Sebuah Eksperimen di Era Transisi

tag:blogger.com,1999:blog-1839723518210421538.post-42824993692543141952007-12-11T21:52:00.000+07:002007-12-13T16:07:42.020+07:00Sebuah Eksperimen di Era TransisiKOMPAS Rabu, 26 Sep 2001 Halaman: 8 Budiman Tanuredjo Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Timtim SEBUAH EKSPERIMEN DI ERA TRANSISI PROSES transisi menuju demokrasi di belahan dunia mana pun akan selalu dihadapkan pada masalah penyelesaian kejahatan kemanusiaan, yang harus dihadapi pemerintahan baru. Itu terjadi di Afrika Selatan dan Amerika Latin. Pola penanganan kasus-kasus tersebut akan sangat menentukan mulus tidaknya sebuah proses transisi menuju demokrasi. Begitu juga dengan Indonesia, sebuah pemerintahan demokratis yang terbentuk setelah jatuhnya Soeharto, dihadapkan pada dua masalah besar yang diwariskan yaitu kekerasan politik yang mengakibatkan banyaknya korban manusia yang dilakukan Soeharto dan mesin politik Orde Baru, khususnya militer, serta penjarahan harta milik negara oleh Soeharto dan kroni serta mantan pejabat Orde Baru. Proses transisi menuju demokrasi di Indonesia dan juga di belahan lain ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan mengandung derajat ketidakpastian yang tinggi. Transisi bisa mengarah kepada demokrasi tapi sebaliknya bisa juga malah menciptakan keadaan yang lebih buruk daripada pemerintahan sebelumnya. Beberapa pakar skeptis dengan perkembangan transisi demokrasi di Indonesia yang baru berusia tiga tahun lebih sejak Soeharto mundur 21 Mei 1998. Sikap skeptis itu didasarkan pada keraguan apakah Indonesia mempunyai prasyarat untuk melaksanakan transisi demokrasi. Realitas empirik membuat beberapa kalangan khawatir terhadap proses transisi menuju demokrasi. Sebuah transisi demokrasi paling tidak menuntut lahirnya seorang pemimpin nasional yang mempunyai gaya kepemimpinan yang mempunyai kecakapan yang memadai. Ketika transisi demokrasi menuntut adanya semangat untuk berkompromi guna mencari penyelesaian, elite politik di Indonesia ternyata terlalu cepat untuk terjebak dalam sebuah praktik perpolitikan untuk memperebutkan kekuasaan. Padahal, elite politik mempunyai tugas mencapai konsensus guna menyelesaikan permasalahan warisan yang ditinggalkan rezim sebelumnya. Satu modal yang dimiliki Indonesia saat ini untuk menjalani proses transisi menuju demokrasi adalah dukungan internasional. Masyarakat internasional memberikan dukungan kepada pemerintahan Megawati Soekarnoputri untuk memimpin proses transisi menuju demokrasi. *** SALAH satu tugas yang harus diselesaikan pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah menyelesaikan berbagai kasus kekerasan politik yang dilakukan rezim yang, menurut Herbert Feith, adalah rezim represif developmentalis. Tiga tahun lebih setelah Soeharto turun, pemerintahan sipil yang terbentuk belum mampu mencapai sebuah konsensus tentang bagaimana menyelesaikan kasus kekerasan politik masa lalu. Sidang Istimewa MPR yang diharapkan mampu memikirkan hal itu ternyata lebih tertarik bagaimana menghentikan secepat mungkin Presiden Abdurrahman Wahid yang memang tidak efektif menjalankan pemerintahan. Yang terjadi hanyalah retorika dan perdebatan wacana di media massa. Malahan, di era transisi itu terjadi lagi pelanggaran HAM yang tak kalah beratnya dengan pelanggaran HAM pada masa lalu. Begitu juga halnya dengan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme. Kasus kejahatan kemanusiaan di Timor Timur pascapenentuan pendapat adalah sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi setelah Soeharto turun. Berbeda dengan kasus pelanggaran HAM berat lainnya, pelanggaran HAM Timtim mempunyai dimensi internasional yang sangat besar. Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) serta Komisi HAM PBB menaruh perhatian terhadap proses peradilan yang akan dilangsungkan di Indonesia, pada bulan Desember 2001. Kepercayaan diberikan pada Indonesia untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat Timtim itu melalui mekanisme peradilan nasional. Diberikannya kepercayaan bukanlah tanpa syarat. Mekanisme pengadilan internasional tetap dimungkinkan untuk mengambil alih kasus kejahatan kemanusiaan ketika Indonesia dinilai tak mampu menyelenggarakan sebuah peradilan yang fair, tidak efektif dan tidak independen. "Kita mengetahui itu, makanya kita upayakan membuat sebuah peradilan yang fair," ujar Benjamin Mangkoedilaga, Ketua Tim Persiapan Pengadilan HAM Ad Hoc dalam percakapan dengan Kompas. Pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc itu dikaitkan juga dengan syarat pemulihan pemberian bantuan pendidikan militer yang akan diberikan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia. Meskipun pihak Indonesia menampik digelarnya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk kasus Timtim akibat tekanan internasional, namun adanya kesan itu tak bisa dihindarkan. Pengadilan HAM Ad Hoc adalah sebuah eksperimen yang dicoba dilakukan di era transisi ini. Proses itu juga akan menjadi test-case bagi kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. *** BENJAMIN tidak menampik bahwa apa yang akan digelar pada bulan Desember 2001 adalah sebuah eksperimen, sebuah percobaan besar dengan taruhan yang cukup besar. "Ya kita memang belum punya pengalaman untuk menggelar Pengadilan HAM Ad Hoc, tapi kita coba saja. Bagi kita, pengadilan HAM Ad Hoc ini bukan untuk menyenangkan atau tidak menyenangkan suatu kelompok. Tapi kita berupaya untuk melangsungkan sebuah proses peradilan yang fair," ujarnya. Sesuai jadwal, Peradilan HAM Ad Hoc untuk pelanggaran HAM di Timtim akan dilangsungkan pada bulan Desember 2001. Terjadinya Peradilan HAM Ad Hoc, bukanlah sebuah proses yang terjadi begitu saja. Ada sebuah proses panjang yang dimulai dengan pembentukan dan pencabutan undang-undang yang mengatur masalah tersebut, melaksanakan hukum tersebut untuk memulai tugas penyelidikan dan penyidikan, serta proses peradilan. Semua aktor yang terlibat juga menjalankan tugas dengan hal-hal yang baru. Tugas yang diemban Albert Hasibuan selaku Ketua Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Timtim dan anggota lainnya adalah tugas pertama yang dipikulnya berdasarkan hukum yang juga berubah. Pada saat KPP HAM bekerja mereka mendasarkan diri pada Perpu Nomor 1/2000 tentang Pengadilan HAM dan kemudian di tengah perjalanan Perpu itu dicabut dan digantikan dengan UU Nomor 26/2000 tentang Pengadilan HAM. Begitu juga dengan MA Rachman (kini Jaksa Agung) melaksanakan proses penyidikan dengan dasar hukum yang baru pula. Tugas Rachman, menurut dia, telah selesai dan berkas tinggal dilimpahkan pada Pengadilan HAM Ad Hoc yang sedang disiapkan Benjamin. Benjamin telah menerima 60-an orang yang akan menjadi hakim ad hoc. Mereka berasal dari kalangan perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai pusat-pusat studi HAM. Benjamin dan timnya akan segera melakukan seleksi dan kemudian mengusulkan sejumlah orang kepada Presiden Megawati Soekarnoputri untuk ditetapkan sebagai hakim ad hoc. Setelah terpilih, para hakim ad hoc itu akan diberikan sejumlah pembekalan-pembekalan mengenai HAM dan masalah yang melingkupinya. *** BANYAK orang yang khawatir tentang proses pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim. Kekhawatiran itu bisa dimengerti mengingat dampak dari kegagalan proses itu cukup besar. Yang sudah tampak adalah dikaitkannya pemulihan bantuan militer dari Amerika Serikat dengan pelaksanaan peradilan HAM Ad Hoc di Indonesia. Selain itu, kegagalan Indonesia menggelar Pengadilan HAM Ad Hoc akan ikut menentukan wajah pemerintahan Megawati untuk menyelesaikan berbagai persoalan sejenis. Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Graito Usodo menegaskan bahwa TNI tidak akan menghalang-halangi proses peradilan HAM yang akan dilangsungkan. Sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah TNI, politisi sipil, dan pimpinan milisi memang akan menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM berat tersebut. Mereka dituduh sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadi pembumihangusan bumi Loro Sae baik sebelum dan setelah terjadinya pengumumuman jajak pendapat. Bisa diprediksi proses pelaksanaan Pengadilan HAM Ad Hoc Timtim itu akan mendapatkan "perlawanan" dari pihak-pihak yang berkepentingan. Perlawanan itu akan muncul dari sisi politik maupun dari sisi yuridis. Dari sisi yuridis, pandangan positivisme hukum yang dianut banyak ahli hukum Indonesia akan menjadi alat perlawanan yang cukup sengit untuk menyelamatkan para terdakwa dari hukuman berat. Perbedaan persepsi dan cara pandang juga akan membuat proses itu penuh tantangan. Salah satu lubang yang akan dimanfaatkan tentunya adalah Perubahan Kedua UUD 1945 sendiri yang secara tegas melarang prinsip retroaktif. Prinsip retroaktif dianggap bertentangan dengan asas legalitas dengan merujuk pada prinsip nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali. Karena, tidak ada kejahatan, tiada tindak pidana, tanpa lebih dahulu ada peraturan perundangannya. Pelanggaran HAM di Timtim jelas terjadi sebelum ada UU Pengadilan HAM yang baru berlaku 23 November 2000. Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan dengan dua dasar hukum yang berbeda, Perpu No 1/1999 dan UU No 26/2000 juga akan menjadi problem yuridis yang harus dipecahkan dan menjadi perdebatan sengit dalam proses peradilan nantinya. Lamanya penyidikan dan penuntutan yang ditentukan dalam undang-undang akan menjadi masalah karena lamanya proses penyidikan itu tak sesuai dengan realitas. Hal lain yang bisa menjadi ganjalan adalah masih adanya perbedaan persepsi tentang apa yang dimaksudkan dengan "pelanggaran HAM berat", "pelanggaran HAM", dan tindak pidana biasa. Dalam pasal 7 UU No 26/2000 disebutkan: Pelanggaran HAM berat meliputi: (a) kejahatan genosida; (b) kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedang dalam Pasal 9 disebutkan, Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bawa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c) perbudakan, (d) pengusiran, (e) perampasan kemerdekaan, (f) penyiksaan, (g) perkosaan, (h) penganiayaan kelompok tertentu, (i) penghilangan orang secara paksa, dan (j) kejahatan apartheid. Kata kunci dari pelanggaran HAM berat adalah unsur meluas dan sistematis. Beban pembuktian dalam Pengadilan HAM Ad Hoc tetap diemban oleh jaksa penuntut umum. Cara berpikir jaksa yang fragmentaris yang membagi kasus-kasus pelanggaran HAM dalam waktu dan tempat yang berbeda memang mengkhawatirkan. Dikhawatirkan jaksa tak bisa membuktikan adanya unsur meluas dan sistematis dalam kasus kejahatan HAM Timtim. Masih adanya waktu sekitar dua bulan ada baiknya kalau jaksa meneliti kembali dakwaan yang disusunnya. Dakwaan akan sangat menentukan suskses tidaknya proses peradilan itu. Bahkan, bila perlu kejaksaan pun menggunakan penuntut umum ad hoc. Selain karena alasan profesionalisme, penunjukan penuntut umum ad hoc diharapkan bisa meningkatkan derajat kepercayaan masyarakat internasional terhadap lembaga penuntut umum itu sendiri. *** TERLEPAS dari masih terbukanya lubang-lubang yuridis, salah satu hal mendasar yang menjadi penting adalah kesadaran untuk memberikan keadilan bagi para korban kekerasan politik. Ada empat hak korban yang seharusnya menjadi titik perhatian bagi para aktor yang akan terlibat dalam proses peradilan HAM Ad Hoc. Pertama, hak korban untuk mengetahui kejadian sebenarnya dari peristiwa tersebut (victims right to know the truth), kedua hak korban untuk mendapatkan keadilan (victims right to justice). Ketiga, korban berhak untuk mendapatkan pemulihan (victims right to reparation) dan keempat hak korban untuk mendapatkan jaminan bahwa kekerasan tersebut tidak akan terulang kembali (victims right at guaranteeing the non recurrence of violation). Memenuhi keempat hak korban jelas bukanlah sesuatu yang mudah. Namun itu menjadi tanggung jawab negara. Perlu ada upaya untuk memberikan keempat hak korban itu. Sikap negara yang hanya mendiamkan dan menelantarkan korban tidak lain adalah upaya untuk melanggengkan kekerasan dan menelantarkan korban. Pandangan itu bukan hanya untuk kasus Timtim melainkan untuk kasus-kasus lain yang juga tak kunjung bisa diselesaikan. Sebut saja kasus Tanjung Priok, kasus penyerbuan kantor DPP PDI 27 Juli 1996, kasus Talangsari Lampung, kasus kerusuhan 12-14 Mei 1998, serta kasus Semanggi I dan Semanggi II. Di akhir tulisan ini layak diketengahkan pandangan Richard Goldstone dalam pengantar buku Human Rights in Political Transitions: Gettysburg to Bosnia. Pandangan Goldstone itu kemudian dikutip ahli hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto dalam artikelnya di Kompas. Goldstone mengungkapkan: without justice, without acknowledgement, future evil leaders will more easily be able to manipulate historic grievances (tanpa keadilan, tanpa pengakuan, pemimpin-pemimpin yang jahat di masa depan akan dapat lebih memudah memanipulasi keluhan-keluhan historis). Sebuah kejahatan kemanusiaan berskala luas yang memakan korban jiwa manusia memang harus diungkapkan duduk soalnya, bagaimana proses terjadinya, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Itulah esensi dari pengungkapkan apa yang disebut kebenaran (truth). Setelah kebenaran bisa diungkapkan barulah bisa dipikirkan proses selanjutnya yang mengarah kepada rekonsiliasi. Tanpa ada proses pengungkapan kebenaran, publik tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Untuk kasus Timtim, apakah benar terjadi pelanggaran HAM berat sebagaimana dituduhkan ataukah hanya ungkapan kejengkelan dan kefrustrasian akibat lepasnya Timtim dari Indonesia, harus terungkap dalam proses peradilan. Menjelaskan duduknya persoalan dan memberikan keadilan akan menjadi tugas berat bagi mereka yang akan terlibat dalam Pengadilan HAM Ad Hoc. Untuk itu, kredibilitas dari para aktor akan sangat menentukan. Masyarakat akan menyaksikan sebuah ekperimen yang akan digelar bulan Desember mendatang.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1839723518210421538-4282499369254314195?l=budimantanuredjo.blogspot.com'/></div>budiman tanuredjohttp://www.blogger.com/profile/10014291561469510063noreply@blogger.com0