PIRHOT NABABAN

Editorial : Pro Kontra Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan

2009-06-25T07:34:00.000-07:00

Beberapa waktu kemarin, saya sempat tergelitik dengan manuver yang dilakukan oleh Mega-Prabowo. Beliau membuat kontrak politik, yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) akan dicabut apabila dirinya memenangkan Pilpres tahun ini. Bagi saya, manuver ini konyol secara yuridis, dan mengherankan secara politis.

Apabila ditinjau dari sudut pandang hukum tata negara, upaya yang dilakukan oleh Mega-Prabowo adalah suatu bentuk pemahaman yang salah besar, terutama jika dilihat dari UUD ’45. Presiden beserta jajarannya adalah Eksekutif, yang tentunya tidak bisa “menggauli” urusan yang menjadi ranah lembaga Legislatif. Lalu, undang-undang adalah produk Legislatif, sehingga UU BHP hanya bisa dicabut oleh Legislatif, yang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jadi sangatlah tidak mungkin apabila Eksekutif berjanji untuk mencabut UU BHP. Tentu, ada celah lain yang bisa digunakan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Tetapi berdasarkan UU 10/2004, pembuatan Perpu itu sendiri hanya dalam “hal ikhwal kegentingan yang memaksa”. Apakah masalah UU BHP menjadi sebuah kegentingan yang memaksa? Menurut saya, Korupsi lah yang jauh lebih memaksa ketimbang perdebatan UU BHP, karena Korupsi bagaikan sebuah efek domino yang implikasinya akan terasa ke semua bidang kehidupan. Lagipula, Perpu yang dibuat ini pun harus diajukan ke DPR untuk diminta persetujuannya sebelum mendapatkan status sebagai undang-undang, dan apabila DPR menolak maka Perpu itu akan tidak berlaku. Sekalipun Mega-Prabowo berhasil memenangkan pertarungan ini, perhitungan kursi di DPR masih kalah dengan SBY-Boediono meski sudah digabung dengan Golkar dan Hanura.

Janji-janji surga seperti inilah yang akhirnya justru membuat rakyat semakin menderita karena ditipu oleh elit politik. Lalu, kalangan civil society pun seringkali memberikan pemahaman yang tidak tepat atas pembuatan UU BHP yang akhirnya dipelintir menjadi komersialisasi pendidikan, kapitalisme pendidikan, dan dikait-kaitkan dengan neoliberalisme. Betulkah?

Banyak kalangan yang menolak kehadiran UU BHP mengkritiknya dari sudut pandang terlepasnya subsidi Pemerintah atas lembaga pendidikan. Padahal dengan tergantungnya pendidikan dengan subsidi mayoritas dari pemerintah, maka akan menjadikan lembaga itu sebagai lembaga jawatan yang tidak bisa memiliki keleluasaan dalam hal menentukan arah strategi kebijakan secara otonom. Dengan otonomisasi yang diberikan, maka lembaga pendidikan akan mampu secara leluasa mengatur dana yang diperolehnya sekaligus mengatur kurikulum yang dibutuhkan sesuai dengan demografi yang dijangkau oleh lembaga pendidikan itu. Sedangkan, kalangan civil society justru keberatan dengan dilepasnya subsidi dan adanya kemandirian dalam menentukan kurikulum. Dalam sebuah blog yang saya temukan, si penulis berpendapat bahwa dengan dilepasnya subsidi dari pemerintah maka lembaga pendidikan akan berorientasi profit karena dilepaskan dari kontrol pemerintah yang sebelumnya memegang anggaran. Padahal dalam pasal 4 angka (1) UU BHP jelas menyatakan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum didasarkan pada prinsip nirlaba, dan secara lebih spesifik dapat dibaca dalam angka (2) yang menyebutkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu otonomi; akuntabilitas; transparansi; penjaminan mutu; layanan prima; akses yang berkeadilan; keberagaman; keberlanjutan; dan partisipasi atas tanggung jawab negara. Lalu dimana buruknya status badan hukum yang diberikan kepada lembaga pendidikan? Apakah badan hukum pendidikan akan serta merta menjadi sebuah perusahaan profit-oriented yang bertopengkan lembaga pendidikan? Saya rasa itu adalah kesimpulan yang terlalu sempit dan jauh dari kejernihan analisa.

Lalu ada hal lain yang si penulis katakan, bahwa “otonomisasi penyusunan kurikulum” membuatnya terbahak-bahak. Saya cukup mengerti mengapa dia terbahak-bahak, karena dia sendiri menulis sebuah skenario yang konyol, ketika sarjana hukum diperintahkan untuk menyusun kurikulum bagi fakultas teknik. Skenario ini sungguh konyol, karena sangatlah tidak mungkin pihak perguruan tinggi akan memerintahkan lulusan fakultas hukum untuk menyusun kurikulum fakultas teknik.

Lalu seringkali saya mendengar selentingan bahwa eksistensi UU BHP akan mengakibatkan mahasiswa menjadi “robot”, karena dikejar dengan tenggat kelulusan dan ditekan untuk berpikir kritis karena hanya memikirkan kuliah. Permasalahan kekritisan mahasiswa bukanlah dikarenakan oleh UU BHP, melainkan keinginan dari mahasiswa itu sendiri untuk mau bersikap lebih kritis atas berbagai permasalahan yang ada, dan bagaimana caranya mahasiswa yang merasa “lebih kritis” itu mampu menularkan “kekritisannya” kepada kawan-kawannya yang dianggap tidak “kritis”. Sungguh pendapat ini adalah sebuah arogansi dan pembenaran diri dari mereka yang menganggap pemikirannya lebih kritis dan hebat. Hal ini diperparah dengan pendapat sebagian penolak UU BHP yang menyatakan bahwa UU BHP merupakan pelarian dari pasal 31 UUD ’45 yang menyebutkan anggaran 20% bagi pendidikan. Darimana pelariannya? Saya juga tidak mengerti. Anggaran 20% sudah jelas akan terwujud, tinggal bagaimana implementasi dari 20% itu terhadap pendidikan Indonesia. UU BHP tidak akan mungkin mengenyampingkan UUD ’45, sehingga anggaran 20% itu pasti terwujud dan pasti akan disalurkan ke dunia pendidikan. Hanya korupsi lah yang mencegah anggaran tersebut mengucur dengan lancar. Lalu ada pula yang menyayangkan bahwa dengan adanya persaingan modal antar universitas maka universitas kecil akan tergusur karena kalah bersaing. Apakah itu salah? Karena dengan tergusurnya mereka maka kualitas lembaga pendidikan pun akan semakin terkontrol, dan tidak akan ada lagi kampus-kampus yang sekedar “papan nama” bertebaran di ruko-ruko, yang justru hanya menjalankan praktik jual-beli gelar.

Menurut saya, UU BHP tidak perlu dicabut, karena tidak ada hal yang perlu dikuatirkan apabila undang-undang tersebut dilaksanakan secara konsekuen. Ketakutan-ketakutan yang muncul dari civil society hanyalah skenario yang dibuat apabila UU BHP memang tidak dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan amanat dari undang-undang tersebut. Sangatlah sempit apabila kita melihat bahwa keberadaan UU BHP hanya merupakan kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan yang dihasilkan oleh neoliberalisme. UU BHP justru akan membuat lembaga-lembaga pendidikan kita semakin berkualitas dan memiliki daya saing baik itu di tingkat regional maupun internasional.

Editorial : Histeria Ujian Nasional

2009-06-23T18:01:00.000-07:00

Pengumuman hasil Ujian Nasional (UN) yang selama ini menjadi headline di berbagai media massa, telah menimbulkan kekuatiran di kalangan masyarakat. Apakah UN tetap akan menjadi “monster” bagi mereka yang sedang menjalani pendidikan, khususnya di tingkat akhir?

Status lulus/tidak lulus yang diterapkan di UN dimulai pada tahun 2003. Sebelum tahun 2003, status yang diperoleh siswa adalah tamat, yang berarti semua sudah pasti lulus dan bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Penulis termasuk angkatan pertama yang harus menghadapi kebijakan lulus/tidak lulus, dan pada saat itu batas lulus untuk setiap pelajaran adalah 3.00. Sebagai contoh, pada tahun 2003 penulis menghadapi 3 (tiga) mata pelajaran dalam UN, yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Apabila Matematika mendapatkan nilai 10 namun Bahasa Indonesia hanya mendapatkan 2.5, maka siswa akan dinyatakan tidak lulus. Sedangkan pada UN tahun ini, batas kelulusan sudah jauh meningkat menjadi 5.00

Saya sendiri sepakat dengan adanya batas kelulusan yang diterapkan dalam UN. Karena dengan adanya batas kelulusan, maka murid akan terdorong untuk belajar dengan lebih giat sekaligus meningkatkan kualitas pemahamannya atas materi yang diajarkan. Namun apakah penerapan batas kelulusan telah diimbangi dengan pelaksanaan pendidikan yang tepat? Apakah materi yang diajarkan selama proses belajar mengajar akan keluar di UN? Apakah kualitas pendidikan telah merata di seluruh Indonesia?

Meskipun konstitusi telah mengamanatkan 20% APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan, pada kenyataannya tidak ada perubahan fundamental yang dapat dilihat dalam dunia pendidikan di Indonesia. Dari hal-hal yang bersifat kuantitatif, misalnya bangunan sekolah, jumlah guru, dan fasilitas sekolah, kondisinya tidak berubah hingga saat ini. Tentu hal ini berbanding lurus dengan hal-hal kualitatif seperti kualitas guru, kualitas proses belajar mengajar dan hal lainnya. Stagnasi itu diperparah dengan kebijakan kurikulum yang selalu berganti. Istilah kerennya, Ganti Menteri Ganti Kurikulum. Nampaknya setiap Menteri ingin mendulang keuntungan dari “proyek” penggantian kurikulum, tanpa memperhitungkan kesulitan guru dan murid yang harus beradaptasi dengan kurikulum baru, padahal kurikulum sebelumnya pun belum dikuasai dengan baik. Kondisi faktual itu dapat ditemukan di kota-kota besar, sehingga tak dapat dibayangkan seperti apa kondisi di desa-desa di wilayah yang tertinggal dan jauh dari modernisasi kota, dimana satu sekolah hanya memiliki seorang guru saja.

Apakah UN harus dihapuskan dari pendidikan Indonesia? Tentu tidak. Negara-negara lain yang sudah jauh lebih maju tetap mengadakan semacam UN dalam pendidikannya. Tapi negara-negara itu mengimbanginya dengan kualitas pendidikan yang mumpuni, sehingga tidak ada lagi kehisterisan yang muncul dari siswa yang mendapatkan hasil UN. Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah mampu memperbaiki berbagai permasalahan yang selama ini muncul, misalnya dengan mengontrol kucuran dana dari pusat untuk pendidikan di daerah-daerah, lalu peningkatan kualitas guru melalui berbagai pelatihan yang tentunya diimbangi penambahan jumlah guru sehingga dapat merata di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah harus mampu mengakomodasi berbagai sistem alternatif yang digagas oleh masyarakat di luar sekolah resmi yang diakreditasi oleh pemerintah. Sifat birokratis dan akutnya KKN yang melanda Dinas Pendidikan telah menjadi penyebab sekolah-sekolah alternatif tidak diperkenankan untuk beroperasi di kalangan masyarakat. Padahal tak jarang sekolah-sekolah itu justru mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena lahir ide-ide yang berkembang di masyarakat dan tidak dipaksa untuk melaksanakan kurikulum pusat yang kadang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Mari kita lihat, apakah pemerintahan 2009-2014 akan mampu menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia.

Kategori Baru : Editorial

2009-06-23T07:31:00.000-07:00

Mulai saat ini dan seterusnya, saya akan memasukkan satu kategori tulisan baru, yaitu EDITORIAL. Tulisan yang masuk dalam kategori ini lebih singkat, namun tidak melepaskan bobot materinya. Kategori ini saya masukkan dengan maksud untuk membedakannya dengan tulisan lain yang di-riset lebih lama dan mendalam. Selain itu, kategori ini mengantisipasi agar tulisan-tulisan saya tetap dapat masuk dalam blog meskipun tidak disertai catatan kaki dan sumber referensi lainnya.

Salam.

Siapa Yang Saya Pilih Dalam Pilpres 2009?

2009-06-23T07:25:00.000-07:00

Dengan diperketatnya syarat pengajuan calon presiden (capres) melalui undang-undang[1], maka calon yang memiliki kans untuk bersaing di kancah nasional pun secara otomatis mengkerucut. Apabila pada Pilpres 2004, ada 5 (lima) pasangan yang bertarung untuk menuju Istana Negara[2], maka saat ini hanya ada 3 (tiga) pasang yang memiliki kesempatan itu. Ketiga pasangan yang memenuhi syarat undang-undang dan disahkan oleh KPU adalah (berdasarkan nomor urut) : Megawati Soekarnoputri—Prabowo Subianto dengan akronim Megapro; Susilo Bambang Yudhoyono—Boediono dengan akronim SBY Berbudi; dan Jusuf Kalla—Wiranto dengan akronim JK Win. Dari keenam nama diatas, 5 (lima) diantaranya merupakan pemain lama, karena meski Prabowo gagal untuk ikut Pilpres 2004, namun dirinya sempat mengikuti Konvensi Presiden Partai Golkar dan iklannya sempat mewarnai berbagai media massa. Sedangkan Boediono sendiri bukanlah seorang politikus, melainkan lebih dikenal sebagai teknokrat.[3]

Apakah konstalasi politik seperti sekarang bisa dibilang kemunduran atau tidak (dengan sedikitnya capres, dan masih bertahannya muka-muka lama), tentu akan menimbulkan perdebatan yang tak henti. Lagipula, mau tak mau kita hanya memiliki 3 pilihan capres yang ada dan tak bisa diubah lagi. Sehingga saya akan membahas siapa yang akan saya pilih di 9 Juli mendatang (the best from the worst). Ulasan yang saya buat ini akan membahas tiap-tiap individu yang masuk ke dalam masing-masing paket capres-cawapres, lalu diikuti dengan analisa terhadap masing-masing pasangan.

Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto (Megapro)

Status oposisi yang diemban oleh PDIP yang dipimpin Megawati[4] selama 5 tahun, telah memberikan warna tersendiri bagi dinamika politik Indonesia. Biasanya, oposisi tak dikenal di Senayan, karena semuanya akan selalu berafiliasi kepada partai yang memiliki kekuasaan terbesar. Meski peran oposisi yang dimainkan oleh PDIP tidaklah optimal, namun pembentukan opini publik yang dilakukan oleh PDIP sedikitnya dapat menaikkan citra Megawati sebagai kandidat yang memiliki kekuatan untuk mengembalikan Indonesia ke jalur yang benar, terutama dengan dielu-elukannya platform ekonomi kerakyatan. Pencitraan ini didukung pula oleh Prabowo yang semenjak awal kampanye Pemilu legislatif kemarin, selalu mengusung kaum tani dan nelayan sebagai bahan kampanye politiknya, sehingga cukup mendapatkan tempat dikalangan wong cilik. Sekilas dilihat, pasangan ini memang paling down-to-earth dibandingkan kedua pasangan lain. Sebagai contohnya, deklarasi pertama Megapro dilaksanakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang[5], dan deklarasi kedua diadakan di Pasar Solo[6].

Megawati Soekarnoputri bukanlah orang baru di dunia politik. Dengan mewarisi darah dari Soekarno, salah satu founding father Indonesia, ia mengikuti jejak ayahnya di dunia politik dengan bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di tahun 1980an[7]. Kharisma dari Soekarno ternyata berimbas pada meningkatnya popularitas Megawati di kalangan konstituen PDI, sehingga dirinya berhasil menjadi Ketua Umum PDI pada tahun ….[8] Dengan terpilihnya Megawati, PDI kembali mendapatkan ruh-nya dan mulai mendapatkan massa yang cukup banyak, khususnya dari simpatisan Soekarno (yang seringkali disebut Soekarnois). Popularitas yang diperoleh PDI pasca terpilihnya Megawati menjadi Ketua Umum, menjadi salah satu faktor proses pemecahbelahan pemerintah terhadap PDI. Akibat dari intervensi ini, PDI terbagi menjadi dua kubu yaitu kubu Megawati, dan kubu Soerjadi (pro-pemerintah).[9] Dari pemecahbelahan ini, PDI Megawati tidak lagi bergerak di permukaan politik nasional, melainkan bergerak secara diam-diam (underground), sehingga mendapatkan simpati dari kalangan aktivis pro-demokrasi yang pada saat itu turut serta dibungkam oleh pemerintah.[10] Pergerakan yang dilakukan oleh PDI Megawati dan simpatisannya juga menjadi simbol perlawanan terhadap penguasa pada saat itu.[11] Perlawanan ini akhirnya memuncak dengan terjadinya tragedi Sabtu Kelabu, 27 Juli 1996, di Sekretariat PDI.[12] Namun puncak perlawanan ini justru berakibat pada semakin ditekannya PDI Megawati dalam berbagai lini pergerakan politik.

Ketika gerakan pro-demokrasi mendapatkan momentumnya pada tahun 1998, pergerakan yang dilakukan oleh PDI Megawati tidak lagi berada di bawah tanah, melainkan mampu menjaring konstituen secara nasional. Tetapi, PDI kubu Megawati tidak mempertahankan nama PDI, melainkan menambahkan kata “Perjuangan”, sehingga menjadi PDI Perjuangan (disingkat PDIP) untuk membedakannya dengan PDI kubu Soerjadi yang saat itu masih bertahan.[13] Perubahan nama ini tidak menghambat PDIP untuk memenangkan Pemilu 1999. Sialnya, Megawati gagal untuk menjadi Presiden RI[14] karena dijegal oleh Poros Tengah Amien Rais yang mendukung Gus Dur untuk menjadi RI-1. Megawati harus puas untuk menduduki kursi RI-2, yang pada saat itu hanya berperan sebagai “ban serep” untuk Presiden. Konflik yang terjadi antara Gus Dur dengan lembaga legislatif, dinilai tidak layak oleh MPR, sehingga lahir mosi tidak percaya kepada Gus Dur yang berujung pada impeachment. Dengan di-impeach-nya Gus Dur, maka Megawati langsung naik sebagai Presiden untuk melanjutkan sisa waktu pemerintahan hingga 2004.[15]

Selama masa pemerintahannya, tidak ada prestasi signifikan yang patut untuk dicatat sebagai rangkaian perubahan sosial di Indonesia. Pemerintahan Megawati justru menjual beberapa BUMN, sehingga kepemilikan sahamnya dikuasai oleh pihak asing.[16] Harga BBM pun turut serta dinaikkan mengikuti harga pasaran minyak dunia.[17] Utang luar negeri, baik itu kepada negara maupun kepada lembaga donor internasional, tidak berkurang dan hanya sekedar penjadualan ulang pembayaran utang.[18] Kondisi ekonomi di tingkat riil pun tidak menunjukkan adanya kenaikan fundamental untuk memperkokoh situasi ekonomi di Indonesia. Meski demikian, situasi politik dan ekonomi pada pemerintahan Megawati bisa dibilang relatif stabil. Namun kestabilan ini memang tidak diikuti dengan kebijakan-kebijakan populis yang mampu memikat hati rakyat, ataupun kebijakan-kebijakan tegas yang mampu berubah kondisi sosial.

Sementara itu, pasangan Megawati, Prabowo Subianto[19], lebih dikenal sebagai seorang perwira karier di militer. Di masa kejayaan Soeharto, Prabowo sempat disebut-sebut sebagai penerus dinasti politik Cendana karena kariernya yang melesat begitu cepat. Prabowo telah meraih pangkat Letnan Jenderal pada umur 40an, ketika rekan-rekan seangkatannya di Akademi Angkatan Bersenjata baru meraih pangkat Kolonel ataupun Brigardir Jenderal. Kegemilangan kariernya ini tidak diikuti dengan rekam jejaknya di dunia pro demokrasi. Ketika dia masih aktif dalam dunia militer, Prabowo bertanggungjawab terhadap hilangnya sejumlah aktivis pro demokrasi, bahkan ada beberapa yang terkena pembunuhan misterius (petrus).[20] Karier militernya berhenti di Letnan Jenderal, setelah dirinya dipensiunkan oleh Soeharto, dengan alasan yang belum jelas hingga saat ini.

Setelah pensiun dari dunia militer, Prabowo tidak langsung terjun ke dunia politik, melainkan melebarkan sayapnya di dunia bisnis. Berbagai perusahaan dia miliki, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.[21] Di tahun 2004, Prabowo mulai terjun ke dunia politik praktis dengan mengikuti Konvensi Presiden Partai Golkar. Pada saat itu, Prabowo berkampanye untuk kembali membawa Indonesia sebagai Macan Asia, namun karena resistensi terhadap Prabowo masih tinggi, khususnya pasca-1998, dia gagal memenangkan Konvensi, dan harus mengalah kepada seniornya yaitu Wiranto. Kegagalan dalam Konvensi Golkar membuat Prabowo kembali berbisnis. Namun menjelang Pemilu 2009, dirinya kembali lagi ke dunia politik dengan membawa bendera Partai Gerindra. Posisinya sebagai ketua umum organisasi-organisasi profesi seperti nelayan dan petani, membuat dia dengan mudah untuk berkampanye membawa platform “ekonomi kerakyatan” yang mengutamakan nelayan, petani, pedagang kecil, dan sejenisnya. Kampanye ini nampaknya cukup ampuh di kalangan pemilih, sehingga Partai Gerindra mampu meraih jumlah kursi yang cukup banyak untuk lolos dari parliamentary dan electoral threshold.[22]

Terjalinnya koalisi antara PDIP dan Gerindra yang kemudian berujung pada pasangan Megapro, terjadi melalui jalan yang berliku. Pasca pelaksanaan Pemilu kemarin, beberapa partai menjajaki kemungkinan koalisi besar, diantaranya PDIP, Gerindra, Hanura, dan Golkar. Saat itu, mereka belumlah membuat koalisi secara resmi, karena hanya melakukan pertemuan yang sedang populer disebut dengan “komunikasi politik”. Berbagai manuver politik pun sempat dibuat, bahkan PDIP sempat berkeinginan untuk menjalin koalisi dengan Partai Demokrat, meski akhirnya tidak terwujud.[23] Prabowo pun sempat enggan menurunkan posisi tawarnya sebagai calon presiden, sehingga koalisi PDIP-Gerindra sempat terhambat, karena PDIP pun tetap ngotot untuk mempertahankan Megawati sebagai calon presiden.[24] Menjelang batas akhir pendaftaran pasangan capres dan cawapres, Prabowo akhirnya bersedia menjadi cawapres, dan paket Megapro pun terbentuk.[25]

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono

Terpilihnya Boediono, yang sedang menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI), sebagai cawapres mendampingi SBY memang menimbulkan kejutan, tidak hanya di kalangan partai yang berkoalisi mendukung SBY, namun juga di kalangan pemilih.[26] Hingga saat ini, belum ada alasan yang lebih spesifik, mengapa SBY berani memilih Boediono yang tidak memiliki latar belakang politik untuk maju sebagai cawapresnya. Memang, ada beberapa alasan yang sudah dikemukakan oleh pendukung SBY, namun menurut saya alasan-alasan tersebut masih terlalu abstrak untuk menjelaskan terpilihnya Boediono.

SBY adalah seorang pensiunan jenderal bintang empat, yang menghabiskan sebagian besar kariernya di dunia militer. Ketika lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata di tahun 1973, SBY mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa, yang merupakan gelar bagi lulusan terbaik Akademi. Semasa aktif di dunia militer, SBY memang seringkali mendapatkan tugas yang cukup penting, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Ketika Gerakan Reformasi 1998 berlangsung, SBY memang tidak terlalu mengambil peranan penting sebesar Wiranto ataupun Prabowo, namun beberapa studi menyatakan bahwa SBY tetap turut bertanggungjawab atas hilangnya aktivis-aktivis pro demokrasi selama periode 1997-1999.[27] Karir SBY di dunia politik dimulai dengan penunjukannya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di era pemerintahan Gus Dur.[28] Dalam posisi itu, tidak terlalu banyak prestasi kebijakan yang mampu dibuat oleh SBY, meski SBY tetap membuat gerakan-gerakan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan komoditi pertambangan dan energi di kalangan masyarakat. Karier politiknya tidak berhenti di jabatan Mentamben, karena SBY berpindah pos menjadi Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan (Menko Polsoskam) untuk menggantikan Wiranto yang mengundurkan diri.[29] Namun jabatan Menko tidak diembannya dalam waktu yang cukup lama, karena SBY diminta mengundurkan diri dan disuruh untuk memilih antara pos Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau Menteri Perhubungan. Kedua pos ini ditolak oleh SBY, dan sempat menutup karirnya di dunia politik.[30] Seiring dengan impeachment terhadap Gus Dur, struktur dan susunan kabinet pun turut berubah. Megawati naik menjadi Presiden untuk menggantikan Gus Dur, sedangkan SBY sempat ikut serta dalam bursa calon wakil presiden, bahkan termasuk calon yang cukup kuat. Namun dukungan politik MPR justru beralih menuju Hamzah Haz[31] dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kegagalannya menjadi Wapres, tidak menghabiskan karir SBY di ranah politik, karena SBY kembali memperoleh kursi Menko Polkam dan kemudian mendirikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politiknya.

Di Tahun 2004, SBY dan Kementerian Politik Keamanan sempat membuat iklan layanan masyarakat, yang isinya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu secara damai dan tidak anarkis. Iklan itu ternyata membuat Presiden Megawati meradang, karena SBY dianggap melakukan kampanye terselubung. Pada saat itu, nama SBY memang sedang mencuat untuk maju sebagai calon presiden dan bersaing dengan Megawati. Akhirnya, perang politik antara Megawati dan SBY pun tak terelakkan, bahkan SBY sempat dijuluki kekanak-kanakan oleh Taufik Kiemas.[32] Kisruh ini akhirnya berujung pada pengunduran diri SBY sebagai Menteri, dan membuat SBY berkonsentrasi pada Pemilu untuk Partai Demokrat. Konflik antara SBY dengan kubu Megawati ternyata memberikan simpati masyarakat terhadap SBY, sehingga dari beberapa polling yang dilakukan oleh lembaga survey, SBY menempati peringkat pertama dengan persentase hampir 40% untuk menduduki jabatan presiden. Survey tersebut ternyata sejalan dengan kenyataan. Meskipun Partai Demokrat hanya mendapatkan 7% suara nasional, pasangan SBY-JK justru mendapatkan 33.57% suara dalam Pilpres Putaran I.[33] Popularitas ini berlanjut ke Putaran II, yang ketika itu SBY berhasil menjadi RI 1 dengan persentasi lebih dari 60% suara.[34]

Sebagai seorang purnawirawan militer, SBY justru tidak memperlihatkan kemiliterannya ketika menjabat sebagai RI1. Semenjak pertama kali menjabat di Istana Negara, label yang terus menerus melekat pada dirinya adalah Peragu. Julukan ini dilekatkan karena sikap SBY yang seringkali terlalu lama untuk mengambil keputusan, dan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan pertimbangan-pertimbangan. Sebagai contoh, berlarut-larutnya penyelesaian kasus Lumpur Lapindo[35], kisruhnya Pilkada Maluku Utara[36], Krisis Diplomasi dengan Malaysia[37], dan lainnya. Namun, SBY tetap membuat manuver politik yang cukup berprestasi, diantaranya bersama-sama dengan JK menyelesaikan Konflik Aceh melalui MoU Helsinki.[38] Lalu Indonesia berhasil membayar utang IMF yang telah ditunggak bertahun-tahun.[39]

Pertarungan SBY di Pilpres kali ini merupakan keikutsertaannya yang kedua, setelah pada Pilpres 2004 dirinya berhasil mengalahkan capres incumbent, yaitu Megawati. Apakah SBY akan bernasib sama seperti Megawati? Melihat berbagai survey belakangan ini, sosok SBY memang tidak lagi sepopuler dulu ketika dirinya muncul sebagai tokoh nasional. Berbagai kebijakan dan sikapnya ketika menjabat presiden, cukup banyak mempengaruhi opini para pemilih yang tadinya mendukung SBY.[40] Meski demikian, SBY tetap menjadi calon yang paling populer diantara capres lainnya, khususnya setelah penurunan harga BBM beberapa bulan lalu, yang membuatnya menjadi sedikit lebih baik.

Pasangan SBY di Pilpres kali ini adalah Boediono, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur BI. Tak banyak yang menyangka apabila SBY akan menggandeng Boediono dalam pertarungan kali ini. Pengamat politik justru meramalkan SBY akan meminang Hatta Rajasa, Hidayat Nur Wahid, ataupun calon lain dari koalisi parpol pendukung SBY. Kontroversi atas terpilihnya Boediono sebagai cawapres tidak hanya muncul dari kalangan parpol pendukung SBY, melainkan juga dari kalangan eksternal yang mengindikasikan Boediono sebagai ekonom dengan aliran neoliberal.[41] Tentu indikasi itu didasarkan pada kedekatan Boediono dengan lembaga-lembaga donor dari sistem Bretton Wood[42] ataupun Washington Consensus[43]. Selain itu, kiprahnya yang cukup minim di dunia politik, menghasilkan keraguan dari berbagai pihak, apakah dirinya akan sanggup memegang jabatan politis seperti wapres.

Boediono memang tidak dikenal sebagai seorang politisi, meski dirinya beberapa kali menjadi Menteri di 2 (dua) pemerintahan belakangan ini. Dirinya lebih dikenal sebagai seorang ekonom, birokrat, dan pengajar di universitas. Namun kepiawaiannya dalam dunia ekonomi, membuat dia memperoleh jabatan sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, lalu berpinda pos sebagai Menteri Keuangan di era Megawati, dan terakhir menjabat Menko Perekonomian di era SBY, sebelum akhirnya memimpin BI. Meski banyak tuduhan negatif yang dialamatkan pada dirinya, Boediono tetap mengukir prestasi selama dia memangku jabatan publik. Yang paling mutakhir tentunya keberhasilan Indonesia dalam mengantisipasi dan menghadapi krisis ekonomi global. Tidak seperti tahun 1997, dimana ketika itu Indonesia langsung terseret arus krisis ekonomi, pada saat ini Indonesia justru berhasil bertahan ketika negara-negara lain mulai kelabakan dengan ekonomi dalam negerinya. Saya tidak mengerti prinsip-prinsip dalam ekonomi yang menjadi landasan argumen untuk mengatakan Indonesia mampu bertahan dari krisis global, tetapi berdasarkan common sense, saya bisa melihat tidak banyak pengangguran karena PHK yang muncul di Indonesia, selain itu masyarakat Indonesia pun belum kesulitan untuk membeli kebutuhan bahan pokok, dan perusahaan-perusahaan Indonesia tidak harus meminta suntikan dana dari pemerintah untuk bertahan hidup.

Kepiawaian Boediono bersama tim ekonomi (Menkeu, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan) nampaknya menjadi salah satu faktor mengapa SBY memilihnya sebagai pendamping dalam Pilpres 2009. Alasan lain yang mungkin, Boediono bukanlah berasal dari partai tertentu, sehingga soliditas pemerintahan diperkirakan akan berlangsung lebih kuat dibandingkan dengan periode 2004-2009.

Jusuf Kalla – Wiranto

Pasangan yang mengakronimkan dirinya menjadi JK-Win ini merupakan pasangan capres-cawapres pertama yang mendeklarasikan diri untuk bertarung di Pilpres 2009. Keputusan JK untuk berpisah dengan SBY dalam Pilpres 2009 ini menjadi hal yang tak terelakkan lagi, setelah terjadi beberapa gesekan antara Partai Golkar dengan Partai Demokrat.[44] Pasangan ini terkenal dengan slogannya “Lebih Cepat, Lebih Baik”, yang seakan mengafirmasi sikap JK dalam mengambil keputusan semasa dia menjabat wapres.

Jusuf Kalla[45], yang lekat dengan panggilan “JK” semenjak pilpres 2004, adalah salah satu dari sekian banyak politisi yang berprofesi sebagai pengusaha. Hal itu pula yang belakangan ini sempat menjadi perdebatan diantara capres, karena politisi dengan latar belakang pengusaha dianggap lebih buruk oleh salah satu pasangan calon. Sebelum JK dikenal sebagai politisi-pengusaha, dirinya memang sudah aktif dalam dunia politik semenjak mahasiswa. JK menjadi anggota HMI ketika berkuliah di Makassar, dan berhasil menjadi Ketua Cabang HMI Makassar. Dirinya sempat menjadi pejabat publik melalui pos Kepala Bulog, sebelum akhirnya terjun secara aktif ke dunia politik setelah ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan.[46] Semenjak itu kariernya di dunia politik sempat terhenti, karena Gus Dur memberhentikannya dengan alasan KKN. Namun ketika Megawati naik menjadi Presiden pasca impeachment terhadap Gus Dur, JK kembali mengisi pos menteri dengan jabatan Menko Kesra.

JK pun mengikuti bursa kepresidenan yang dilaksanakan oleh Partai Golkar melalui Konvensi. Namun JK mengundurkan diri dari Konvensi, dan justru bergabung ke kubu SBY tanpa membawa nama Partai Golkar. Keputusan untuk mundur dari Konvensi Partai Golkar sangat menguntungkan bagi JK, karena dirinya berhasil memenangkan Pilpres bersama SBY, sedangkan Partai Golkar yang mengusung Wiranto kalah bahkan tidak berhasil untuk masuk ke putaran kedua. Setelah menjadi Wakil Presiden, JK justru menambah perbendaharaan jabatannya dengan berhasil menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar, dengan mengalahkan Akbar Tanjung yang saat itu sedang menjabat sebagai incumbent.

Siapa Yang Saya Pilih?

Untuk mempertimbangkan sebuah pilihan, terutama pilihan yang akan menentukan nasib masyarakat Indonesia dalam 5 (lima) tahun ke depan, maka dibutuhkan beberapa aspek untuk menilai mana pasangan kandidat yang paling sesuai dengan pola pikir saya. Penilaian ini saya buat, karena apabila saya mengatakan “paling dibutuhkan oleh masyarakat”, saya telah melangkahi jutaan orang yang memiliki kebutuhan yang berbeda, baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Setelah cukup lama mengamati sepak terjang para pasangan kandidat selama masa kampanye, dan riset mengenai tindakan mereka di masa yang lalu, analisa yang bisa saya buat adalah sebagai berikut :

1. Mega-Prabowo

Iklan kampanye yang mereka buat tentunya akan diminati oleh kalangan petani nelayan, dan pihak-pihak yang selama ini sering dibeli label sebagai “pelaku ekonomi kerakyatan”. Bagi saya, iklan yang mereka buat selama ini tidaklah mencerminkan bahwa akan ada perubahan kebijakan yang fundamental apabila mereka memenangkan Pilpres 2009. Iklan yang mereka buat hanya sekedar memberikan janji-janji surga bahwa Indonesia lebih maju dari sekarang, tetapi mereka tidak memberikan agenda dan program yang terstruktur dan rapi untuk mengidentifikasi masalah, menyelesaikannya, dan kemudian mencapai janji-janji yang telah dikumandangkan selama masa kampanye. Selama masa kepemimpinannya, Megawati tak ubahnya sebagai pengkhianat bagi para konstituen mereka yang disebut sebagai wong cilik. Platform kebijakan Megawati justru tidak pernah berpihak kepada wong cilik, baik itu di ranah makro maupun mikro. Keuntungan justru lebih banyak didulang oleh politisi cum pengusaha yang selama itu mendukung operasional Megawati dan PDIP. Megawati pun tak lepas dari intervensi asing. Upaya yang dilakukan oleh ayahnya, Soekarno, dengan nation character building, dan sikap tegas Soekarno dalam menentang imperialisme asing, justru dimentahkan oleh Megawati selama masa kepemimpinannya. Berbagai utang luar negeri, penjualan BUMN, hanyalah sedikit contoh betapa Megawati telah mengubah jalur perjuangan Soekarno sebagai founding fathers, dan lagi-lagi mengkhianati wong cilik.

Pasangan Megawati yaitu Prabowo, pun tak lepas dari berbagai masalah. Sikapnya yang kental dengan anti-demokrasi selama masa aktifnya di dunia militer, khususnya ketika masa-masa kritis di tahun 1997 hingga 1998, sungguh mengkhawatirkan bagi kalangan pro-demokrasi. Terlepas dari banyaknya mantan aktivis yang masuk ke dalam kubu Prabowo, diantaranya Fadli Zon dan Pius Lustrilanang, masih banyak kesalahan-kesalahan Prabowo yang hingga kini masih di-peties-kan. Apalagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa para mantan aktivis justru rela bermetamorfosis menjadi individu-individu yang mereka kritik semasa mereka berteriak-teriak di jalanan, dan mengabaikan berbagai agenda yang dulunya mereka perjuangkan. Selain itu, visi Prabowo terhadap ekonomi Indonesia, menurut saya hanyalah mimpi di siang bolong. Pertumbuhan ekonomi 2 (dua) digit yang selama ini didengung-dengungkan oleh Prabowo tidak akan bisa terwujud apabila masalah korupsi tidak dientaskan, dan Prabowo justru tidak memiliki agenda yang jelas dan spesifik untuk mengatasi masalah korupsi.

Dengan demikian, koalisi yang terwujud diantara keduanya, hanya akan menjadi kombinasi yang mengecewakan antara pengkhianat wong cilik dan militer anti-demokrasi. Saya tak bisa membayangkan apabila keduanya berhasil memenangkan Pilpres dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sudah terpuruk dalam percaturan dunia internasional. Pasangan ini jelas tidak akan saya pilih.

2. SBY-Boediono

Pencitraan SBY yang telah berhasil dibangun dengan sangat baik selama masa kampanye Pilpres 2004 justru menjadi agenda terpenting bagi SBY dan klan-nya selama 5 (lima) tahun kepemimpinannya. SBY seakan sangat hati-hati untuk menjaga citra dan popularitas dirinya di kalangan masyarakat agar bisa terpilih lagi untuk periode selanjutnya. Kehati-hatian ini ditunjukkan dengan sikap SBY yang cenderung lambat dalam memberikan keputusan dan keengganannya untuk membuat kebijakan yang tidak populis. Kasus Lumpur Lapindo dapat dijadikan sebagai contoh lambannya SBY dalam mengeluarkan keputusan. Lumpur Lapindo sudah tidak dapat lagi dikategorikan sebagai bencana dalam skala lokal saja, melainkan sudah menjadi masalah nasional karena dampaknya yang sangat massif dan menimbulkan kerugian yang besar. Tetapi SBY tidak memberikan adanya sebuah langkah konkrit untuk mengatasi masalah Lumpur Lapindo, karena tidak lancarnya ganti-rugi bagi penduduk yang kehilangan tempat tinggal, pembuangan lumpur panas lalu mengembalikan kondisi Sidoarjo agar dapat ditempati lagi oleh penduduk masih saja terhambat, dan tentunya proses pengusutan kelalaian PT Lapindo Brantas yang mengakibatkan terjadinya semburan lumpur sekaligus menuntutnya secara pidana dan menggugatnya secara perdata masih saja belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Seorang pemimpin bangsa seharusnya mampu memberikan keputusan yang tegas, dan tentunya mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia yang telah memberikan legitimasi untuk menjadi orang nomor satu.

Tetapi saya sendiri justru terkesan dengan Boediono yang menjadi cawapres SBY. Kesederhanaannya memang mengejutkan, karena sebagai pejabat publik yang lazim “menimbun harta” selama masa menjabat dan kemudian memamerkannya pada masyarakat yang sedang kesulitan. Boediono justru tidak melakukan hal itu, namun tetap berdedikasi kepada tugasnya sebagai abdi negara. Namun menurut saya, Boediono tidak tepat diposisikan sebagai wapres karena posisi wapres akan mengebiri kemampuannya sebagai teknokrat dan akademisi handal, dan dengan demikian akan ada kondisi the wrong man on the wrong place.

Dengan capres yang ragu-ragu, ditambah cawapres yang tidak tepat, pasangan ini tidak akan saya pilih.

3. JK-Wiranto

Slogan “Lebih Cepat Lebih Baik” memang menjadi pukulan telak bagi SBY yang terlanjur diberi label sebagai seorang peragu. JK selama ini memang dikenal sebagai wapres yang lincah dan seringkali melakukan manuver politik yang tidak lazim dalam sejarah wakil presiden Indonesia. Menurut saya, keputusannya untuk “bercerai” dengan SBY sangat tepat apabila melihat sepak terjangnya sebagai wakil presiden. Dengan posisinya sekarang, berbagai ide dan manuver yang mungkin dibatasi ketika menjadi wakil presiden, akan mampu berkembang dan memiliki kemungkinan untuk memberikan solusi bagi peliknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Yang sangat disayangkan, JK malah memilih Wiranto sebagai bagian dari pemerintahannya apabila nanti dirinya terpilih. Rekam jejak Wiranto sudah terlanjur kelam, terutama ketika dirinya masih aktif di dalam dunia kemiliteran. Tak sedikit kasus yang melibatkan dan mengharuskan tanggung jawab Wiranto selama dirinya masih menjadi tentara, diantaranya adalah pelanggaran HAM selama masa DOM di Timor Timur, yang menyebabkan dirinya telah menjadi incaran dunia internasional, baik itu oleh negara-negara yang menerapkan asas yurisdiksi universal, maupun Pengadilan Pidana Internasional itu sendiri. Wiranto sendiri juga jauh terlibat dalam berbagai penculikan aktivis selama periode 1990an. Sepak terjangnya dalam membungkam suara-suara kritis kurang lebih sama dengan Prabowo. Saya sendiri tidak ingin cawapres saya nanti akhirnya diproses oleh dunia internasional karena kesalahan-kesalahan masa lalunya yang belum selesai. Faktor Wirantolah yang membuat pasangan ini tidak akan saya pilih.

Golput? Ya, kurang lebih begitu. Ini bukanlah bentuk apatisme terhadap proses demokrasi yang tengah berlangsung. Ini juga bukanlah bentuk skeptisisme radikal, yang menganggap semua orang buruk. Sikap ini lahir hanya karena adanya kombinasi yang tidak tepat diantara pasangan-pasangan yang bertarung. Saya tetap menghargai individu yang bertarung dalam Pilpres 2009, dan berencana memilihnya apabila pasangan yang dia bawa adalah orang yang tepat dari aspek yuridis, politis, dan lainnya. Seandainya saja yang muncul pasangan JK-Boediono, saya akan terus terang mendukung pasangan itu. Sikap JK yang tegas dan cepat mengambil keputusan, tentunya akan didukung dengan lebih baik dengan pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang dibuat oleh Boediono. Sayangnya, hal itu hanya ada dalam skenario saya saja.

[1] UU 23/2003 tentang Pilpres menetapkan syarat pengajuan capres-cawapres : “Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.”. Sedangkan UU 42/2008 yang mengatur tentang hal yang sama, menetapkan : “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”

[2] Putaran pertama Pilpres 2004 menghadirkan 5 pasang calon, yaitu Wiranto-Salahuddin Wahid; Megawati-Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudohusodo; SBY-JK; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Lihat lebih lengkap di http://tokohindonesia.com/capres.shtml

[3] Lihat perjalanan karir Boediono di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 18-24 Mei 2009

[4] TokohIndonesia.com, “Megawati Soekarnoputri”, http://tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/megawati/index.shtml, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.07 WIB.

[5] Kompas Cyber Media, “Deklarasi Mega-Pro 24 Mei di Bantar Gebang, http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/18/13471323/deklarasi.mega-pro.24.mei.di.bantar.gebang, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.08 WIB

[6] http://pemilu.okezone.com/read/2009/05/29/268/224467/mega-pro-deklarasi-ekonomi-kerakyataan-di-solo,

[7] http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg04790.html

[8] MegaPrabowo.com, “Biografi Megawati Soekarnoputri”, http://megaprabowo.com/index.php?/biografi-megawati-soekarnoputri.html, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.12 WIB

[9] Wikipedia.Org, “Partai Demokrasi Indonesia”, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia, akses pada tangal 23 Juni 2009, pkl. 08.44 WIB

[10] Wikipedia.Org, “Penculikan Aktivis 1997/1998”, http://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 08.45 WIB

[11] TokohIndonesia.Com, “Pemimpin Berkepribadian Kuat”, http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/megawati/biografi/02.shtml, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl.08.46 WIB

[12] Tempo Interaktif, “Kronologi Peristiwa 27 Juli 1996”, http://www.tempo.co.id/harian/fokus/7/2,1,19,id.html, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 08.48 WIB

[13] http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan

[14] Pada saat itu, Presiden RI masih dipilih oleh MPR, lihat pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebelum Amandemen, yang mengatur pemilihan presiden : “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.”

[15] http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0112/28/NASIONAL/abdu07.htm

[16] http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2002/12/29/brk,20021229-01,id.html

[17] http://www.politikindonesia.com/readcol.php?id=76

[18] http://www2.kompas.com/utama/news/0206/10/105103.htm, http://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg03125.html

[19] TokohIndonesia.com, “Prabowo Subianto”, http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/p/prabowo-subianto/index.shtml, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.12 WIB

[20] http://www2.kompas.com/utama/news/0405/27/124433.htm

[21] Detik.com, “Harta Prabowo Naik Rp 16 Triliun Dalam 6 Tahun”, http://pemilu.detiknews.com/read/2009/05/19/114635/1133815/700/harta-prabowo-naik-rp-16-triliun-dalam-6-tahun, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.13 WIB

[22] Detik.com, “Jumlah Suara Pemilu 2009”, http://pemilu.detiknews.com/jumlahsuara, akses pada tanggal 19 Juni 2009, pkl. 13.14 WIB

[23] LintasBerita.Com, “Koalisi PDIP-Demokrat Semakin Mendekati Kenyataan”, http://www.lintasberita.com/Politik/Koalisi_PDIP-Demokrat_Semakin_Mendekati_Kenyataan, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 08.43 WIB

[24] Gosip Politik, “Saling Ngotot Capres, Mega-Prabowo Terancam Tak Bisa Ikut Pilpres “, http://gosip-politik.blogspot.com/2009/05/saling-ngotot-capres-mega-prabowo.html, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 08.40 WIB

[25] Media Indonesia, “Mega-Pro Usung Perubahan dan Ekonomi Kerakyatan”, http://www.mediaindonesia.com/read/2009/05/05/74925/3/1/Mega-Pro-Usung-Perubahan-dan-Ekonomi-Kerakyatan, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 08.41 WIB.

[26] Kompas.Com, “Bahas Boediono, Parpol Pendukung SBY Ngumpul”, http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/12/21123314/bahas.boediono.parpol.pendukung.sby.ngumpul, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.20 WIB

[27] Rakyat Merdeka, “Budiman Sudjatmiko: SBY Takut Jatuh Bongkar Kasus Penculikan Aktivis Pro-Dem”, http://www.rakyatmerdeka.co.id/situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_website&id=23411, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.22 WIB

[28] BaliPost, “SBY : Dari Pacitan Menuju Istana”, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/5/26/p1.htm, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 21.23 WIB

[29] Majalah Male Emporium, “Di Antara Gus Dur dan Megawati”, Mini Biografi SBY Sang Kandidat, Male Emporium, Jakarta, 2004, hlm. 70.

[30] Ibid, hlm.71

[31] http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/h/hamzah-haz/index.shtml

[32] Tempo Interaktif, “Kemal Idris : Taufik Kiemas Harus Minta Maaf”, http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2004/03/04/brk,20040304-40,id.html, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.04 WIB.

[33] Wikipedia.Org, “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004”, http://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_Umum_Presiden_dan_Wakil_Presiden_Indonesia_2004, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 21.08 WIB

[34] Ibid.

[35] http://www.detiknews.com/read/2009/05/29/160451/1139425/10/3-tahun-lumpur-lapindo-pendemo-ajak-boikot-produk-bakrie

[36] http://theindonesianinstitute.com/index.php/20080609214/Senin-9-Juni-2008-Pilkada-Maluku-Utara.html

[37] http://www.kapanlagi.com/h/0000054066.html, http://www.tempointeraktif.com/hg/politik/2009/06/02/brk,20090602-179324,id.html

[38] http://www.gatra.com/2005-08-15/artikel.php?id=87435

[39] Kompas.Com, “Tiga Alasan Percepat Pembayaran Utang IMF”, http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0602/14/ekonomi/2438233.htm, akses pada 23 Juni 2009, pkl. 21.15 WIB

[40] Rakyat Merdeka, “Penurunan Elektabilitas SBY-Boediono Diakui”, http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/06/23/76808/Penurunan-Elektabilitas-SBY-Boediono-Diakui”, akses pada 23 Juni 2009, pkl.21.17 WIB

[41] Inilah.Com, “Ini Alasan Boediono Neolib”, http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2009/05/22/109109/inilah-alasan-boediono-neolib/, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl.09.22 WIB. Lihat juga PemiluIndonesia.Com. “Kwik Kian Gie : Boediono Neolib”, http://www.pemiluindonesia.com/opini-pemilu/kwik-kian-gie-boediono-neolib.html, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 09.23 WIB.

[42] http://en.wikipedia.org/wiki/Bretton_Woods_system

[43] http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_consensus

[44] DetikPemilu, “Golkar Usung Capres Karena Dipicu Sindiran Ahmad Mubarok”, http://pemilu.detiknews.com/read/2009/02/19/155357/1087507/700/golkar-usung-capres-karena-dipicu-sindiran-ahmad-mubarok, akses pada tanggal 23 Juni 2009, pkl. 09.30 WIB

[45] http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/j/jusuf-kalla/index.shtml

[46] http://www.jusufkalla.info/selayang-pandang/profil-jusuf-kalla/

Analisis Perolehan Kursi DPR RI Periode 2009-2014

2009-04-14T05:31:00.000-07:00

Pada awalnya, saya bermaksud untuk mencari informasi mengenai alokasi kursi DPR RI dari masing-masing daerah pemilihan, untuk mengetahui komposisi dari DPR RI. Tapi dari semua situs yang saya anggap berkompeten, misalnya KPU, DPR, Pemerintah, dan lainnya, tidak ada satupun yang dapat memberikan informasi sesuai dengan keinginan saya.

Tetapi, saya menemukan sebuah analisis yang cukup akurat mengenai bagaimana alokasi kursi DPR RI untuk tahun 2009-2014 dengan adanya sistem yang baru berdasarkan undang-undang Pemilu.

Silahkan dibaca :

Analisis Perolehan Kursi DPR RI Periode 2009-2014

SBY-JK Pecah Kongsi ?

2009-02-23T06:45:00.000-08:00

Gunjang-ganjing bubarnya koalisi Demokrat-Golkar selama 5 tahun belakangan ini cukup mewarnai headline media massa, hampir sama gaungnya dengan ribut-ribut siapa yang mau menjadi calon presiden di tahun 2009 mendatang. Faktor yang menurut saya menjadi pemicu utama menguatnya wacana perpecahan antara Demokrat (SBY) dengan Golkar (JK) adalah pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Ahmad Mubarok, yang menyatakan bahwa apabila Golkar tidak mencapai perolehan suara sebesar 20 % (minimal), maka Demokrat akan mencari partai lain yang mencapai target minimal itu untuk berkoalisi membentuk pemerintahan. Reaksi dari berbagai kalangan, khususnya elit-elit Golkar, pada umumnya menyatakan bahwa Demokrat telah melecehkan Golkar yang selama ini menjadi rekan dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan Ketua Umum Golkar sendiri, yaitu JK, yang pada saat pernyataan itu dikemukakan sedang berada di Belanda, turut bersuara mengenai wacana ini. Dia mengatakan bahwa sangatlah tidak mungkin bagi Golkar apabila hanya mendapatkan suara 2% dalam pemilu mendatang. SBY pun ikut nimbrung untuk memberikan koreksi atas pernyataan Mubarok, sekaligus mengumumkan kepada pers bahwa tidak pernah ada maksud dari Demokrat untuk melecehkan Golkar dan mengakui telah menegur Mubarok atas pernyataannya itu.

Wacana ini kemudian berkembang lebih jauh dari yang diperkirakan. Dalam seremoni-seremoni Golkar sebelumnya, pertanyaan mengenai siapa yang akan diusung Golkar dalam Pilpres 2009 selalu dijawab dengan menunggu hasil dari Pemilu legislatif terlebih dahulu. Meski ada tekanan dari beberapa daerah agar DPP Golkar secepatnya mengumumkan kepada publik siapa figur yang akan diusung, wacana ini tetap dapat ditekan. Setelah adanya kontroversi yang dipicu oleh Mubarok, tekanan itu semakin membesar, dan puncaknya terjadi beberapa hari yang lalu, ketika 33 DPD Golkar berkumpul di Jakarta dan menyatakan akan mengusung calon presiden sendiri. Hal tersebut tentunya dapat dimaklumi, mengingat Golkar sebagai partai besar, memiliki mesin politik yang tangguh, sekaligus berstatus sebagai pemenang Pemilu 2004, sehingga otomatis menjadikan dirinya memiliki bargaining position yang tinggi. Meski demikian, belum ada figur yang secara eksplisit dinyatakan akan diusung Golkar sebagai calon presiden. Isu yang berkembang mengkerucut menjadi dua nama yang memiliki basis massa yang cukup besar, yaitu Sultan Hamengkubuwono X dan JK. Tentunya kedua nama ini belum pasti menjadi calon, mengingat Golkar tidak lagi menerapkan Konvensi sehingga keputusan terakhir berada di tangan DPP.

Lalu, apakah koalisi SBY-JK (Demokrat-Golkar) akan benar-benar berakhir setelah pernyataan Mubarok dan 33 DPD Golkar?

Flashback Pemilu 2004

Koalisi Demokrat-Golkar sesungguhnya tidak dimulai semenjak Pemilu 2004, tetapi ketika JK meraih kursi tertinggi di Partai Beringin itu dengan menyingkirkan Akbar Tandjung. Saat Pemilu 2004, Golkar berhasil meraih kembali gelar juara Pemilu setelah di tahun 1999 dikalahkan oleh PDIP. Dengan modal kemenangan Pemilu, Golkar pun mengajukan sendiri calon presidennya untuk merebut Istana Negara. Golkar akhirnya membuat konvensi agar penyaringan terhadap figur-figur yang siap menjadi presiden dapat dilaksanakan secara terbuka dan dinilai oleh publik. Konvensi ini mencuatkan nama Wiranto, yang akhirnya menjadi calon presiden dari Golkar, berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Selama proses konvensi, JK sebenarnya juga turut serta sebagai bakal calon presiden dari Golkar, tetapi namanya tidak semencuat Wiranto, Akbar Tandjung, ataupun Prabowo. JK pun akhirnya mengundurkan diri dari konvensi untuk berpasangan dengan SBY yang telah lama dideklarasikan sebagai calon presiden dari Demokrat. Keputusan JK untuk menjadi pasangan SBY tidak didukung secara institusional oleh Golkar, meski tidak dapat dipungkiri banyak kader Golkar yang turut “membelot” untuk mendukung pasangan SBY-JK, bukannya Wiranto-Gus Solah. Pilpres 2004 pun berlangsung, pasangan SBY-JK berhasil menempati urutan teratas dalam putaran pertama pilpres, sedangkan Wiranto-Gus Solah hanya menempati urutan ketiga sehingga tidak dapat lolos ke putaran selanjutnya. Menanggapi kekalahan dari calon yang diusungnya, Golkar membuat manuver politik dengan membuat Koalisi Kebangsaan, yang mendukung pasangan Mega-Hasyim. Koalisi itu terdiri dari 4 Partai yang tidak ikut dalam gerbong SBY di Pilpres, yaitu PDIP, Golkar, PPP, dan PDS. Koalisi yang sesungguhnya sangat kuat ini (karena menyatukan dua partai pemenang pemilu, yang ditotalkan dapat melebihi 1/2n+1 kursi di DPR) ternyata tidak dapat membendung popularitas SBY-JK, seperti yang telah diprediksi sebagian besar lembaga-lembaga survei. SBY-JK memenangkan Pilpres 2004 putaran kedua dengan perolehan 60% suara, mengalahkan Koalisi Kebangsaan pendukung Mega-Hasyim yang hanya berhasil mendulang 40% suara.

Beberapa saat setelah Pilpres 2004, konstalasi politik di Senayan masih belum berubah. Golkar masih berada di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung, dan terlihat sebagai partai oposisi. Bahkan pada saat itu, JK menyatakan bahwa kondisi yang ada sangat baik dalam konteks berdemokrasi, karena memungkinkan adanya cheks and balances antara eksekutif dengan yudikatif. Tetapi setelah SBY-JK dilantik untuk menduduki Istana Negara, JK melakukan manuver politik dengan mencalonkan diri dalam Kongres Partai Golkar sebagai calon Ketua Umum, bersaing dengan Akbar Tandjung. Di atas kertas, Akbar Tandjung diperkirakan dapat memenangkan kembali kursi Ketua Umum, namun JK berhasil membuat kejutan dengan mengambil banyak suara dari DPC yang sebelumnya menjadi pendukung Akbar dan berhasil merebut kursi nomor satu di Partai Beringin. Dari titik inilah Golkar secara otomatis berpindah perahu dari oposisi menjadi partai pemerintah, meskipun tanpa kontrak politik seperti yang dibuat oleh Demokrat dengan PKS.

Prediksi 2009

Aksi JK selama menjadi Wapres pendamping SBY memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Banyak hal yang telah dilakukan oleh JK yang menurut saya dapat mendongkrak popularitasnya sebagai bakal calon kandidat paling potensial untuk menyaingi SBY. Misalnya, perdamaian antara RI-GAM tidak lepas dari diplomasi-diplomasi yang dilancarkan oleh JK. Selain itu, JK berhasil membuat warna yang tegas atas posisinya sebagai wapres, yang selama puluhan tahun hanya sekedar menjadi ban serep dan siap untuk diganti dengan orang lain ketika periode berakhir. Salah satu contohnya ketika JK mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden di awal-awal kepemimpinannya. Bahkan salah seorang akademisi pernah menyatakan bahwa JK adalah the real president, karena berbagai manuvernya yang cukup berani itu. Modal politik yang telah dikumpulkan selama 5 tahun menjadi pendamping SBY nampaknya sudah cukup bagi JK untuk bisa keluar dari bayang-bayang SBY dan bersaing memperebutkan RI 1.

Sampai saat ini, JK memang belum terang-terangan untuk menyatakan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, meski kans yang dimilikinya sangat kuat mengingat posisinya sebagai Ketua Umum dan tidak dilaksanakannya konvensi seperti di tahun 2004. Kans itu pun didukung oleh semua DPD Partai Golkar seperti yang diutarakan oleh Uu Rukmana (Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat). Menurut saya, posisi tawar antara Demokrat melalui SBY dan Golkar melalui JK sama-sama imbang. Hal ini disebabkan masing-masing pihak memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh pihak lain. SBY yang diusung oleh Demokrat masih merupakan figur terpopuler untuk menjadi RI 1 di periode selanjutnya, meski tingkat popularitasnya menurun drastis jika dibandingkan tahun 2004. Masalah kepopuleran ini tidak bisa diimbangi oleh JK, yang dalam berbagai survey hanya menempati papan tengah, di bawah Megawati, bahkan salah satu kader Golkar potensial lainnya, yaitu Sri Sultan. Selain itu, faktor etnis Jawa yang dimiliki SBY menjadi keunggulan, ketika pemilih Indonesia masih terdikotomi oleh masalah ini. JK masih kental dengan nuansa luar Jawa, sehingga kemungkinannya tidaklah terlalu besar untuk bisa menjadi RI 1. Tetapi, JK dan Golkar pun memiliki faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya. Sampai saat ini, Golkar masih merupakan mesin politik yang kuat jika dibandingkan dengan partai lain. Meski sudah dibombardir selama Reformasi 1998 dan Pasca Reformasi, Golkar hanya mengalami kekalahan pada Pemilu 1999, itu pun masih menduduki peringkat dua, dan memiliki kursi yang cukup banyak di parlemen. Pemilu 2004 menjadi bukti tangguhnya mesin politik Golkar. Tanpa figur yang cukup kharismatik, Golkar berhasil memenangkan pemilu dan merebut kursi terbanyak di parlemen. Dari indikasi tersebut, nampaknya sangatlah sulit untuk menyatakan Golkar akan kalah dalam Pemilu 2009, meski banyak figur di dalamnya sempat melakukan berbagai manuver politik yang cukup mengganggu stabilitas Partai Golkar. Modal ini tidaklah mungkin disamakan dengan Demokrat, yang meskipun dimotori orang-orang mantan Golkar, namun mesin politiknya belum memiliki jam terbang sebanyak Golkar. Kursi terbanyak di parlemen tentunya menjadi sebuah modal penting bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain masalah kursi di DPR, Golkar dengan JK memiliki dana yang jauh lebih banyak jika dibandingkan Demokrat-SBY. Pada Pilpres 2004, JK memberikan kucuran dana 70% dari seluruh biaya kampanye, sedangkan sisanya berasal dari SBY, meskipun SBY menjadi calon RI 1. Kucuran dana yang kuat tentunya faktor yang penting dalam kampanye yang berlangsung secara maraton, dan harus mengunjungi seluruh wilayah Indonesia dalam beberapa bulan.

Dari kondisi tersebut, koalisi SBY-JK (Demokrat-Golkar) masih sangat potensial untuk dilanjutkan satu periode lagi, dan di 2014, barulah bergantian Golkar yang menduduki RI 1. Sebenarnya belum ada pasangan lain ataupun figur lain yang bisa menyaingi SBY-JK untuk 2009. Meski Megawati mulai berkoar-koar, tetapi tidak ada prestasinya selama 3.5 tahun yang dapat dirasakan oleh masyarakat. SBY telah menurunkan harga BBM (meski hal ini memang sangat tergantung harga minyak dunia), dan tidak pernah melakukan privatisasi BUMN selama kepemimpinannya, berbeda 180 derajat dengan Megawati. Sedangkan figur-figur lain belum pernah teruji dalam pemerintahan tingkat nasional.

Tetapi melihat indikasi yang terjadi belakangan, khususnya geliat grass root Golkar, sedikit saja gesekan terjadi lagi (seperti pernyataan Mubarok), maka dapat dipastikan SBY-JK akan pecah kongsi untuk 2009. Melihat potensi yang dimiliki oleh SBY-JK, perpecahan akan terjadi bukan karena ada figur lain yang lebih baik, melainkan lebih dikarenakan adanya kekecewaan dari satu pihak. Selama ini, hampir tidak ada komplain mengenai kualitas dari SBY atau JK dalam menduduki Istana Negara, tetapi ketika ada kasus seperti yang dipicu oleh Mubarok, keributan pun lahir. Dengan demikian faktor kekecewaan menjadi alasan utama bagi pecahnya SBY-JK di tahun 2009. Tinggal kita tunggu, siapa yang menjadi pihak yang dikecewakan.

Ribut-Ribut Presiden

2009-01-28T08:59:00.000-08:00

Ribut-ribut soal siapa yang menjadi presiden, siapa yang mendampingi sang calon presiden, dan hal-hal lainnya telah mendominasi pemberitaan media massa belakangan ini. Misalnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Solo seminggu terakhir, media massa berusaha untuk mengorek keterangan dari figur-figur penting yang memiliki kepentingan dalam Rakernas itu, baik itu pejabat-pejabat teras PDIP, kandidat-kandidat wakil presiden (wapres), hingga Megawati sang Calon Presiden PDIP itu sendiri. Hingga tulisan ini saya publikasikan di internet, Rakernas PDIP belum mengumumkan siapa figur yang akan mendampingi Megawati dalam pertarungan Pilpres 2009. Meski demikian ada beberapa tokoh yang diindikasikan menjadi calon kuat pendamping Megawati untuk menantang kembali SBY memperebutkan Istana, beberapa diantaranya : Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta); Sutiyoso (Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta); Akbar Tandjung (Mantan Ketua DPR, Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya); Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera); dan Prabowo Subianto (Mantan Pangkostrad, calon presiden Konvensi Golkar 2004). Dua dari lima figur tersebut telah secara gamblang menyatakan dirinya maju sebagai calon presiden untuk 2004 (Sultan dan Sutiyoso), sedangkan sisanya masih melihat konsolidasi internal partai dan hasil dari Pemilu legislatif.

Bosan melihat figur-figur bertebaran dan mengobral janji di media massa? Mungkin saja iya. Masyarakat Indonesia telah disuguhkan lusinan figur yang menyatakan dirinya siap menjadi Presiden Indonesia untuk periode 2009-2014, entah itu melalui deklarasi, ataupun hadir dalam acara televisi yang memang diformat untuk menghadirkan calon-calon yang demikian. Entah sudah berapa banyak orang yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai calon presiden, lalu kemudian tenggelam begitu saja. Misalnya saja, Ratna Sarumpaet, Slamet Subiyanto, Fadjroel Rachman, Rizal Mallarangeng, dll. Yang hingga kini masih menonjol dalam bursa masih Megawati dan SBY karena keduanya didukung oleh mesin partai yang cukup kuat. Tapi apakah hal itu merepresentasikan keinginan masyarakat? Belum tentu.

Kebijakan SBY menurunkan harga BBM ternyata tidak serta merta membuatnya lebih populer dibandingkan pasca Pemilu 2004, karena ternyata penurunan harga BBM tidak membuat harga-harga barang dan jasa ikut turun. Padahal ketika harga BBM dinaikkan, semua harga langsung naik tanpa harus dikomando. Hal ini pula yang menimbulkan kritik dari Megawati di Rakernas PDIP yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia dibuat seperti mainan YOYO, naik-turun, naik-turun. Kritik ini kurang lebih mirip ketika Megawati mengatakan pemerintahan sekarang seperti tari POCO-POCO yang statis di situ-situ saja. Tapi apakah kritik Megawati menjadikannya sebagai potensi paling besar untuk menggantikan SBY? Tidak. Karena hal itu tidak mencerminkan bahwa kebijakan Megawati pro-rakyat. Jika saja Megawati tidak pernah memimpin, mungkin pernyataannya itu akan mendulang dukungan yang besar. Tapi selama masa kepemimpinannya, hampir tidak ada kebijakan progresif-populis bagi masyarakat banyak. Bahkan Megawati tidak pernah menurunkan harga BBM (yang pada tahun 2001 hingga 2004, harga minyak dunia memang tidak se-anjlok sekarang).

Kemudian figur-figur lain masih keukeuh untuk mempertahankan deklarasinya sebagai calon presiden, dan menganggap dirinya terlalu tinggi untuk wakil presiden. Menjadi presiden seolah-olah begitu mudah saat ini, siapkan tim untuk mengorganisasi acara deklarasi, tentukan jadual, undang wartawan, siapkan pidato dan juru bicara, kunjungi korban bencana alam, sowan ke tokoh-tokoh terkenal, dan anda akan siap dimasukkan dalam daftar calon presiden.

Yang disayangkan, mereka yang menjadi capres terlihat hanya sekedar ikut-ikutan saja. Hampir tidak ada perbedaan visi-misi, dan platform politik yang berbeda secara fundamental antara yang satu dengan yang lain. Bursa calon presiden hanya menjadi konsumsi segelintir elit yang bisa mengakses media secara lebih luas. Belum ada capres kita yang sekaliber Obama dalam menggalang kampanyenya, yang telah begitu banyak menggugah warga Amerika Serikat.

Jadi kalau kampanye presiden sudah tiba waktunya, dan ternyata mereka masih seperti sekarang, jangan harap 2009-2014 akan lebih baik dibandingkan sekarang.

Kebijakan Amerika Serikat di Timur Tengah : Quo Vadis

2009-01-05T07:30:00.001-08:00

Serangan Israel ke Jalur Gaza semenjak 28 Desember lalu memunculkan kembali sebuah pertanyaan besar : “Bagaimana kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah periode 2008-2012?”. Hal ini tentunya akan banyak dipengaruhi oleh sosok Barack Obama sebagai Presiden AS yang cukup fenomenal dalam konteks kampanye dan kemenangannya. AS memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi stabilitas di kawasan Timur Tengah, meski tidak dapat dipungkiri banyak aktor lain diluar AS yang ikut “bermain” di kawasan ini, seperti Inggris, Rusia, dan juga Uni Eropa (UE). Peranan AS ini disebabkan karena ketergantungan negara-negara Timur Tengah yang mengandalkan minyak bumi sebagai komoditi utama dengan AS sebagai pengolah sekaligus konsumen yang paling besar. Selain itu kepentingan AS terhadap minyak di Timur Tengah nampaknya selalu menjadi prioritas utama dalam setiap politik luar negerinya.

Satu Windu Kebijakan AS di Timur Tengah

Semasa pemerintahan George W. Bush, kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah didominasi oleh keberadaan mereka di Irak, meskipun tidak mengenyampingkan isu-isu lain seperti konflik Palestina-Israel, proliferasi nuklir Iran, dan juga radikalisme Islam di wilayah Timur Tengah. Hal ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan masa pemerintahan Bill Clinton yang dianggap berbagai kalangan konservatif terlalu “lembek”. Bush mulai mengimplementasikan kebijakannya di Irak semenjak tahun 2003 melalui Operation Iraqi Freedom, masih pada periode pemerintahannya yang pertama. Kebijakan yang dicap orang sebagai agresi terhadap Irak ini, didasarkan kepada hasil laporan intelijen yang menyatakan bahwa Irak dibawah pemerintahan Saddam Hussein telah memiliki senjata biologis, yang lebih populer dengan sebutan senjata pemusnah massal (weapons of mass destruction / WMD). Entah karena laporan intelijen yang begitu meyakinkan, atau karena dendam pribadi ketika Bush Senior tidak mampu mengalahkan Saddam dengan mutlak pada Perang Teluk 1990an, Bush terus menerus menjalankan kebijakannya di Irak. Padahal hingga turunnya dia dari jabatan presiden AS, WMD yang diwacanakan sebelum serangan ke Irak tidak pernah ditemukan. Perang selama 5 (lima) tahun, telah meruntuhkan sendi perekonomian AS, karena mayoritas dari anggaran belanja negara terserap untuk membiayai Perang Irak. Hal ini pula yang menjadi salah satu faktor hancurnya ekonomi AS ketika dunia terkena krisis ekonomi global di tahun 2008. Bush sendiri telah banyak dikritik oleh berbagai kalangan setelah WMD yang diisukan tidak terbukti, khususnya untuk meminta Bush menghentikan pendudukannya di Irak karena AS tidak lagi memiliki alasan sekuat WMD. Hingga menjelang inaugurasi Barack Obama sebagai presiden AS periode selanjutnya, tidak ada keinginan dari Bush untuk sesegera mungkin menghentikan okupasinya di Irak.

Dalam menghadapi situasi yang serius di tanah Palestina, Bush tetap melakukan apa yang telah dibuat oleh para pendahulunya, yaitu sebuah konferensi perdamaian yang melibatkan berbagai broker untuk mendamaikan Palestina dengan Israel. Langkah Bush untuk membuat Konferensi Annapolis memang tidak istimewa jika dibandingkan dengan periode Clinton, yang berhasil membuat Declaration of Principles atau yang lebih dikenal dengan Oslo Accords. Tetapi dalam konferensi ini, Bush berhasil memasukkan klausul yang tidak pernah ada dalam sejarah proses perdamaian sebelumnya, yaitu direalisasikannya “solusi dua negara” (two-state solution), sekaligus menyelesaikan permasalahan di Palestina sebelum tahun 2008. Bush sendiri terlihat tidak serius dalam menjalankan Konferensi Annapolis, karena hanya terlihat meneruskan kebijakan pendahulunya, sehingga apa yang dikemukakan di Annapolis tidak pernah terwujud hingga bergantinya tahun 2008 ke 2009. Selebih itu, tidak ada lagi langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh Bush untuk menyelesaikan masalah Palestina.

Mengenai isu nuklir Iran, usaha yang paling nyata ditunjukkan oleh AS adalah dengan memasukkan permasalahan ini ke dalam Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Meskipun AS sendiri memiliki program pengayaan nuklir, entah mengapa Iran menjadi sasaran utama AS dalam memperluas pengaruhnya untuk meminimalisasi pengayaan nuklir diluar AS. Pengaruh AS yang begitu besar dalam DK PBB telah berhasil meloloskan Resolusi 1747 DK PBB untuk memberikan sanksi kepada Iran atas pengayaan nuklirnya, meskipun International Atomic Energy Agency (IAEA) telah melaporkan hal yang sebaliknya. Begitu besarnya pengaruh AS, hingga Indonesia sendiri mendukung resolusi ini. Ahmadinejad yang memang selalu berseberangan dengan AS semenjak dirinya menjabat sebagai Presiden Iran, nampaknya tidak gentar menghadapi serangan AS melalui jalur diplomatik PBB ini. Pengayaan nuklir yang telah dikenakan sanksi nampaknya akan terus berjalan, seiring dengan masih menjabatnya Ahmadinejad sebagai presiden, hal yang juga diamini oleh Ayatullah sebagai pemimpin tertinggi Iran. Tetapi, AS sendiri belum berhasil menjamah Iran secara nyata selayaknya agresi yang mereka lakukan terhadap Irak di tahun 2003.

Kebijakan AS lainnya yang juga mendominasi pemerintahan Bush adalah Perang Afghanistan di tahun 2001 pasca penyerangan terhadap World Trade Center (WTC). Bush menyerang Afghanistan karena menganggap bahwa Osama bin Laden sebagai pemimpin Taliban bersembunyi disana. Dan sama seperti agresi ke Irak di tahun 2003, AS tidak mendapatkan hasil apa-apa dari Afghanistan selain menumbangkan rezim Taliban dan menghasilkan krisis sosial yang baru. Sebenarnya, Afghanistan sendiri tidak terlalu jelas untuk dimasukkan dalam kawasan geopolitik tertentu. Ada yang mengatakan bahwa Afghanistan dapat dikategorikan ke dalam Timur Tengah, tetapi pendapat lain menyatakan bahwa Afghanistan lebih tepat untuk dimasukkan ke kawasan Asia Barat.

TAHUN	KEBIJAKAN LUAR NEGERI	HASIL
2001	Agresi ke Afghanistan pasca serangan 9/11. AS bertujuan untuk menangkap Osama bin Laden yang mengklaim bahwa 9/11 adalah tanggung jawab dari Taliban.	Gagal. AS tidak berhasil menangkap Osama bin Laden.
2003	Agresi ke Irak, untuk menjatuhkan Saddam Hussein dan mencari WMD	Saddam berhasil digulingkan dan dikenai hukuman melalui pengadilan hibrid. Tetapi hingga saat ini WMD tidak pernah ditemukan
2007	Resolusi 1747 DK PBB, memberikan sanksi kepada Iran atas program pengayaan nuklir	PBB memberikan sanksi, tetapi program nuklir Iran tetap berjalan. Ahmadinejad tetap berseberangan dengan AS.
2008	Konferensi Annapolis untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.	Gagal. Kesepakatan untuk menyelesaikan konflik sebelum tahun 2009 tidak terwujud.

Minimnya hasil positif yang dicapai berkenaan dengan kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah telah menimbulkan keraguan atas AS untuk memainkan peranannya sebagai polisi dunia, sekaligus menimbulkan kekuatan-kekuatan baru di Timur Tengah yang berani untuk melawan AS seperti Partai Hizbullah di Lebanon, Iran melalui Ahmadinejad sekaligus aliansinya dengan Suriah.

Quo Vadis

Sudah menjadi rahasia umum bahwa AS selalu menerapkan standar ganda terhadap wacana-wacana yang mereka gulirkan sendiri. Sehingga mengharapkan AS untuk bisa mengubah kebijakannya adalah harapan yang nyaris mustahil. Meski demikian ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh AS dan menjadi perhatian masyarakat internasional untuk menekan AS.

Penarikan tentara dari Irak. Apa yang AS lakukan di Irak tidak memberikan dampak apa-apa bagi masyarakat Irak. Meskipun memakai topeng demokrasi, yang ada sesungguhnya disana hanyalah chaos dan anarki. Krisis sosial justru semakin berkepanjangan, konflik antar suku, perebutan kekuasaan di pemerintahan, ketidakstabilan politik dan ekonomi menjadi santapan sehari-hari warga Irak. Hal itu semakin diperparah dengan gesekan-gesekan antara rakyat Irak dengan militer AS yang berada di sana. Obama sendiri telah menjanjikan penarikan tentara AS secara bertahap dari Irak. Penarikan ini akan memperbaiki citra AS di mata internasional, sekaligus mereduksi kerugian finansial yang harus ditanggung oleh AS akibat membiayai perang ini. Selain itu, memberikan otonomi sepenuhnya bagi warga Irak untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination), dan menghindari gesekan berkepanjangan antara militer AS dengan warga sipil atau milisi atau militer Irak itu sendiri.

Penyelesaian masalah Palestina. Timur Tengah akan selalu bergejolak apabila pertikaian antara Palestina dengan Israel masih terus berlansung. Karena keduanya berada di jantung Timur Tengah, dan apa yang terjadi disana akan selalu berpengaruh ke negara lainnya. Jika masalah Palestina berhasil diselesaikan melalui pembentukan Negara Palestina Merdeka dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya, atau mungkin kembali lagi ke Resolusi 181 Majelis Umum PBB (UN Partition Plan 1947)), maka Timur Tengah sepenuhnya akan lebih terkendali. Karena tak dapat dipungkiri, perlawanan dari Hizbullah ataupun aliansi Suriah-Iran lahir sebagai reaksi atas berlarut-larutnya konflik antara Palestina dengan Israel. Akan sangat menggembirakan apabila AS berhasil membuat Oslo Accords lanjutan yang mendamaikan kedua belah pihak.

Settling with Iran. Ahmadinejad telah menjadi musuh baru AS yang cukup garang. Dengan dibekali minyak bumi yang memadai sekaligus sumber daya yang mencukupi dalam pengayaan nuklir, Iran cukup percaya diri untuk menentang hegemoni AS atas politik internasional selama ini. Tetapi reaksi AS yang ditunjukkan justru membuat Iran semakin berani, dan memperpanas eskalasi konflik diantara keduanya terutama di tingkat diplomasi internasional. AS seharusnya mampu menyelesaikan masalahnya dengan Irak dengan cara yang lebih diplomatis, yaitu melalui perundingan-perundingan baik dengan ataupun tanpa pihak ketiga. Dengan demikian tidak ada lagi musuh-musuh baru yang justru membuat kondisi Timur Tengah semakin memanas.

Konklusi

Perubahan arah politik luar negeri AS secara fundamental menjadi sebuah keharusan untuk bisa mewujudkan kawasan Timur Tengah yang lebih damai dan bersahabat. Jika hal ini bisa terwujud, harapan akan terbentuknya dunia yang lebih baik akan semakin dekat dengan kenyataan.

Rapuhnya Palestina

2008-12-31T00:33:00.000-08:00

Serangan bertubi-tubi Israel ke Gaza 4 (empat) hari yang lalu membuka kembali perhatian masyarakat internasional atas konflik Palestina-Israel yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Israel memborbardir Gaza sebagai respon atas ditembakkannya roket Qassam oleh milisi Hamas ke wilayah sipil Israel pada 24 Desember 2008. Meskipun dunia telah mengutuk serangan Israel yang telah menewaskan lebih dari 300 orang dan menyebabkan lebih dari 1000 orang luka-luka, Israel tetap meneruskan serangannya ke Gaza hingga, menurut Tzipi Livni, “Hamas dimusnahkan dari Gaza”.

Terjadinya serangan ini merupakan pengulangan pelanggaran atas perjanjian gencatan senjata yang telah dibuat antara Hamas dengan Israel pada Juni 2008, dan nampaknya hal ini akan terus berlangsung untuk sekian lama karena Israel tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghentikan serangannya. Tetapi yang harus diperhatikan pada saat ini bukanlah serangan Israel, yang memang sudah sering dilancarkan oleh Israeli Defense Forces (IDF), tetapi bagaimana eksplisitnya perpecahan yang terjadi diantara masyarakat Palestina itu sendiri.

Hamas vs. Fatah

Perselisihan antara Hamas dengan Fatah sebagai dua faksi yang paling berpengaruh di Palestina memang sudah menjadi konsumsi publik sejak lama. Semenjak kepergian Yasser Arafat, Palestina seperti kehilangan pegangan yang dapat menyatukan perbedaan-perbedaan diantara mereka. Semasa Arafat masih hidup, gesekan yang terjadi diantara Hamas-Fatah memang telah terjadi, tetapi berlangsung dalam level yang sangat kecil dan di tingkatan akar rumput. Tetapi pada saat ini, Palestina seolah-olah telah terbagi menjadi dua, Palestina Tepi Barat (yang dikuasai oleh Fatah) dan Palestina Jalur Gaza (yang dikuasai oleh Hamas). Dikotomi ini tidak hanya terjadi di tingkatan akar rumput saja, tetapi sudah mencapai level elit pemerintahan, sehingga masing-masing wilayah memiliki Palestine Authority (PA) menurut versinya masing-masing.

Gesekan antara Hamas-Fatah yang paling besar dipicu oleh kemenangan Hamas pada Pemilu di tahun 2006. Pada saat itu, Fatah telah kehilangan dukungan dari sebagian masyarakat Palestina karena dinilai tidak mampu menyejahterakan penduduk Palestina, sekaligus bersikap lembek kepada Israel. Sedangkan Hamas mampu menunjukkan citranya sebagai partai yang mampu memberikan kebutuhan riil bagi masyarakat, sekaligus menjaga kehormatan Palestina dengan resistensi yang tinggi terhadap Israel. Melalui sebuah Pemilu yang demokratis, Hamas akhirnya memenangkan Pemilu dan menguasai Parlemen Palestina. Setelah itu gesekan antara Hamas dengan Fatah tak terhindarkan lagi, baik oleh pemimpin-pemimpin politiknya di media massa, maupun bentrokan fisik antara simpatisan dan pendukung dari keduabelah pihak.

Secara ideologis, Hamas dan Fatah memang selalu berseberangan, khususnya dalam memperjuangkan nasib bangsa Palestina dan visi terbentuknya negara Palestina. Hamas menjadikan Islam sebagai landasan gerakannya, dan bertujuan untuk membentuk Palestina sebagai negara Islam, sekaligus menolak eksistensi Israel sebagai sebuah negara. Dalam menjalankan visi dan ideologinya, Hamas lebih banyak menggunakan sayap militernya, sehingga seringkali dianggap melakukan kegiatan terorisme. Sementara itu, Fatah berideologi sekuler, yang bertujuan untuk membentuk sebuah negara Palestina yang terbuka untuk siapa saja. Sifatnya yang sekuler ini diikuti dengan sikap politiknya yang cukup moderat, khususnya dalam interaksi dengan Israel, karena Fatah sebagai faksi terbesar di Palestine Liberation Organization (PLO) mengakui eksistensi dari negara Israel.

Sangat disayangkan ketika Palestina sebagai sebuah entitas yang sedang memperjuangkan nasibnya, kedua kelompok ini justru bertikai satu sama lain. Implikasi yang muncul dari konfrontasi antara Hamas dan Fatah dirasakan oleh penduduk Palestina yang semakin terhimpit dengan konflik-konflik setiap harinya. Kebijakan Israel untuk mendirikan checkpoint hampir di seluruh wilayah Tepi Barat sekaligus penutupan akses terhadap Jalur Gaza telah membuat rakyat Palestina cukup menderita, dan akhirnya harus ditambah dengan perselisihan antara Hamas dan Fatah. Gesekan ini pun akhirnya mempengaruhi masyarakat internasional yang akan memberikan bantuan terhadap Palestina, karena dengan runyamnya kondisi politik domestik di Palestina, maka bantuan yang diberikan akan mubazir karena kedua pihak tidak mau bekerjasama untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Palestina. Selain itu, di tingkatan diplomasi internasional, dualisme pemerintahan yang muncul menimbulkan ambiguitas dalam memberikan dukungan politis bagi Palestina.

Perpecahan ini juga berakibat banyak ketika serangan Israel yang terbaru ke Gaza. Pihak Fatah tidak berusaha untuk membantu Gaza karena mayoritas Hamas yang berada di sana. Gaza yang memang tidak memiliki infrastruktur pertahanan yang cukup kuat akhirnya harus bertahan sendirian di tengah gempuran militer Israel. Terpisahnya wilayah Jalur Gaza dan Tepi Barat seolah-olah menegaskan separasi yang berlangsung secara akut diantara Hamas dan Fatah.

Kehadiran Yasser Arafat sebagai pemimpin Palestina di masa hidupnya memang memberikan sebuah keuntungan yang sangat besar bagi Palestina dan tentunya bagi Hamas dan Fatah. Meskipun Arafat berasal dari faksi Fatah, tetapi dia mampu merangkul kalangan Hamas untuk berkolaborasi dalam pemerintahan PA pasca Oslo Accords. Sikap negarawan dan kompromi politik yang ada semasa kepemimpinan Arafat mamppu menekan level gesekan antara Hamas dengan Fatah, sehingga perbedaan ideologis diantara keduanya hampir tidak terasa. Namun Palestina tidak lagi memiliki tokoh sekaliber Arafat untuk mempersatukan seluruh Palestina tanpa adanya dikotomi antara faksi-faksi.

Apa Yang Akan Terjadi?

Perbedaan dalam politik adalah sebuah hal yang wajar, bahkan perlu. Tetapi ketika perbedaan tersebut justru mengakibatkan separasi yang sedemikian parah, maka sudah seharusnya diadakan sebuah proses dialog untuk menjembatani perbedaan tersebut. Perpecahan antara Hamas dan Fatah tidak memberikan sebuah titik terang bagi terwujudnya Negara Palestina Merdeka, karena mereka justru disibukkan dengan konflik politik domestik. Yang akhirnya harus menanggung dampak dari perselisihan antara Hamas dan Fatah adalah penduduk dari Palestina itu sendiri, yang telah begitu lelah menghadapi tekanan Israel dalam kehidupan sehari-harinya dan harus melihat konflik antara Hamas-Fatah pada waktu yang bersamaan.

Perpecahan ini pun telah mementahkan proses perdamaian yang begitu panjang diantara Palestina dan Israel. Puluhan dokumen perdamaian yang ditandatangani seakan menjadi klausul-klausul impoten karena elit Palestina sendiri enggan untuk menciptakan pemerintahan yang utuh dan solid.

Apabila perselisihan antara Hamas dan Fatah terus berlangsung tanpa menunjukkan tanda-tanda penyelesaian, maka terwujudnya Palestina Merdeka masih harus menunggu waktu yang cukup lama, dan penduduk Palestina harus merasakan penderitaan yang semakin menumpuk. Serangan Israel ini mungkin hanya sekedar inisiasi untuk merebut kembali wilayah Palestina apabila Hamas dan Fatah tetap disibukkan dengan perpecahan politik.

Untuk mewujudkan sebuah negara Palestina, elit dari Fatah dan Hamas harus mampu mencairkan perbedaan diantara mereka, sehingga titik terang yang pernah muncul pada masa kepemimpinan Yasser Arafat dapat terbuka kembali untuk merealisasikan negara Palestina merdeka. Tentunya tanpa harus mengorbankan ideologi masing-masing.

Semoga perjuangan Yasser Arafat tidak sia-sia.

Referensi

Burdah, Ibnu, Konflik Timur Tengah Aktor Isu dan Dimensi Konflik, Tiara Wacana, Jakarta, 2008

Sihbudi, Riza, Menyandera Timur Tengah, Mizan, Jakarta, 2007

Menunggu Kejutan Lain dari Obama

2008-11-05T21:36:00.000-08:00

Kekhawatiran beberapa orang tentang “Bradley Effect”[1] yang akan melanda Barack Obama akhirnya tidak terbukti. Obama berhasil menjadi presiden Amerika Serikat terpilih dengan mengantongi 338 electoral college dari keseluruhan 580 electoral college.[2] Perolehan suara ini sudah jauh melebihi jumlah minimum yang harus dikumpulkan seorang kandidat untuk menjadi presiden, yaitu 270 electoral college. John McCain sendiri baru mendapatkan 161 electoral college dan tidak akan mungkin lagi mengejar perolehan suara Obama, sehingga ia dengan legawa menghubungi Obama melalui telepon untuk mengakui kekalahannya dan mengucapkan selamat atas kemenangan Obama.[3]

Popularitas Obama selama masa kampanye memang luar biasa besar, dan mendapatkan sorotan publik yang begitu luas, tidak hanya dalam skala domestik (AS) tetapi juga dalam skala internasional. Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia sangat antusias dalam merespon pemilihan presiden AS pada kali ini karena kehadiran Obama sebagai salah satu kandidatnya. Untuk beberapa kawasan, seperti Afrika (khususnya Kenya), dan Asia Tenggara (khususnya Indonesia), Barack Obama mendapatkan porsi tersendiri dibandingkan McCain dalam pemberitaan di media-media. Ayah kandung Obama adalah warga negara Kenya yang kemudian berhasil menjadi ekonom senior di Departemen Keuangan Kenya pada masa pemerintahan Kenyatta.[4] Sedangkan Obama sendiri pernah hidup di Indonesia selama 4 tahun ketika ibu kandungnya (Ann Dunham) menikahi dan hijrah bersama Lolo Soetoro ke Jakarta, bahkan Obama pernah merasakan pendidikan Indonesia di SD Fransiskus Asisi dan SD Menteng 01.

Tantangan Politik Luar Negeri bagi Obama

Obama menghadapi berbagai isu internasional, terutama atas kebijakan AS yang dibuat selama masa pemerintahan George W. Bush. Irak dan Afghanistan menjadi sorotan utama dalam debat yang memfokuskan pada masalah kebijakan luar negeri yang akan dibuat Obama atau McCain ketika masa kampanye. Konflik Afghanistan telah berlangsung selama 7 tahun, sedangkan Irak telah memakan rentang waktu 5 tahun. Keduanya telah menimbulkan reaksi (yang pada umumnya kontra) akan kebijakan George W. Bush untuk melakukan perang disana.

AS mengagresi Afghanistan dengan tuduhan bahwa rezim Taliban dengan dukungan Osama bin Laden merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas serangan ke gedung World Trade Center di New York pada 11 September 2001 (lebih dikenal dengan 9/11).[5] Dengan mengerahkan kekuatan inti militernya, dan alokasi dana yang memakan sebagian besar APBN AS, perang di Afghanistan justru tidak menghasilkan apa-apa selain runtuhnya rezim Taliban. Konflik di Afghanistan justru semakin parah dengan kehadiran militer AS dan sekutunya disana. Sedangkan Osama bin Laden yang dicurigai sebagai aktor intelektual di balik semua kegiatan Taliban tidak berhasil ditangkap dan justru tetap mengeluarkan rekaman video sebagai respon atas berbagai kebijakan luar negeri AS.

Serangan AS ke Irak adalah serangan dalam rangka menemukan dan menghancurkan senjata pemusnah massal (weapons of mass destruction - WMD) ternyata nihil, karena WMD yang disinyalir sedang dikembangkan oleh Saddam Hussein ternyata hanya isapan jempol belaka, dan merupakan laporan palsu yang dibuat oleh intelijen AS.[6] Kehadiran militer AS di Irak hanya berhasil untuk mengadili Saddam Hussein melalui pengadilan hibrid, yang mendakwanya atas pembunuhan massal di tahun 1980an, dan tidak ada hubungannya dengan wacana WMD. Instabilitas politik Irak justru semakin menjadi dan keberadaan militer AS juga ikut memperparah krisis politik disana.

Dalam kampanyenya, Obama berjanji untuk mengurangi jumlah kekuatan militer AS yang dikerahkan di Afghanistan dan Irak secara bertahap. Kebijakan ini kemudian ditentang sebagian petinggi militer AS yang menganggap bahwa kebijakan ini tidak akan menyelesaikan permasalahan di Irak dan Afghanistan. Tentunya desakan internasional atas permasalahan di Irak dan Afghanistan, terutama mengenai masalah humaniter dan HAM, akan mendesak Obama untuk merealisasikan janji kampanyenya, karena kebijakan Partai Demokrat yang memang menghindari perang ataupun konflik bersenjata lainnya. Apakah Obama memang akan menkonkritkan janji kampanyenya berkaitan dengan masalah Irak dan Afghanistan?

Selain masalah perang Irak dan Afghanistan, AS juga dihadapkan pada isu mengenai global warming. Isu ini telah menjadi perhatian bagi diplomasi internasional dalam beberapa tahun belakangan semenjak perubahan lingkungan yang drastis di seantero dunia. AS sendiri tidak meratifikasi Protokol Kyoto yang diwacanakan semenjak United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Rio de Janeiro 1992 , dan ditandatangani di Kyoto pada tahun 1997. AS memang menandatangani protokol tersebut, tetapi menolak untuk meratifikasi sehingga ketentuan-ketentuan dalam protokol tersebut tidak mengikat bagi AS. Tindakan AS ini dianggap oleh sebagian besar negara dunia (termasuk oleh sekutu-sekutu dekatnya) sebagai keengganan AS untuk menyelesaikan masalah pemanasan global yang salah satu faktornya adalah emisi gas rumah kaca, yang mana AS telah menyumbangkan sekitar 15% dari seluruh emisi dunia. Isu ini sendiri tidak mendapatkan perhatian khusus dalam kampanye Obama mengenai kebijakan luar negerinya, sehingga sulit untuk mengharapkan lebih atas posisi AS dalam pencegahan pemanasan global selain keikutsertaannya dalam berbagai acara seremonial untuk mencegah global warming.

Peranan AS dalam Krisis Ekonomi Global

Dimulai dengan masalah krisis keuangan yang dialami oleh bisnis perumahan di AS, lalu kolapsnya perusahaan pengelola keuangan seperti Lehman Brothers dan AIG, dunia akhirnya turut merasakan dampak krisis AS. Tak hanya merasakan, mereka sendiri ikut-ikutan terkena krisis. Uni Eropa dipaksa untuk mengeluarkan sejumlah dana bail out bagi beberapa lembaga pengelola keuangannya yang kolaps. Berbagai belahan dunia lain juga merasakan krisis, termasuk Indonesia yang harus mengalami melemahnya rupiah terhadap dollar AS.

Apa yang terjadi di AS tak dapat dipungkiri akan berpengaruh ke belahan dunia lainnya. Krisis ekonomi 2008 menegaskan teori domino ini. Dalam kondisi tersebut, peranan Obama sebagai presiden terpilih AS dan tim ekonominya merupakan sebuah poin krusial dalam menyelesaikan seluruh krisis ekonomi ini. Ketika Obama sudah unggul terhadap McCain, pasar modal menunjukkan sentimen positif dengan naikknya nilai Dow Jones. Tentunya hal itu tidak dapat dijadikan sebagai rujukan membaiknya kondisi ekonomi, karena sifatnya yang masih sangat labil. Dalam kampanyenya, Obama menjanjikan akan memperbaiki kondisi ekonomi AS, dengan berbagai paket kebijakan ekonomi yang akan dia terapkan seperti salah satunya pemotongan pajak.

Partai Demokrat memang dikenal sebagai partai yang memiliki kebijakan ekonomi yang kuat. Ketika Bill Clinton turun di tahun 2000, dirinya meninggalkan surplus sejumlah 559 miliar dollar AS bagi pemerintahan Bush.[7] Sementara Partai Republik justru dikenal untuk tidak disiplin dalam urusan ekonomi, khususnya pajak. Karena dengan hobi perangnya Bush, dan tidak dikenakannya pajak, Bush justru mewariskan defisit perekonomian bagi Obama. Mungkinkah Obama dan gerbong Partai Demokrat dapat menyembuhkan krisis global seperti Franklin Delano Roosevelt menyembuhkan Great Depression dengan program New Deal di tahun ’30-an (pasca pemerintahan Hoover Grant) ?

Konflik Palestina-Israel

Pertentangan antara Palestina dengan Israel yang berlarut-larut semenjak Perang Al Nakba di tahun 1948 tentunya mendapatkan perhatian khusus dalam politik luar negeri AS. Dukungan AS terhadap Israel memang tidak pernah surut, kecuali beberapa saat dalam periode administrasi Jimmy Carter. Obama sendiri menegaskan dukungannya terhadap Israel meskipun secara diplomatis tetap berusaha untuk menyelesaikan konflik antara kedua entitas tersebut untuk mencapai perdamaian di Timur Tengah. Obama akan meneruskan usaha yang digagas oleh George W. Bush melalui Konferensi Annapolis, yang mendukung eksistensi dua negara (two-state solution).[8] Usaha yang akan dilakukan Obama tentunya tidak akan mudah. Resistensi yang muncul dari masing-masing entitas Palestina dan Israel terhadap satu sama lain akan mempersulit upaya diplomasi untuk mewujudkan perdamaian. Selain itu konflik internal di Palestina antara Fatah dan Hamas juga menghambat kelancaran proses perdamaian.

Berbagai permasalahan dalam konflik Palestina-Israel tersebut tentunya membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. AS harus mampu menekan Israel untuk mau menarik seluruh pemukimannya (settlements) dari wilayah Tepi Barat, karena kehadiran pemukiman-pemukiman disana justru mengganggu eksistensi Palestina sebagai sebuah entitas politik yang berdaulat atas wilayahnya.[9] Dengan ditariknya pemukiman Israel dari Tepi Barat, tentunya instalasi militer yang dibuat oleh Israel serta-merta akan ikut ditarik, karena tidak akan ada alasan lagi bagi Israel untuk menempatkan kekuatan militernya (yang sebelumnya digunakan untuk melindungi seluruh pemukiman). Keberadaan tembok pemisah di sepanjang Tepi Barat juga menjadi masalah krusial. Mahkamah Internasional (International Court of Justice – ICJ) telah mengeluarkan sebuah pendapat hukum yang menyatakan bahwa pendirian tembok tersebut telah melanggar hukum internasional, baik customary ataupun international convention.[10] Jalur Gaza yang menjadi wilayah kekuasaan Palestinian National Authority versi Hamas juga menjadi salah satu masalah penting. Meskipun Israel telah menarik seluruh pemukiman dan instalasi militer dari Jalur Gaza melalui kebijakan Unilateral Disengagement Plan, tetapi Israel masih menutup seluruh akses ke Jalur Gaza baik melalui laut ataupun udara.[11] Jerusalem juga menjadi salah satu sorotan karena sifat simboliknya bagi Palestina ataupun Israel. Hal ini pula yang selalu diperjuangkan Palestina agar Jerusalem tetap menjadi ibukota Palestina, dan Israel juga mengklaim hal yang sama.

Apabila Obama mampu menyelesaikan beruntun masalah dalam konflik Palestina-Israel, tentunya perdamaian di Timur Tengah akan segera tercapai, dan peranan AS dalam konflik Timur Tengah lebih berarti daripada sekedar penyelenggaran konferensi perdamaian.

Indonesia dalam Politik Luar Negeri AS di tangan Obama

Sebagian orang di Indonesia mungkin berharap banyak dengan Obama mengingat sejarahnya yang pernah hidup di negara berpenduduk keempat terbanyak di dunia ini. Tetapi harapan itu tentunya berkaitan dengan kebijakan luar negeri AS yang diprediksi akan lebih dekat dengan Indonesia, atau Indonesia mendapatkan “posisi tertentu” dalam pembuatan kebijakan luar negeri AS. Padahal Obama sendiri tidak pernah menyinggung Indonesia sebagai salah satu prioritas utama dalam politik luar negerinya, sehingga sangat tipis kemungkinannya (kalau tidak mau dibilang tidak mungkin) bahwa AS dibawah kepemimpinan Obama akan menjadikan Indonesia sebagai prioritas ataupun partner di kawasan Asia Tenggara.

Tentunya hal tersebut bukanlah tanpa alasan, karena kita sendiri dapat melihat kondisi riil Indonesia yang tidak memiliki posisi strategis dalam konteks kepentingan AS. Yang ada justru dependensi Indonesia atas berbagai kerja AS di tanah air ini. Selain itu, AS sendiri telah memiliki Filipina sebagai partner atau “mata-mata” bagi kepentingannya di Asia Tenggara. Filipina yang strategis dan secara kultural lebih dekat dengan AS tentunya akan lebih menguntungkan dibandingkan harus membangun aliansi dengan Indonesia yang didominasi dengan kaum muslim dan cenderung akan menimbulkan resistensi yang massif. Ditambah lagi dengan ideologi komunis yang semakin usang, tidak ada lagi alasan bagi AS untuk menempatkan basis tambahannya di kawasan Asia Tenggara. Apabila dikaitkan dengan terorisme, selama ini AS telah berhasil menekan Indonesia untuk membasmi terorisme hanya dengan tekanan politik, sehingga sangatlah tidak mungkin bagi AS untuk mau berlelah-lelah menjadikan Indonesia sebagai mitra kerja untuk membasmi terorisme.

Harapan bangsa Indonesia atas kepemimpinan Obama mungkin harus dialihkan ke isu atau wacana lain, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan yang serupa seperti kepemimpinan George W. Bush.

Harapan dan Realitas

Tantangan politik luar negeri AS memang menjadi sebuah hal krusial mengingat peranan AS dalam konstalasi politik global. Beban yang dihadapi Obama memang bukan hanya masalah luar negeri, tetapi juga isu-isu domestik. Tetapi semenjak hobi perang Bush dan krisis ekonomi global maka kebijakan luar negeri AS akan dihadapkan dengan sorotan masyarakat internasional karena apa yang terjadi di AS tentunya berimplikasi di seluruh dunia. Tentunya telah banyak kekuatan politik lain yang akan berusaha menyaingi peranan AS sebagai polisi dunia. Rusia semenjak kepemimpinan Vladimir Putin di Kremlin telah menunjukkan taringnya kembali, dan hal yang sama ditunjukkan oleh Dimitry Medvedev. Aliansi pengagum Simon Bolivar di Amerika Latin seperti Venezuela dengan Hugo Chavez (penggagas aliansi), Kuba dengan Raul Castro, Bolivia dengan Evo Morales, dan lainnya telah melahirkan kekuatan politik baru di benua Amerika setelah beberapa dekade didominasi oleh AS. Asia pun telah bangun secara perlahan khususnya Cina dengan perkembangan ekonominya yang begitu pesat. AS tidak lagi menjadi kekuatan unipolar politik global, meskipun masih menjadi negara adidaya. Hegemoni AS atas dunia ini perlahan mulai digerogoti meskipun kita tidak akan bisa mengingkari bahwa peranan AS masih kuat. Harapan menuju dunia yang lebih baik berada sebagian di tangan AS.

Kita tunggu kejutan lain dari Obama.

[1] Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 3-9 November 2008, Efek Bradley dan Kejutan Oktober, hlm.119. Bradley Effect adalah sebuah teori yang didasarkan pada kekalahan Tom Bradley yang mencalonkan diri sebagai Gubernur California pada tahun 1982. Pada saat itu Tom Bradley mendapatkan popularitas yang luar biasa besar, dan berbagai pihak sudah memprediksikan bahwa dia akan menang mudah dalam pemilihan gubernur. Tetapi Bradley justru kalah tipis (sangat tipis) dari George Deukmejian yang akhirnya menjadi Gubernur California.

[2] The New York Times, 2008 Election Dashboard, http://elections.nytimes.com/2008/results/dashboard.html, akses pada 5 November 2008, pkl.22.49 WIB.

[3] Kompas.com, McCain Mengaku Kalah Ucapkan Selamat kepada Obama, http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/05/11474933/mccain.mengaku.kalah.ucapkan.selamat.kepada.obama, akses pada 5 November 2008, pkl.22.56 WIB.

[4] Wikipedia.com, Barack Obama , Sr., http://en.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama,_Sr., akses pada 5 November 2008, pkl. 23.08 WIB.

[5] Wikipedia.com, War in Afghanistan (2001-present), http://en.wikipedia.org/wiki/War_in_Afghanistan_(2001%E2%80%93present), akses pada 6 November 2008, pkl. 00.16 WIB.

[6] Wikipedia.com, 2003 Invasion of Iraq, http://en.wikipedia.org/wiki/2003_invasion_of_Iraq, akses pada 6 November 2008, pkl. 00.17 WIB.

[7] Wikipedia.com, Bill Clinton, http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Clinton, akses pada 6 November 2008, pkl. 11.18 WIB

[8] Wikipedia.com, Annapolis Conference, http://en.wikipedia.org/wiki/Annapolis_Conference, akses pada 6 November 2008, pkl.12.00WIB.

[9] Foundation for Middle East Peace, Special Report Israeli Settlements in the Occupied Territories A Guide, March 2002.

[10] International Court of Justice, Advisory Opinion on Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 9 July 2004.

[11] Gisha Legal Center for Freedom of Movement, Disengaged Occupiers The Legal Status of Gaza, January 2007

Kegagalan (Sementara) Calon Presiden Non-Partai/Perseorangan

2008-11-03T06:38:00.000-08:00

Langkah Fadjroel Rachman (FR), juga beberapa orang lainnya, yang ingin bertarung memperebutkan kursi RI 1 periode 2009-2014 melalui jalur non-partai, untuk sementara tertahan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan karena MK menolak permohonan yang diajukan oleh aktivis tahun ‘80an itu, tetapi karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah terlebih dahulu mengesahkan UU Pilpres yang baru, sehingga obyek permohonan judicial review menjadi hilang.[1] Upaya yang dilakukan oleh FR dkk untuk bisa menggolkan capres dari kalangan non-partai memang sudah berlangsung berlangsung beberapa bulan, hampir bersamaan dengan digodoknya UU Pilpres yang baru.[2] Bahkan FR dkk sempat akan mengeluarkan tuntutan provisi yang meminta agar MK memerintahkan DPR menghentikan pembahasan UU Pilpres yang baru, meski kemudian tuntutan provisi tersebut tidak dikabulkan karena tidak dikenal dalam hukum acara MK Indonesia (legal-positivistik sekali bukan?).[3]

Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja dan integritas partai politik (parpol) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memang menghasilkan ekses seperti yang dilakukan FR dkk. Saya sendiri yakin, FR sebagai penggiat civil society dan gerakan pro-demokrasi pasti memiliki sebuah visi ketika sistem politik Indonesia sudah mencapai titik kedewasaan ketika parpol tidak lagi elitis dan berorientasi masyarakat. Karena sebuah sistem demokrasi yang mapan selayaknya berada dalam kondisi tersebut. Langkah FR merupakan ancang-ancang untuk menempeleng parpol di tingkat nasional, apabila judicial review yang diajukan kepada MK dikabulkan. Tentunya akan lebih menempeleng lagi, apabila capres non-partai berhasil memenangkan pilpres.

Diskursus tentang calon non-partai telah dimulai sejak tahun 2004. Pada saat itu Agus Abdul Jalil yang merupakan Ketua Yayasan Pengembangan Reformasi Nasional, mengajukan judicial review atas UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.[4] Upaya yang dilakukan oleh Agus pada saat itu akhirnya ditolak oleh MK, dengan argumen bahwa warga negara yang ingin mengajukan diri sebagai presiden harus tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara, dan dalam konteks Pilpres adalah DPR beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Langkah ini kemudian terhenti begitu saja, dan tidak menunjukkan adanya perkembangan yang berarti di beberapa tahun kedepannya. Pada saat itu, euforia pemilihan presiden secara langsung memang tengah melanda seluruh Indonesia, sehingga wacana tentang keikutsertaan calon non-partai dalam pilpres tidak berhasil dibangun untuk memperoleh simpati rakyat.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) 2007, isu mengenai keikutsertaan calon non-partai dalam Pilkada kembali mencuat ke permukaan, setelah keinginan beberapa orang (misalnya Faisal Basri) untuk maju sebagai calon gubernur non-partai.[5] Isu ini kemudian dikonkritkan melalui judicial review UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang (anehnya) bukan dilakukan oleh cagub non-partai dari DKI, melainkan oleh Lalu Ranggalawe, salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).[6] Keinginan Lalu Ranggalawe untuk bisa mengikuti Pilkada NTB terganjal oleh kebijakan partainya Partai Bintang Reformasi (PBR), yang ternyata mendukung calon lain. Agar tetap bisa ikut Pilkada, Lalu Ranggalawe memilih untuk menjadi calon non-partai, dan kemudian mengajukan uji materiil. Tuntutan Lalu Ranggalawe akhirnya dikabulkan oleh MK, meski kemudian keputusan MK ini menimbulkan permasalahan baru mengenai tata cara keikutsertaan calon independen dalam Pilkada. Pasca keputusan MK yang cukup fenomenal dalam kancah politik nasional dan lokal Indonesia, keikutsertaan calon-calon non-partai dalam Pilkada (provinsi, kota, dan kabupaten) menjadi sebuah hal yang lumrah. Meskipun demikian, kehadiran calon non-partai serasa hanya sebagai pelengkap penderita dalam setiap Pilkada, karena hampir tidak ada satupun calon yang berhasil memperoleh suara yang signifikan untuk bisa merebut kursi kepemimpinan, minimal untuk ikut ke putaran selanjutnya. Selain Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara[7], hampir tidak ada lagi Pilkada di provinsi, kota, atau kabupaten yang dimenangkan oleh calon independen. Meski demikian, FR nampaknya tetap percaya bahwa calon independen atau non-partai adalah salah satu alternatif solusi terbaik bagi kehidupan berpolitik di Indonesia yang (memang) dikuasai oleh parpol-parpol yang elitis, korup, dan bobrok.

Jika menggunakan common sense, apabila MK mengabulkan tuntutan judicial review atas UU Pemda, yang kemudian memperbolehkan calon non-partai untuk ikut serta dalam Pilkada, maka logika hukumnya, tuntutan atas UU Pilpres pun seharusnya dikabulkan oleh MK agar bisa mengikutsertakan capres non-partai dalam Pilpres 2009 nanti. Seandainya uji materiil atas UU Pilpres ditolak oleh MK, seperti yang terjadi pada tahun 2004 kemarin, maka kekentalan unsur politis dalam MK akan semakin kentara (setelah MK hampir didominasi oleh orang parpol). Karena menurut saya, tidak ada perbedaan mendasar antara Pilkada dengan Pilpres. Yang membedakannya hanyalah skala cakupannya saja, yaitu Pilkada bersifat lokal kedaerahan sedangkan Pilpres bersifat nasional. MK sendiri menyatakan dalam putusannya atas judicial review yang dilakukan oleh Lalu Ranggalawe bahwa calon perseorangan tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.[8] Apabila menggunakan logika yang sama (dengan menyepakati bahwa perbedaan antara Pilkada dan Pilpres hanya dari skala lingkupnya saja), maka seharusnya MK meloloskan permohonan FR dkk atas UU Pilpres yang telah disahkan agar bisa mengikutsertakan calon non-partai dalam Pilpres 2009. Ketika MK mengabulkan permohonan ini, maka akan semakin terbuka lebar peluang bagi individu-individu yang tidak percaya dengan parpol untuk bisa membuktikan dirinya di kancah politik nasional.

Sedikit permasalahan yang masih belum saya mengerti, mengapa MK mengabulkan permohonan atas uji materiil terhadap UU Pemda, sedangkan atas UU Pilpres (yang dimohonkan oleh Agus Abdul Jalil) justru ditolak? Hal inilah yang saya takutkan akan muncul ketika permohonan uji materiil diajukan lagi ke MK oleh FR dkk, dan akan berdampak pada gagalnya calon non-parpol untuk ikut serta dalam Pilpres 2009.

[1] Hukumonline.com, Permohonan Uji Materi UU Pilpres Dicabut, http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20403&cl=Berita

[2] Detik.com, Fadjroel Rachman Ajukan Judicial Review UU Pilpres ke MK, http://www.detiknews.com/read/2008/09/02/165528/999089/10/fadjroel-rachman-ajukan-judicial-review-uu-pilpres-ke-mk

[3] Hukumonline.com, Judicial Review UU Pilpres Resmi Didaftarkan, http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20050&cl=Berita

[4] Detik.com, MK Tolak Permohonan Judicial Review atas UU Pilpres, http://jkt6b.detiknews.com/read/2004/07/23/143336/180771/10/mk-tolak-pemohonan-judicial-review-atas-uu-pilpres

[5] Detik.com, Calon Independen Bebaskan Utang Budi Pada Cukong Parpol, http://www.detiknews.com/read/2007/03/28/065329/759559/10/calon-independen-bebaskan-utang-budi-pada-cukong-parpol

[6] Detik.com, MK Putus Calon Independen Pilkada Minggu Depan, http://www.detiknews.com/read/2007/07/06/005836/801821/10/mk-putus-nasib-calon-independen-pilkada-minggu-depan

[7] Fadjroel Rachman, Kemenangan Dua Bupati Independen, http://www.fadjroelrachman.com/index.php?option=com_content&view=article&id=209:kemenangan-dua-bupati-independen&catid=76:hot-topic&Itemid=205

[8] Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 5/PUU-V/2007