Indonesian Voices IndonesianVoices Suara IndonesiaVoice Media Indonesia News Blog Info

Doa Para Teraniyaya di Negeri Atas Angin Untuk Para Hakim

2009-12-23T20:48:00.000-08:00

Oleh Cho Chun Han

Di negeri atas angin seorang rakyat jelata yang teraniyaya mengucapkan doa-doa untuk para hakim di negeri itu. Doa ini meluncur dari bibir yang telah mengalami kesengsaraan yang berat, dan eksekusi mati di depan mata atas vonis yang telah dijatuhkan oleh Hakim Kerajaan yang tidak adil.

Negeri Atas Angin adalah negeri yang para penguasanya hidup dengan mewah di atas penderitaan rakyat yang penuh dengan kesengsaraan. Negeri yang penuh dengan kejahatan dan kedurhakaan terhadap keadilan. Menempatkan kepentingan pengusaha dan atau para kolega pengusaha pada semua keputusan hakim.

Negeri yang amat jauh ini menjalankan pengadilan dengan penuh konspirasi untuk selalu menampatkan kepentingan elit penguasa sebagai pemenang. Menjarah tanah, membebankan pajak, dan jual beli budak ke luar negeri sebagai bagain dari penguatan eksistensi kerajaan yang penguasanya hidup teramat boros.

Doa-doa yang terucapnya yang ditulisnya di lembar-lembar kain terakhir yang dimilikinya sebelum akhirnya di eksekusi penggal mati oleh algojo kerajaan. Tulisan di kain kumuh dan koyak tersebut sebagai berikut ini:

Oh yang Maha Pengusasa Alam Semesta
Lindungilah para Hakim yang adil
Berikan mereka makan yang enak dari madu dan iga babi muda
Cerahkan keturunannya dengan cahaya keadilan dan jangan rubah sifat keturunan ini
Tempatkan mereka di pintu surga yang terdepan
Yang dilindungi dan dijaga naga-naga gagah

Oh yang Maha Pengusasa Alam Semesta
Hukumlah hakim yang tidak adil dengan kesengsaraan teramat sangat
Panaskan besi hunus Mu dengan bara panas yang membara
Untuk ditusukkan ke mulut-mulut pemvonis yang tidak adil
Tempatkan mereka sehina-hinanya tempat
Kotorkan tempat duduknya sekotor-kotornya tempat
Jadikan hidungnya seperti hidung babi
Dan jadikan keturunan mereka menjadi babi-babi muda
Untuk makanan para hakim mulia yang adil

Konspirasi Barat Menyelamatkan Westerling dari Hukuman di Indonesia

2009-12-14T02:13:00.000-08:00

Oleh Sumantiri B. Sugeo

Setelah melakukan pembunuhan 40 ribu manusia Indonesia baik itu tentara, sipil, perempuan maupun anak-anak di Sulawesi Selatan dan Medan. Kemudian pindah ke Bandung dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat dengan mengatasnamakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil). Kejahatan perang Westerling ini tidak dapat dimaafkan oleh pemerintah Indonesia.

Westerling kabur ke Singapura, di Singapura karena laporan dari Pemerintah Indonesia. Westerling akhirnya ditangkap oleh Polisi Inggris di Singapura. Pemerintah RIS mengajukan permintaan kepada otoritas di Singapura agar Westerling diekstradisi ke Indonesia.

Berbagai LSM barat datang dan memberikan rekomendai ke Pengadilan Singapura yang sangat meringankan hukuman Westerling. Dalam sidang yang sangat konspiratif pada Pada 15 Agustus 1950 di Singapura, Hakim Evans memutuskan bahwa Westerling tidak dapat di ekstradisi ke Indonesia, dengan alas an bahwa Westerling adalah warga Belanda.

Disini Pemerintah Singapura hanya menahan sementara yang kemudian diberikan ke atase Belanda. Dari Singapura ini akhirnya Westerling berhasil kabur pada 21 Agustus 1950. Westerling akhirnya meninggalkan Singapura dengan menumpang pesawat Australia Quantas. Dalam pelariannya ini Penjahat Perang ini ditemani oleh Konsul Jenderal Belanda untuk Singapura, Mr. R. van der Gaag. Westerling tidak langsung dibawa ke Belanda tetapi oleh R. van der Gaag di bawa ke Brussel, Belgia.

Di Belgia Belanda kelahiran Turki keturunan Yahudi ini dengan dibantu orang-orang Indonesia yang hianat yang berasal dari Den Haag mendirikan Stichting Door de Eeuwen Trouw - DDET (Yayasan Kesetiaan Abadi).

Yayasan tersebut banyak menerbitkan buku dan tulisan yang mendiskriditkan Indonesia. Mulai dari memfitnah kediktatoran Soekarno, Sosialisme Soekarno, negeri dari para maling, pelanggar HAM dan sebagainya yang justru banyak dipublikasikan di media-media barat. Padahal Westerlinglah orang yang paling melanggar HAM tapi sampai matinya ia tidak tersentuh hukum, karena kuatnya loby para pendukungnya.

DDET merencanakan untuk kembali ke Maluku untuk menggerakkan pemberontakan di sana. Gerakan mereka ini sampai sekarang masih ada dan menjadi benih-benih kekuatan (Republik Maluku Selatan) RMS yang sebenarnya pernah ditumpas pemerintah Indonesia. Kenyataanya sampai sekarang ini RMS masih terus ada dan melakukan berbagai pergerakan yang didukung oleh orang-orang dari Belgia dan dari Den Haag tersebut.

Westerling masih terus mencari waktu-waktu yang tempat untuk kembali ke Belanda. Akhirnya pada April 1952 dengan dibantu oleh berbagai koleganya, secara diam-diam Westerling kembali ke Belanda, tetapi di Belanda keberadaannya di sembunyikan. Dalam berbagai kesempatan pemerintah Belanda menyangkal ke pada pemerintah Indonesia bahwa Westerling kembali ke Belanda.

Tekanan pemerintah Indonesia terus dilakukan. Melalui Komisaris Tinggi Indonesia di Belanda Susanto akhirnya pihak pemerintah Belanda mau diajak kerjasama untuk melakukan penangkapan terhadap Westerling. Pada 16 April Westerling ditangkap di rumah Graaf A.S.H. van Rechteren.

Sayangnya permintaan Komisaris Tinggi Indonesia melalui Susanto agar Westerling dapat di ektradisi ke Indonesia di tolak oleh Pemerintah Belanda, dengan alas an bahwa pemerintah Belanda belum mengakui keberadaan Republik Indonesia.

Horst H. Geerken : Ratusan Karung Kepala Manusia di Larung Kelaut Hasil Kekejaman Westerling

2009-12-12T15:19:00.000-08:00

Oleh Sumantiri B. Sugeo

Raymond Westerling seorang komandan pasukan khusus Belanda yang membantai sekitar 40 ribu warga Sulawesi Selatan selama 1946-1947, tetap tidak pernha tersentuh hukum sampai akhir hayatnya. Sebuah kisah sadistis yang dibuka kembali sejarah kejahatan perangnya oleh seorang Bekas direktur perusahaan telekomunikasi Jerman yang bernama Horst H. Geerken. Seorang kelahiran Stuttgart, Jerman, pada 13 Agustus 1933.

Dalam buku Geerjeb yang berjudul Der Ruf des Geckos, 18 erlebnisreiche Jahre in Indonesien (Panggilan Sang Tokek: Pengalaman Mengesankan Selama 18 Tahun Tinggal di Indonesia). Mengisahkan tentang kekejaman Westerling yang melakukan pembasmian terhadap para pejuang yang dianggapnya teroris. Dalam bukunya itu walapun ia juga menyebut Westerling sebagai: “Iblis Belanda yang pantas menyandang tudingan penjahat perang”.

Kekejaman Westerling bukan saja pada jumlah korban yang dibunuh tetapi juga menciptakan metode-metode baru dalam perang dalam melakukan pembunuhan masal dengan penghematan peluru dan tenaga.

Menurut Horst, tak cuma menginstruksikan tembak tengkuk (sebuah metode cepat dan mematikan untuk membunuh), tetapi juga penggal kepala. “Ratusan karung sarat penggalan kepala dilarung ke laut untuk menghilangkan identitas.” Hal biasa pada 1946 – 1947 di Sulawesi Selatan jika kapal-kapal Belanda bolak-balik ketengah laut untuk membawa karung-karung hasil kejahatan perang.

Itulah cara Westerling (mungkin namanya sudah mewakili dari gaya barat) untuk memburu penduduk Sulawesi Selatan yang dianggapnya sebagai “teroris” dengan cara terror yang luar biasa menakutkan, memang itulah gaya barat (Eropa Barat dan Amerika). Sayangnya kita sering tertipu.

Westerling memiliki daftar nama “teroris” yang telah disusun oleh Vermeulen. Kepala Adat dan Kepala Desa harus membantunya mengidentifikasi para “teroris” tersebut. Hasilnya adalah 35 orang yang dituduh langsung dieksekusi di tempat. Metode Westerling ini dikenal dengan nama Standrechtelijke excecuties– eksekusi di tempat, tanpa proses pengadilan, tuntutan dan pembelaan.

Sudah biasa kalau Westerling dengan sekitar 50 personal militer masuk ke kampong-kampung untuk mengumpulkan penduduknya dan langsung melakukan eksekusi dengan cara “hemat peluru.” Melakukan pemenggalan kepala sampai-sampai darahnya karena demikian banyak harus dibuatkan siring untuk disalurkan ke sungai-sungai.

Penduduk desa yang tertangkap dikumpulkan dan dilakukan eksekusi dengan alasan untuk mencari para "teroris", “kaum ekstremis”, “perampok”, “penjahat” dan “pembunuh.” . Untuk orang-orang yang dirasa kuat langsung di brondong peluru tetapi yang perempuan atau anak-anak yang tidak melawan dilakukan penjagalan. Jika para serdadu ragu-ragu melakukan eksekusi Westerling langsung turun tangan melakukan menjagalan sendiri tanpa ada rasa kemanusiaan sedikitpun.

Sebenarnya Belanda lebih kejam dari pada Jepang atau Jerman. Pada saat Jerman menutup seluruh kamp konsentrasi Nazi sesudah Perang Dunia II usai, tetapi justru Belanda malah membuka banyak kamp konsentrasi baru di Irian Jaya, Sumatera dan pulau-pulau lainnya.

Selama masa paska kemerdekaan lebih dari satu jutaan penduduk Indonesia yang dilakukan eksekusi seperti ini dari seluruh kamp-kamp Belanda tersebut. Baru di Sulawesi Selatan saja sudah lebih dari 40 ribu nyawa manusia penduduk yang tak berdosa. Masa yang paling banyak adalah pada dua tahun setelah Indonesia merdeka. Para simpatisan yang ikut dalam perang kemerdekaan Indonesia dijebloskan, disiksa dan dibunuh di situ.

Mengenang Kembali Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948

2009-12-11T03:09:00.000-08:00

Oleh Sumantiri B. Sugeo dan Heri Hidayat Makmun

Masa paling keras kedua setelah perang Surabaya pada 10 November 1945 adalah pertempuran para pejuang Republik Indonesia dalam menghadapi Agresi Militer Belanda ke II pada tanggal 19 Desember 1948, dimana ratusan kapal terbang Belanda berputar-putar di atas kota Jogjakarta dengan menjatuhkan pasukan para dan bom.

Saat penerjunan itu dimulai pada jam 06.45. Pesawat-pesawat Dakota C-47 menjatuhkan pasukan para dari ketinggian yang sangat rendah, 120 m, sehingga para parajurit para langsung menarik tali parasut segera setelah meloncat. Pasukan para diterjukan di Pangkalan Udara Maguwo dan dari sana menuju ke Ibukota RI di Yogyakarta.

Jendral Spoor seorang Panglima Militer Belanda berkeyakinan bahwa serangan udara dengan serangan cepat akan dapat melumpuhkan Kota Jogjakarta, yang berarti akan menghapus keberadaan Republik Indonesia. Suatu operasi yang diberi sandi “Operatie Kraai” yang dalam bahasa Indonesia artinya Operasi Burung Gagak ini memang sudan direncanakan sejak Januari 1948.

Usaha Belanda untuk merebut kembali dengan misi mengambil alih bumi Hindia Timur ( Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Barat. Aksi seperti ini pada tahun 1947 juga telah dilakukan yang sering disebut dengan Agresi Militer Belanda I yang berhasil menguasai sebagian besar Jawa Barat dan Jawa Timur serta sebagian Jawa Tengah.

Serangan ke Yogjakarta sebagai Ibu Kota Negara merupakan serangan awal dari operasi ini sebelum wilayah lainnya. Para pejuang kita terdesak karena bombar pesawat-pesawat Belanda menghujani kota Yogjakarta. Terpaksa para pejuang masuk ke pinggiran-pinggiran kota dan akhirnya keluar dari Kota Jogjakarta.

Pada akhirnya Yogjakarta dikuasai oleh aggressor Belanda dan melakukan penangkapan terhadap Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya. Posisi para pemimpin Negara berada di Ibu Kota Negara, karena ketika itu berdasarkan keputusan Sidang Kabinet yang diadakan dengan kilat agar tetap dapat mengakomodasi Komisi Tiga Negara (KTN) dan kontak-kontak diplomatik dapat diadakan.

Walaupun keadaan RI sangat genting perlawanan oleh para pejuang tidak juga pupus, Jendral Sudirman yang memimpin pasukan tetap melakukan perlawanan dengan perang gerilya dari wilayah-wilayah di luar Yogjakarta.

Kondisi beliau waktu itu sedang sakit parah, tetap tekadnya tetap keras untuk tidak pernah menyerah pada penjajah. Perjuangan tidak boleh putus. Perjuangan gerilya dari hutan ke hutan memaksa beliau di tandu kian kemari oleh para anak buahnya yang setia.

Wilayah yang paling sering dijadikan pusat kekuatan di luar Jogjakarta adalah di Goa Selarong di Desa Selarong, Bantul Jogjakarta. Daerah ini banyak sekali terdapat goa-goa yang terletak tidak jauh dari pantai selatan. Letaknya memang terpencil sulit diakses oleh pasukan Belanda.

Para pejuang memikirkan status RI dalam situasi yang genting tersebut yang menyebabkan Republik Indonesia yang masih muda ini harus mempertahankan status quo dan dan de facto dengan memindahkan Ibu Kota Negara ke Sumatera.

Para pejuang akhirnya berhasil membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatra yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara di Sumatera Barat. Pemindahan ini penting sebagai bukti kepemilikan wilayah dan ibu kota Negara (salah satu syarat de facto) sebagai bagian dari kekuatan bargaining pada saat usaha diplomasi pengakuan kemerdekaan dari bangsa-bangsa di dunia.

Semua Komponen Bangsa Tidak Ada Alasan Menentang Gerakan Anti Korupsi

2009-12-08T19:18:00.000-08:00

Oleh Heri Hidayat Makmun

Hari ini merupakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Hari yang ditetapkan oleh PBB sebagai moment untuk perbaikan manajemen pemerintahan untuk menuju good government governance.

Mengapa pemberantasan korupsi demikian besar gaungnya tidak saja di Indonesia tetapi dunia, karena fakta sudah membuktikan bahwa banyak Negara-negara yang korup seperti di Asia, Afrika, bahkan juga beberapa Negara di Eropa timur yang rejim pemerintahannya sering berlaku korup, maka nasib rakyatnya akan sangat menderita. Kemiskinan, pengangguran, akses pelayanan yang rendah, pendidikan yang masih minim dan sebagainya.

Kesadaran tersebut hendaknya juga menyadarkan kita bangsa Indonesia yang tingkat korupsinya masih sangat tinggi, bahkan masih yang tertinggi di Asia seperti yang di Ini berdasarkan hasil studi dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) sebuah organisasi nirlaba internasional baru-baru ini, untuk menyambut Hari Anti Korupsi se Dunia.

Indonesia mendapatkan skor 8,32 sebagai negara tertinggi kasus korupsinya di Asia. Thailand disebut sebagai negara paling korup kedua di Asia setelah Indonesia dengan skor 7,63. Kamboja menempati tempat ketiga dengan skor 7,25, diikuti India dengan skor 7,21, Vietnam, 7,11, dan Philipina mendapatkan skor 7.00.

Semoga dengan Indonesia bersih dari korupsi maka berbagai pelayanan yang seharusnya didapat oleh masyarakat dapat terpenuhi, mendapatkan akses modal untuk berusaha, pelayanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik dan sebagainya.

Dalam moment Hari Anti Korupsi Se Dunia , 9 Desember 2009 ini. Bisa menjadi barometer bagi kita seberapa jauh bangsa kita telah melakukan pemberantasan korupsi yang sebenarnya.

Acungkan Jempol Untuk KPK

Patut kita acungkan jempol kepada institusi seperti KPK yang dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak membongkar berbagai kasus korupsi. Meraka yang berhasil diusut oleh KPK mulai dari oknum-oknum DPR, Bupati, Gubernur, Pejabat Tinggi Negara dan sebagainya berhasil di jebloskan ke dalam penjara. Prestasi KPK ini harus kita dukung terus.

Walaupun perjuangan melawan korupsi masih harus berhadapan dengan golongan dan pihak-pihak tertentu, tetapi dengan dukungan penuh rakyat banyak maka perjuangan ini dapat berhasil. Mari kita dukung terus KPK untuk terus menjalankan fungsinya sebagai institusi yang melakukan pembersihan terhadap oknum yang menggerogoti kekayaan Negara dan uang public.

Perjuangan Mahasiswa Sebagai Gerbong Anti Korupsi

Gerakan massa yang menyuarakan Indonesia bersih yang dilaksanakan hari ini 9 Desember 2009, bisa menjadi akhir dari bekunya gerakan mahasiswa, paska reformasi 1997/1998.

Redupnya kembali semangat reformasi dan gerakan reformasi yang dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislative tidak efektif membawa Indonesia menjadi lebih baik. Justru komitmen anti korupsi semakin lama semakin muram, dan sifat korup malah semakin menjadi-jadi, tidak saja dipusat tetapi juga samapi ke daerah-daerah.

9 Desember ini bisa menjadi awal yang baik bagi gerakan mahasiswa untuk membawa gerakan reformasi ke arah yang benar, bukan didasari oleh kepentingan pihak tertentu untuk memanfaatkan reformasi untuk memperkaya diri.

Selamat Hari Anti Korupsi se Dunia semoga perjuangan menuju Indonesia bersih dapat tercapai. Amiin.

Waspadai Orang-Orang yang Anti Pengusutan Skandal Bank Century!

2009-12-05T15:41:00.000-08:00

Oleh Danies Azhar Putra

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinia empat dengan jelas menyebutkan bahwa : “
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Sebuah ketegasan dari konstitusi dalam tanggungjawab untuk melaksanakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Tanggungjawab ini demikian berat dan membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan amanat alinia empat pembukaan UUD 1945 itu.

Salah satu penyakit di negeri ini yang menyebabkan sebagian besar rakyat masih dalam kemiskinan adalah korupsi. Penyakit ini telah menyebabkan penghamburan dana APBD/APBN, mengalihan asset Negara ke pihak lain, pengurasan kekayaan mineral negeri ini oleh pihak asing, penguasaan mega proyek Negara bukan ke tangan bumi putra dan sebagainya yang membuat bangsan ini terpuruk.

Di saat Negara-negara tetangga telah memperoleh kemajuan, ternyata kita masih jauh tertinggal. Indonesia merupakan Negara dengan tingkat korupsi nomor wahid di Asia. Ini berdasarkan hasil studi dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) sebuah organisasi nirlaba internasional. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy yang diumumkan Minggu (10/3) yang dilansir oleh agen berita Perancis AFP.

Selain itu PERC juga melakukan survey lain yang dilakukan atas 1.000 pengusaha ekspatriat di 12 negara Asia juga menunjukkan bahwa Singapura, Jepang dan Hong Kong sebagai negara yang paling rendah tingkat korupsinya.

Menurut PERC, indikasi korupsi pada sektor publik dan privat di Indonesia masih sangat tinggi. PERC menyebut di berbagai negara terdapat ketidakpercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebaliknya, survei ini justru menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terkesan dengan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hasil survei yang dilakukan pada Maret lalu itu melibatkan 1.700 responden dari 14 negara di Asia. Australia dan Amerika Serikat juga diikutsertakan sebagai pembanding. Dari skala 0 sampai 10, dimana 0 adalah indikasi bebas korupsi,

Indonesia mendapatkan skor 8,32. Thailand disebut sebagai negara paling korup kedua di Asia setelah Indonesia dengan skor 7,63. Kamboja menempati tempat ketiga dengan skor 7,25, diikuti India dengan skor 7,21, Vietnam, 7,11, dan Philipina mendapatkan skor 7.00.

Philipina merupakan Negara yang pada tahun 2008 disebut sebagai Negara terkorup di Asia, tetapi sekarang pada 2009 berhasil menekan tingkat korupsi. Sedangkan Australia mendapatkan skor 2,4, dan Amerika Serikat yang dimasukkan juga sebagai pembanding mendapatkan skor 2,89.

Menurut PERC, skor lebih dari 7 menunjukkan indikasi adanya masalah korupsi yang serius di suatu negara. Philipina yang disebut sebagai negara terkorup tahun 2008 berhasil menurunkan skornya menjadi 7 dan berada di tempat keenam.

Sungguh sangat menyedihkan ternyata Negara kita masuk sebagai Negara di Asia yang tertinggi angka korupsinya. Namun apa yang terjadi saat ini, masih saja ada pihak-pihak tertentu yang berupaya untuk menentang penuntasan kasus korupsi.

Pihak-pihak tertentu yang anti pengusutan skandal bailout Bank Century atau tindak pidana korupsi lainnya, dikhawatirkan adalah bagian dari orang-orang yang memang telah banyak menikmati hasil korupsi yang dilakukan olehnya atau kelompoknya. Waspadailah mereka ini!

Penjara Hanya Untuk Rakyat Jelata

2009-11-27T19:38:00.000-08:00

Oleh Sumantiri B. Sugeo

Suatu negeri yang rakyatnya hanya mengutil tiga biji coklat atau sekarung buah kapas yang hanya bernilai Rp. 6000,- perak bisa dipenjara dengan sangat mudahnya, dipenjara sempit pengap, tanpa AC, tanpa spring bed empuk. Penjara kotor dan berbau pesing. Plus berupa bonus bogem mentah, atau rambut dibotaki atau diberi tanda tato sebagai petunjuk “bahwa ini penjahat berbahaya”. Inilah penjara untuk rakyat jelata yang tidak punya uang.

Disisi lain para koruptor triliunan atau miliaran rupiah bebas melenggang tanpa hukuman. Terkadang malah seorang koruptor masih lagi meminta hormat dari sekalian orang bodoh yang mengidolakannya. Para pengacara “penjilat”, “pengamat bayaran” dan “pendemo bayaran” sibuk memberikan argumentasi tentang tidak adanya unsur korupsi yang merugikan Negara.

Para koruptor sibuk mengumpulkan dana haram sesama koruptor untuk membeli peluru sebagai bekal untuk membombardir institusi yang menggasak koruptor melalui serangan darat, laut dan udara yang membabibuta. Serangan yang membuat rakyat marah.
Jika seandainyapun sampai dijadikan terdakwa dipengadilan, meraka ini cukup pintar berpura-pura sakit lah entah sakit kurap atau memang sakit kurang waras untuk modal berkelit dari hukuman.

Ada cara lain yang lebih canggih, mereka kabur ke Negara lain biasanya ke Singapura atau Papuanugini. Di Singapura mereka disambut dengan sukacita sebagai investor. Hidup aman damai dengan penuh fasilitas dari pemerintah Singapura.

Seandainyapun juga terdakwa koruptor ini mampu ditahan, mereka mampu menyulap penjara bak hotel bintang lima. Pilih ruangan yang paling luas, diberi AC, tempat tidur spring bed, dan heli untuk kapan saja mereka pergi ke “best destination in te world” atau ke Las Vegas untuk menguji keberuntungan mereka, apakah tahun babi lebih beruntung dari tahun tikus?

Akhirnya penjara kumuh yang sempit dan pesing hanya untuk rakyat jelata. Sampai datangnya keadilan dari Tuhan dari doa-doa rakyat jelata yang teraniyaya.

Itulah kisah di negeri Republik Mimpi. Menurut Anda apakah negeri kita sama dengan Republik Mimpi tersebut? Jawabannya ada pada hati nurani Anda para pembaca.

Hasil Audit BPK atas Bank Century

2009-11-23T14:43:00.000-08:00

Hasil audit investigasi BPK yang kita tunggu-tunggu walaupun baru sebagian dari penasaran kita telah memberikan jawaban. Sayangnya walaupun masih adanya pertanyaan besar mengenai aliran dana dari LPS ke Bank Century terus kemana lagi? Semuanya masih dalam rahasia PPATK, yang beralasan bahwa data PPATK hanya bisa diberikan untuk kepolisian dan kejaksaan saja.

Ringkasan laporan hasil audit investigasi BPK ini di kutif dari koran Seputar Indonesia. Hasil pemeriksaan ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui, betapa pengambilan kebijakan pengucuran bail out Bank Century penuh dengan pelanggaran yang parah akibat kepentingan. Berikut ini ringkasannya.

Ringkasan Laporan Hasil Audit Investigasi BPK

Gambaran Umum

Bank Century (BC) adalah hasil merger tiga bank, yaitu Bank Pikko,Bank Danpac,dan Bank CIC pada bulan Desember 2004. Berdasarkan hasil pemeriksaan BI, dalam kurun waktu tahun 2005 hingga 2008, BC mengalami berbagai permasalahan terutama berkaitan dengan kepemilikan suratsurat berharga (SSB) yang berkualitas rendah, dugaan pelanggaran Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) oleh pengurus bank, dan dugaan pelanggaran Posisi Devisa Neto (PDN).

Sejak 29 Desember 2005,BC dinyatakan berada ”dalam pengawasan intensif”oleh BI karena permasalahan terkait SSB dan perkreditan yang berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan, serta membahayakan kelangsungan usaha bank. Kemudian, pada 6 November 2008,BI menetapkan BC sebagai bank ”dalam pengawasan khusus” dengan posisi rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau capital adequacy ratio (CAR) saat itu 2,35%.

Untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dihadapinya, pada 14, 17, dan 18 November 2008 BC menerima FPJP dari BI dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp689 miliar. Setelah menerima FPJP, kondisi BC terus memburuk yang ditandai dengan menurunnya CAR per 31 Oktober 2008 menjadi negatif 3,53%. Sehingga, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20 November 2008,BI menetapkan BC sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik.

Keputusan tersebut disampaikan kepada KSSK dengan Surat BI No lO/232/ GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008 tentang Penetapan Status Bank Gagal PT Bank Century Tbk dan Penanganan Tindak Lanjutnya. Selanjutnya, setelah melalui proses pembahasan, dalam Rapat KSSK tanggal 21 November 2008 dan dengan Keputusan No 04/ KSSK.03/2008,

KSSK menetapkan, (1) PT Bank Century Tbk sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sesuai dengan Surat Gubernur BI No lO/232/GBI/Rahasia tanggal 20 November 2008; dan (2) Penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama kepada LPS untuk dilakukan penanganan sesuai dengan Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 2004 tentang LPS.

Sesuai Pasal 21 ayat (3) UU LPS, LPS melakukan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik setelah Komite Koordinasi (KK) menyerahkan penanganannya kepada LPS. Keputusan KSSK tersebut kemudian dijadikan pertimbangan oleh KK untuk mengeluarkan Keputusan KK No OI/KK.01/2008 tanggal 21 November 2008 yang menetapkan: (1) Menyerahkan penanganan PT Bank Century Tbk yang merupakan bank gagal yang berdampak sistemik kepada LPS. (2) Penanganan bank gagal sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan sesuai dengan UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS.

Setelah penyerahan tersebut, dalam rangka penanganan, LPS telah melakukan tindakan penanganan BC,antara lain,mengganti direksi dan komisaris serta mengeluarkan dana untuk PMS sebesar Rp6,76 triliun yang dikucurkan secara bertahap sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009.

Temuan Pemeriksaan

BPK mengelompokkan temuan pemeriksaan menjadi lima yaitu, (1) Proses merger dan pengawasan BC oleh BI. (2) Pemberian FPJP. (3) Penetapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik dan penanganan nya oleh LPS. (4) Penggunaan dana FPJP dan PMS. (5) Praktik-praktik tidak sehat dan pelanggaran-pelanggaran ketentuan oleh pengurus bank, pemegang saham, dan pihakpihak terkait dalam pengelolaan BC yang merugikan BC.

Proses Merger dan Pengawasan BC oleh BI 1.

BC adalah hasil merger tiga bank yaitu Bank Pikko, Bank Danpac, dan Bank CIC. Merger ketiga bank tersebut didahului dengan adanya akuisisi Chinkara Capital Ltd (Chinkara) terhadap Bank Danpac dan Bank Pikko, serta kepemilikan saham Bank CIC. Chinkara adalah sebuah perusahaan yang berdomisili di Kepulauan Bahama. Pemegang saham mayoritas Chinkara adalah RAR.

Persetujuan prinsip atas akuisisi diputuskan dalam RDG BI pada 27 November 2001. Persetujuan akuisisi diberikan BI meski Chinkara tidak memenuhi persyaratan administratif berupa publikasi atas akuisisi oleh Chinkara, laporan keuangan Chinkara untuk tiga tahun terakhir, dan rekomendasi pihak berwenang di negara asal Chinkara. RDG BI juga mensyaratkan agar ketiga bank tersebut melakukan merger, memperbaiki kondisi bank, mencegah terulangnya tindakan melawan hukum, serta mencapai dan mempertahankan CAR 8%.

Izin akuisisi pada akhirnya diberikan pada 5 Juli 2002 meski dari hasil pemeriksaan BI terdapat indikasi adanya perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara pada Bank CIC. BI tetap melanjutkan proses merger atas ketiga bank tersebut meski berdasarkan hasil pemeriksaan BI periode tahun 2001 hingga 2003 ditemukan adanya pelanggaran signifikan oleh ketiga bank tersebut antara lain, a.

Pada Bank CIC, terdapat transaksi SSB fiktif senilai USD25 juta yang melibatkan Chinkara dan terdapat beberapa SSB yang berisiko tinggi sehingga bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang berakibat CAR menjadi negatif, serta pembayaran kewajiban general sales management 102 (GSM 102) dan penarikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam jumlah besar yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas, serta pelanggaran PDN. b.

Pada Bank Pikko,terdapat kredit kepada Texmaco yang dikategorikan macet dan selanjutnya ditukarkan dengan medium term notes (MTN) Dresdner Bank yang tidak memiliki notes rating, sehingga bank wajib membentuk PPAP yang berakibat CAR menjadi negatif. Proses akuisisi seharusnya dapat dibatalkan jika mengacu pada persyaratan yang ditentukan oleh BI dalam persetujuan akuisisi tanggal 5 Juli 2002.

Persyaratan tersebut antara lain, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Bank CIC terbukti bahwa Chinkara sebagai pemegang saham bank melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang- undangan atau dinyatakan ”tidak lulus”dalam penilaian fit and propper test. Pada 6 Desember 2004,BI memberikan persetujuan merger atas ketiga bank tersebut.

Pemberian persetujuan merger tersebut dipermudah berdasarkan catatan Direktur Direktorat Pengawasan Bank 1/DPwBl (SAT) kepada Deputi Gubernur/DpG (AP) dan Deputi Gubernur Senior/DOS (AN) pada 22 Juli 2004. Bentuk kemudahan tersebut adalah, (1) SSB pada Bank CIC yang semula dinilai macet oleh BI menjadi dinilai lancar sehingga kewajiban pemenuhan setoran kekurangan modal oleh pemegang saham pengendali (PSP) menjadi lebih kecil dan akhirnya CAR seolah-olah memenuhi persyaratan merger, (2) Hasil fit and propper test ”sementara” atas pemegang saham (RAR) yang dinyatakan tidak lulus,ditunda penilaiannya dan tidak diproses lebih lanjut.

Pemberian kelonggaran tersebut tidak pernah dibahas dalam forum RDG namun hanya dilaporkan dalam catatan Direktur DPwBl (SAT) tanggal 22 Juli 2004. Dalam proses pemberian izin merger terjadi manipulasi oleh Direktur DPwBl (SAT) yang menyatakan seolah-olah Gubernur BI (BA) memberikan disposisi bahwa merger ketiga bank tersebut mutlak diperlukan.

Dalam keterangan dan Surat BA kepada Pjs Gubemur BI tanggal 2 November 2009, BA menyatakan bahwa tidak pernah memberikan disposisi yang menyatakan mergermutlak diperlukan. Dan BA juga menyatakan bahwa telah terjadi manipulasi oleh Direktur DPwBl (SAT) dalam catatan yang disampaikan kepada DOS (AN) dan DpG (AP) tersebut.

BI tidak menerapkan aturan dan persyaratan dalam pelaksanaan akuisisi dan merger sebagaimana diatur dalam, (1) Surat Keputusan (SK) Direksi BI No 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum; (2) SK Direksi BI No 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif; dan (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 2/l/PBI/2000 tanggal 14 Januari 2000 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and propper test) sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No 5/25/PBI/2003 tanggal 10 November 2003.

Dengan demikian,dapat disimpulkan bahwa dalam proses akuisisi dan merger Bank Danpac,Bank Pikko, dan Bank CIC menjadi BC, BI bersikap tidak tegas dan tidak prudent dalam menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri. 2. BI tidak bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan BC selama tahun 2005–2008. a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BI atas BC yang diterbitkan pada 31 Oktober 2005, diketahui bahwa posisi CAR BC per 28 Februari 2005 (dua bulan setelah merger) adalah negatif 132,5%.

Sesuai dengan ketentuan dalam FBI No 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Bank Minimum Bank Umum dan PBI No.6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana diubah dengan PBI No 7/38/PB 1/2005, seharusnya BC ditetapkan sebagai bank ”dalam pengawasan khusus” sejak Laporan Hasil Pemeriksaan BI atas BC diterbitkan pada 31 Oktober 2005.

Atas usul Direktur DPwB 1 (RS) dan disetujui DpG Bidang 6 (SCF), BC hanya ditetapkan sebagai bank ”dalam pengawasan intensif”. Nilai CAR BC per 28 Februari 2005 menjadi sebesar negatif 132,5%,terutama disebabkan adanya aset berupa SSB sebesar USD203 juta yang berkualitas rendah, di antaranya sebesar USD116 juta yang masih dikuasai pemegang saham.

BI menyetujui untuk tidak melakukan penyisihan 100% atau pengakuan kerugian (PPAP) terhadap SSB tersebut. Meski menurut PBI No 7/2/ PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum,seharusnya atas SSB tersebut dilakukan PPAP atau penyisihan sebesar 100%. Hal tersebut merupakan rekayasa akuntansi yang dilakukan BC agar laporan keuangan bank tetap menunjukkan kecukupan modal dan ini disetujui BI sebagai pengawas bank.

BI menyetujui kondisi tersebut dengan alasan, pemegang saham telah berkomitmen untuk menjualkan SSB bermasalah serta membuat skema penyelesaian melalui assets management agreement (AMA) dan assets sales and purchase agreement (ASPA). Namun, komitmen dan skema penyelesaian tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh PSP.

Sementara itu, pengawas BI tidak memerintahkan manajemen BC untuk melakukan penyisihan dan tidak mengakui adanya kerugian atas SSB.Jika BI bertindak tegas terhadap BC, terutama penerapan ketentuan mengenai penyisihan SSB, maka nilai CAR BC menjadi negatif.

Dan, sesuai dengan ketentuan BI tentang tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank, BC seharusnya ditempatkan ”dalam pengawasan khusus”sejak 31 Oktober 2005. Bank yang ditempatkan ”dalam pengawasan khusus” adalah bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, sehingga BI mengharuskan bank dan PSP untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu enam bulan (bisa diperpanjang selama tiga bulan).

Apabila dalam periode tersebut ternyata permasalahan bank tidak terselesaikan, maka BI akan menyatakan sebagai bank gagal. Sedangkan bank ”dalam pengawasan intensif”adalah bank yang mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya,sehingga BI mengharuskan bank dan PSP untuk menyelesaikan permasalahan bank tanpa ada batasan waktu yang jelas.

Penetapan BC hanya ”dalam pengawasan intensif”mengakibatkan tidak adanya kekuatan bagi BI untuk memaksa pemegang saham agar menyelesaikan permasalahan dalam jangka waktu yang jelas, serta tidak memberikan kepastian hukum bagi BI untuk mengambil tindakan jika pemegang saham tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Hal tersebut di atas melanggar ketentuan, 1) FBI No.7/27PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang mengatur bahwa SSB yang tidak diperdagangkan di bursa efek, tidak terdapat informasi nilai pasar secara transparan, dan tidak memiliki peringkat investasi, maka SSB tersebut dinilai macet dan harus dibentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 100%. 2) PBI No 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang mengatur bahwa bank yang tidak dapat memenuhi modal minimum (CAR) 8% akan ditempatkan ”dalam pengawasan khusus”

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. 3) PBI No-6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana diubah dengan PBI No 7/38/PBI/2005 yang mengatur bahwa bank diterapkan ”dalam pengawasan khusus” bila memenuhi satu atau lebih kriteria,yakni CAR di bawah 8% atau rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian BI mengalami kesulitan likuiditas yang mendasar. b.

Sejak tahun 2005 sampai 2007,hasil pemeriksaan BI atas BC menemukan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam kegiatan BC. Namun, BI tidak mengambil tindakan yang tegas.Pelanggaran BPMK tersebut antara lain,melalui pembelian SSB valas yang berkualitas rendah, penempatan antarbank yang menurut Bankers Almanak Tahun 2003 tidak termasuk dalam Top 200, dan pemberian fasilitas letter of credit (L/C) yang hanya dijamin dengan bankers acceptance.

Hal tersebut melanggar ketentuan PHI No 7/3/PBI/ 2005 tentang BMPK Bank Umum yang menyatakan bahwa bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi administrasi terhadap dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pemegang saham, maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) buruf b, Pasal 50, dan Pasal 50 A Undang- Undang (UU) No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998. c.

Sejak tahun 2004,BC melakukan pelanggaran terhadap ketentuan PDN. Sehingga, sesuai ketentuan, BC seharusnya diberikan sanksi denda sebesar Rp22 miliar. Dalam pelaksanaannya,BI memberikan keringanan denda sebesar 50%. Sehingga BC hanya membayar sanksi denda sebesar Rp22 miliar.Pemberian keringanan denda tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam FBI No 7/37/PBI/2005 tentang PDN Bank Umum yang mengatur bahwa bank wajib memelihara PDN secara keseluruhan setinggi-tingginya 20% dari modal dan untuk neraca setinggi- tingginya 20% dari modal tengah hari kerja dan akhir hari kerja.

Terhadap bank yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, selain dikenakan sanksi administrasi, juga dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp250 juta setiap hari pelanggaran. d. Pengawas BI tidak mengungkapkan berbagai pelanggaran lainnya yang dilakukan pemegang saham, pengurus bank, dan pihakpihak terkait dengan BC yang mengakibatkan kerugian BC, seperti pemberian kredit dan fasilitas L/C yang melanggar ketentuan dan pengeluaran biaya-biaya fiktif.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut baru diungkapkan Tim Investigasi BI saat BC telah ditangani LPS (tahun 2005 sampai 2009). Hal tersebut menunjukkan bahwa Bl tidak bertindak tegas dalam penerapan ketentuan BI terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan BC. BI membiarkan BC melakukan rekayasa akuntansi, sehingga seolah-olah BC masih memenuhi kecukupan modal (CAR) dengan cara membiarkan BC melanggar ketentuan PBI No 7/2/PBI/ 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum. BI baru bersikap tegas menerapkan ketentuan BI mengenai PPAP saat BC telah ditangani oleh LPS.

Pemberian FPJP 3.

Sehubungan dengan kesulitan likuiditas yang dihadapinya,BC mengajukan permohonan repo aset kredit kepada BI pada 30 Oktober 2008 sebesar Rp1 triliun.Bl kemudian memproses permohonan tersebut sebagai permohonan FPJP.Saat mengajukan permohonan FPJP, posisi CAR BC menurut perhitungan BI adalah positif 2,35% (posisi 30 September 2008). Sementara itu, PBI No lO/26/PBI/ 2008 tanggal 30 Oktober 2008 mensyaratkan bahwa untuk memperoleh FPJP, bank harus memiliki CAR minimal 8%.

Dengan demikian, BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Pada 14 November 2008 BI mengubah PBI mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8% menjadi CAR positif.Padahal,menurut data BI, posisi CAR bank umum per 30 September 2008 berada di atas 8%, berkisar antara 0,39 % sampai 476,34%, di mana satu-satunya bank yang CAR-nya di bawah 8% adalah BC.

Dengan demikian, perubahan persyaratan CAR dalam PBI tersebut patut diduga dilakukan untuk merekayasa agar BC dapat memperoleh FPJP. Dengan perubahan ketentuan tersebut, dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar positif 2,35%, BI menyetujui pemberian FPJP kepada BC sebesar Rp502,07 miliar pada 14 November 2008 yang dicairkan pada hari yang sama pukul 20.43 WIB sebesar Rp356,81 miliar dan tanggal 17 November 2008 sebesar Rp145,26 miliar.

Kemudian, pada 18 November 2008, BC mengajukan tambahan FPJP sebesar Rp319,26 miliar. Permohonan tersebut disetujui sebesar Rpl87,32 miliar dan kemudian dicairkan BI pada hari yang sama.Dengan demikian,total pemberian FPJP adalah sebesar Rp689 miliar. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa posisi CAR BC pada 31 Oktober 2008 (sebelum persetujuan FPJP) sudah negatif 3,53%.

Hal ini melanggar ketentuan PBI No lO/30/PBI/ 2008 yang menyatakan, bahwa bank yang dapat mengajukan FFJP adalah bank dengan CAR positif. Selain itu, sebagai jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp467,99 miliar, ternyata tidak secure menurut penilaian Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM (DKBU) BI, sehingga nilai jaminan hanya sebesar 83% dari plafon FPJP. Hal ini melanggar ketentuan PBI N0 10/26/PBI/2008 juncto PBI No.lO/ 30/PBI/2008 yang menyatakan, bahwa jaminan dalam bentuk aset kredit minimal 150% dari plafon FPJP.

Apakah Dana Untuk Bail Out Bank Century Adalah Dana Masyarakat?

2009-11-22T05:13:00.000-08:00

Oleh Heri Hidayat Makmun

Apakah dana yang digunakan untuk bail out bank century itu berasal dari dana masyarakat atau bukan? Pertanyaan ini muncul karena ada pihak yang salah kaprah mengatakan tidak ada kerugian Negara atas bail out Bank Century. Perlu dijelaskan soal milik siapa dana LPS itu. Apakah dana LPS itu merupakan dana masyarakat (dana publik) atau bukan?

Kasus yang menggembosi dana LPS ini terkait dengan uang yang sangat besar nilainya, Rp. 6,7 triliun. Kasus Bank century ini benar-benar menguras asset LPS. Sungguh aneh jika ada yang bilang bahwa publik tidak dirugikan dalam kasus Bank Century. Juga ada yang berkomentar bahwa bail out Bank Century tidak terkait dengan APBN.

Dana yang berada di LPS lembaga yang resmi terbentuk dengan UU no 24 bulan September 2004 yang salah satu tugas LPS adalah “aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.” Dana awal LPS berasal dari pemerintah yang disalurkan melalui mekanisme APBN melalui pos pembiayaan.

Selain berasal dari modal awal yang berasal dari pemerintah dana yang berada di LPS juga berasal dari dana-dana simpanan nasabah dari berbagai bank yang ikut dalam program penjaminan pemerintah tersebut. Di dalamnya terkandung juga dana yang berasal dari Bank-Bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI dan banyak lagi.

Para bank peserta penjaminan memberikan premi kepada LPS sebagai dana yang digunakan untuk bank yang mengalami permasalahan keuangan. Pemberian penjamian harus berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam UU no. 24 tahun 2004. Bisa kita katakan LPS itu lembaga asuransinya perbankan Indonesia, tetapi tidak semua dana terjamin, karena para deposan maksimal hanya mendapatkan penjaminan paling banyak Rp. 2 miliar saja.

Sudah cukup jelas bahwa dana yang digunakan untuk bail out Bank century adalah dana public, yaitu para penabung di perbankan-perbankan Indonesia. Apakah public berhak untuk mengetahi kemana dana bail out Bank Century tersebut? Menurut saya Ya. Menurut Anda?

Demo Bayaran vs Demo Mahasiswa

2009-11-17T22:48:00.000-08:00

Oleh Sumantiri B. Sugeo

Akhir-Akhir ini banyak sekali demo yang pada umumnya masih bertema KPK vs Polri. Dalam berbagai demo tersebut terlihat kontropersi mengenai KPK atau Polri dan Kejaksaan yang benar. Padahal tidak semua bisa hitam semua atau putih semua, tetapi harus secara tegas kita katakan bahwa semua institusi Negara harus dijunjung tinggi dan dihormati. Tidak boleh ada satu pun lembaga di kriminalisasi.

Penyampaian aspirasi haruslah benar-benar dari rakyat banyak, dari suara-suara yang menunjukkan keprihatinan atas kepastian dan jaminan hokum untuk rakyat. Tanpa ada intervensi markus, atau oknum-oknum tertentu yang berusaha mengambil keuntungan dari berjalannya hokum itu sendiri.

Jika kita perhatikan dari demo-demo yang berkembang kita bisa telusuri dari mana para pendemo ini dan akan mengaspirasikan apa? Bisa kita lihat dari ciri-ciri tertentu pada aksi-aksi demo mereka.

Sudah jaminan mutu kalau dari pihak mahasiswa atau dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bisa kita pastikan akan benar-benar membawa aspirasi masyarakat itu, dengan berbagai aksi teatrikal, isi spanduk pada umumnya golongan ini sangat prihatin dengan kriminalisasi yang dilakukan terhadap KPK dari berbagai pihak yang tidak senang dengan upaya pembersihan tikus-tikus berdasi.

Di pihak yang lain dengan ciri-ciri, rata-rata sangat berusia lanjut (bukan mahasiswa lagi), terlihat dari para pembicara dalam demo hanya aktif dilakukan oleh beberapa gelintir orang saja. Tidak ada aksi teatrikal dan tidak ada aspirasi untuk pemberantasan korupsi. Sebagian besar pada peserta demo lainnya pada umumnya pasif.

Jika kita coba-coba bertanya kepada salah satu dari orang yang ikut dalam demo tersebut. Aspirasi apa yang sedang dicoba untuk dimunculkan? Sering kali kita tidak mendapatkan jawaban, atau hanya sekedar jawaban, “Saya hanya ikut-ikutan saja.” Kalau kita Tanya lagi kok bisa ikut-ikutan saja? Pada umunya mereka sering jujur menjawab, “Ya lumayan mas untuk uang rokok.” Atau jawaban yang kira-kira seperti itu yang menunjukkan bahwa mereka ikut karena faktor kebutuhan materi bukan karena mengusung idealism tertentu.

Menelusuri oknum-oknum ternentu yang sengaja mengumpulkan orang-orang "yang tidak ada kerjaan" atau pengangguran ini untuk direkrut sebagai pendemo bayaran. Sekali demo mereka bisa mendapatkan Rp. 20.000,- sampai ada juga yang mendapat lebih dari itu. Plus nasi bungkus dan sebungkus rokok yang membuat mereka tenang hari ini.

Mereka ini orang-orang yang tidak sadar bahwa upaya untuk membasmi korupsi di tanah air tercinta ini adalah sebagai upaya untuk memberikan mereka lapangan pekerjaan, kesejahteraan, pelayanan pemerintah yang lebih baik, persamaan semua masyarakat dalam hukum dan sebagainya. Sayangnya mereka tidak sadar ini, karena memang pada umumnya mereka berpendidikan sangat minim.

Tinggal pintar-pintar kita menilai mana yang benar-benar berdemo untuk membawa aspirasi rakyat dan mana yang dibayar oknum tertentu. Sudah aspirasi rakyat terpasung oleh "keangkuhan legislator" ternyata juga aspirasi rakyat dibungkam oleh mafia demo. Memberantas mafia peradilan saja sudah sangat susah.

RUU Rahasia Negara VS Good Government Governance

2009-11-16T17:07:00.000-08:00

Oleh Heri Hidayat Makmun

Upaya reformasi birokrasi pemerintahan agar mencapai pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan sebagai manifestasi kewajiban pemerintah terhadap hak-hak rakyat sipil untuk mendapatkan informasi dan memberikan ruang bagi partisipasi masyarkat untuk menyampaikan aspirasinya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah, sedang dan atau akan dijalankan, tidak dapat dilepaskan dari tata kelola sistem pemerintahan yang baik (good government governance).

World Bank memberikan definisi governance sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. Sementara United Nation Development Program ( UNDP ) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. Mardiasmo dalam bukunya akunting sektor publik mendefinisikan pengertian governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. ( Mardiasmo, Tahun : 2002, hal : 17 )

Dari definisinya World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan admninistratif dalam pengelolaan negara. Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian Good Governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik.

World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggarakan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sesuai dengan prinsif demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. ( Mardiasmo, 2002, hal : 18 ).

Menurut UNDP karakteristik untuk mencapai good governance sebagai berikut, yaitu:
a)Participation, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
b)Rule of law, kerangak hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
c)Transparency, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan mengembangkan teknologi informasi sehingga informasi yang seharusnya diketahui oleh publik dapat diakses oleh masyarakat.
d)Responsiveness, lembaga- lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
e)Consensus orientation, dalam menentukan kebijakan pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
f)Equity, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan kedilan.
g)Efficiency and Effectiveness, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
h)Accountability, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
i)Strategic vision, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Sayangnya usaha untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik ini berbenturan dengan berbagai kebijakanyang dilakukan saat reformasi terjadi terutama pada beberapa tahun akhir-akhir ini.

Upaya kejujuran dalam penggunaan uang rakyat/negara yang dipergunakan pejabat yang disalurkan melalui mekanisme APBN yang semula dilakukan secara tranparan tampaknya akan ditimpa oleh rencana dikeluarnya RUU Rahasia Negara yang justru memiliki semangat yang bertentangan dengan penataan kepemerintahan yang baik tersebut.

Usaha menutup informasi kepada masyarakat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pejabat Negara pada akhirnya berlari jauh dari tata kelola pemerintahan yang baik itu.

Semangat reformasi yang semula untuk mendirikan suatu tatanan pemerintahan yang lebih baik menjadi anti klimak pada masa pemerintahan sekarang ini menjadi semangat untuk menjauh dari usaha penataan pemerintahan yang baik itu.

Seperti yang terjadi akhir-akhir ini sejumlah tokoh pers yang tergabung dalam Masyarakat Pers Indonesia menolak pengesahan RUU tentang Rahasia Negara yang dinilai bisa menghapus berbagai capaian penting dalam UU tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP).

Tokoh-tokoh pers yang menyampaikan sikapnya kepada Komisi I DPR 2004-2009 lalu di Gedung DPR di antaranya Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara, Ketua Umum PWI Margiono, Ketua Umum AJI Nezar Patria, Ketua Umum IJTI Imam Wahyudi, Direktur Eksekutif SPS Pusat Asmono Wikan, Ketua Forum Pemantau Informasi Publik Wina Armada dan Ketua Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia Kukuh Sanyoto.

Para kuli tinta ini menganggap bahwa apabila RUU Rahasia Negara tetap dipaksakan disahkan pada September-Oktober 2009 tanpa sungguh-sungguh memperhatikan harmonisasi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance, maka UU tersebut hanya akan memicu kontroversi nasional yang tidak kondusif bagi citra presiden dan DPR.

Pemerintahan dan DPR saat ini akan dicap memberikan warisan yang buruk kepada bangsa Indonesia apabila RUU ini akan terus digulirkan dan di bahas lagi pada DPR baru sekarang ini dimana pihak kualisi pemerintah menguasai secara mayoritas kursi-kursi di DPR.

Pemberhentian sementara oleh pemerintah pembahasan RUU tersebut pada anggota DPR 2004 -2009 lalu jelas memang sudah direncanakan, karena komposisi suara di DPR jelas akan menolak RUU tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I Theo Sambuaga DPR 2004 – 2009 dalam suatu pertemuan bahwa akan menjamin tidak akan ada pasal-pasal yang mengekang kebebasan pers yang akan lolos dalam RUU Rahasia Negara.
Sayangnya pemerintah sekarang pintar, karena rencananya akan menggulirkan lagi RUU itu pada DPR sekarang ini yang diperkirakan akan melancarkan ter-Undang-Undangkannya RUU tersebut sangat besar.

Hal lain yang perlu dicatat bahwa usaha pembungkaman publik atas informasi yang penting itu akan menjadi citra buruk di dunia internasional, bahwa Indonesia akan dianggap sama dengan Negara seperti Korea Utara atau Kambojo yang merupakan Negara rejim militer.

Pemerintah Indonesia juga akan dianggap negara yang mengesahkan RUU Rahasia Negara yang tidak sesuai dengan standar internasional tentang "right to know and state secrecy". Pertentangan arus antara semangat menuju good government governance dengan semangat untuk menegakkan kekuasaan pada akhirnya akan terjadi jika ketulusan pemerintah memang belum ada.

Apakah hak rakyat untuk mendapatkan informasi sebagai bagian dari hak asasi manusia akan dengan mudahnya dipatahkan RUU Rahasia Negara hanya untuk menutup-nutupi keburukan yang terjadi?

Aku Bermimpi Para Pejuang Kemerdekaan Datang Ke Masa Sekarang

2009-11-14T18:28:00.000-08:00

Oleh Rusman Danar

Di tengah keterpurukan bangsa ini akibat kemiskinan, rendahnya sumber daya kita dibandingkan dengan Negara tetangga kita, konflik politik, konflik kekerasan antar mahasiswa, konflik kekerasan antar kampong, hokum dan keadilan yang semakin jauh, konflik KPK – Polri, DPR yang tidak lagi menjadi mediator aspirasi masyarakat, korupsi yang semakin merajalela, bencana disana sini yang tidak berkesudahan, pengangguran yang sulit diselesaikan, ketertinggalan berbagai wilayah di luar Jawa, listrik yang byar prêt tiap hari, TKI-TKI yang dapat bogem mentah dari para tuannya diseberang sana, jalan-jalan yang ditanami pohon pisang oleh warga karena demikian parahnya, dan berbagai kesedihan lainnya yang menyesakkan dada saya, menghantam perasaan nasionalisme saya.

Dalam tangis dan harapan saya. Saya bermimpi disuatu malam. Terdengar suara Bung Tomo yang menggelar di radio-radio hai… bangsa ku telah datang musuh bangsa kita kemiskinan, pengangguran, konflik dimana-mana, hayo semuanya… bangkit singgingkan lengan. Hayoh semuanya mulai pikirkan rakyat ini.

Para pemimpin pikirkanlah rakyatmu, kami sudah berjuang sekarang kalian mendapatkan kenikmatannya. Para pemimpin pemerintahan buka lapangan pekerjaan jangan sibuk dengan diri sendiri, beri mereka modal bukan diberikan ke Bank Century. Bangunlah jalan-jalan yang berkualitas bagus tidak mark up, tidak korupsi…!

Wahai DPR beri saluran aspirasi untuk rakyat supaya mereka tidak bergolak, para wakil rakyat dengarlah… Anda wakil rakyat bukan wakil pemerintah… sadarlah bahwa anda digaji oleh rakyat.

Wahai pemuda bangunlah bangsa ini, kekuatan bangsa ada pada para pemuda, percayalah pada diri sendiri, mandiri untuk membangun bersama, jangan malas, berjuanglah dan jangan berputus asa untuk membangun bangsa ini…

Wahai para pelajar belajarlah sepintar-pintarnya, jangan tauran, jangan hedon, jangan pakai narkoba, belajarlah sungguh-sungguh itu adalah kewajiban mu… Hargilah orang tuamu… Hargailah gurumu…

Tiba-tiba aku tersadar… ah ternyata mimpi, aku sedih sekali ternyata itu Cuma mimpi padahal aku berharap mereka para pendiri bangsa para pejuang bangsa itu memang benar datang ke masa kini. Menggugah kesadaran kita untuk memikirkanketerpurukan bangsa ini.

Setelah itu aku bermimpi lagi setelah menangis bahwa itu hanyalah mimpi. Aku mendengar suara Bung Karno memproklamasikan kemakmuran kita. Aku dengar senyap… senyap…

Proklamasi, bahwa sesungguhnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia itu adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka kemiskinan dan kebodohan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan ini kami nyatakan bahwa Indonesia sudah bebas dari kemiskinan dan kebodohan itu dan Indonesia sudah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan yang dicita-citakan. Soekarno Hatta.

Tiba-tiba aku tersadar kembali dan tangisku semakin menjadi-jadi karena itu semua hanyalah mimpi… Oh bangsaku….

KPI Mencoba Membungkus Bau Kentut

2009-11-13T17:22:00.000-08:00

Oleh Sumantiri B. Sugeo

Berbagai mafia peradilan yang mengemuka akhir-akhir ini bukanlah, sebuah kejadian yang memang baru terjadi hari ini, tetapi memang sudah terjadi dari sejak lama akibat buruknya kualitas penegakan hokum kita, tanpa memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
Berbagai okmun yang bermain contohnya dalam kasus KPK vs Polri yang mencerminkan betapa pejabat public di ranah hokum tersebut gambang di adu domba oleh berbagai oknum yang sekarang sedang trend dengan istilah “makelar kasus” (markus).

Tata kelola pemerintahan yang baik dengan menuntut agar pemerintahan dapat berjalan secara adil, transparansi dan demokratis. Harus berlawanan dengan upaya-upaya sebagian pihak untuk menutup pintu informasi public. Pembungkaman masyarakat dilakukan dengan tidak memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat luas.

Di sisi lain kalangan jurnalis yang berkeinginan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya untuk dipersembahkan oleh masyarakat berusaha untuk menyajikan berbagai informasi yang bersifat umum, layak dan bernilai berita ke ruang public. Pencerdasan dengan informasi yang jujur kepada khalayak ramai meningkatkan semangat transparansi itu.

Sayangnya pemerintah masih berupaya untuk kembal ke cara-cara lama dengan sedikit-demi sedikit menutup kembali ruang public tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang berniat akan melarang semua penayangan secara langsung dari ruang sidang terhadap semua kasus persidangan di Tanah Air, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPI Sasa Djuarsa Senjaja di Gedung DPR di Jakarta, Rabu (11/11) mengatakan, pihaknya akan menata ulang liputan langsung stasiun televisi dari ruang sidang pengadilan. Menurutnya, liputan langsung stasiun televisi hanya boleh menyiarkan wawancara dengan majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan kuasa hukum, pada saat menjelang dan sesuai jalannya sidang.

Direktur Eksekutif Indonesia Legal Resources Center (ILRC) Uli Parulian Sihombing, mengatakan, larangan menggelar siaran langsung persidangan melanggar ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Seperti yang dikutip dari Kompas (14/11/2009),

Ia menjelaskan, Pasal 153 Ayat (3) KUHAP menyatakan, untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Berarti, ujar dia, sudah jelas bahwa semua sidang terbuka untuk umum dan bisa mendapatkan liputan media secara langsung kecuali dalam beberapa kasus. "Kasus yang tertutup adalah kasus terkait anak-anak dan tentang kesusilaan," katanya.

Mengapa KPI demikian cepat bereaksi dalam kasus ini? Biasanya diam saja atau lambat sekali kalau ada pelanggaran tayangan yang dilakukan oleh televise di tanah air. Apalagi kita tahu sebentar lagi kasus Bank Century tentu akan ramai ditayangkan di televise, seperti ramainya penayangan kasus Antasari dan kasus Bibit Chandra. Padahal di Amerika Serikat contohnya penayangan di ruang sidang adalah hal biasa, bahkan ada televise yang khusus hanya menyelenggarakan berbagai sidang.

Saya khawatir jika pihak KPI takut jika masyarakat akan tahu bagaimana kwalitas dari penegakan hukum kita yang kurang memperhatikan rasa keadilan. Padahal jika informasi kepada public berusaha untuk di tutup, maka hal ini justru akan menjadi pertanyaan public. Apalagi jika sidang itu bersifat terbuka untuk umum. Jangan-jangan wartawan juga suatu saat akan dilarang masuk ke ruang sidang? Entah sadar atau tidak, bau kentut itu jika ditutupi maka akan tercium juga.

Foto-Foto Aksi Dukung KPK di Bundaran HI Untuk Memberantas Korupsi

2009-11-07T20:05:00.000-08:00

Kontradiksi Obrolan Masyarakat VS Gedung Dewan

2009-11-07T17:25:00.000-08:00

Oleh Sumantiri B. Sugeo

Aspirasi masyarakat yang berada di akar rumput memang jujur dan apa adanya. Ini saya dapat dari jalan mampir ke sebuah kios kopi, sambil menunggu teman. Ada beberapa orang disana yang kebetulan sudah menyeruput kopi, seperti tukang ojek, karena menggunakan jaket yang bertuliskan "ojek". Dua orang yang lain satu pemilik kios dan satu lagi seorang pedagang koran.

"Berita apa mir yang rame," Kata Tukang Ojek.
"Ya gak ada yang lain lah bang... masih kriminalisasi kpk," kata Tukang Koran.
"Kacau sekarang ini ya..?" Kata Pemilik Kios.
"Apanya Pak yang kacau?" kata saya sambil menyeruput kopi yang sebenarnya masih panas.
"Yaa..itu yang mau ancurin kpk, kayak mana rakyat gak tambah susah," kata Tukang Kios.
"Ya supaya kasus century aman..kalii... ," kata Tukang Ojek.

Saya senyum-senyum saja mendengar percakapan mereka yang apa adanya itu. Itulah rakyat kita, tapi coba bandingkan dengan apa yang terjadi di Gedung Dewan. Tidak ada kritikan lagi, tidak ada pertanyaan yang berbobot lagi. Rata-rata malah memberikan dukungan kepada Polri untuk menahan Bibit - Chandra.

Pemikiran ini menyusul keberpihakan DPR kepada Polri saat raker Komisi III (Komisi Hukum) DPR dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD).

"Jangan-jangan DPR berpikir akan hajar KPK? Ada beberapa anggota di Komisi III yang tidak bela KPK dan lebih membela koruptor. Tapi saya tidak usah sebut namanya," ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM Zaenal Arifin Mochtar seperti yang dikutif dari detikcom, Jumat (6/11/2009).

Lucunya lagi setiap Kapolri memberikan jawaban entah itu menjawab esensi atau tidak, para politisi ini selalu memberikan aplusan yang berlebih-lebihan. Bahkan dalam raker Komisi III tersebut dengan Polri yang berakhir pukul 02.30 WIB, Kapolri banyak mendapat dukungan. Anehnya lagi Fraksi Golkar meminta Kapolri tidak meluluskan permintaan Komjen Susno Duadji untuk mengundurkan diri.

Ternyata DPR kita sekarang hanya pandai berteori tentang hukum formal, tetapi esensi tentang hukum dan keadilan jauh panggang dari pada api. Kalau kita perhatikan dengan forum rakyat sebelumnya sebenarnya mereka lebih mengerti walaupun dengan bahasa yang sederhana dan "ala masyarakat."

November 1945, Kelicikan Inggris Membawa NICA Kembali Ke Indonesia

2009-11-06T00:38:00.000-08:00

Oleh Heri Hidayat Makmun

Banyak yang harus kita pelajari dari sejarah berdirinya negeri ini. Dalam kaitannya dengan sikap dan cara kita berdiplomasi dengan pihak asing contohnya, ternyata diplomasi harus dilakukan bersamaan dengan tindakan dilapangan. Seperti yang terjadi pada perang 10 November 1945 ini. Mengandalkan diplomasi saja ternyata hanya memberikan kesempatan pada musuh untuk memperdaya kita.

Pada 30 November 1945, Brigadir Peterson dari Markas Besar Sekutu yang disampaikan kepada para pemimpin Indonesia, secara resmi mengatakan sebagai berikut:

"..... Tak ada suatu pertanyaan selama 6 minggu yang akhir ini yang lebih sering diajukan dari pada semua pertanyaan yang diajukan oleh pasukan-pasukan Inggris, bangsa Indonesia dan Belanda. Pertanyaan tadi disusun dalam berbagai-bagai cara akan tetapi kita mendengarkannya dalam susunan yang paling sederhana dari pasukan-pasukan Inggris: "Mengapa kita di sini?" Pertanyaan ini telah dijawab oleh Mr. Bevin Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Sosialis Inggris.

Dua pekerjaan yang terpenting yang meminta kita datang kemari telah diketahui. Pekerjaan ini ialah untuk membersihkan pulau Jawa dari bangsa Jepang dan menjamin keselamatan dan memerdekakan tawanan perang bangsa Serikat dan kaum interniran. Pekerjaan ini diserahkan oleh negeri-negeri Serikat kepada kita dalam konperensi di Postdam dan dalam mengerjakannya kita selesaikan bagian pekerjaan kita dengan mendapat kemenangan melawan negeri-negeri fasis.

Tentang pekerjaan kita yang ke-3 yang dilukiskan sebagai kewajiban moril terhadap bangsa Belanda timbullah lebih banyak kekusutan.

Bangsa Belanda telah menderita hebat dalam peperangan ini, baik dari fihak Jerman maupun dari fihak Jepang; mereka telah mengorbankan darah dan kapal-kapalnya hingga pada waktu ini mereka tidak mempunyai kekuatan lagi untuk mengerjakan pemerintahannya di Jawa (Indonesia) dengan tidak mendapat bantuan.

Untuk mengambil suatu contoh saja tidaklah mungkin mengembalikan semua kaum interniran Belanda ke negerinya seperti kita telah mengembalikan kaum interniran Inggris dari Malaka ke negeri Inggris, karena di negeri Belanda timbul banyak kesukaran disebabkan oleh kelaparan. Teranglah bahwa bangsa Belanda sebagai anggota dari negeri-negeri Serikat berhak untuk mengharapkan pertolongan dalam kesukarannya. Karena hakekat dari bantuan ini dan kewajiban moril kita harus memberi pertolongan. Inilah yang diterangkan oleh Mr. Bevin dalam pidatonya.

Mr. Bevin mengatakan, Inggris telah mempunyai perjanjian yang tentu supaya pemerintah Hindia Belanda selekas mungkin dapat dipertanggungjawabkan di Hindia Belanda.

Itu tidaklah berarti, bahwa kita bermaksud untuk mengerjakan untuk negeri Belanda apa yang mereka pada waktu ini tak mungkin mengerjakan sendiri yaitu mendiridkan lagi pemerintahannhya di Jawa dlam suatu keadaaan di mana mereka dapat bermusyawarah dengan pemimpin-pemimpin Indonesia yang bertanggungjawab dan mencapai suatu persetujuan yang akan memuaskan hak keinginan bangsa Indonesia ke arah kemerdekaan yang sepenuhnya dengan tidak menimbulkan kegaduhan dan penderitaan di negeri ini.

Inilah caranya kita menghadapi tuntutan kaum nasionalis dalam kerajaan Inggris dan tidak ada pertanyaan mengapakah kita mempergunakan pasukan-pasukan Inggris dan India untuk mengeraskan politik yang berlainan. Bangsa Belandapun tidak mengharapkan kita bertindak demikian.

Pemakaian pasukan-pasukan Inggrispun untuk menindas kaum pemberontak dan pembunuh atau penculik dari bangsa apapun atau mereka yang terang-terangan mentetujui kekejaman yang tak mengenal peri kemanusiaan dalam hal yang sangat berlainan yang sama sekali tidak bergandengan dengan permusyawaratan antara bangsa Indonesia dan Belanda tentang nasib negeri ini di kemudian hari.

Inilah suatu pekerjaan yang harus kita lakukan untuk kepentingan kemanusiaan dan kita tidak akan meninggalkan pekerjaan itu.

Itulah sebabnya kita berada di sini. Gerakan Inggris di Jawa oleh beberapa fihak telah dianggap salah akan tetapi jika dilihat lebih teliti tuan-tuan akan mengetahui bahwa jika kami berhadapan dengan berbagai-bagai provokasi kami tetap melakukan pekerjaan untuk mana kita telah darang kemari dan walaupun kita tidak dapat melalui hutan kesukaran ini tapi pohon-pohonnya telah mulai berkurang dan tanda-tanda adanya lapangan perbaikan mulai tampak lebih jelas dari pada 3 minggu yang lalu.

Pertama pengumpulan bangsa Jepang ke daerah-daerah dari mana mereka akan dipindahkan dari Jawa telah dimulai. Kecepatan dari penyelesaiaan bagian pekerjaan kita ini buat sebagian besar tergantung pada bekerja bersama antara bangsa Indonesia dan kami jika mereka membantu kita dalam pemusatan bangsa Jepang bagian pekerjaan kami itu mungkin dapat diselesaikan agak lekas. Inilah satu-satunya hal yang diinginkan oleh seluruh negeri dan tidak ada sebab yang akan meninggalkan kita dalam melaksanakan pekerjaan kita ini.

Ke-2: Kita telah berhasil untuk memerdekakan sebagian besar dari tawanan perang dan kaum interniran dan memindahkan mereka sedikit demi sedikit ke daerah yang lebih aman di mana hidup mereka tidak terancam oleh kaum teroris dan eksktrimis.

Dari beberapa daerah, seperti Magelang yang kita terpaksa untuk mendudukinya kita telah dapat menarik kembali pasukan-pasukan kita. Kecepatan pekerjaan kita dan pemindahan kita bergantung pada sikap yang diambil oleh bangsa Indonesia. Pada waktu ini masih ada beberapa orang interniran yang terpencil di Jawa timur dan nasib buruk dari mereka yang jatuh dalam tangan kaum ektrimis di Surabaya telah terang buat siapapun bahwa kita tidak dapat membiarkan mereka dalam nasibnya. Pemindahan berlaku agak tentram dan ada kemungkinan bahwa kita dapat menyelesaikan bagian pekerjaan kita ini dengan agak cepat jika mendapat bantuan dari bangsa Indonesia.

Pemandangan dalam pekerjaan kita ke-3 adalah juga menggirangkan syarat mutlak ialah bahwa di bagian Jawa ini ketentraman dan ketertiban harus dipegang teguh dimana perundingan antara Pemimpin-pemimpin Indonesia dan belanda kaum interniran akan dipindahkan. Tak ada permusyawaratan politik dapat diadakan dalam suasana yang mengancam kedua partai itu dengan pembunuhan dan penculikan. Akan tetapi kiranya ada sebagian dari pemimpin-pemimpin Indonesia yang bertanggungjawab dan mendapat kekuasaan dan kita akan berusaha supaya mereka iu akan dapat kesempatan baik untuk membicarakan lagi soal-soal itu dengan Belanda dalam suasana tenang dan aman.

Pembicaraan-pembicaraan ini yang dimaksudkan oleh Mr. Bevin pada akhir pidatonya ketika ia mengatakan bahwa menurut pendirinanya usul-usul dari pemerintah Belanda memang memajukan suatu cara pemerintahan umum yang dapat dipertimbangkan dalam konperensi sebagai suatu dasar yang pantas untuk penyelesaian. Sudah terang bahwa dalam konperensi inilah harus dipertimbangkan arti yang nyata dari usul-usul Belanda dan bagaimana caranya yang terbaik untuk mengerjakannya supaya konperensi atau rentetan konperensi yang akan diadakan nanti akan bebas dari bahaya kekerasan.

Demikianlah hubungan dari tiga pekerjaan kiita dan hampir tidak mungkin bagi kita untuk mengatakan pekerjaan mana yang akan kita selesaikan lebih dahulu, tetapi kita telah mulai menyelidiki cara-caranya.

Kecepatan dari tercapainya persetujuan penghabisan di Indonesia terutama tergantung pada tingkat goog-will dan kerja bersama antara kedua belah pihak...." ( Sumber : Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Dr. A. H. Nasution )

Dalam statemen Brigadir Peterson yang cukup panjang lebar itu terkesan bahwa Inggris hanya bermaksud untuk mengembalikan tentara Jepang, memerdekakan tawanan Belanda dan interniran dan membangun ketentraman dan ketertiban. Tetapi fakta konspirasi Inggris - Belanda sebagai pemenang Perang Dunia Pasifik dalam usaha membangun pemerintahan Hindia Belanda kembali di wilayah Nusantara.

Hal ini terbukti dan Inggris menunjukkan wajah aslinya dari ucapan Perdana Menteri Attlee di Majelis Rendah pada medio Oktober 1945, yang antara lain mengatakan:
".... Pemerintah Inggris menginsyafi benar-benar kenyataan, bahwa selama peperangan yang lalu, Pemerintah Belanda berdiri di samping Inggris dan tidak boleh tidak menderita akibat peperangan itu.
Pemerintah Inggris hanya mengakui pemerintah Belanda sebagai satu-satunya pemerintahan yang syah diseluruh Indonesia dan berpendapat, bahwa pemerintah Belanda sudaht terlalu, jauh untuk menawarkan rencana yang liberal kepada Indonesia..."

Statemen ini sama dengan statemen yang disampaikan baik oleh Menteri Logemen, Letnan Gubernur Jenderal van Mook dan Edeleer van der Plas. Akan lebih jelas lagi tampak dari peristiwa-peristiwa penculikan, penyerobotan dan teror yang sebenarnya dilakukan oleh pihak Sekutu sendiri dalam rangka memperkuat alasan untuk melindungi bangsa Belanda dan interniran di Indonesia.

Civil Affairs Agreement (CAA) yang diciptakan di Cheuers, kota yang masih dekat dengan Londan pada tanggal 24 Agustus 1945 telah menjadi landasan kerjasama antara Inggris dan Belanda dalam rangka usaha Belanda untuk menjajah kembali Indonesia.

Pandangan Belanda mengenai politik Inggris dapat dilihat dalam CAA pada Staatsblad 1946 No. 111, setelah diterjemahkan berbunyi kurang lebih sebagai berikut: ".... Azas-azas yang perlu diperhatikan dalam mengatur pemerintahan dan peradilan di wilayah Hindia Belanda dalam Komando Asia Tenggara.
1. Di daerah-daerah di mana terdapat operasi-operasi militer, perlu dilakukan peninjauan dalam stadium (tingkat) pertama atau militer. Selama itu maka Panglima Tertinggi Sekutu, sesuai dengan situasi berhak mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Selama berlaku keadaan stadium pertama itu, maka pemerintah Belanda, dalam usahanya untuk membantu panglima tertinggi sekutu dalam melaksanakan tugasnya, akan memperbantukan pada tentara Sekutu itu perwira-perwira NICA secukupnya untuk menjalankan pemerintahan di wilayah Hindia Belanda yang telah dibebaskan, di bawah pengawasan umum, fihak komandan militer Sekutu setempat. Dinas-dinas dari NICA akan pergunakan sebanyak mungkin dalam setiap kesempatan yang berhubungan dengan pemerintahan sipil, termasuk pelaksanaan rencana-rencana sehubungan dengan ekploitasi sumber-sumber bantuan dari wilayah Hindia Belanda yang telah dibebaskan, bila sekiranya kebutuhan militer menghendaki .....
2. Telah tercapai kata sepakat, bahwa Pemerintahan Hindia Belanda secepet dan seperaktis mungkin akan diberi kembali tanggungjawab sepenuhnya atas pemerintahan sipil di wilayah Hindia Belanda. Bila menurut pertimbangan, situasi militer mengizinkan, maka Panglima Tertinggi Sekutu akan segera memberitahukan Letnan Gubernur Jenderal untuk kembali bertanggungjawab atas pemerintahan sipil.
3. Pemerintahan Hindia Belanda, dinas-dinas administrasi serta peradilan Belanda dan Hindia Belanda akan dilaksanakan oleh pembesar-pembesar Hindia Belanda, sesuai dengan hukum yang berlaku di Hindia Belanda." ( Sumber : Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Dr. A. H. Nasution )

Di Singapura pada tanggal 6 Desember 1945 Laksamana Mountbatten Panglima Tentara Sekutu di Asia Tenggara dan Field Marshall Alan Brooke, Kepala Staf Umum Tentara Kerajaan Inggris dengan panglima tentara sekutu di Indo China dan Indonesia serta wakil-wakil Prancis dan Belanda dalam suatu kesepakatan dan ketetapan untuk dimulai operasi-operasi Inggris secara luas di Jawa untuk melakukan pembasmian terhadap kekuatan-kekuatan pemuda bersenjata di Indonesia.

Untung saja perjuangan bangsa Indonesia tidak melulu diplomasi karena nyata-nyata Inggris hanya memberikan informasi yang "angin surga" kepada para pemimpin kita, sementara di lapangan operasi-operasi pembersihan terus mereka lakukan secara bersama Inggris dan NICA.

Keinginan Bangsa Indonesia untuk merdeka sudah bulat, tidak dapat digangu gugat oleh bangsa manapun. Dengan segenap kekuatan TKR (TNI) pada masa itu dan bersama para pejuang rakyat bahu membahu menghadang pergerakan operasi-operasi tersebut. Ini tentu akan menjadi pengalaman sejarah yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.

Kegigihan Pejuang Kita Menebas Setan NICA!

2009-11-05T21:50:00.000-08:00

Oleh Bachtiar Singgih

Pase perjuangan rakyat melawan Sekutu yang disusupi NICA adalah saat paling berdarah-darah dalam episode perjuangan RI mempertahankan republik ini sejak diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil Rakyat Indonesia. Saat dimana ribuan pejuang kita gugur sebagai seorang suhada untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Wajarlah jika 10 November dijadikan sebagai hari pahlawan.

Nusantara yang sudah diproklamasikan ini malah diserahkan oleh Jepang kepada Sekutu yang diboncengi oleh NICA. Bangsa kita menolak bangsa apapun yang masuk, karena pada hakikinya Jepang tidak berhak atas tanah yang sudah diproklamasikan ini.

Pihak sekutu yang diwakili oleh Komando Asia Tenggara (South East Asia Command atau SEAC) di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mounbatten. Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia adalah Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI merupakan komando bawahan dari SEAC. Tugas AFNEI di Indonesia adalah:

1. menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang,
NICA kependekan dari Netherland Indies Civil Administration. NICA adalah orang-orang Belanda yang melarikan diri ke Australia ketika Jepang datang dan membentuk kekuatan baru untuk menguasai Hindia Belanda kembali. Kedatangan NICA ke Indonesia dipimpin oleh van der Plass dan van Mook.
2. membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu,
3. melucuti orang-orang Jepang dan kemudian dipulangkan ke negaranya,
4. menjaga keamanan dan ketertiban (law and order), dan
5. menghimpun keterangan guna menyelidiki pihak-pihak yang dianggap sebagai penjahat perang.

Pada awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan Sekutu dengan senang. Akan tetapi setelah diketahui NICA ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan bermusuhan. Kedatangan NICA di Indonesia didorong oleh keinginan menegakkan kembali Hindia Belanda dan berkuasa lagi di Indonesia.Datangnya pasukan Sekutu yang diboncengi NICA mengundang perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Berikut ini berbagai perlawanan terhadap Sekutu yang muncul di daerah-daerah.

Berbagai penolakan yang dilakukan oleh Rakyat Indonesia dapat dilihat dari berbagai pertempuran yang dilakukan oleh pejuang rakyat. Pertempuran-pertempuran itu yaitu:

1. Pertempuran Surabaya 10 November 1945

Perang yang terjadi pada 10 November 1945 bolehlah kita katakan sebagai perang yang paling horoik dalam sejarah perjuangan RI untuk melawan penjajah. Perang yang dilakukan terhadap pasukan sekuti ini terjadi di Surabaya terhadap pasukan Inggris yang telah diboncengi NICA.

Pada 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan tujuh hari kemudian tepatnya pada 8 Maret 1942, Pemerintah Kolonial Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak itu Indonesia diduduki Jepang. Tiga tahun kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh AS. Peristiwa itu terjadi Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 kevakuman ini dimanfaatkan oleh pemuda-pemudi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Sebelum sekutu melucuti persenjataan Jepang, para pejuang RI berupaya lebih dahulu melucuti persenjataan tentara Dai Nippon Jepang.

Terjadilah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di sejumlah daerah. Ketika gerakan untuk melakukan perlucutan senjata Jepang ini tentara Inggris mendarat di Jakarta pada tanggal 15 September 1945, kemudian juga mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945.

Tentara Inggris ini datang ke Indonesia bertugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Tetapi dibalik misi ini ternyata NICA sudah disusupkan dalam kedatangan tentara sekutu ini. Rupanya tentara Inggris membawa misi juga mengembalikan wilayah hindia Belanda kepada pasukan Belanda yang satuannya bernama NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Inilah awal kemarahan para pejuang RI diseluruh nusantara.

Di Surabaya dikibarkannya bendera Belanda, Merah Putih Biru, dihotel Yamamato, yang menyulut berkobarnya bentrokan-bentrokan bersenjata antara pasukan Inggris dan badan-badan perjuangan yang dibentuk rakyat. Bentrokan bersenjata antara tentara Inggris dengan para pejuang RI ini memuncak setelah terbunuhnya Bragadir Jenderal Mallaby (pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur) pada 30 Oktober.

Atas kematian Mallaby ini, pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum yang isinya sangat melecehkan para pemuda pejuang dan rakyat Indonesia. Dalam ultimatum itu disebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan melatekkan senjatanya di tempat yang ditentukan. Kemudian diharuskan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan ke atas. Ultimatum ini diberi batas waktu sampai pukul 06.00, tanggal 10 November 1945.

Ultimatum ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Indonesia, bahkan jadi bahan olok-olokan oleh rakyat Indonesia. Apalagi Republik Indonesia telah berdiri dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai alat negara juga sudah terbentuk. Kedaulatan RI tidak bisa dihilangkan oleh tentara Inggis di Surabaya.

Pada tanggal 10 November 1945 pagi hari tentara Inggis mulai melancarkan serangan besar-besaran dan dahsyat dengan mengarahkan sekitar 30 ribu serdadu (ada sebagian serdadu Inggris ini tentara Gurkha yang berasal dari India), 50 pesawat terbang, dan sejumlah besar kapal perang. Pada awalnya pihak Inggris menganggap remeh para pejuang.

Mereka beranggapan dengan melakukan serangan dengan kuantitas tersebut, hanya dalam tempo tiga hari atau seminggu saja para pejuang yang tergabung dalam TKR dapat ditaklukkan. Mereka menduga bahwa persenjataan modern mereka sangat canggih dan cukup efektif menghadapi para pemuda TKR.

Namun diluar dugaan perang ternyata cukup lama, melelahkan dan banyak membuat stress tentara Inggris di Surabaya. Sebenarnya jika saja pasukan bantuan Inggris yang berada di Jawa Barat dan Jawa Tengah terlambat datang, mungkin TKR dan rakyat dapat mengalahkan pasukan Inggris yang bersenjata lengkap ini. Bahkan Pimpinan Inggris di Surabaya sempat melakukan kontak dengan Sukarno, dan meminta tolong agar perlawanan TKR dan rakyat dihenghentikan, dan melakukan diolog. Tetapi ternyata ini hanya strategi Inggris untuk mengulur waktu agar pasukannya yang berada di Jawa Barat dan Jawa Tengah dapat sampai di Surabaya terlebih dahulu.

Perlawanan TKR yang luar biasa ini tidak hanya seminggu namun dapat bertahan sampai lebih dari sebulan. Perlawanan Rakyat pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Sebelum seluruh kota benar-benar dapat dikuasai pasukan Inggris perlawanan rakyat tepat sengit.

Mati satu tumbuh seribu, demikianlah istilah yang tepat ketika para pemuda dari berbagai pelosok Jawa bahkan dari luar Jawa ikut datang dan berperang. Bung Tomo melalui siaran radio melakukan pidato yang berapi-api untuk menyemangai para pemuda, tidak saja dipulau Jawa tetapi gaungnya sampai keseluruh Nusantara.

Demikian banyaknya para pejuang dan rakyat yang gugur dalam pertempuran tersebut. Inilah yang menjadi memontum penting sejarah perjuangan RI, dan dijadikannya 10 November sebagai Hari Pahlawan. Semangat para pemuda yang rela berkorban tetap kita ingat sampai sekarang.

2. Pertempuran Ambarawa
Pertempuran Ambarawa terjadi tanggal 20 November sampai tanggal 15 Desember 1945, antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Sekutu (Inggris). Pertempuran Ambarawa dimulai dari insiden yang terjadi di Magelang pada tanggal 26 Oktober 1945.

Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa pecah pertempuran antara pasukan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara Sekutu. Pertempuran Ambarawa mengakibatkan gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Resimen Banyumas. Posisi Letkol Isdiman kemudian digantikan oleh Letkol Soedirman. Kota Ambarawa berhasil dikepung selama 4 hari 4 malam oleh pasukan RI.

Mengingat posisi yang telah terjepit, maka pasukan Sekutu meninggalkan kota Ambarawa tanggal 15 Desember 1945 menuju Semarang. Keberhasilan TKR mengusir Sekutu dari Ambarawa menjadi salah satu peristiwa penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Pertempuran di Ambarawa sering dikenal dengan peristiwa “Palagan Ambarawa”. Untuk mengenang peristiwa tersebut dibangun Monumen Palagan Ambarawa di tengah kota Ambarawa.

3. Pertempuran Medan Area 1 Desember 1945

Pada tanggal 9 Oktober 1945 tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA mendarat di Medan. Mereka dipimpin oleh Brigjen T.E.D Kelly. Awalnya mereka diterima secara baik oleh pemerintah RI di Sumatra Utara sehubungan dengan tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda).

Sebuah insiden terjadi di hotel Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel (pasukan NICA) merampas dan menginjak-injak lencana Merah Putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan para pemuda. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan NICA.

Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Sekutu memasang papanpapan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut kota Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan NICA mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan.

Berbagai pertempuran tersebut membuktikana bahwa REPUBLIK INDONESIA telah berdiri tidak ada satupun bangsa yang berhak masuk dan menjajah kembali, demikian juga dengan anjing NICA. Semoga NKRI tetap jaya. Amiin.

Sidang MK Memperdengankan Bukti Rekaman KPK

2009-11-03T08:21:00.000-08:00

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta pada hari Selasa menyelenggarakan sidang uji materi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pasal 32 Ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan oleh dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah pada Selasa (3/11/2009).

Dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, menyebutkan soal pemberhentian pimpinan KPK, bila menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan posisi kedua pimpinan KPK itu saat ini masih menjadi tersangka. Hal ini telah menjadi kontropersi mengenai pemberhentian KPK tersebut walaupun Undang-Undangnya sudah cukup jelas.

Sidang akan berlangsung pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK berbentuk 1 cakram (cd) dengan durasinya sekitar 4,5 jam. Rekaman tersedut terdiri dari 9 file mayor.

Pidato Bung Tomo Menggugah Bangsa Indonesia

2009-11-03T07:31:00.000-08:00

Pidato Bung Tomo menjelang pertempuran 10 November 1945 yang menjadi hari besar nasional HARI PAHLAWAN sebagai penghargaan atas jasa pada rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan secara gigih terhadap Tentara Inggris yang diboncengi oleh NICA yang akan menjajah kembali.

Rakyat dan Tentara Keselamatan Rakyat - sekarang TNI berjuang bahu membahu mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Sebuah rangkaian kata-kata yang membangkitkan bulu kuduk apalagi pada masa itu, pada masa sekarang saja kita masih bisa membayangkan betapa heroiknya para pemuda Indonesia yang secara gagah berani maju ke medan perang berhadapan dengan tentara Inggris dan NICA yang bersenjata modern, tetapi bagi para Pemuda Indonesia kehormatan dan kemuliaan bangsa Indonesia adalah nomor satu, biarkan hanya bersenjata bambu runcing, kelewang atau senapan bekas NIPON berlawanan harus dilakukan... Merdeka!!! Merdeka!!!

Demikianlah pidato Bung Tomo yang heroik tersebut:

Bismillahirrahmanirrahiim.....
MERDEKA!!!

Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia,
Terutama, saudara-saudara penduduk kota Surabaya

Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamlet-pamlet yang memberikan suatu ancaman kepaDa kita semua.
Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan, menyerahkan senjata-senjata yang kita rebut dari tentara Jepang.

Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan.
Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih tanda menyerah kepada mereka.

Saudara-saudara,
didalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekali lagi telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya
Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku,
Pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi,
Pemuda-pemuda yang berasal dari pulau Bali,

Pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan,
Pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera,
Pemudah Aceh, Pemuda Tapanuli, dan seluruh Pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini,

Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung,
telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol,
telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana.

Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara
Dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk menghentikan pertempuran.
Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya.

Saudara-saudara Kita semuanya,
Kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris ini.
Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban Rakyat Indonesia,
Ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini,
Dengarkanlah ini hai tentara Inggris,
Ini jawaban Rakyat Surabaya..
Ini jawaban Pemuda Indonesia kepada koe sekalian
Hai tentara inggris!!!
Koe menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih takluk kepadamu,
menyuruh kita membawa senjata-senjata yang kita rampas dari Jepang untuk diserahkan keapda mu

Tuntutan itu walaupun kita tahu bahwa
koe sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada,
tetapi inilah jawaban kita:
Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih,
maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga!!!

Saudara-saudara rakyat Surabaya,
siaplah keadaan genting tetapi saja peringatkan sekali lagi, jangan mulau menembak,
baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu.

Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka.
Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka.

Semboyan kita tetap: MERDEKA ATAU MATI.

Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita
sebab Allah selalu berada di pihak yang benar
percayalah saudara-saudara,
Tuhan akan melindungai kita sekalian.

Allahu Akbar...!! Allahu Akbar...! Allahu Akbar...!!!
MERDEKA!!!

( Bung Tomo )

Sumber Pidato : Pertempuran 10 November 1945 Kesaksian dan Pengalaman Seorang Aktor Sejarah Karya Bung Tomo (Sutomo)

Masa-Masa Keemasan dan Kejayaan Para Koruptor

2009-10-31T20:26:00.000-07:00

Oleh Sumantiri B. Sugeo

Hancurannya KPK akibat serangan darat laut dan udara dari berbagai arah yang melumpuhkan lembaga itu untuk melakukan penyidikan terhadap kasus Bank Century, menyebabkan para koruptur bertepuk tangan.

Saat ini merupakan saat keemasan bagi para koruptor untuk bebas menggasak kekayaan Negara tanpa adanya ketakutan terhadap lembaga yang bernama “KPK”. Mereka akan tertawa, bertepuk tangan, atau segala macam emosi kesenangan yang luar biasa atas kesuksesan mereka membelenggu KPK dengan berbagai cara. Mungkin para koruptor ini akan merayakan ini dengan minum-minum bersama sambil berbincang-bincang dengan rekan sesama koruptor sambil mengecek bangsa ini yang bodoh. Mungkin mereka akan merayakannya di Singapura atau di Bali sesuka mereka, karena mereka sudah menang.

KPK sekarang benar-benar seekor cicak yang lemah, yang sudah dipreteli ekornya, kakinya, dan akhirnya kepalanya. Pelan tapi pasti lembaga ini akan lumpuh dan mati.
Masa keemasan para koruptor ini akan menghancurkan masa depan bangsa ini.

Matinya semangat memberantas korupsi, dan mereforamsi pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik sudah tidak mungkin lagi dicapai tanpa adanya semangat untuk membasmi korupsi yang menjadi akar dari akar permasalahan kemiskinan dan keterpurukan di Indonesia.

Korupsi telah menghancurkan ekonomi Indonesia, menyediakan infrasktruktur yang buruk, membuat para investor takut berinvetasi di Indonesia akibat biaya tinggi, administrasi pemerintahan yang tidak efektif. Pelayanan pemerintah yang buruk dan sebagainya. Semuanya ini berakar dari permasalahan yang bernama “KKN.”

Kita bangsa Indonesia akan mulai memasuki masa kemiskinan dan kelaparan, masa-masa berita busung lapar. Biaya sekolah yang tinggi, pengangguran, petani yang kesulitan pupuk, penggusuran dan sebagainya. Tahap penghancuran KPK adalah takap pertama yang akan menuju tahap kedua yaitu penggerus kekayaan negara!

Dan... jangan berharap Kasus Bail Out Bank Century akan dapat dibuka??!!

Berantas Kapitalisme dan Materialisme pada Penerimaan CPNSD di Pemerintah Daerah!

2009-10-31T02:08:00.000-07:00

oleh Rusman Danar

Tata kelola yang baik sebagai rujukan untuk membentuk pemerintahan yang efektif hanya slogan pada acara seminar. Pada kenyataannya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di negeri ini semakin suram dan penuh dengan semangat neoliberalisme yang berciri mengumbar materialism dan kapitalisme.

Beberapa hari ini kita dapat melihat kesibukan masyarakat yang akan mengikuti penerimaan tes CPNSD. Berbagai pengumuman di media masa di berbagai daerah di Indonesia yang pelaksanaannya hampir serentak itu membuat berbagai surat kabar daerah itu oplahnya melunjak.

Sayangnya kehebohan penerimaan CPNSD ini masih dibayangi oleh rasa miris masyarakat dari kwalitas penerimaan selama beberapa tahun terakhir ini paska reformasi. Bahkan sudah ada yang berputus asa dan merasa tidak perlu ikut.

Penomena beberapa tahun terakhir ini penerimaan CPNSD bukan diukur dengan kapasitas dan kompetensi para calon yang akan bertarung pada tes untuk menjadi pelayan masyarakat, tetapi diukur dengan kekuatan modal dan uang sebagai alat ukur untuk diterima sebagai calon pegawai negeri sipil.

Kita miris mendengat isu-isu dimasyarakat yang mengatakan untuk masuk jadi CPNSD harus sekian untuk S1, sekian untuk D3 atau lainnya. Seakan masuk menjadi pelayan masyarakat ini seperti membeli mobil saja. Praktek-praktek kapitalisme dan materialism ini akan memasukkan bangsa kita kejurang kehancuran akibat “sumber daya bodoh” yang masuk ke pemerintahan.

Penurunan kwalitas perekrutan paska reformasi terajdi sekitar lima tahun terakhir ini setelah gong reformasi sudah mulai mereda, s emangat untuk mengelola pemerintahan yang baik juga sudah mulai kendor. Padalah domain pemerintahan merupakan domain yang “rumit” dan penuh dengan tantangan yang membutuhkan sumber daya yang mumpuni yang mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat untuk memberikan pelayanan.

Sayangnya harapan masyarakat masih jauh panggang dari pada api, berbagai permasalahan banyak ditemui dalam penerimaan pegawai negeri sipil di daerah. Seperti contoh yang terjadi Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumatra Utara. Mereka memprotes hasil penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2008/2009 di Kabupaten Nias Selatan karena dinilai penuh rekayasa dan kecurangan.

Di lain tempat DPRD Sumut minta Kapolda turun tangan guna mengusut tuntas indikasi kecurangan penseleksian penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Kabupaten Batubara. Contoh lagi seperti penolakan hasil test yang diumumkan oleh CPNS karena adanya indikasi rekrutmen terindikasi KKN di Kalimantan Barat.

Sebenarnya masih banyak lagi jika kita sebut satu persatu berbagai permasalahan penerimaan CPNS ini. Masyarakat mesti mengawasi berbagai proses dalam penerimaannya. Masyarakat juga harus berani melaporkan berbagai kecurangan yang diketahui agar penerimaan CPNS dapat berjalan dengan baik dan jujur, dan memberikan kesempatan kepada anak bangsa yang benar-benar berkwalitas masuk menjadi CPNS, agar roda pemerintahan di daerah dapat efektif yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.

Komitmen pemerintah perlu diterus digenjot, DPRD, LSM, masyarakat harus berperan aktif mengawasi perekrutan ini. Tanpa adanya pengawasan yang massif maka berbagai kecurangan dapat terjadi dimanapun. Bahkan kalau bisa KPK juga turun di berbagai daerah yang melakukan perekrutan CPNS ini.

Pemberantas praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)harus dimulai dari sumber daya manusia yang bersih dan tidak berasal dari hasil KKN. Mari kita dukung penerimaan CPNSD yang bebas KKN untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Kita tidak boleh berputus harap, yang penting lakukanlah pengawasan, dan laporankan segala kecurangan yang diketahi. Semoga dengan pengawasan ini maka penerimaan tersebut dapat berjalan baik. Semoga.

Mengapa Kasus Bail Out Bank Century Sulit di Ungkap?

2009-10-30T03:34:00.000-07:00

Kasus Bank Century yang sangat melukai rasa keadilan dan merusak sistem perbankan di Indonesia seperti kasus Bank Century yang melibatkan pemilik bank, BI, Depkeu dan LPS itu semakin heboh. "Perampokan" bank sendiri ini telah merugikan uang masyarakat yang berada di LPS mencapai Rp. 6,7 Triliun. Dalam perkembangannya sekarang ini tengah di periksa oleh BPK seperti yang diminta KPK dan kalangan legislatif.

Secara kronologis skandal Bank Century ini sebagai berikut:

13 November 2008:

- Pukul 13.00 WIB:
Bank Century gagal mengikuti kliring. Likuiditasnya terganggu akibat penarikan dana oleh nasabah. Hal ini akibat saham Bank Century (BCIC) disuspen oleh otoritas Bursa.

14 November 2008
Bank Century mengajukan fasilitas pendanaan jangka pendek ke BI senilai Rp 1 triliun. BI akhirnya menyetujui fasilitas pendanaan Rp 600 miliar. Akhirnya Bank Century sudah bisa mengikuti kliring lagi

20-21 November 2008
Gubernur BI, Menkeu, dan LPS membahas nasib Bank Century selama 11 jam di Kantor Departemen Keuangan, Jakarta. Rapat dimulai pukul 20.00 WIB pada 20 November dan berakhir pukul 07.00 esok harinya.

21 November 2008
Bank Indonesia mengumumkan Century diambil alih pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Maryono, banker andal dari Bank Mandiri, ditunjuk sebagai direktur utama Bank Century.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan empat kali menyuntikkan dana sebagai penyertaan modal kepada PT Bank Century Tbk. Ketua LPS Firdaus Djaelani mengatakan, suntikan modal pertama kali dilakukan pada 23 November 2008, LPS kembali menambah modal pada tanggal 5 Desember 2008 sebesar Rp 2,2 triliun, pada 3 Februari 2009 LPS kembali menambahkan dana sebesar Rp 1,55 triliun, dan pada 21 Juli 2009, LPS kembali menyuntik dana sebesar Rp 630 miliar. Total suntikan itu mencapai Rp 6,7 triliun.

Walaupun dana aliran sudah mengalir sebesar itu tetapi nasib dana ratusan nasabah bernilai puluhan miliar rupiah tak kunjung jelas. Sejumlah nasabah Bank Century menggelar berbagai di depan Bank Century agar dananya dapat kembali. Jadi sebenarnya kemana larinya dana sebesar itu? Jelas saja publik ingin tahu ke saku siapa saja Rp. 6,7 triliun itu?

Dalam proses selanjutnya untuk mengatahui kemana-mana aliran dana yang luar biasa besar tersebut BPK masih mengalami banyak kesulitan untuk mendapatkan datanya. Seperti yang dikutif dari Kompas (30/10/2009) bahwa: Hadi menjelaskan, hingga kini pihaknya masih terus melakukan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Namun, dia enggan membeberkan secara detail pihak-pihak tersebut. "Ada aliran dana sama wawancara yang belum selesai. Wah, kalau itu, auditornya. Kita tidak tahu," ujarnya. Setidak-tidaknya usaha dari BPK sudah ditemukan adanya unsur dugaan unsur pidana dalam penggelontoran dana tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK merupakan permintaan dari KPK agar mendapatkan dapat yang lebih jelas mengenai berbagai kemungkinan tindak pidana dalam kasus tersebut. Cuma sayangnya seperti yang kita ketahui sekarang ini KPK sedang dalam permasalahan.

Dalam tahap selanjutnya kasus bail out Bank Century ini mulai memasuki ranah politik yaitu dengan DPR menggalang hak angket untuk menyelidiki motivasi pengucuran dana penyelamatan Rp6,7 triliun kepada bank yang pernah dimiliki Robert Tantular tersebut.

Permasalahan yang diangkat oleh kalangan legislatif tersebut yaitu adanya tiga sebab mengapa hak angket tersebut perlu digulirkan. Pertama, ada misteri tersembunyi di balik penggelontoran dana Rp6,7 triliun itu. Misterius karena dana yang digerojokkan kelewat besar, jauh lebih besar daripada yang disetujui DPR senilai Rp1,3 triliun. Soal kedua ialah payung hukum yang tidak jelas menyangkut pengucuran dana talangan. Memang, ada dana yang dialirkan ke Bank Century masih memiliki payung hukum, yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Masalah ketiga, kendati dana triliunan rupiah sudah mengucur deras ke Bank Century, nasib dana ratusan nasabah bernilai puluhan miliar rupiah tak kunjung jelas. Uang yang mereka tabung sedikit demi sedikit ke Century, kini raib tak tentu rimbanya.

Sejak 18 Desember 2008 hingga Maret 2009 tindakan pencairan dana talangan ke Bank Century ini tidak lagi sah karena perppu yang dijadikan payung hukum pengucuran dana sudah ditolak DPR, tetapi nyatanya selama Desember 2008 hingga Maret 2009 uang terus mengucur ke kas Century.

Dalam ranah politik ini pun kasus Bank Century sulit diangkat, karena jumlah anggota DPR yang menyetujui hak angket dalam kasus bail bout Bank Century ini jauh lebih sedikit di bandingkan yang menyetujuinya. Kalangan legislatif yang menyetujui hak angkat untuk mengangkat kasus ini agar dapat dituntaskan hanya yang berasal dari PDI Perjuangan dan Hanura saja.

Bangun Indonesia Melalui Sumpah Pemuda

2009-10-27T15:59:00.000-07:00

Oleh Tim Indonesian Voices

Saudara! Anda adalah bagian dari para pemuda pemudi Indonesia. Ingatlah bangsa ini ketika dibangun oleh para perjuang kita dulu. Ingatlah ketika mereka berteriak "Merdeka! Merdeka! Allah hu Akbar!..." Kemudian jatuh tersungkur ditembus peluru panah sang penjajah Belanda... Saat dimana-mana para pemuda pemudi Indonesia hanya melihat satu saudara! Satu saja Indonesia Merdeka!

Hari ini ketika berbagai musibah datang, ketika demokrasi masih sering terciderai oleh ketidakadilan, ketiga materialisme dan kapitalisme benar-benar melumpuhkan berbagai sendi kehidupan kita, tapi ingatlah bahwa persatuan itu harus tetap dijaga! Percayalah dan tetap percayalah bahwa persatuan itu akan mengukuhkan kita untuk tetap terjaga sebagai bangsa yang besar. Mari kita jagalah!

Oleh Tim Admin Indonesian Voices
- Heri Hidayat Makmun
- Sumantiri B. Sugeo
- Sri Megawati
- Septa Muktamar
- Rusman Dinar
- Para Penulis lainnya yang masih aktif di Indonesian Voices

http://IndonesianVoices.com
http://indonesianvoices.org

Sri Adiningsih : Kenaikan Gaji Menteri 3-4 Kali Lipat Harus Bertahap

2009-10-26T07:32:00.000-07:00

Tanpaknya masyarakat yang semakin sulit mencari makan akan mendengar miris dan sedih. Seperti yang dikutip dari DetikNews bahwa gaji menteri akan dinaikan sampai 3-4 kali lipat.

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah mengajukan usulan kenaikan gaji bagi para pejabat negara, termasuk para menteri, kepada Presiden. Persetujuan dari Presiden nantinya berbentuk peraturan pemerintah. Seperti yang dikemukakan Deputi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Bidang Sumber Daya Manusia Ramli Effendi Naibaho.

Sejumlah 7.000 lebih pejabat negara di Indonesia yang akan menerima kenaikan gaji. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 mengenai Pokok-pokok Kepegawaian, yang termasuk dalam kategori pejabat negara adalah presiden dan wakil presiden, kepala daerah beserta wakilnya, hakim pengadilan, para ketua DPR, dan para menteri.

"Isu kenaikan gaji sangat sensitif, membuat masyarakat sakit hati karena masih banyak pengangguran dan PHK," kata pakar ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Dr Sri Adiningsih seperti yang dikutif dari DetikNews.

Adiningsih juga mengungkapkan bahwa, "Tidak terlalu signifikan, tapi pada saat ini akan lebih bijaksana kalau kenaikan itu dilakukan bertahap, tidak dengan rencana naik 3-4 kali lipat," kata staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) itu.

Ungkapan Adiningsih ini mengkomentari dari rencana pemerintah untuk menaikan gaji menteri sebesar 4-5 kali lipat dari tahun anggaran 2009. Menteri Perindustrian MS Hidayat menilai gaji menteri layak dan wajar untuk dinaikkan jika mengacu pada tanggung jawab dan kapasitas tugasnya. Kenaikan juga layak dilakukan jika dibandingkan dengan standar gaji menteri negara-negara sahabat, contohnya Singpura.

"Saya kira layak. Anda harus gunakan standar gaji dengan kapasitas dan tanggung jawab. Kalau dibandingkan negara Singapura juga jauh sekali," tuturnya usai rapat koordinasi Menteri Koordinator Perekonomian dan para menteri KIB jilid II di Kantor Menko Ekonomi seperti yang dikutif dari Kompas.

Pembahasan kenaikan gaji baru sampai pada kajian dan evaluasi terhadap PP No 75/2000 tentang gaji pokok pejabat negara, lembaga tinggi, dan tertinggi negara. Lagipula, ia menuturkan bahwa kenaikan gaji sangat bergantung pada kemampuan anggaran.

Selain itu rencananya juga kabinet menteri Indonesia Bersatu tahap 2 yang telah diumumkan oleh Persiden SBY akan mendapatkan mobil dinas Toyota Crown Majesta.

Mobil ini dipasarkan di Jepang, namun bisa diimpor oleh negara lainnya dengan harga 64.000US$ belum termasuk biaya pengiriman dan pajak. Total harga mobil ini diperkirakan lebih dari 1 Milyar per unitnya.

Mobil ini akan menggantikan kendaraan dinas yang digunakan oleh kabinet sebelumnya yaitu Toyota Camry, yang harga jual di Indonesia 614juta rupiah.

Ada Apa di KTT ASEAN 2009 Thailand?

2009-10-25T15:53:00.000-07:00

Oleh Sumanatiri B. Sugeo

Perubahan geopolitik di seluruh dunia bisa saja akan mempengearuhi kerjasama-kerjasama tradisonal yang telah terjadi sebelumnya. Sebagai contohnya di ASEAN. Penguatan G20 memberikan pengaruh kepada banyak organisasi-organisasi regional seperti ASEAN ini.

Ada perbedaan pendapat antara Thailand, Vietnam dan Indonesia terkait ASEAN. Thailand dan Vietnam menginginkan agar terjadi penguatan kerjasama yagn lebih massif di ASEAN, sedangkan Indonesia lebih mengarahkan agar ASEAN menjalankan bagian dari kebijakan-kebijakan G20. Akankah Indonesia menjadi pengikut setia G20 yang sebagian besar adalah perwakilan Negara maju dan hanya sedikit sekali Negara berkembang yang terwakili?

Mungkin hal ini akan terjawab dalam KTT ASEAN yang dilaksanakan di Hua Hin, Thailand. Pada saat pembukaan KTT ini hanya dihadiri lima dari 10 kepala negara/pemerintahan. Kepala negara/pemerintahan yang tidak hadir dalam pembukaan pertemuan puncak ASEAN ke-15 adalah dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Kamboja.

Menurut Abhisit, saat ini ASEAN telah memiliki Piagam ASEAN yang membuat organisasi ini lebih kuat. Pada Pertemuan Puncak ke-14 ASEAN di Hua Hin, Thailand, 27 Februari-1 Maret 2009 para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN menandatangani Deklarasi Peta Jalan Menuju Komunitas ASEAN 2009-2015 yang semakin memperjelas arah kerjasama ASEAN.

Ada isu penting lainnya di ASEAN yaitu Pemerintah Vietnam menyatakan siap untuk menjadi Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) selanjutnya setelah Thailand. Ini dinyatakan oleh Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung saat acara penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 ASEAN. Pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan untuk menjadi Ketua ASEAN sekaligus tuan rumah pelaksanaan KTT ke-16.

Selain itu isu penting lainnya pada KTT tersebut yaitu akan dibentuknya blok ekonomi seperti model Uni Eropa. Hal ini yang menjadi daya tarik datangnya Korea Selatan, China dan Jepang sebagai tamu dalam KTT tersebut. Rencananya jika rencana ini dapat berjalan akan juga merangkul negara-negara seperti India, Australia, dan Selandia Baru.

Dalam KTT ASEAN ini juga dibahas mengenai keinginan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menginginkan untuk memperkuat posisi G-20 dengan menekankan negara-negara ASEAN untuk ikut menjalankan hasil keputusan G-20, yang telah dianggap sebagai dewan ekonomi dunia. Salah satu harapan tersebut adalah negara-negara ASEAN membuka pasarnya. Menurut Obama G-20 lebih signifikan dalam berperan lebih untuk menuntaskan berbagai permasalahan global.

Forum G-20 yang melakukan pertemuan di Pittsburgh beberapa , Amerika Serikat pada 24-25 September 2009. Disepakati Forum G-20 ini akan dijadikan sebagai forum ekonomi global utama menggantikan peran G-8. Obama juga menginginkan melakukan reformasi pada sektor perbankan dengan memperkuat untuk nya dalam kerjasama perdagangan, ekonomi dan keamanan di Negara-negara ASEAN, seperti yang diutarakannya dalam G20 yang lalu.

Sementara itu para peserta KTT sebagian besar belum sepakat mengenai posisi Amerika Serikat ini, kecuali Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sebagian besar peserta menganggap bahwa perjuangan melalui ASEAN masih relavan dan dapat ikut membangun perbaikan kondisi ekonomi regional Asia Tenggara dan global. Kawasan Asian Tenggara tidak perlu didikte oleh kekuatan lain, seperti yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Thailand, Abhisit.

Umumnya para peserta belum menyetujui keinginan AS tersebut dengan dengan alasan bahwa kekuatan ASEAN harus dibangun oleh bangsa-bangsa di ASEAN sendiri. ASEAN bukanlah kuda dari pedati G20. ASEAN memiliki visi dan misi sendiri.

Hal lain yang terkait pembahasan di KTT ASEAN mengenai G-20 adalah agar Indonesia yang saat ini sebagai satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota dalam forum G20, sangat diharapkan dan diandalkan guna memastikan dihindarinya gejala proteksionisme dalam perdagangan dunia, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Ia menjelaskan peran Indonesia dalam G20 dan ASEAN bisa saling melengkapi karena peran kuat Indonesia di ASEAN sebenarnya dapat memberi pijakan dan fondasi yang berpengaruh di forum G20 dan demikian pula sebaliknya.

Mudah-mudahan peran Indonesia pada G-20 dapat mengakomodasi ASEAN dan anggotanya dalam Forum G-20. Asal jangan sebaliknya karena G-2o nyatanya lebih mementingkan negara-negara industri maju.