke Manado sebagai subsistem dari sistem pelayaran Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Misalnya pelayaran maskapai kapal Belanda KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij).

Tren orientasi ke Manado itu jelas dapat ditunjuk awalnya pada perjalanan Padtbrugge yang disebut David Henley, bahwa kawasan Nusa Utara dijadikan bagian dari landstreek van Manado.⁵³Artinya sekadar perpanjangan daratan Manado.

Ciri-ciri kepulauannya yang terbuka selama berabad-abad akhirnya ditinggalkan dan dipatok sebagai daerah perbatasan. Dan sejak masa kemerdekaan hingga 2003 artinya menjadi daerah belakang semata. Ini membuat Nusa Utara menjadi kawasan pinggiran jauh dari lintasan ekonomi. Jadi terpencil dan tertinggal. Pendekatan-pendekatan yang makin berciri kontinental dari negara Hindia Belanda terus diterapkan Indonesia di kawasan Nusa Utara.

Dengan gerak yang terbatas ke satu sentrum maka SaTaS ditakdirkan sebagai periferi. Keuntungan dari proses outsourcing, yakni (memanfaatkan kekuatan-kekuatan luar) dari berbagai arah disurutkan ke titik nadir.

Kekuatan ekonomi bahari sebelum kedatangan Barat sirna lenyap. Bahkan yang terjadi sejak tahun 70-an berbagai sumberdaya utama yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kawasan SaTaS faktanya dicuri (resources squeezing), misalnya berbagai sumberdaya perikanannya.

^{CATATAN KAKI}

⁴⁴ Lapian, A.B., 1987, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴⁵ Ulaen, Alex J., 2003, op. cit

⁴⁶ Alwi, 2005, op. cit.

⁴⁷ Muskens, M.P.M., 1974, Sejarah Gereja Katolik Indonesia Jilid I Awal Mula Abad ke 14- abad ke 18, Bagian Dokumentasi-Penerangan Kantor Waligereja Indonesia, Jakarta.

⁴⁸ Brilman, D., op. cit.

⁴⁹ Elias, H.B., 1973, Sejarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia di Siau, Markas Cabang LVRI Manado.

⁵⁰Muskens, 1973, op. cit.

⁵¹. Brilman, 2000, op. cit.

⁵². Brilman, Ibid

⁵³ Henley, David, 1996, Natonalism and Regionalism in A Colonial Context, Minahasa In The Dutch Indies’, David Henley, KITLV Press, Leiden.